cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Astri Siti Fatimah
Contact Email
astrisitifatimah36@gmail.com
Phone
+6285220601621
Journal Mail Official
stia.tasikmalaya@yahoo.co.id
Editorial Address
Jalan Raya Palka Km 3, Sindangsari, Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten 42163, Indonesia. Telepon: Telp: (0254) 280330 ext. 228, Email: jap@untirta.ac.id
Location
Kab. serang,
Banten
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik (JAP)
Published by Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
ISSN : 20878923     EISSN : 25499319     DOI : http://dx.doi.org/10.31506/jap.v4i1
Core Subject : Social,
Social Sciences
Industri kecil memiliki peranan strategis dalam perdagangan nasional hal ini karena proporsi usaha skala kecil mempunyai daya serap tenaga kerja yang sangat besar. Kota Tasikmalaya memiliki banyak sumber daya yang dapat dikembangkan, baik industri bordir, makanan atau kerajinan. Industri Kecil Menengah telah terbukti mampu menghasilkan berbagai komoditas, lokal maupun pasar internasional, tetapi daya saing dari produk yang dihasilkan pengusaha tersebut belum maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besar pengaruh koordinasi dengan pengembangan industri kecil produk usaha kerajinan tangan dan bordir di Kota Tasikmalaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh koordinasi terhadap pengembangan industri kecil produk usaha kerajinan tangan dan bordir sebesar 29,7 % sedangkan 70,3 % disebabkan oleh faktor lain.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 5, No 1 (2014): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK" : 6 Documents clear
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN BAGI STAKEHOLDERS DAN MITRA KERJA DI PROVINSI BANTEN Riny Handayani
Jurnal Administrasi Publik Vol 5, No 1 (2014): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (322.042 KB) | DOI: 10.31506/jap.v5i1.2393

Abstract

Sebagai provinsi yang relatif masih muda, Provinsi Banten dihadapkan pada sejumlah persoalan terutama di bidang kependudukan. Berdasarkan Data dari BPS 2013, terdapat penduduk sebesar 11.452.491 jiwa dibandingkan dengan sensus sebelumnya tahun 2000, penduduk Banten terdata tumbuh pesat dengan laju pertumbuhan penduduk yang terdata tahun 2013 sebesar 2,27%. Sebagai pembanding, wilayah lain di Indonesia hanya tumbuh rata-rata sebesar 1,49% pertahunnya, akibatnya persentase penduduk Banten terhadap total penduduk Indonesia meningkat dari 3,95% pada tahun 2000 menjadi sebesar 4,48% pada tahun 2010. Secara sederhana pembangunan berwawasan kependudukan mengandung dua makna, pertama yaitu pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada. Penduduk harus dijadikan titik sentral dalam proses pembangunan. Kedua, Pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan sumberdaya manusia, pembangunan lebih menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur semata-mata. Pelaksanaan pembangunan berwawasan kependudukan ini, bukan hanya tanggung jawab Badan Koordinasi Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi Banten saja tapi diperlukan kerjasama antara BKKBN dengan stakeholders dan mitra kerja untuk mewujudkan tujuan pembangunan berwawasan kependudukan yang menciptakan penduduk berkualitas sehingga akan mempercepat tercapainya pertumbuhan ekonomi secara luas dan berkelanjutan. Tugas utama BKKBN yang dalam hal ini memegang mandat untuk melaksanakan pembangunan berwawasan kependudukan adalah memprioritaskan pembangunan penduduk terutama untuk wilayah Banten bagian Selatan di Provinsi Banten dengan melibatkan stakeholders dan mitra kerja terkait.
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO INDUSTRI GARMEN DI KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN Dirlanudin Dirlanudin; Rahmi Winangsih; Naniek Afrilla Framanik
Jurnal Administrasi Publik Vol 5, No 1 (2014): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (318.416 KB) | DOI: 10.31506/jap.v5i1.2394

Abstract

Upaya pengembangan usaha mikro garmen terutama ditujukan untuk meningkatkan kemampuan wirausaha para pengusaha mikro tersebut. Keterlibatan dinas instansi terkait sangat dibutuhkan, dalam pelaksanaannya perlu didasarkan pada payung hukum yang jelas seperti peraturan daerah maupun keputusan kepala daerah. Faktor pendorong yang membentuk kemampuan wirausaha pengusaha mikro industri garmen adalah: 1) Tingkat pendidikan; 2) Sifat keuletan dalam menjalankan usahanya; 3) Pergaulan dalam menjalin hubungan dengan pihak lain; 4) Kepekaan dalam melihat perkembangan pasar dan perubahan situasi ekonomi; 5) Kejelian dalam mencari sumber-sumber permodalan; 6) Sikap mental terhadap resiko yang akan dihadapi; 7) Sikap optimistic dengan pertimbangan yang masuk akal. Sedangkan ukuran perkembangan usaha mikro adalah: (1) terciptanya kepuasan berbagai pihak yang berkepentingan dengan usaha mikro; (2) meningkatnya kesetiaan pelanggan terhadap produk yang dihasilkan. (3) mampu meningkatkan dan memperluas pangsa pasar. (4) memiliki kemampuan bersaing di bidang usahanya. (5) terjadi peningkatan pendapatan.
TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN LEBAK Listyaningsih Listyaningsih
Jurnal Administrasi Publik Vol 5, No 1 (2014): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (335.267 KB) | DOI: 10.31506/jap.v5i1.2395

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak. Sesuai dengan ketentuan Kepmenpan Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 maka responden yang dilibatkan dalam penelitian ini sebanyak 150 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat sudah merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Kepuasan masyarakat ditunjukkan pada skor yang diberikan yaitu sebesar 77,20 atau masuk dalam kategori baik. Dari 14 unsur yang dinilai terdapat 5 unsur yg masih perlu mendapatkan perhatian yaitu unsur kenyamanan lingkungan, kepastian jadwal, kepastian biaya, kecepatan pelayanan dan keadilan dalam mendapatkan pelayanan. Sementara terdapat satu unsure yang dinilai sangat baik, yaitu keamanan lingkungan.
ASPEK PENTING DISPOSISI DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI PERKOTAAN Ipah Ema Jumiati
Jurnal Administrasi Publik Vol 5, No 1 (2014): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (299.937 KB) | DOI: 10.31506/jap.v5i1.2390

Abstract

Urban poverty emerged as an important issue, which needs to be resolved in order to be removed. The structural dimensions of poverty arises because the city offers a lot of hope has been much in demand by people who want a fringe and rural life better. Therefore, through the implementation of the National Program for Community Empowerment ( PNPM) by taking the expected locus in Serang city poor communities can be empowered with an important role in the disposition factor of institutional PNPM Mandiri, the basis of the theory of Edward III (1980 ). Through this article, can be described that the presence of the implementing agency and has a major role in determining the success of policy implementation. It can be seen by looking at how the appointment of field officers involved in the implementation of the National Program for Community Empowerment ( PNPM), then whether they have sufficient skills and experience in carrying out its duties, as well as how the incentives provided for this in accordance with the severity of what works in implementation of PNPM Mandiri or not. The results of the research found that the appointment of field officers involved in PNPM Mandiri has not fully have the skills and experience to implement the program. This condition leads to lower people's understanding of the purpose of each activity and the implementation of PNPM Mandiri .
ANALISIS ALOKASI DANA HIBAH DI PROPINSI BANTEN Heni Rohaeni; Arenawati Arenawati
Jurnal Administrasi Publik Vol 5, No 1 (2014): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (653.915 KB) | DOI: 10.31506/jap.v5i1.2391

Abstract

Finance is important object in government . Finance managing is foundation to manage a country. Finance allocation must describe citizens need ,government need in public service and equity. Finance allocation can’t describe political interesting of the man who row the power. Grant fund is one item in budgeting. The Allocation of grant fund in Banten provience in 2013 is Rp. 415.451.525.000,00. It is 20,1 % from total budget in Banten provience. The proportion of Indirect funding is 39%, and 107 % of direct funding. This policy describe that funding for community development and infra strcture is less than grant fund. Fact, many organization which receiving grant fund is not accountabel and fictive, so if the alocation of grant fund too big its cause dis-oriented and manipulating in public budgeting.
KEBIJAKAN DESENTRALISASI DAN PROBLEMA KAPASITAS LAYANAN KESEHATAN (Studi Kasus di Kota Bandar Lampung) Syamsul Ma’arif
Jurnal Administrasi Publik Vol 5, No 1 (2014): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (454.963 KB) | DOI: 10.31506/jap.v5i1.2392

Abstract

This study is aimed at determining the capacity of health services at the local level after a decade of health decentralization policy implementation. This study uses qualitative research and descriptive type. The results showed that the implementation of the decentralization policy of health for a decade turned out to be characterized by the high gab between the capacity of health services to the complexity of the health problems in the area. For the improvement of the quantity and quality of health services should continue to be done through increased financial capacity, facilities, infrastructure, and medical personnel, who accompanied the expansion of access of the poor to obtain health care services through the provision of health insurance.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16, No 1 (2025): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 15, No 2 (2024): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 15, No 1 (2024): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 14, No 2 (2023): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 14, No 1 (2023): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 13, No 2 (2022): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 13, No 1 (2022): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 12, No 2 (2021): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 12, No 1 (2021): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 11, No 2 (2020): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 11, No 1 (2020): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 10, No 2 (2019): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 10, No 1 (2019): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 9, No 2 (2018): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 9, No 1 (2018): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 8, No 2 (2017): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 8, No 1 (2017): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 7, No 2 (2016): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 7, No 1 (2016): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 6, No 2 (2015): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 6, No 1 (2015): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 5, No 2 (2014): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 5, No 1 (2014): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 4, No 2 (2013): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 4, No 1 (2013): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 1, No 2 (2010): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 1, No 1 (2010): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK More Issue