cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalakta@unissula.ac.id
Editorial Address
Jln. Kaligawe KM. 4, Semarang City, Central Java, Indonesia
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Akta
Published by Universitas Islam Sultan Agung
ISSN : 24069426     EISSN : 25812114     DOI : http://dx.doi.org/10.30659/akta
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JURNAL AKTA (eISSN : 2581-2114, pISSN: 2406-9426) is a peer-reviewed journal published by Master Program (S2) Notary, Faculty of Law, Sultan Agung Islmic University. JURNAL AKTA published four times a year in March, June, September and December. This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge. This journal has been acredited
Arjuna Subject : -
Articles 818 Documents
 30   31   32   33   34 
Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Yang Diduga Melakukan Malpraktek Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik Entin Sholikhah; Jawade Hafidz
Jurnal Akta Vol 4, No 1 (2017)
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v4i1.1570

Abstract

Notaris merupakan Pejabat Umum yang diberikan kewenangan oleh Negara dalam membuat akta Otentik. Atas dasar tersebut maka diperlukan suatu perlindungan Hukum bagi Notaris apabila dalam melaksakan tugas jabatannya diduga melakukan malpraktek dalam proses pembuatan akta otentik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris (UUJN-P), tidak terdapat pengaturan yang jelas mengenai kedudukan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)  dan bentuk perlindungan Hukum yang diberikan MKN kepada Notaris. Sehingga menimbulkan permasalahan hukum yaitu bagaimana perlindungan  Hukum terhadap jabatan Notaris yang diduga melakukan malpraktek dalam proses pembuatan akta otentik dan bagaimana Prosedur hukum bagi perlindungan hukumnya bagi Notaris melalui Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dan pada  masa Majelis Pengawas Daerah (MPD).Perlindungan Hukum terhadap jabatan Notaris pada masa UUJN No 30 tahun 2004 bahwa untuk proses peradilan, penyidik, penuntut umum dan hakim dengan persetujuan MPD berwenang untuk mengambil fotocopy Minuta akta dan atau protokol Notaris yang disimpan dalam penyimpanan Noratis, sedangkan Undang-undang No 2 tahun 2014 (UUJN-P) untuk proses peradilan penyidik, penuntut umum dan hakim harus memperoleh persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris.sedangkan untuk Prosedur Hukum bagi perlindungan Hukumnya terdapat beberapa langkah-langkah yang harus dipatuhi oleh penyidik dan Majelis Kehormatan Notaris guna menjamin kepastian dan perlindungan Hukum yang terdapat dalam pasal 66 ayat (1)  UUJN-P. Hal ini dengan menggunakan suatu perbandingan kewenangan dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan kewenangan dari Majelis Kehormatan Noratis (MKN).Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Notaris, Dugaan Malpraktek, Akta Otentik.
Bank Credit Agreement With Warranty Of Decree Appointment Of Civil Servants Chairul - Insani
Jurnal Akta Vol 7, No 3 (2020): September 2020
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v7i3.11280

Abstract

The relationship between the bank and the customer in the credit agreement with the guarantee of a Decree on the Appointment of Civil Servants begins with the arrival of the customer at the PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Palembang branch on working days and hours to provide complete requirements and fill in loan application forms that can be taken immediately at the PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Palembang branch. Then proceed with the bank conducting a field survey to ensure that the debtor is indeed a civil servant according to the data written by the debtor and an assessment of the potential debtor's ability to pay off his debt. And it ends with the disbursement of credit funds by banks to debtors for the loan ceiling of 60% of the employee's net salary according to the class / rank owned by the customer / prospective debtor. This research uses an empirical juridical approach. This method is used to obtain the truth in discussing existing problems and to see the application of a rule of law in society. The analysis is carried out descriptively which will describe, describe and reveal how the actual implementation of the credit agreement with the guarantee of Civil Servant Decree at PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Palembang branch. The efforts of the banking sector to secure credit with the guarantee of a Decree on the Appointment of Civil Servants who are problematic are based on fulfilling the requirements and completeness of the identity data of the prospective debtor, the second is the provision of a period for debt repayment where the period does not exceed 5 years, and finally, the submission of a guarantee for the Decree of the Appointment of Civil Servants, all of which must be original. Credit settlement with the guarantee of a Decree on Appointment of Civil Servants who defaults, namely, first, deliberation with the debtor to fulfill the element of good faith, if it has not been responded to, the first legal route will be taken through the judiciary, the second through KP2LN (State Receivables and Auction Management Office). If the debtor is a mutation, it is requested or confirmed in advance to the office / agency where the debtor works to transfer funds against credit repayments with the guarantee of a Decree on the Appointment of Civil Servants.
Local Government Policy in BPHTB Tax Picking Up On the Transaction Sale and Purchase of Land And / Or Building Catur Agung Bintoro; Amin Purnawan
Jurnal Akta Vol 6, No 2 (2019): June 2019
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v6i2.5050

Abstract

The purpose of this study were 1) For the Local Government Policy in BPHTB Tax Picking Up On the Transaction Sale and Purchase of Land and / or Building 2) To know Constraints faced by the Notary and PPAT in Tax levy BPHTB Purchase Transactions Over Land And / Or Building method used is empirical juridical approach in order to obtain adequate results. Specifications research used in this study is a descriptive analysis, from this study is expected to obtain a detailed and systematic description of the problem to be studied. Based on data analysis concluded that: 1) The policy conducted by the Central Government is to give broad authority to manage their own household, including the authority to explore potential financial income areas one of which is the local tax. BPHTB tax requires that the buying and selling prices reported are approaching the fair market value of that property. It is sometimes difficult to implement given the magnitude of the price of the transaction will affect the costs associated with the transaction. 2) Some of the obstacles faced by the Notary and PPAT The BPHTB levying taxes as dishonest taxpayers to include the value of the transaction, the clerk is still difficult and takes a long time in the field verification process, lack of transparency in the market price of land, lack of good ithikad the seller, as well as the lack of public knowledge about this BPHTB tax.Keywords: Policies; Local Government; Tax; BPHTB; Transactions.
Pelaksanaan Akta Pelepasan Hak Sebagai Alas Hak Untuk Mengajukan Permohonan Peralihan Dan Perubahan Hak Guna Bangunan Yang Jangka Waktunya Telah Berakhir Di Kabupaten Brebes Dwi Heny Ratnawati; Anita Dyah Asmaranti; Djauhari Djauhari
Jurnal Akta Vol 5, No 1 (2018): March 2018
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v5i1.2554

Abstract

AbstrakTujuan utama yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan akta pelepasan hak sebagai alas hak untuk mengajukan permohonan peralihan dan perubahan hak guna bangunan yang jangka waktunya telah berakhir, 2) Untuk menganalisis kelemahan dan solusi pelaksanaan akta pelepasan hak sebagai alas hak untuk mengajukan permohonan peralihan dan perubahan hak guna bangunan yang jangka waktunya telah berakhir di Kabupaten Brebes.Penelitian ini bersifat Soci-Legal Research dimana dalam penelitian ini akan dipaparkan tentang pelaksanaan akta pelepasan hak untuk mengajukan permohonan peralihan dan perubahan hak guna bangunan yang telah berakhir jangka waktunya. Bersifat analistis, karena terhadap data yang diperoleh itu dilakukan analisis data secara kualitatif.Kesimpulan atas pelaksanaan akta pelepasan hak sebagai alas hak untuk mengajukan permohonan peralihan dan perubahan hak guna bangunan yang jangka waktunya telah berakhir yaitu dalam pelaksanaan akta pelepasan hak harus didukung dengan syarat-syarat yang lain disamping identitas pemohon, juga mengenai data yuridis atas tanah yang dimohon yaitu berupa bukti pelunasaan dari pihak bank sebagai lembaga yang membiayai, disamping itu akta pelepasan hak dapat dilaksanakan apabila sudah memenuhi syarat otentitas akta dan syarat sahnya suatu perjanjian yaitu akta pelepasan hak dapat dibuat setelah dikeluarkanya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Kantor Pertanahan setempat.Kata kunci : Akta Pelepasan Hak, alas hak, Hak Guna BangunanAbstractThe main objectives to be carried out in this research are as follows: 1) To analyze how the implementation of the deed of disposal of rights as the base of the right to apply for the transition and change of building rights which has expired, 2) To analyze the weaknesses and the implementation of the deed of disposal as a basis for the right to file transitional applications and changes in building rights that have expired in Brebes County.This research is Soci-Legal Research which in this research will be presented about the implementation of the deed of release of the right to apply for the transition and change of the right to the building which has expired the time period. Analytical, because of the data obtained was analyzed data qualitatively.The conclusion of the exercise of the deed of disposal of rights as the base of the right to file the transitional application and the amendment of the rights to the building whose term has expired in the exercise of the deed of disposal shall be supported by other conditions beside the identity of the applicant as well as the juridical data on the requested land in the form of evidence of expulsion from the bank as a funding institution, in addition to the deed of disposal of rights may be exercised if it meets the authentication requirements of the deed and the validity of an agreement that is the deed of release can be made after the issuance of Land Registration Certificate (SKPT) from the local Land Office.Keywords: Deed of Rights Release, pedestal rights, building use rights
IMPLEMENTASI PENDAFTARAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DALAM PEMBAGIAN WARIS DAN PERMASALAHANNYA DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG Musta’in Musta’in; Sukarmi Sukarmi
Jurnal Akta Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v4i2.1774

Abstract

The relationship between man and the land is so close that the land as a human place to live and continue his life. Land issues are also related to the granting of land rights such as inheritance. Judicially, the acquisition of rights due to inheritance is the acquisition of rights to land and or building by the heirs of the testator, which is applicable after the heirs pass away. Principally, when the heir dies, there has been a transfer of rights from the heirs to the heirs.In the transfer of ownership of the land mentioned above, of course, in making the aktanya different, from some reasons mentioned above, the authors are interested to develop a research with Title: registration certificate of ownership of land in the distribution of inheritance and problems at the Office of Land City of Semarang covering : How is the registration of the land ownership certificate in the division of inheritance in the Land Office of Semarang City, what is the legal effect if the inheritance is not made in the Land Office, and what if there is a heir disputed land dispute is sold but one of the heirs is not Signed a deed of sale and did not provide data. The purpose of the study To analyze and review the registration of land ownership certificates in the distribution of inheritance, to examine and analyze the legal consequences if the land of inheritance divestment is not made in a certificate, and to analyze and assess if there is an inheritance dispute of land which has been certified is sold but one of the heirs is not Signed a deed of sale and did not provide data.The research method used is juridical empirical. The results of this study can be concluded that, the guarantee of legal certainty in the field of land, with the existence of written, complete, and clear legal tools are carried out consistently. In addition, in the face of concrete cases it is also necessary that the registration of land that can provide legal certainty of the land for the right holders to facilitate prove it.Keywords: Registration, certificates, property rights, inheritance.
Responsibility Land Office of Semarang City In Terms Contained In Land Multiple Certificates Nur Ismi Hanifah; Umar Ma’ruf
Jurnal Akta Vol 6, No 3 (2019): September 2019
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v6i3.5090

Abstract

Land as one of the natural resources that have a close relationship with human survival. Due to the imbalance between land supply in our country as a result of rapid population growth and increasing development, it can lead to various land disputes including multiple certificates. The purpose of this study to determine the cause of the double land certificate in Semarang and Semarang Land Office responsibilities in the event of multiple land certificates as well as the barriers and solutions Land Office responsibilities in the completion of the double land certificate in Semarang.The method used in this research is the method of juridical-sociological. Specifications are descriptive analytical research. The data used primary data and secondary data obtained by interview and literature study. Qualitative data analysis, the problem was analyzed by the theory of the legal system, legal certainty and legal responsibilities.The results showed that the cause of the land multiple certificates in the Land Office of Semarang is the first that structure, that possible errors and omissions of agencies, both which are substances that can be made possible on the legislation governing the registration of land and the third is Culture Law, uncaused of view of the society on land certificates. The responsibility of the Land Office of Semarang in It contained a land multiple certificates is the Regulation of the Minister of ATR / BPN No. 11 of 2016 on the Settlement of Cases of Land, which is after all the research is done, the land office is obliged to cancel one of them if there were procedural errors in the case of defective administration and conditions other rule. Obstacles Land Office in the completion of a land multiple certificates in Semarang is external (the parties are not present and not good faith when mediation) and internal (Land Office only as a mediator is not a court), so the solution in order to give rise to legal certainty then the settlement of disputes through State court and State Administrative court.Keywords: Responsibility; Land; Associate Certificate.
Comparative Juridical Analysis Of Witness's Position In Notarial Agreement Making Based On Islamic Law And Public Notary Law (UUJN) Meta Agulegistin; Akhmad Khisni
Jurnal Akta Vol 5, No 2 (2018): June 2018
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v5i2.3085

Abstract

The problem of witnesses has been seen as a significant problem. It requires the reinterpretation of text messages that considered a male witness is equal to two women. The issues raised are: How is the position of witness when making notarial agreement in Islamic law, How is the position of witness when making notarial agreement according to UUJN (Public Notary  Law), and What is the similarity and difference of witness position in making notarial agreement according to Islamic law and UUJN. The research method used was Juridical Normative with Regulations approach, Conceptual Approach, and case Approach. Research result found that Firstly, the witness is someone who can give a statement or information that he knows about what the actual events. Another meaning is that a witness is a person who is asked to be present to witness a legal event; Secondly, a witness is a person who can give a definite statement because the person knows the actual event, and even the other meaning of the witness is the person who is asked to attend to witness an event. The person who is asked to be a witness is a qualified person and considered to be well-informed of what he or she is witnessing. And Third, the equation has a purpose for justice and truth can be enforced by the presence of witnesses and the difference Act No.40 of 2014 on the position of a notary. It is originated from the rules of legislation and as evidence, as well as the differences in the conditions specified. On the other hand, Islamic law comes all source of regulations are from Al Quran and As-Sunnah.Keywords: Comparison; Position of Witnesses; Notarial Agreement; Islamic Law; Public Notary Law
PENGATURAN DAN PENERAPAN SISTEM PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH Bayu Sendy Pratama; Sukarmi Sukarmi
Jurnal Akta Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v4i2.1792

Abstract

The most developed sharia bank financing system, because the financing systems is considered the most fair and far from usury/riba if the implementation is done based on the provisions of Islam.Sharia bank in its financing is required to apply sharia principles based on fatwa issued by the institution that having authority in determining fatwa in sharia and also required to conduct feasibility assessment to its costumer so that there is strong belief about willingness and ability of the prospective costumer to receive financing facility.Keywords: Sharia Bank, Murabahah, Justice
Juridical Study on the Legal Certainty of Notary Electronic Deeds in the Covid-19 Pandemic Sa'atun, Siti; Argo Victoria, Ong
JURNAL AKTA Vol 8, No 3 (2021): September 2021
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v8i3.18053

Abstract

The purpose of this study was to find out that guarantees of protection of property rights are realized through the making of an authentic deed. The important position of an authentic deed is based on the function of the authentic deed. An authentic deed has 2 (two) important functions, namely the deed as a formal function which means that a legal act will be more complete if a deed is made. The function of the instrument of evidence is the deed as a means of proof in which the deed is made by the parties bound by an agreement for the purpose of proof. The method used in this writing is the normative method. Normative Law Research is legal research conducted by examining literature or secondary data. The conclusion of this study explains that the Terms are set out in Article 28 Regelemet op het Notaris-ambt in Indonesia (Ordinance 11 January 1860) and Article 16 paragraph (1) letter m of Act No. 30 of 2004 Jo. Act No. 2 of 2014 Concerning the Notary Office. The entry of Covid-19 virus in the country is a matter of its own for the implementation of these conditions. Therefore the legal certainty of the validity of the Electronic Deed must be regulated in more detail and have binding legal force.
Analysis Juridical Notary Role Of Acquisition Of Assets Of The Debtor As An Alternative Solution Loan Loss (Case Study In Bank BNI Branch Semarang) Muhammad Wildan Mahindra; Ardi Sanditya; Munsharif Abdul Chalim
Jurnal Akta Vol 6, No 3 (2019): September 2019
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v6i3.5113

Abstract

Banking development shows the dynamics of economic life. Prior to the practice that happens, a lot of problems that arise in the banking one of which is the number of cases of problem loans up to be a bad credit, this raises the firmness of the banks in the lending process. The acquisition made a lot of pros and cons between the customer and the Bank Negara Indonesia (BNI) Branch SemarangThe purpose of this study was to know and analyze the completion of the takeover of Bad Debts Mortgage Assets, identify and analyze the role of the Notary on Takeover Process Mortgage collateral and to know and analyze the obstacles that occur in the process of the takeover of mortgage collateral and settlement with Bank Negara Indonesia (BNI).This study using sociological juridical approach, the specification is descriptive analytical research, data sources used in the form of primary data obtained through interviews, secondary data with the literature study, qualitative analysis. The problem is analyzed using the theory of implementation and effectiveness of the rule of law.Based on the results of this study concluded that: 1) The need for a significant settlement between the banks by the debtor in the case of bad credit, the need for new regulations in Credit rescue to prevent possible lossesin a way Rescheduling, re requirements, reordering,2) The role of the Notary, in making this agreement directs, bank at Bank Indonesia Regulation (PBI) on Lending Limit for Commercial Banks and the guidelines for the general bank credit policies SoRegarding intervention of the notary bank credit agreement which refers to the bank's internal rules respectively for the 3) Barriers to solve the problem in bad debts suggesting there should be a code of conduct so that no authority notary public notary so not tricked by the bank.Keywords: Bad Debt; Foreclosure Of Collateral; Notary Role.

Page 32 of 82 | Total Record : 818

 30   31   32   33   34 

Filter by Year

2016 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 1 (2026): March 2026 Vol 12, No 4 (2025): December 2025 Vol 12, No 3 (2025): September 2025 Vol 12, No 2 (2025): June 2025 Vol 12, No 1 (2025): March 2025 Vol 11, No 4 (2024): December 2024 Vol 11, No 3 (2024): September 2024 Vol 11, No 2 (2024): June 2024 Vol 11, No 1 (2024): March 2024 Vol 10, No 4 (2023): December 2023 Vol 10, No 3 (2023): September 2023 Vol 10, No 2 (2023): June 2023 Vol 10, No 1 (2023): March 2023 Vol 9, No 4 (2022): December 2022 Vol 9, No 3 (2022): September 2022 Vol 9, No 2 (2022): June 2022 Vol 9, No 1 (2022): March 2022 Vol 8, No 4 (2021): December 2021 Vol 8, No 3 (2021): September 2021 Vol 8, No 2 (2021): June 2021 Vol 8, No 1 (2021): March 2021 Vol 7, No 4 (2020): December 2020 Vol 7, No 3 (2020): September 2020 Vol 7, No 2 (2020): June 2020 Vol 7, No 1 (2020): March 2020 Vol 6, No 4 (2019): December 2019 Vol 6, No 3 (2019): September 2019 Vol 6, No 2 (2019): June 2019 Vol 6, No 1 (2019): March 2019 Vol 5, No 4 (2018): December 2018 Vol 5, No 3 (2018): September 2018 Vol 5, No 2 (2018): June 2018 Vol 5, No 1 (2018): March 2018 Vol 4, No 4 (2017): December 2017 Vol 4, No 3 (2017) Vol 4, No 2 (2017) Vol 4, No 1 (2017) Vol 3, No 4 (2016) More Issue