cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rahdiansyah
Contact Email
rahdiansyah@law.uir.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
lawreview@journal.uir.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
UIR LAW REVIEW
Published by Universitas Islam Riau
ISSN : 25487671     EISSN : 2548768X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
UIR Law Review edisi keempat Oktober 2018, menerbitkan artikel tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas, Perlindungan Konsumen, Asuransi, Aplikasi Berbayar, Statuta Roma, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Kontrak, Pengelolaan Air Limbah, Perkawinan, Pajak dan Restribusi.
Arjuna Subject : -
Articles 313 Documents
 17   18   19   20   21 
Sertifikat Sebagai Alat Pembuktian Yang Kuat Dalam Hubungannya Dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Bur, Arifin; Apriani, Desi
UIR Law Review Vol. 1 No. 2 (2017): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/uirlrev.2017.1.02.952

Abstract

The assurance of legal certainty over the control of land rights is very urgent, especially in the current state of the state. For this reason the government regulates the registration of land in the Basic Agrarian Law and Government Regulation Number 24 of 1997 on Land Registration. With the registration of land rights, the right holder obtains the certificate as a strong evidence. In this regard, the negative publication system is embraced in a land registration system that aims to protect the true rights holder. However, on the other hand the land registration publication system in Indonesia also contains positive elements as seen in the provisions of Article 32 paragraph (2) PP. No. 24 of 1997 on Land Registry.
Analisis Terhadap Korporasi Sebagai Subyek Hukum Didalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Akrial, Zul; Susanti, Henni
UIR Law Review Vol. 1 No. 2 (2017): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/uirlrev.2017.1.02.953

Abstract

lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Badan-badan hukum swasta, baik swasta nasional maupun transnasional atau multi nasional dapat menjadi subjek hukum pidana nasional. Misalnya berkenaan dengan kejahatan dalam lingkungan hidup. Perbuatan dari suatu subjek hukum seperti badan hukum swasta yang mencemari lingkungan hidup dinyatakan sebagai kejahatan dank arena itu harus bertanggung jawab secara criminal.
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) Dalam Hubungan Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Perspektif Ham Shalihah, Fithriatus
UIR Law Review Vol. 1 No. 2 (2017): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/uirlrev.2017.1.02.955

Abstract

Ketentuan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada pasal 59 secara umum telah diketahui belum efektif, karena selain pengawasan dari pemerintah tidak berjalan, juga disebabkan oleh faktor kebutuhan lapangan pekerjaan pada kenyataannya lebih terhadap pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya tetap. Konsekuensi dari status hukum pekerja akibat pekerjaannya merupakan bagian inti dari proses produksi juga di dalam penerapannya tidak berjalan, sebab pengusaha tetap berpatokan kepada waktu 2 tahun dan pembaharuan untuk perpanjangan masa PKWT selama 1 tahun. Dalam praktek masa tenggang 30 hari yang diwajibkan oleh undang-undang juga lebih banya di abaikan, sebab pekerja tidak menginginkan kehilangan penghasilan karena tidak bekerja selama satu bulan. Menurut penulis, pengaturan yang tidak efektif di atas perlu dikaji ulang dengan mengedepankan kepentingan dari ke dua belah pihak. Sebuah aturan tidak akan mungkin bisa berjalan apabila tidak mencerminkan kebutuhan hukum dari masyarakat. Jika pembuat undang-undang bermaksud memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja waktu tertentu dengan batasan waktu bekerja, maka rentang waktu yang diberikan menurut penulis layak dengan waktu maksimal 2 (dua) tahun tanpa ada permakluman lagi. Sehingga mau tidak mau setelah 2 tahun jika pengusaha tetap akan memakai pekerja dalam hubungan kerja wajib menaikkan statusnya sebagai pekerja waktu tidak tertentu atau pekerja tetap dengan menjamin semua hak-hak melekat padanya. Hukum dapat dijalankan sangat dipengaruhi oleh budaya hukum dari kesadaran hukum masyarakat. Budaya hukum yang baik sangat dipengaruhi oleh kesadaran hukum yang tinggi. Hukum ketenagakerjaan telah dibuat sedemikian rupa untuk menjamin terjaminnya hak-hak pekerja dalam hal ini adalah pekekja waktu tertentu. Kesadaran hukum akan menjadi barang mahal apabila faktor bergerak dalam menentukan efektif dan tidak efektifnmya sebuah produk hukum tetap mencari celah pembenar dalam melakukan hal-hal yang melanggar hak asasi pekerja.
Pemikiran Siyasah Syar’iyah Ibnu Taimiyah: Kajian Terhadap Konsep Imamah Dan Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam Candra, Anton Afrizal
UIR Law Review Vol. 1 No. 2 (2017): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/uirlrev.2017.1.02.956

Abstract

Dalam pemikiran Ibnu Taimiyah (661-728 H / 1263-1328 M), Khilafah bukanlah sebuah sistem tertentu,tetapi khilafah adalah sistem pemerintahan, politik dan manajemen yang sesuai dengan sistem yang diimplementasikan khulafa’ al-rasyidin baik secara sempurna maupun tidak. Menurutnya bahwa yang paling terpenting dari konsep negara khilafah atau Imamah yaitu bahwa negara mampu menerapkan Syari’at untuk mewujudkan kemashlahatan masyarakat secara umum dengan berpegang teguh kepada prinsip tauhid, karena prinsip utama dalam tatanan politik dan pemerintahan Islam yaitu bahwa kekuasaan adalah milik Allah Swt.
Peranan Penyidik Dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Hukum Polisi Resort Kuantan Singingi Yanti, Shilvi Richi; Andri, Alsar
UIR Law Review Vol. 2 No. 1 (2018): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/uirlrev.2018.2.01.970

Abstract

Negara Indonesia adalah negara hukum, segala tingkah laku dan perbuatan warga negaranya harus berdasarkan atas hukum, begitu juga halnya dengan alat perlengkapan negara dalam menjalankan kewajibannya harus berdasarkan hukum yang berlaku. Masalah penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainya (NAPZA) merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerjasama dari berbagai multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, menggunakan observational research yakni dengan cara survey dengan analisa data kualitatif, sampel dalam penelitian ini adalalah Kasat Narkoba Polres Kuantan Singingi serta Anggota Kepolisian Polres Kuantan Singingi dengan metode pengambilan sampel purposive sampling, data yang digunakan data primer dan data sekunder dan menggunakan metode pengumpulan data wawancara, kuisioner dan studi pustakan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Langkah-Langkah Penyidik Satuan Resort Narkoba Kepolisian Resort Kuantan Singingi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polisi Resort Kuantan Singingi yaitu sesuai dengan standart penyidikan yakni Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 dimana dimulai dari penyelidikan, penyidikan, proses pemanggilan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, penahanan, penangguhan penahanan, pembantaran dan pengeluaran tahanan.
Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Produk Kosmetik (Pemutih Wajah) yang Mengandung Zat Berbahaya Berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Arlina, Sri
UIR Law Review Vol. 2 No. 1 (2018): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/uirlrev.2018.2.01.991

Abstract

The target consumers of cosmetic products are women, because women use more cosmetics in their daily activities. With the existence of online buying and selling provides convenience for entrepreneurs and sellers to exhibit cosmetic products with various brands, whether originating from abroad or domestic production of cosmetics products. Many disadvantages are caused by the circulation of cosmetic products bleach face but this danger is not realized by women. In order to get a white facial skin, the women use instant ways that is by using bleach products in the form of facial bleach cream. Many facial bleach creams are not safe to be consumed in the market, this creamy whitening product on average do not have permission from the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) and the Department of Health. While Cosmetics on the market must meet the standards set by the laws and the government. Problems that occur in the process of online transactions, cosmetics products (whitening face) where the consumer is almost the whole is the woman one of them can not directly identify, see, or touch items to be ordered. Unclear information about the product being offered and / or there is no certainty whether the consumer has obtained any information that is reasonably desirable, or which is deservedly necessary to take a decision in the transaction and the unclear status of the legal subject, of the business actor. ABSTRAK Sasaran konsumen produk kosmetik adalah perempuan, karena wanita lebih banyak menggunakan kosmetik dalam kehidupannya sehari-hari dalam beraktifitas. Dengan adanya jual beli online memberikan kemudahan bagi pengusaha dan penjual untuk memamerkan produk-produk kosmetik dengan berbagai merek, baik yang berasal dari luar negeri maupun produk kosmetik produksi dalam negeri. Banyak kerugian yang ditimbulkan dengan beredarnya produk-produk kosmetik pemutih wajah tapi bahaya ini tidak disadari oleh kaum wanita. Demi mendapatkan kulit wajah yang putih, para wanita menggunakan cara-cara instan yaitu dengan menggunakan produk pemutih berupa cream pemutih wajah. Banyak cream pemutih wajah yang tidak aman dikonsumsi beredar dipasaran, produk cream pemutih ini rata-rata tidak memiliki izin dari Balai Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) dan Dinas Kesehatan. Sementara Kosmetik yang beredar di pasaran haruslah memenuhi standar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan pemerintah. Permasalahan yang terjadi pada proses transaksi online, produk kosmetik (pemutih wajah) dimana konsumennya hampir keseluruhan adalah wanita salah satunya tidak dapat langsung mengidentifikasi, melihat, atau menyentuh barang yang akan dipesan. Ketidakjelasan informasi tentang produk yang ditawarkan dan/atau tidak ada kepastian apakah konsumen telah memperoleh berbagai informasi yang layak diketahui, atau yang sepatutnya dibutuhkan untuk mengambil suatu keputusan dalam bertransaksi serta tidak jelasnya status subjek hukum, dari pelaku usaha.
Implementasi Pengawasan Dispenda Provinsi Riau Terhadap Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2002 Di Provinsi Riau Sutrisno, Hafiz
UIR Law Review Vol. 2 No. 1 (2018): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/uirlrev.2018.2.01.1107

Abstract

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) merupakan jenis pajak daerah yang memiliki peranan yang cukup signifikan karena terkait dengan penggunaan bahan bakar sebagai jenis barang strategis dan volume kendaraan yang mengalami trend peningkatan sehingga berpengaruh terhadap pemakaian PBBKB. Besarnya peran yang diberikan oleh pajak sebagai sumber dana dalam pembangunan nasional, maka tentunya perlu lebih digali lagi potensi pajak yang ada dalam masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian serta perkembangan bangsa ini. Diperlukannya pengawasan yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau agar penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaaran Bermotor (PBBKB) dapat menjadi optimal.
Konsepsi Hukum Adat Melayu Jambi dan Minangkabau Dalam Rangka Kearifan Hukum Adat Jambi ., pahlefi .
UIR Law Review Vol. 2 No. 1 (2018): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/uirlrev.2018.2.01.1254

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis konsepsi hukum adat melayu Jambi dan Minangkabau dalam rangka kearifan hukum adat Jmabi. Deskripsi analitis dilakukan untuk mengurai kondisi hukum dan non hukum. Pada akhirnya proposisi hukum dan non hukum dievaluasi dengan alasan yang bersifat penalaran hukum. Fokus dari penelitian ini adalah pengejawantahan nilai-nilai kearifan lokal dalam mewujudkan kekayaan khasanah hukum adat melayu Jambi. Hasil dalam pembahasan tulisan ini menunjukkan adanya keterkaitan konsep hukum adat antara hukum adat Jambi degan Hukum Adat Minangk
Pengaturan mengenai Tenaga Kerja Asing dan Prinsip Non-Diskriminasi di Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC) berdasarkan Kewarganegaraan Sirait, Yohanes Hermanto; Permatasari, Ai
UIR Law Review Vol. 2 No. 1 (2018): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/uirlrev.2018.2.01.1299

Abstract

Abstrak Setiap Negara wajib menjamin ketersediaan pekerjaan bagi warga negaranya sehingga prioritas pekerja lokal utamanya dilakukan. Meskipun demikian, dengan disahkannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC) di awal tahun 2016 in ASEAN, setiap Negara anggota terikat untuk membuka kesempatan bagi tenaga kerja asing untuk bekerja di seluruh Negara anggota ASEAN. Kesepakatan ini dapat saja membawa pada suatu benturan antara kebiajakan nasional yang harus mengutamakan tenaga kerja lokal dengan kewajiban arus bebeas tenaga kerja di ASEAN, khususnya pekerjaan yang diatur dalam Mutual Recognition Arrangements (MRAs). Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji peraturan mengenai tenaga kerja asing dan implementasi prinsip non-diskriminasi berdasarkan kebangsaan di AEC. Penelitian ini tentunya berkaitan dengan peran Negara dalam menjamin stabilitas tenaga kerja asing dan kesuksesan dari AEC. Pada akhirnya, tulisan ini mendorong setiap Negara anggota ASEAN untuk melakukan harmonisasi guna membuat suatu standar baru bagi tenaga kerja asing berdasarkan MRAs. Kata kunci: Masyarakat Ekonomi ASEAN; Tenaga Kerja Asing; Kebangsaan; Prinsip Non-Diskriminasi
Peran Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perlindungan Hukum bagi Perempuan Disabilitas Korban Kekerasan Irawan, Andrie
UIR Law Review Vol. 2 No. 2 (2018): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/uirlrev.2018.vol2(02).1321

Abstract

The promulgation of the Regional Regulation of Special Region of Yogyakarta Number 4 of 2012 on the Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities where one of the mandate of the Regional Regulation is with the establishment of the Fulfillment Committee and the protection of the rights of Disability of Special Region of Yogyakarta. The existence of the committee is a breakthrough and positive response from the local government to the problems of people with disabilities that occurred in Yogyakarta Special Region, one of them related to cases of violence that often occur against women with disability. So this paper would like to see the real role of the Special District Disability Committee of Yogyakarta especially in the case of legal protection for women disability victims of violence which hope not only the concrete role of the committee, as it is a newly born regional institution but also as success story on the partisanship of Regional Government Yogyakarta Specialties to Persons with Disabilities.

Page 19 of 32 | Total Record : 313

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 1 (2026): UIR Law Review Vol. 9 No. 2 (2025): UIR LAW REVIEW Vol. 9 No. 1 (2025): UIR LAW REVIEW Vol. 8 No. 1 (2024): Vol. 8 No. 1 (2024): UIR Law Review Vol. 8 No. 2 (2024): UIR Law Review Vol. 8 No. 1 (2024): UIR Law Review Vol. 7 No. 2 (2023): UIR Law Review Vol. 7 No. 1 (2023): UIR Law Review Vol. 6 No. 2 (2022): UIR Law Review Vol. 6 No. 1 (2022): UIR Law Review Vol. 5 No. 2 (2021): UIR Law Review Vol. 5 No. 1 (2021): UIR Law Review Vol. 4 No. 2 (2020): UIR Law Review Vol. 4 No. 1 (2020): UIR Law Review Vol 3 No 01 (2019): UIR Law Review Vol. 3 No. 2 (2019): UIR Law Review Vol. 3 No. 1 (2019): UIR Law Review Vol 2 No 02 (2018): UIR Law Review, Oktober 2018 Vol 2 No 01 (2018): UIR Law Review, April 2018 Vol. 2 No. 2 (2018): UIR Law Review Vol. 2 No. 1 (2018): UIR Law Review Vol 1 No 02 (2017): UIR Law Review, Oktober 2017 Vol. 1 No. 2 (2017): UIR Law Review Vol. 1 No. 1 (2017): UIR Law Review More Issue