cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rahdiansyah
Contact Email
rahdiansyah@law.uir.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
lawreview@journal.uir.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
UIR LAW REVIEW
Published by Universitas Islam Riau
ISSN : 25487671     EISSN : 2548768X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
UIR Law Review edisi keempat Oktober 2018, menerbitkan artikel tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas, Perlindungan Konsumen, Asuransi, Aplikasi Berbayar, Statuta Roma, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Kontrak, Pengelolaan Air Limbah, Perkawinan, Pajak dan Restribusi.
Arjuna Subject : -
Articles 313 Documents
 19   20   21   22   23 
Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Tentang Pajak dan Retribusi Tahun 2016 Adhayanto, Oksep; Nurhasanah, Nurhasanah
UIR Law Review Vol. 2 No. 2 (2018): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/uirlrev.2018.vol2(02).1664

Abstract

Evaluasi terhadap pengelolaan potensi pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan melalui evaluasi Peraturan Daerah (Perda) Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Permasalahan penelitian adalah bagaimana realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Lingga dan bagaimana rekomendasi terkait dengan peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Lingga. Secara keseluruhan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Lingga dari tahun 2013 s/d tahun 2015 dapat dikatakan sukses dengan rata-rata realisasi penerimaan sebesar 108.79%, namun jika dilihat dari rata-rata realisasi keseluruhan pertahun justru terjadi trend penurunan capaian realisasi. Jika dilihat trend realisasi penerimaan dari tahun 2013 s/d tahun 2015 secara lebih rinci hanya retribusi perizinan tertentu yang mengalami tren peningkatan, sedangkan pajak daerah mengalami tren peningkatan pada tahun 2014 namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2015. Materi muatan perda pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Lingga secara umum sudah baik. Beberapa masukan menginginkan agar besaran tarif pajak daerah dan retribusi daerah diatur dengan Peraturan Bupati agar mudah ketika akan dilakukan perubahan dan penyesuaian besaran tarif.
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) di Tinjau dari Maqashid Syariah Nurhadi, Nurhadi
UIR Law Review Vol. 2 No. 2 (2018): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/uirlrev.2018.vol2(02).1841

Abstract

Abstrak Zaman modern serta globalisasi digitalisasi mengantarkan manusia pada era baru, sehingga godaan demi godaan yang datang sebagai ujian dan kadang malapetaka bagi pelaku pernikahan. Sehingga tujuan pernikahan dalam Islam saat sekarang adalah sebagai upaya prefentif agar terpelihara dari perbuatan melanggar hukum (zina dan perbuatan keji). Kelangsungan kehidupan manusia yang sehat sehingga rumah tangga dipenuhi kasih sayang serta saling membantu keduanya untuk kemashlahatan dunia dan akhirat, juga upaya memelihara keutuhan manusia dari kerusakan akhlak dan moral (hifzh al-Nasl) dalam menjalani hidup saling berpasang sesuai fitrahnya. Peraturan hukum yang menentukan prosedur yang dilalui, juga ketentuan hukum dan akibat hukumnya disebut hukum perkawinan. Lalu bagaimana UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan di tinjau dari maqashid syariah. Metode Penelitian ini menggunakan konsep kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif secara in-concreto dan singkronisasi hukum, dengan memakai metode contents analisis serta alat ukurnya kemaslahatan (maqasid syariah). Maqashid syariah UUP memuat tiga subtansi yaitu: 1). Maqashid al-Ammah: Tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia (samara) berdasar Ketuhanan Maha Esa (Allah) dan perlunya pencatatan maqashidnya li hifzu al-Din wa al-Nasl wa al-Kitabah wa al-Mashlahah (memlihara agama, keturunan dan tercacat demi kemaslahatan). 2). Maqashid al-Khassah: Fungsinya li al-Bayan al-Shahah fi al-Aqdi fi syiasyah al-Dauliyah (penegasan legalitas akad perkawinan secara hukum kenegaraan). 3). Maqashid al-Juziyah: Keadilanya li al-Adalati wa al-Hukmi baina al-Nas wa al-Khusus fi al-Muslim (keadilan semua umat khususnya muslim). Maqashid Kulliyah li hifzi al-Din (agama) wa al-Nafsi (jiwa) wa al-Aqli (akal) wa al-Nasl (keturunan) wa al-Mall (harta) wa al-'ardh (harga diri) dan al-'adl (keadilan) disempurnakan dengan al-kitabah (tertulis atau tercatat) supaya al-Ikhtiyari (sukarela), al-Amanah (menepati janji), al-Ikhtiyati (kehati-hatian), al-Luzum (tidak berubah), al-Taswiyah (kesetaraan), transparaansi, al-Taysir (kemudahan) dan iktikad baik dalam akad perkawinan serta konsensualisme, tujuan akhirnya untuk ibadah dan kemaslahatan yaitu Jalbul al-Mashalih wa Dar’ul al-Mafasid (menegakkan kemaslahatan dan menolak kemudratan).
Pelaksanaan Prinsip Subrogasi Pada Asuransi Kendaraan Bermotor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Santri, Selvi Harvia
UIR Law Review Vol. 2 No. 2 (2018): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/uirlrev.2018.vol2(02).2073

Abstract

Under the provisions of Article 284 of the Commercial Law, in Motorized vehicle insurance, if the insured loss is caused by a third party, the compensation will be transferred to a third party and not to the insurance party. In accordance with the application of the principle of subrogation. But in reality the insured party still asks for compensation to the insurer and to the third party, so that the insured gets a double benefit that is contrary to the principle of indemnity in the insurance law. With this research is expected to be one of the readings that can provide knowledge about insurance for the general public and for insurance or insurance customers in particular. Make a bright spot for the reason why the insurer does not apply the principle of subrogation in accordance with the provisions of the Trade Law, which results in the insured obtaining a double benefit that is contrary to the principle of insurance.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pelanggan Air Minum Isi Ulang Rahdiansyah, Rahdiansyah
UIR Law Review Vol. 2 No. 2 (2018): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/uirlrev.2018.vol2(02).2075

Abstract

Community needs for clean, healthy and hygienic water from time to time increasing, as the number of consumers increases, the number of water depots minumpun more and more. Moreover, the price offered by refill drinking water is also cheaper compared to bottled drinking water, so the drinking water depots are located on the side of the road much in demand by consumers for more economical and economical reasons. Establishment of Refill Depots shall be processed in accordance with applicable laws and regulations, ranging from business permit, sign of company list, business permit, healthy recomendation recommendation, and examination / test of water samples. Supervision of the stands The drinking water refill depots must be through the supervision of the Municipal Health Service, by conducting field observations, sanitary inspections, sampling of drinking water for inspection. Disperindagtamben, conducting technical permit engineering, technical machinery / equipment, business legality, registration. Hall of POM, supervise if the water consumed causes illness and even poisoning, and POM Hall as a designated and accredited laboratory.Provisions Legislation that regulates the protection of consumer law should be able to provide legal certainty to users of water refills so that consumers are protected, both health and services / services provided by the owner of water refill Depot.
SOLUSI DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORPORASI DITINJAU DARI ASPEK KRITERIA DAN POLA PEMIDANAAN Ardiansyah, Irfan
UIR Law Review Vol. 3 No. 1 (2019): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/uirlrev.2019.vol3(01).2095

Abstract

Pelaku dalam pengembangan hukum pidana, tidak hanya oleh manusia sebagai subyek hukum, tapi juga dilakukan oleh korporasi. Salah satu kriteria dari tindak pidana korporasi adalah apakah korporasi mampu memutuskan suatu tindakan harus dilakukan atau tidak. Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korporasi harus mempertimbangkan upaya effective deterrent. Solusi mengatasi permasalahan dalam lingkup tindak pidana korporasi antara lain, yaitu: Pertama, diadakan penelitian dan seminar lebih lanjut terkait dengan perkembangan konsep mengenai pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang berorientasi pada kepentingan korban. Kedua, dilakukan penelitian-penelitian tentang kejahatan korporasi guna mengenalkan masyarakat terhadap kejahatan korporasi atau meningkatkan kesadaran masyarakat dari ketidaktahuannya atas kejahatan korporasi yang disebabkan oleh kompleksnya, kecanggihan perencanaannya, pelaksanaannya, dan tidak ada atau lemahnya penegakan dan pelaksanaan hukum, dan oleh lenturnya sanksi hukum dan sanksi sosial.
Perlindungan Asuransi Terhadap Kapal Pompong Sebagai Alat Pengangkutan Niaga Di Kota Tanjungpinang: Perlindungan Asuransi Terhadap Kapal Pompong Sebagai Alat Pengangkutan Niaga di Kota Tanjungpinang Rani, Marnia; Sucipta, Pery Rehendra
UIR Law Review Vol. 3 No. 1 (2019): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/uirlrev.2019.vol3(01).2868

Abstract

Kecelakaan akibat tubrukan kapal pompong tujuan Pelantar-Kampung Bugis dengan kapal barang KM Trisakti tujuan Tanjung Batu-Tanjung Unggat yang pernah terjadi pada Agustus 2014, telah berakibat kapal pompong tenggelam. Serta terjadinya angin puting beliung yang berakibat terhadap tenggelamnya kapal pompong tujuan Tanjungpinang-Pulau Penyengat pada Agustus 2016, telah menewaskan hampir seluruh penumpang juga menyebabkan kapal tenggelam dan hancur. Peristiwa terjadinya tubrukan kapal serta cuaca buruk tersebut merupakan risiko yang sangat mungkin dihadapi setiap saat oleh pemilik kapal pompong. Untuk mengatasi risiko tersebut, harus ada bentuk perlindungan terhadap segala risiko yang mungkin terjadi terhadap kapal Pompong sebagai aset dan sumber penghasilan bagi pemiliknya. Salah satu bentuk pengalihan risiko kerugian yang mungkin terjadi adalah dengan menggunakan mekanisme asuransi. Hasil penelitian ini bertujuan untuk menelaah tentang kapal pompong sebagai objek asuransi dan skema perlindungan asuransi yang tepat bagi kapal pompong. Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif-empiris/terapan (applied normative law) dengan menggunakan data primer dan sekunder. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif analitis substansi hukum (approach of legal content analisys). Langkah-langkah yang ditempuh adalah dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi ketentuan-ketentuan hukum normatif yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berdasarkan perumusan masalah, kemudian hasil analisis diuraikan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai jawaban dari rumusan masaah dalam penelitian ini.
Pengaruh Undang-Undang Keistimewaan Jogyakarta Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta Thontowi, Jawahir
UIR Law Review Vol. 3 No. 1 (2019): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/uirlrev.2019.vol3(01).3413

Abstract

This study intends to analyze the relationship between Law Number 13 of 2012 concerning the Privileges of Jogyakarta to the conditions of social and economic welfare of the Jogyakartan communities. The problem that will be analyzed is why does Act Number 13 of 2012 not yet function effectively in improving the welfare of the Jogyakartan communities. This study uses the socio-legal method. The results of this study indicate that even though the existence of Law Number 13 of 2012 received a positive response from the Jogkartan communities, it has also been implemented in a number of Jogjakarta Special Regional Regulations such as the appointment of public offices, civil service and cultural civilization, but in its failed to improve the Jogyakartan communities welfare because of the availability of factors in the local representative people considering the conflict of interest between members of the Palace families.
Perbandingan Model Komisi Yudisial Republik Indonesia Dengan Komisi Yudisial Perancis Suparto, Suparto
UIR Law Review Vol. 3 No. 1 (2019): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/uirlrev.2019.vol3(01).3414

Abstract

The standing of the Judiciary Commitee, thus structurally it wascreated on the same level with the Supreme Court and the Constitutional Court.Even so, the nature of the Judiciary Committee is an auxiliary to the judiciary bodies.Even if the function of the Judiciary Committee is related with Judiciary power, yet it is not the actor of the Judiciary power, but an institution to uphold the code of ethics. Aside from that, the Judiciary Committee is not involved in the organization, human resources, administration, and financial matters of the judges. This is different with the similar committees in the Europe, i.e. France. The France Council for Judiciary has the authority in the technical field as well as the policy making in the judiciary bodies. The judciary committees of the France and Europe in general has the authority in the management of the organization, budgeting, and administration of the courts, including on promotion, rotation, recruitment, and the giving of a sanction to the judges. The Supreme Court itself focuses on the trial conduct, and does not handles the administration and the organization of the court.
Urgensi Penetapan Besaran Deposito Berjangka Jaminan Reklamasi dan Pascatambang oleh Perusahaan Pertambangan Asing di Indonesia Pratama, Muhammad Bintang; Latifah, Emmy
UIR Law Review Vol. 3 No. 1 (2019): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/uirlrev.2019.vol3(01).3416

Abstract

The purpose of this paper is to express the urgency of determining the amount of time deposits by foreign mining companies in Indonesia. The application of time deposits is a manifestation of enforcement of environmental protection carried out by foreign mining companies in Indonesia. Disbursement of funds placed in partner banks that have been determined before the issuance of a Mining Business License (IUP) is based on the projected value of mining production profits as a form of environmental protection if real errors are made by foreign mining companies in relation to environmental management. This research is normative through library studies using secondary data sources, namely using primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data analysis and data validation used source criticism related to the theme of time deposits guaranteed for reclamation and post-mining by foreign mining companies in Indonesia. The results of the study indicate that the old method of determining time deposits based solely on the projected value of mining production profits, is something that is not right. This is because the amount of time deposits placed is sometimes not proportional to the level of environmental damage caused as a result of mining production. A new method is needed to determine time deposits that should be based on the level of environmental damage, both during the mining production process until the end of the company's responsibility for the former mining production area as a form of environmental protection and management. Therefore, the determination of the amount of reclamation and post-mining time deposits based on the level of environmental damage caused by the production of foreign mining companies in Indonesia is deemed necessary as a real effort to improve environmental protection and management in the mining sector in Indonesia.
Penerapan Prinsip Indemnitas Pada Asuransi Kendaraan Bermotor Santri, Selvi Harvia
UIR Law Review Vol. 3 No. 1 (2019): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/uirlrev.2019.vol3(01).3418

Abstract

The loss suffered by the insured can be processed by submitting a claim to the insurance company, so that compensation can be paid. The compensation referred to in insurance must apply the principle of Indemnity. This principle applies the principle of equilibrium, where compensation imposed by the insured may not exceed the price or the sum insured submitted prior to the loss. This principle only applies to loss insurance, not to insurance amount of money (Life insurance). The problem discussed is how to regulate the principle of Indemnity on Motor Vehicle Insurance and how to apply the principle of Indemnity to Motor Vehicle Insurance. The purpose of this paper is to determine the regulation and application of the principle of Indemnity on Motor Vehicle Insurance. The Legal Research Method used is an Empirical Jurisdiction by observing Insurance companies then analyzing the results according to existing insurance law regulations. Results and Discussion The regulation of the Indemnity Principle on Motorized Vehicle Insurance is only discussed in the Commercial Law Act, namely article 246 KUHD, Article 353 KUHD, while Law No. 40 of 2014 concerning Insurance Business Has not discussed in detail the Indemnity arrangement, so new provisions specifically discussing the Principle of Indemnity. The application of the Indemnity Principle to Motor Vehicle Insurance is set forth in the Indonesian Motor Vehicle Standard Policy. In practice the principle of indemnity has not been carried out according to the policy, so that it can cause obstacles in compensation.

Page 21 of 32 | Total Record : 313

 19   20   21   22   23 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 1 (2026): UIR Law Review Vol. 9 No. 2 (2025): UIR LAW REVIEW Vol. 9 No. 1 (2025): UIR LAW REVIEW Vol. 8 No. 1 (2024): Vol. 8 No. 1 (2024): UIR Law Review Vol. 8 No. 2 (2024): UIR Law Review Vol. 8 No. 1 (2024): UIR Law Review Vol. 7 No. 2 (2023): UIR Law Review Vol. 7 No. 1 (2023): UIR Law Review Vol. 6 No. 2 (2022): UIR Law Review Vol. 6 No. 1 (2022): UIR Law Review Vol. 5 No. 2 (2021): UIR Law Review Vol. 5 No. 1 (2021): UIR Law Review Vol. 4 No. 2 (2020): UIR Law Review Vol. 4 No. 1 (2020): UIR Law Review Vol 3 No 01 (2019): UIR Law Review Vol. 3 No. 2 (2019): UIR Law Review Vol. 3 No. 1 (2019): UIR Law Review Vol 2 No 02 (2018): UIR Law Review, Oktober 2018 Vol 2 No 01 (2018): UIR Law Review, April 2018 Vol. 2 No. 2 (2018): UIR Law Review Vol. 2 No. 1 (2018): UIR Law Review Vol 1 No 02 (2017): UIR Law Review, Oktober 2017 Vol. 1 No. 2 (2017): UIR Law Review Vol. 1 No. 1 (2017): UIR Law Review More Issue