cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Franky R.D Rengkung
Contact Email
frankyrengkung@unsrat.ac.id
Phone
+6281311100340
Journal Mail Official
jurnalpolitico@unsrat.ac.id
Editorial Address
Jalan Kampus Bahu Malalayang Manado Kode Pos 95115
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
Politico: Jurnal Ilmu Politik
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23025603     EISSN : 29639018     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
The POLITICO journal contains various articles related to developments and dynamics that occur in the world of politics. Writings or articles published in the POLITICO Journal can be the results of research or scientific opinions related to political science both in theory and practice.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 14 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 10, No 2 (2021): April 2021" : 14 Documents clear
EFEKTIFITAS APLIKASI QLUE MANADO DALAM PELAYANAN PUBLIK STUDI DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MANADO Muyu, Yulven Leonardo
JURNAL POLITICO Vol 10, No 2 (2021): April 2021
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKQlue (PT Qlue Performa Indonesia) adalah perusahaan teknologi yang mengembangkan ekosistem smart city di Indonesia. Qlue Manado adalah aplikasi yang dapat digunakan warga untuk melaporkan peristiwa yang terjadi seperti banjir, tindak kriminal, kebakaran, dan lain-lain. Laporan warga akan direspon untuk ditindaklanjuti. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan efektivitas dari aplikasi Qlue di Kota Manado. Penelitian ini mengunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian yang didapat berupa: Pertama pemberian layanan kepada masyarakat oleh dinas komunikasi dan informatika kota Manado lewat jarak jauh dengan bekerja sama dengan PT. Qlue Indonesia agar pelayanan publik lebih maksimal kepada masyarakat Indonesia terlebih khusus masyarakat Kota Manado provinsi Sulawesi Utara. Kedua Tata cara Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado melayani masyarakat mengikuti sesuai dengan Standar Operasional Procedur (SOP) dalam melayani masyarakat kota Manado lewat layanan informasi aplikasi Qlue serta bekerja sama dengan dinas-dinas terkait seperti dinas Perhubungan kota Manado, Dinas PUPR kota Manado, dan dinas-dinas lainnya yang ada di kota Manado, dan beserta tugas dari struktur organisasi dari dinas komunikasi dan informatika kota Manado.[i]Kata Kunci : Efektivitas,  Aplikasi  Qlue dan  Pelayanan Publik[ii][iii] ABSTRACTQlue (PT Qlue Performa Indonesia) is a technology company that develops smart city ecosystem in Indonesia. Qlue Manado is an application that can be used by residents to report events such as floods, crimes, fires, and others. Citizen reports will be responded to for follow up. The purpose of this study was to determine and explain the effectiveness of the Qlue application in Manado City. This research uses qualitative research methods. The results obtained are in the form of: First, the provision of services to the community by the communication and informatics office of the city of Manado via long distance in collaboration with PT. Qlue Indonesia so that public services can be maximized to the Indonesian people, especially the people of Manado City, North Sulawesi province. Second, the procedures for the Manado City Communication and Informatics Service to serve the public follow the Standard Operating Procedure (SOP) in serving the people of the city of Manado through the Qlue application information service and in collaboration with related agencies such as the Manado City Transportation Service, Manado City PUPR Service and the -Other services in the city of Manado, and along with the duties of the organizational structure of the Manado city information and communication office. Keywords: Effectiveness, Qlue Application and Public Service   
RESPONS AUSTRALIA TERHADAP AKTIVITAS PENANGKAPAN IKAN NELAYAN INDONESIA DI WILAYAH ASHMORE REFF Puti, Denny
JURNAL POLITICO Vol 10, No 2 (2021): April 2021
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKIsu aktifitas nelayan tradisional Indonesia di perairan Australia telah berulangkali menimbulkan persoalan dalam hubungan bilateral kedua negara. Konvensi Hukum Laut (UNCLOS), dan nota kesepakatan Indonesia-Australia atau MoU Box 1974, sesungguhnya telah memberikan jaminan hukum atas hak penangkapan ikan tradisional oleh nelayan-nelayan tradisional Indonesia di perairan Australia yang telah mereka lakukan secara turun menurun sejak sekitar abad 17. Namun fakta empiris memperlihatkan adanya praksis berbeda. Nelayan-nelayan tradisional Indonesia tersebut masih menghadapi hambatan dalam melaksanakan hak perikanan tradisionalnya akibat perbedaan penafsiran hak penangkapan ikan tradisional dan perubahan kawasan area yang disepakati dalam MoU Box oleh pihak Australia. Dengan menggunakan perspektif dari Indonesia, kajian ini dimaksudkan untuk memahami persoalan tersebut sebagai bahan pijakan untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut. Persoalan ini perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Tidak saja untuk kepentingan menjaga hubungan bilateral Indonesia-Australia, tetapi yang jauh lebih penting adalah untuk memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan nelayan-nelayan tradisional kita. Kata Kunci: Respons; Australia; Nelayan Indonesia; Asmore Reff  ABSTRACTThe issue of Indonesian traditional fishing activities in Australian waters has repeatedly caused problems in bilateral relations between the two countries. The Law of the Sea Convention (UNCLOS), and the Indonesia-Australia memorandum of understanding or MoU Box 1974, have actually provided legal guarantees for traditional fishing rights by Indonesian traditional fishermen in Australian waters which they have been doing in decline since around the 17th century. empirical facts show that there is a different praxis. These Indonesian traditional fishermen still face obstacles in exercising their traditional fishery rights due to differences in interpretations of traditional fishing rights and changes in the area agreed in the MoU Box by the Australian side. Using a perspective from Indonesia, this study is intended to understand these problems as a basis for finding solutions to these problems. This issue needs serious attention from the government. Not only in the interest of maintaining bilateral relations between Indonesia and Australia, but what is far more important is to guarantee the safety and welfare of our traditional fishermen. Keywords: Response; Australia; Indonesian fishermen; Asmore Reff
EFEKTIFITAS PELAYANAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI MINAHASA TENGGARA Pasuhuk, Dodi Indra
JURNAL POLITICO Vol 10, No 2 (2021): April 2021
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKKehadiran system pelayanan satu pintu pada dasarnya adalah untuk efisiensi dan efektifitas dalam pemberian pelayanan public. Namun, walaupun system ini telah dibuat dan dilaksanakan, masih banyak pelayanan public  yang belum bisa efektif dan efisien. Penyebabnya banyak faktor. Penelitian ini akan mengkaji efektifitas pelayanan yang ada di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Minahasa Tenggara. Dengan menggunakan metode kualitatif, efektifitas di DPMPTSP Kabupaten Minahasa Tenggara akan dikaji dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Ali Muhidin (2010) yang menjelaskan bahwa: Efektivitas berkaitan dengan masalah bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingkat kepuasaan pengguna. Temuan penelitian menggambarkan bahwa efektifitas pelayanan di DPMPTSP Kabupaten Minahasa Tenggara, masih jauh dari apa yang diharapkan. Hal itu dapat dilihat dari  Pertama, Alur pelayanan masih terbelit-belit; Kedua, pelayanan pembuatan Ijin Mendirikan Bangunan masih dirasakan lambat; Ketiga, kurangnya sumber daya manusia yang memadai pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten minahasa tenggara; Keempat, kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tenggara tentang manfaat pembuatan Ijin Mendirikan Bangunan; Kelima, Waktu pelayanan terkadang tidak sesuai dengan apa yang sudah tertera Standar Operational Procedure (SOP). Kata Kunci: Efektifitas; Ijin Mendirikan Bangunan; DPMPTSP   ABSTRACTThe presence of a one-stop service system is basically for efficiency and effectiveness in providing public services. However, even though this system has been created and implemented, there are still many public services that have not been effective and efficient. The cause is many factors. This study will examine the effectiveness of existing services at the Investment Service and One Stop Services (DPMPTSP) in Southeast Minahasa Regency. By using qualitative methods, effectiveness in DPMPTSP Southeast Minahasa Regency will be studied using the approach proposed by Ali Muhidin (2010) which explains that: Effectiveness is related to the problem of how to achieve goals or results obtained, use or benefit of the results obtained, level of power function of elements or components, as well as user satisfaction level issues. The research findings illustrate that the effectiveness of services in DPMPTSP Southeast Minahasa Regency, is still far from what was expected. It can be seen from the first, that the service flow is still complicated; Second, the service for making building permits is still slow; Third, the lack of adequate human resources at the Investment Board and One Stop Services in Southeast Minahasa Regency; Fourth, the lack of socialization carried out by the Investment and One Stop Services of Southeast Minahasa Regency regarding the benefits of making building permits; Fifth, sometimes service times are not in accordance with what has been stated in the Standard Operational Procedure (SOP). Keywords: Effectiveness; Building permit; DPMPTSP
PERENCANAAN PEMBANGUNAN MELALUI MUSRENBANG DI DESA ARANGKAA KECAMATAN GEMEH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD Taawoeda, Delpianus
JURNAL POLITICO Vol 10, No 2 (2021): April 2021
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKTujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses perencanaan pembangunan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di desa Arangkaa Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. Dengan menggunakan metode kualitatif, fokus penelitian tersebut akan dikaji dengan menggunakan konsep perencanaan yang dikemukakan oleh Arsyad (2002), yang menyatakan ada beberapa elemen dasar yang harus diperhatikan dalam sebuah perencanaan program yaitu: bagaimana proses pemilihan program yang akan dilakukan, bagaimana pelibatan masyarakat, bagaimana partisipasi masyarakat, dan bagaimana mekanisme evaluasi yang dilakukan. Temuan penelitian menggambarkan, dari segi pelibatan masyarakat, perencanaan yang dilakukan dalam Musrenbang di Desa Arangkaa Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud sudah dapat dikatakan baik, karena masyarakat turut dilibatkan dalam proses pemilihan program yang akan dilaksanakan. Aspirasi masyarakat turut dipertimbangkan dalam pemilihan program. Akibat pelibatan masyarakat dalam pemilihan program, mendorong partisipasi masyarakat menjadi tinggi pada saat implementasi program yang telah ditentukan. Namun dari segi evaluasi program, temuan penelitian menggambarkan bahwa hal ini kurang baik karena hanya melibatkan warga masyarakat tertentu, tidak melibatkan masyarakat secara keseluruhan. Kata Kunci: Perencanaan; Musrenbang  ABSTRACTThe purpose of this research is to describe the development planning process through the Development Plan Deliberation (Musrenbang) in Arangkaa Village, Gemeh District, Talaud Islands Regency. By using qualitative methods, the focus of the research will be examined using the planning concept proposed by Arsyad (2002), which states that there are several basic elements that must be considered in a program planning, namely: how is the program selection process to be carried out, how is community involvement, how community participation, and how the evaluation mechanism is carried out. The research findings illustrate, in terms of community involvement, the planning carried out in the Musrenbang in Arangkaa Village, Gemeh District, Talaud Islands Regency can be said to be good, because the community is involved in the process of selecting programs to be implemented. Community aspirations are taken into account in program selection. As a result of community involvement in program selection, it encourages high community participation at the time of implementing the predetermined program. However, from the point of view of program evaluation, the research findings illustrate that this is not good because it only involves certain members of the community, not involving the community as a whole. Keywords: Planning; Musrenbang
STRATEGI PEMERINTAH SULAWESI UTARA DALAM MENGOPTIMALISASI JALUR PERDAGANGAN BITUNG-DAVAO Franky Rengkung, Stisya Mamahit, Trilke Tulung,
JURNAL POLITICO Vol 10, No 2 (2021): April 2021
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK  Dalam meningkatkan hubungan ekonomi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Kota Davao Filipina, mewujudkan salah satu kerjasama yaitu dengan meresmikan pelayaran laut Roll-on Roll-off  (RO-RO) Davao-General Santos-Bitung. Peresmian kapal ini diharapkan dapat memajukan perdagangan sub kawasan, pariwisata dan meningkatkan konektivitas, baik antara Indonesia-Filipina maupun konektivitas ASEAN. Selain akan menciptakan rute pelayaran dan perdagangan baru, konektivitas ini juga mendukung program prioritas pemerintah yaitu menjadikan pelabuhan Bitung sebagai pelabuhan internasional (International Hub Port). Rute baru ini juga akan menjadi sangat kompetitif, dilihat dari jarak dan waktu tempuh yang lebih singkat sehingga dapat mengurangi biaya transportasi dan logistic. Namun sampai saat ini Kapal yang sudah di jadwalkan setiap minggu 2 kali beroperasi namun hingga kini tidak berjalan dengan semestinya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengkaji bagaimanaa strategi pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam mengoptimalisasi jalur perdagangan Bitung-Davao. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tidak berjalannya kapal Roll–On Roll–Off ini, karena tidak ada pengusaha–pengusaha yang mau melakukan pengiriman barang dengan kapal tersebut karena biaya pengiriman kapal yang mahal. Selain itu kesiapan dari semua pihak sebelum di resmikan kapal Ro-Ro adalah akar dari tidak berjalannya pelayaran laut kapal RO–RO. Perencanaan sebelum diresmikannya kapal Ro–Ro ini tidak matang sehingga hubungan pengiriman barang atau perdagangan antar negara ini tidak berjalan sesuai dengan apa yang di harapkan. Kata Kunci :  Strategi; Jalur Perdagangan  ABSTRACT                 In improving the economic relationship between the North Sulawesi Provincial Government and the Davao City Government of the Philippines, realizing one of the collaborations is to inaugurate the Davao-General Santos-Bitung Sea Roll-on Roll-off (RO-RO) shipping The inauguration of this ship is expected to advance sub-regional trade, tourism and increase connectivity, both between Indonesia and the Philippines and ASEAN connectivity. In addition to creating new shipping and trade routes, this connectivity also supports the government's priority program, namely making the port of Bitung an international port (International Hub Port). This new route will also be very competitive, judging by the shorter distance and travel time so as to reduce transportation and logistics costs. However, until now the ship which has been scheduled to operate twice a week, but until now has not run properly. Using a qualitative approach, this study examines the strategy of the North Sulawesi Provincial government in optimizing the Bitung-Davao trade route. The research findings show that this Roll-On Roll-Off ship is not running, because there are no businessmen who want to deliver goods by ship because the shipping costs of the ship are expensive. In addition, the readiness of all parties before the inauguration of the Ro-Ro ship was the root of the failure of the RO-RO ship's sea voyage. The planning before the inauguration of the Ro-Ro ship was not mature so that the shipping or trade relations between the countries did not go as expected. Keywords: Strategy; Trade Route
UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGANI PERSOALAN DI WILAYAH PERBATASAN ANTARA PULAU MARORE DAN PHILIPINA SELATAN Makahingide, Randy
JURNAL POLITICO Vol 10, No 2 (2021): April 2021
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKIndonesia hingga kini masih memilikki banyak persoalan terkait dengan wilayah perbatasan. Salah satunya adalah persoalan perbatasan antara Indonesia dengan Filipina, yang terletak di antara Pulau Marore dengan Filipina Selatan. Penelitian ini mencoba mengidentifikasi dan mendeskripsikan berbagai problematika yang ada di wilayah tersebut serta  bagaimana upaya yang dilakukan oleh kedua negara untuk mengatasinya. Temuan penelitian menggambarkan beberapa masalah yang sering terjadi di perbatasan antara kedua negara khususnya di antara pulau Marore dengan Filipina Selatan yaitu terkait dengan pelintas batas tanpa dokumen/imigran gelap, pencurian ikan (illegal fishing), dan penyeludupan barang-barang tanpa melalui beacukai. Dan untuk mengatasi hal tersebut  kedua negara telah membuat beberapa perjanjian serta kerjasama. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sendiri untuk mengatasi persoalah di wilayah perbatasan tersebut diantaranya: membuat berbagai kebijakan terkait pengelolaan wilayah perbatasan. Selain itu juga pemerintah Indonesia melakukan beberapa upaya lain seperti melakukan penguatan yuridiksi wilayah, memperkuat peran Badan Nasional Pengelola Perbatasan, memaksimalkan peran kementerian dan lembaga terkait, memperkuat peran TNI, serta memperkuat peran pemerintah daerah. Kata Kunci : Wilayah Perbatasan  ABSTRACTIndonesia until now still has many problems related to border areas. One of them is the border issue between Indonesia and the Philippines, which is located between Marore Island and the Southern Philippines. This research tries to identify and describe the various problems that exist in the region and how the efforts are being made by the two countries to overcome them. The research findings illustrate some of the problems that often occur at the border between the two countries, especially between the islands of Marore and the Southern Philippines, which are related to border crossers without documents / illegal immigrants, illegal fishing, and smuggling of goods without going through customs. And to overcome this, the two countries have made several agreements and cooperation. Efforts made by the Indonesian government itself to overcome problems in the border area include: making various policies related to the management of border areas. In addition, the Indonesian government has also made several other efforts, such as strengthening regional jurisdiction, strengthening the role of the National Border Management Agency, maximizing the role of related ministries and institutions, strengthening the role of the TNI, and strengthening the role of local governments. Keywords: Border Area
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN PETANI PALA DI KECAMATAN LIRUNG KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD Tulong, Julian
JURNAL POLITICO Vol 10, No 2 (2021): April 2021
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPertanian merupakan sektor ekonomi yang utama di Negara-Negara Berkembang. Kabupaten Kepulauan Talaud terdapat lahan yang sesuai bagi pengembangan pertanian dan secara operasional. Penelitian ini akan mengkaji mengenai peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan petani pala di Kecamatan Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dukumentasi. Dari hasil penelitian, bahwa pelaksanaan perlindungan terhadap petani dalam bentuk kepastian harga belum optimal dimana harga pala sering turun terkadang hampir tidak berimbang dengan biaya produksi. Dalam rangka menguatkan kemampuan petani untuk memproduksi pala di Kecamatan Lirung, disarankan agar bantuan yang diberikan kepada petani bukan hanya berupa bibit biasa namun bibit yang telah diteliti terlebih dahulu dengan memperhatikan iklim dan tanah di kecamata Lirung, selain itu untuk lebih mensejahterakan petani pala, perlu diberikan bantuan pinjaman dana modal agar mampu meningkatkan produksi. Kata Kunci : Peran; Pemerintah Daerah; Pemberdayaan; Petani Pala   ABSTRACTAgriculture is a major economic sector in developing countries. Talaud Islands Regency has land suitable for agricultural development and operationally. This study will examine the role of local government in empowering nutmeg farmers in Lirung District, Talaud Islands Regency. The research method used is a qualitative approach, data collection through observation, interviews and documentation studies. From the research results, that the implementation of protection for farmers in the form of price certainty is not optimal where the price of nutmeg often decreases, sometimes it is almost not balanced with production costs. In order to strengthen the ability of farmers to produce nutmeg in Lirung District, it is recommended that the assistance provided to farmers is not only in the form of ordinary seeds but seeds that have been researched first with due regard to the climate and soil in Lirung District, besides that to make nutmeg farmers more prosperous, it needs to be given capital loan assistance to be able to increase production. Keywords: Role; Local Government; Empowerment; Nutmeg Farmers
FUNGSI FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN DALAM MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM Tuwone, Stephan L.R.
JURNAL POLITICO Vol 10, No 2 (2021): April 2021
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkompincam) bertujuan salah satunya adalah untuk menjaga keamanan wilayah di tingkat kecamatan. Penelitian ini akan mendeskripsikan peran Forkompincam Kecamatan Esang Selatan Kabupaten Talaud dalam melakukan koordinasi unutk menjaga keamanan dan ketertiban umum. Dengan menggunakan metode kualitatif tugas pokok Forkompincam ini akan dikaji dengan menggunakan teori koordinasi dari Handayaningrat (2016:118) yang menjelaskan ciri-ciri koordinasi seperti tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan, koordinasi adalah suatu usaha kerjasama, dan konsep kesatuan tindakan adalah inti daripada koordinasi. Temuan penelitian menggambarkan bahwa fungsi Forkompincam Kecamatan Essang Selatan secara umum sudah dapat dikatakan baik, namun masih ada faktor yang menghambat dalam pelaksanaan tugasnya. Hal itu terlihat dari kondisi keamanan dan ketertiban umum di Kecamatan Essang Selatan yang terbilang kondusif. Terkait hambatan yang dihadapi berupa, jaringan telekomunikasi (signal), infrastruktur jalan penghubung, dan bahan bakar. Ketiga hal tersebut cukup menghambat fungsi koordinasi yang dijalankan oleh Forkompincam Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Talaud. Kata Kunci: Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkompincam)  ABSTRACTOne of the aims of the formation of the Sub-District Leadership Coordination Forum (Forkompincam) is to maintain regional security at the sub-district level. This study will describe the role of Forkompincam, South Essang District, Talaud Regency in coordinating to maintain security and public order. By using a qualitative method, the main task of Forkompincam will be studied using the coordination theory from Handayaningrat (2016: 118) which explains the characteristics of coordination such as the responsibility for coordination lies with the leader, coordination is a collaborative effort, and the concept of unity of action is the core of coordination. The research findings illustrate that the function of the Forkompincam in South Essang District is generally good, but there are still factors that hinder the implementation of its duties. This can be seen from the condition of security and public order in Essang District which is fairly conducive. Related to the obstacles faced in the form of telecommunications networks (signal), connecting road infrastructure, and fuel. These three things quite hamper the coordination function carried out by Forkompincam, South Essang District, Talaud Regency. Keywords: District Leadership Coordination Forum (Forkompincam)
EFEKTIVITAS PEGAWAI DALAM MENDUKUNG KEGIATAN DIVISI HUKUM, PENINDAKAN, PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO Tangkau, Bravehart Charles
JURNAL POLITICO Vol 10, No 2 (2021): April 2021
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKBadan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Manado mempunyai peran penting dalam suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019. Salah satunya adalah peran dari Divisi Hukum, Penindakan, Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa.  Artikel ini akan mendeskripsikan kinerja pegawai dan staf yang ada di Divisi ini. Kinerja akan di kaji dengan Richard Steers (2011) yang mengatakan untuk mengukur kinerja dapat dilakukan melalui kemampuan, kepuasan kerja, dan prestasi kerja. Dengan menggunakan metode kualitatif, temuan penelitian manggambarkan dari indicator kemampuan, kinerja pegawai dan staf yang ada di Divisi Hukum, Penindakan, Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Manado dapat dikatakan buruk karena kemampuan yang minim yang dimiliki setiap pegawai. Dari  indikator kepuasan kerja dapat dikatakan kinerja pegawai di divisi ini sudah baik. Sedangkan dilihat dari indikator prestasi kerja, kinerja pegawai di Divisi Hukum, Penindakan, Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, dapat dikatakan belum cukup baik, dibuktikan dengan minimnya penghargaan yang diperoleh oleh pegawai dan staf yang ada.  Kata Kunci: Efektifitas; Pegawai Bawaslu   ABSTRACTThe General Election Supervisory Agency (Bawaslu) of Manado City has an important role in the successful implementation of the 2019 General Elections (Pemilu). One of them is the role of the Legal, Enforcement, Abuse and Dispute Resolution Division. This article will describe the performance of employees and staff in this division. Performance will be reviewed by Richard Steers (2011) who says that measuring performance can be done through ability, job satisfaction, and job performance. By using a qualitative method, the research findings illustrate the ability indicators, performance of employees and staff in the Legal, Enforcement, Violation and Dispute Resolution Division of Bawaslu in Manado City to be said to be bad because of the minimal abilities possessed by each employee. From the job satisfaction indicator, it can be said that the performance of employees in this division is good. Meanwhile, seen from the indicators of work performance, the performance of employees in the Legal, Enforcement, Violation and Dispute Resolution Division, it can be said that it is not good enough, as evidenced by the lack of awards received by existing employees and staff. Keywords: Effectiveness; Bawaslu employees
KONFLIK TAPAL BATAS WILAYAH ANTARA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN Stefanus Sampe, Wili Yandra Palakum &
JURNAL POLITICO Vol 10, No 2 (2021): April 2021
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konflik perbatasan wilayah merupakan hal yang sering terjadi di beberapa kabupaten maupun kota. Hal  ini merupakan salah satu masalah penting yang luput dari perhatian pemerintah, sehingga berbagai perselisihan muncul antar kalangan masyarakat maupun elit politik yang ada di perbatasan. Konflik yang terjadi lebih di sebabkan oleh faktor pemicu adanya sengketa tapal batas yang pada umumnya belum tuntas di karenakan masalah penyelesaian garis batas akibat persepsi masyarakat maupun elit politik yang berbeda-beda. Konflik tapal batas biasanya sangat rentan terjadi apabila daerah yang diperebutkan memiliki potensi sumberdaya alam dan ekonomi yang sangat baik. Konflik  tapal  batas  daerah  yang terjadi di dua kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara  yaitu  Kabupaten Bolaang Mongondow  dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dimana dua daerah kabupaten tersebut  saling  mengklaim wilayahnya yang  berada di wilayah tambang emas PT. JResousrces  Bakan  Gold Mining Bolaang Mongondow, dimana Kabupeten Bolaang Mongondow berpendapat  wilayahnya  digeser  kurang lebih 4 meter kali 30 km didalam wilayah aktivitas tambang. Dengan menggunakan metode kualitatif (Sugiyono, 2012), penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui penyebab konflik tapal batas wilayah antara Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Hasil penelitian diperoleh secara interest yang dimana kalau dihubungkan dengen PT. JResources Bakan Gold Mining Bolaang Mongondow (JRBM) sejak beroperasi dan mulai beroperasi segala pengurusan menyangkut administrasi baik itu perijinan sampai berlangsungnya eksplorasi terhadap kandungan yang ada didalamnya, pertambangan tersebut diurus melalui pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, kemudian pada saat pembagian royalty daerah Kabupaten Bolaang Mongondow menjadi dirugikan. Dari konflik realistis dipicu oleh kebencian atau prasangka terhadap lawan konflik yang mendorong melakukan agresi untuk mengalahkan atau menghancurkan lawan konfliknya. Dilihat dari konflik bidang kehidupan, hasil penelitian dan observasi dilapangan menggambarkan bahwa konflik persoalan konflik perebutan wilayah ada kaitannya dengan ekonomi. Kata kunci:  Konflik; Tapal Batas. ABSTRACTTerritorial border conflicts are common in several districts and cities. This is one of the important issues that has escaped the attention of the government, so that various disputes arise between the community and political elites on the border. The conflicts that occur are caused more by the triggering factor for boundary disputes which are generally not yet resolved due to the problem of borderline resolution due to different perceptions of the community and political elites. Boundary conflicts are usually very vulnerable to occur when the contested area has excellent natural and economic resource potential. Conflict over regional boundaries that occurred in two districts in North Sulawesi Province, namely Bolaang Mongondow Regency and Bolaang Mongondow Selatan Regency where the two districts claimed each other's territory in the gold mining area of PT. JResousrces Bakan Gold Mining Bolaang Mongondow, where the Kabupeten Bolaang Mongondow argues that its area has been moved approximately 4 meters by 30 km within the mining activity area. By using qualitative methods (Sugiyono, 2012), this study aims to identify and determine the causes of conflict over the boundaries of the territory between Bolaang Mongondow and Bolaang Mongondow Selatan districts. The results of the research were obtained with an interest which, when connected with PT. JResources Bakan Gold Mining Bolaang Mongondow (JRBM) since its operation and commencement of operations, all management related to administration, from licensing to exploration of the contents in it, the mining is managed through the Bolaang Mongondow Regency government, then at the time of the distribution of regional royalty, Bolaang Mongondow Regency is disadvantaged . From realistic conflicts triggered by hatred or prejudice against conflict opponents that encourage aggression to defeat or destroy the opponents of the conflict. Judging from the conflict in the field of life, the results of research and observations in the field illustrate that the conflict over territorial conflicts has something to do with the economy. Keywords: Conflict; Boundary

Page 1 of 2 | Total Record : 14

 1   2 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 1 (2026): Januari 2026 Vol. 13 No. 1 (2024): Januari 2024 Vol. 12 No. 4 (2023): Oktober 2023 Vol. 12 No. 3 (2023): Juli 2023 Vol. 12 No. 2 (2023): April 2023 Vol. 12 No. 1 (2023): Januari 2023 Vol. 11 No. 4 (2022): Oktober 2022 Vol. 11 No. 3 (2022): Juli 2022 Vol. 11 No. 2 (2022): April 2022 Vol 11, No 1 (2022): Januari 2022 Vol. 11 No. 1 (2022): Januari 2022 Vol 10, No 4 (2021): Oktober 2021 Vol 10, No 3 (2021): Juli 2021 Vol 10, No 2 (2021): April 2021 Vol 10, No 1 (2021): Januari 2021 Vol 10, No 4 (2021): Repository Vol 10, No 2 (2020): Juni 2020 Vol 9, No 4 (2020): Oktober 2020 Vol 9, No 3 (2020): Juli 2020 Vol 9, No 2 (2020): April 2020 Vol 9, No 1 (2020): Januari 2020 Vol 9, No 1 (2020): Februari 2020 Vol 8, No 4 (2019): Oktober 2019 Vol 8, No 3 (2019): Juli 2019 Vol 8, No 3 (2019): November 2019 Vol 8, No 2 (2019): April 2019 Vol 8, No 2 (2019): Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): Januari 2019 Vol 8, No 1 (2019): Februari 2019 Vol 7, No 4 (2018): Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): November 2018 Vol 7, No 3 (2018): Juli 2018 Vol 7, No 2 (2018): April 2018 Vol 7, No 2 (2018): Juni 2018 Vol 7, No 1 (2018): Januari 2018 Vol 7, No 1 (2018): Februari 2018 Vol 6, No 4 (2017): Oktober 2017 Vol 6, No 2 (2017): Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): Februari 2017 Vol 5, No 1 (2016): Februari 2016 Vol 4, No 2 (2015): Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015 Vol 3, No 2 (2014): April 2014 Vol 3, No 1 (2014): Januari 2014 Vol 2, No 2 (2013): Juni 2013 Vol 2, No 1 (2013): Januari 2013 Vol 2, No 1 (2013): Februari 2013 More Issue