Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

UIR LAW REVIEW

uirlawreview
Website

Published by Universitas Islam Riau

ISSN : 25487671 EISSN : 2548768X DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

UIR Law Review edisi keempat Oktober 2018, menerbitkan artikel tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas, Perlindungan Konsumen, Asuransi, Aplikasi Berbayar, Statuta Roma, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Kontrak, Pengelolaan Air Limbah, Perkawinan, Pajak dan Restribusi.

Arjuna Subject : -

Articles 151 Documents

4 5 6 7 8

Tinjauan Hukum Terhadap Penjualan Aplikasi Berbayar Dengan Cara Pinjam Akun Pribadi (Apple ID) ika ramadhani
UIR Law Review Vol. 2 No. 2 (2018): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

The research was aimed at knowing the validity of the sales of paid apps by lending personal account (Apple ID) based on software lisence and the legal impact of selling paid apps by lending personal account (Apple ID). The research was a normative legal research. The approach used were statutory and conceptual approaches. Legal source used were primary, secondary, tertiary legal resources. Legal sources were collected by using literature study supplemented with interview. The collected legal sources were analyzed qualitatively. The research results indicate that the sales of paid apps by lending personal account (Apple ID) based on software lisence constitutes an illegal act because there is no right use transfer between Apple as the provider of apps that are available in App Store to the owner of Apple ID as the user of the application. The legal impact of the sales of paid apps by lending personal account constitutes branch of a contract which can be asked for liability based on Article 32 Law No 11 of 2008 concerning Information Electronic Transactions, Law No 28 of 2014 corcerning Copyright. And Terms and Condition provided by Apple Inc.The research was aimed at knowing the validity of the sales of paid apps by lending personal account (Apple ID) based on software lisence and the legal impact of selling paid apps by lending personal account (Apple ID). The research was a normative legal research. The approach used were statutory and conceptual approaches. Legal source used were primary, secondary, tertiary legal resources. Legal sources were collected by using literature study supplemented with interview. The collected legal sources were analyzed qualitatively. The research results indicate that the sales of paid apps by lending personal account (Apple ID) based on software lisence constitutes an illegal act because there is no right use transfer between Apple as the provider of apps that are available in App Store to the owner of Apple ID as the user of the application. The legal impact of the sales of paid apps by lending personal account constitutes branch of a contract which can be asked for liability based on Article 32 Law No 11 of 2008 concerning Information Electronic Transactions, Law No 28 of 2014 corcerning Copyright. And Terms and Condition provided by Apple Inc.

Mediasi Melalui Pendekatan Mufakat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional larensius Arliman S
UIR Law Review Vol. 2 No. 2 (2018): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

Pembangunan ekonomi adalah pilar utama dalam mendukung pertumbuhan dan pembangunan suatu bangsa. Dinamika pembangunan ekonomi terkadang menimbulkan sengketa akibat pertentang dan perseteruan bisnis. Penyelesaian sengketa dengan konvensional dikerjakan lewat satu tempat saja, yaitu pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada umumnya menggunakan cara-cara yang berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yakni digunakannya beberapa cara antara lainnya ialah mediasi dalam sengketa bidang ekonomi. Tulisan ini membahas bagaimana peran mediasi sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional serta peran pendekatan mufakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis nomatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran mediasi sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa ada yang berperan penting dan ada yang tidak terutama di dalam sengketa- sengketa pengadilan niaga; sengketa yang pengadilan hubungan industrial; persaingan usaha; sengketa konsumen, dan sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan misalkan sengketa dalam dunia perbankan dan asuransi. Pendekatan mufakat sangat penting di dalam melaksanakan mediasi penyelesaian sengketa ekonomi, karena mufakat merupakan simbol dari bangsa Indonesia.

Pertimbangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Mengenai Pengelolaan Air Limbah Domestik Di Kabupaten Bengkalis Arifin Bur; Wira Atma Hajri
UIR Law Review Vol. 2 No. 2 (2018): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

Environmental protection and management of domestic wastewater according to Article 63 Paragraphs (1), (2), and (3) of Law Number 32 Year 2009 shall be mandatory affairs related to basic services of regency / municipality governments, among them the provision of infrastructure and domestic waste water treatment facilities. Through the RPJMN 2015-2019 the government attempts, by 2019 every rural and urban Indonesian community already has access to proper sanitation facilities for domestic wastewater. In fact, the availability of domestic wastewater service to date is only 60.91% and not yet in Bengkalis Regency. This issue should not occur, because it will cause damage and / or environmental pollution. To respond to the needs of Bengkalis society it is treated a tool (tools) to regulate the management of domestic waste water in the form of local regulations. The result of the research shows that the consideration of the formulation of the regional regulation in Bengkalis Regency concerning the Management of Domestic Wastewater is philosophically the responsibility of the state and the government's duty to do so in order to realize the happiness of all Indonesian people and all mankind based on Pancasila and the Preamble of the 1945 Constitution. Juridical is based on the 1945 Constitution and other relevant legislation.

Aspek Hukum Kontrak Leasing dan Kontrak Financing Admiral Admiral
UIR Law Review Vol. 2 No. 2 (2018): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

Leasing Contract and Financing Contract is an Innominaat Contract. Both of this contract have a different goals, characteristic and regulation. Leasing Contract is identical with common Lease Contract, but with an option (Finance Lease) and without an option (Operating Lease),while Financing Contract is a Consumer Finance Contract, where is the debitur is an owner and not a lessee

Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Tentang Pajak dan Retribusi Tahun 2016 Oksep Adhayanto; Nurhasanah Nurhasanah
UIR Law Review Vol. 2 No. 2 (2018): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

Evaluasi terhadap pengelolaan potensi pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan melalui evaluasi Peraturan Daerah (Perda) Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Permasalahan penelitian adalah bagaimana realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Lingga dan bagaimana rekomendasi terkait dengan peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Lingga. Secara keseluruhan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Lingga dari tahun 2013 s/d tahun 2015 dapat dikatakan sukses dengan rata-rata realisasi penerimaan sebesar 108.79%, namun jika dilihat dari rata-rata realisasi keseluruhan pertahun justru terjadi trend penurunan capaian realisasi. Jika dilihat trend realisasi penerimaan dari tahun 2013 s/d tahun 2015 secara lebih rinci hanya retribusi perizinan tertentu yang mengalami tren peningkatan, sedangkan pajak daerah mengalami tren peningkatan pada tahun 2014 namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2015. Materi muatan perda pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Lingga secara umum sudah baik. Beberapa masukan menginginkan agar besaran tarif pajak daerah dan retribusi daerah diatur dengan Peraturan Bupati agar mudah ketika akan dilakukan perubahan dan penyesuaian besaran tarif.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) di Tinjau dari Maqashid Syariah Nurhadi Nurhadi
UIR Law Review Vol. 2 No. 2 (2018): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

Abstrak Zaman modern serta globalisasi digitalisasi mengantarkan manusia pada era baru, sehingga godaan demi godaan yang datang sebagai ujian dan kadang malapetaka bagi pelaku pernikahan. Sehingga tujuan pernikahan dalam Islam saat sekarang adalah sebagai upaya prefentif agar terpelihara dari perbuatan melanggar hukum (zina dan perbuatan keji). Kelangsungan kehidupan manusia yang sehat sehingga rumah tangga dipenuhi kasih sayang serta saling membantu keduanya untuk kemashlahatan dunia dan akhirat, juga upaya memelihara keutuhan manusia dari kerusakan akhlak dan moral (hifzh al-Nasl) dalam menjalani hidup saling berpasang sesuai fitrahnya. Peraturan hukum yang menentukan prosedur yang dilalui, juga ketentuan hukum dan akibat hukumnya disebut hukum perkawinan. Lalu bagaimana UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan di tinjau dari maqashid syariah. Metode Penelitian ini menggunakan konsep kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif secara in-concreto dan singkronisasi hukum, dengan memakai metode contents analisis serta alat ukurnya kemaslahatan (maqasid syariah). Maqashid syariah UUP memuat tiga subtansi yaitu: 1). Maqashid al-Ammah: Tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia (samara) berdasar Ketuhanan Maha Esa (Allah) dan perlunya pencatatan maqashidnya li hifzu al-Din wa al-Nasl wa al-Kitabah wa al-Mashlahah (memlihara agama, keturunan dan tercacat demi kemaslahatan). 2). Maqashid al-Khassah: Fungsinya li al-Bayan al-Shahah fi al-Aqdi fi syiasyah al-Dauliyah (penegasan legalitas akad perkawinan secara hukum kenegaraan). 3). Maqashid al-Juziyah: Keadilanya li al-Adalati wa al-Hukmi baina al-Nas wa al-Khusus fi al-Muslim (keadilan semua umat khususnya muslim). Maqashid Kulliyah li hifzi al-Din (agama) wa al-Nafsi (jiwa) wa al-Aqli (akal) wa al-Nasl (keturunan) wa al-Mall (harta) wa al-'ardh (harga diri) dan al-'adl (keadilan) disempurnakan dengan al-kitabah (tertulis atau tercatat) supaya al-Ikhtiyari (sukarela), al-Amanah (menepati janji), al-Ikhtiyati (kehati-hatian), al-Luzum (tidak berubah), al-Taswiyah (kesetaraan), transparaansi, al-Taysir (kemudahan) dan iktikad baik dalam akad perkawinan serta konsensualisme, tujuan akhirnya untuk ibadah dan kemaslahatan yaitu Jalbul al-Mashalih wa Dar’ul al-Mafasid (menegakkan kemaslahatan dan menolak kemudratan).

Pelaksanaan Prinsip Subrogasi Pada Asuransi Kendaraan Bermotor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Selvi Harvia Santri
UIR Law Review Vol. 2 No. 2 (2018): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

Under the provisions of Article 284 of the Commercial Law, in Motorized vehicle insurance, if the insured loss is caused by a third party, the compensation will be transferred to a third party and not to the insurance party. In accordance with the application of the principle of subrogation. But in reality the insured party still asks for compensation to the insurer and to the third party, so that the insured gets a double benefit that is contrary to the principle of indemnity in the insurance law. With this research is expected to be one of the readings that can provide knowledge about insurance for the general public and for insurance or insurance customers in particular. Make a bright spot for the reason why the insurer does not apply the principle of subrogation in accordance with the provisions of the Trade Law, which results in the insured obtaining a double benefit that is contrary to the principle of insurance.

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pelanggan Air Minum Isi Ulang Rahdiansyah Rahdiansyah
UIR Law Review Vol. 2 No. 2 (2018): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

Community needs for clean, healthy and hygienic water from time to time increasing, as the number of consumers increases, the number of water depots minumpun more and more. Moreover, the price offered by refill drinking water is also cheaper compared to bottled drinking water, so the drinking water depots are located on the side of the road much in demand by consumers for more economical and economical reasons. Establishment of Refill Depots shall be processed in accordance with applicable laws and regulations, ranging from business permit, sign of company list, business permit, healthy recomendation recommendation, and examination / test of water samples. Supervision of the stands The drinking water refill depots must be through the supervision of the Municipal Health Service, by conducting field observations, sanitary inspections, sampling of drinking water for inspection. Disperindagtamben, conducting technical permit engineering, technical machinery / equipment, business legality, registration. Hall of POM, supervise if the water consumed causes illness and even poisoning, and POM Hall as a designated and accredited laboratory.Provisions Legislation that regulates the protection of consumer law should be able to provide legal certainty to users of water refills so that consumers are protected, both health and services / services provided by the owner of water refill Depot.

SOLUSI DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORPORASI DITINJAU DARI ASPEK KRITERIA DAN POLA PEMIDANAAN Irfan Ardiansyah
UIR Law Review Vol. 3 No. 1 (2019): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

Pelaku dalam pengembangan hukum pidana, tidak hanya oleh manusia sebagai subyek hukum, tapi juga dilakukan oleh korporasi. Salah satu kriteria dari tindak pidana korporasi adalah apakah korporasi mampu memutuskan suatu tindakan harus dilakukan atau tidak. Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korporasi harus mempertimbangkan upaya effective deterrent. Solusi mengatasi permasalahan dalam lingkup tindak pidana korporasi antara lain, yaitu: Pertama, diadakan penelitian dan seminar lebih lanjut terkait dengan perkembangan konsep mengenai pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang berorientasi pada kepentingan korban. Kedua, dilakukan penelitian-penelitian tentang kejahatan korporasi guna mengenalkan masyarakat terhadap kejahatan korporasi atau meningkatkan kesadaran masyarakat dari ketidaktahuannya atas kejahatan korporasi yang disebabkan oleh kompleksnya, kecanggihan perencanaannya, pelaksanaannya, dan tidak ada atau lemahnya penegakan dan pelaksanaan hukum, dan oleh lenturnya sanksi hukum dan sanksi sosial.

: Perlindungan Asuransi Terhadap Kapal Pompong Sebagai Alat Pengangkutan Niaga di Kota Tanjungpinang Marnia Rani; Pery Rehendra Sucipta
UIR Law Review Vol. 3 No. 1 (2019): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

Kecelakaan akibat tubrukan kapal pompong tujuan Pelantar-Kampung Bugis dengan kapal barang KM Trisakti tujuan Tanjung Batu-Tanjung Unggat yang pernah terjadi pada Agustus 2014, telah berakibat kapal pompong tenggelam. Serta terjadinya angin puting beliung yang berakibat terhadap tenggelamnya kapal pompong tujuan Tanjungpinang-Pulau Penyengat pada Agustus 2016, telah menewaskan hampir seluruh penumpang juga menyebabkan kapal tenggelam dan hancur. Peristiwa terjadinya tubrukan kapal serta cuaca buruk tersebut merupakan risiko yang sangat mungkin dihadapi setiap saat oleh pemilik kapal pompong. Untuk mengatasi risiko tersebut, harus ada bentuk perlindungan terhadap segala risiko yang mungkin terjadi terhadap kapal Pompong sebagai aset dan sumber penghasilan bagi pemiliknya. Salah satu bentuk pengalihan risiko kerugian yang mungkin terjadi adalah dengan menggunakan mekanisme asuransi. Hasil penelitian ini bertujuan untuk menelaah tentang kapal pompong sebagai objek asuransi dan skema perlindungan asuransi yang tepat bagi kapal pompong. Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif-empiris/terapan (applied normative law) dengan menggunakan data primer dan sekunder. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif analitis substansi hukum (approach of legal content analisys). Langkah-langkah yang ditempuh adalah dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi ketentuan-ketentuan hukum normatif yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berdasarkan perumusan masalah, kemudian hasil analisis diuraikan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai jawaban dari rumusan masaah dalam penelitian ini.

Page 6 of 16 | Total Record : 151

4 5 6 7 8

Filter by Year

2017 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 9 No. 2 (2025): UIR LAW REVIEW Vol. 9 No. 1 (2025): UIR LAW REVIEW Vol. 8 No. 1 (2024): Vol. 8 No. 1 (2024): UIR Law Review Vol. 8 No. 2 (2024): UIR Law Review Vol. 7 No. 2 (2023): UIR Law Review Vol. 7 No. 1 (2023): UIR Law Review Vol. 6 No. 2 (2022): UIR Law Review Vol. 6 No. 1 (2022): UIR Law Review Vol. 5 No. 2 (2021): UIR Law Review Vol. 5 No. 1 (2021): UIR Law Review Vol. 4 No. 2 (2020): UIR Law Review Vol. 4 No. 1 (2020): UIR Law Review Vol 3 No 01 (2019): UIR Law Review Vol. 3 No. 2 (2019): UIR Law Review Vol. 3 No. 1 (2019): UIR Law Review Vol 2 No 02 (2018): UIR Law Review, Oktober 2018 Vol 2 No 01 (2018): UIR Law Review, April 2018 Vol. 2 No. 2 (2018): UIR Law Review Vol. 2 No. 1 (2018): UIR Law Review Vol 1 No 02 (2017): UIR Law Review, Oktober 2017 Vol. 1 No. 2 (2017): UIR Law Review Vol. 1 No. 1 (2017): UIR Law Review More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Rahdiansyah

Contact Email
rahdiansyah@law.uir.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
lawreview@journal.uir.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota pekanbaru,

Riau

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Rahdiansyah

Contact Email rahdiansyah@law.uir.ac.id

Phone -

Journal Mail Official lawreview@journal.uir.ac.id

Editorial Address -

Location Kota pekanbaru, Riau INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Rahdiansyah

Contact Email
rahdiansyah@law.uir.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
lawreview@journal.uir.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota pekanbaru,

Riau

INDONESIA