cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Franky R.D Rengkung
Contact Email
frankyrengkung@unsrat.ac.id
Phone
+6281311100340
Journal Mail Official
jurnalpolitico@unsrat.ac.id
Editorial Address
Jalan Kampus Bahu Malalayang Manado Kode Pos 95115
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
Politico: Jurnal Ilmu Politik
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23025603     EISSN : 29639018     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
The POLITICO journal contains various articles related to developments and dynamics that occur in the world of politics. Writings or articles published in the POLITICO Journal can be the results of research or scientific opinions related to political science both in theory and practice.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 14 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 6, No 1 (2017): Februari 2017" : 14 Documents clear
KINERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN TOMOHON BARAT PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA TOMOHON TAHUN 2015 Turambi, Jeine Mariana
JURNAL POLITICO Vol 6, No 1 (2017): Februari 2017
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKDalam kaitannya dengan penyelengaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada), keberadaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) merupakan salah satu komponen penyelenggara. Keberadaan PPK diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. PPK memiliki fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan Pemilukada, oleh karena posisinya sebagai penanggung jawab lapangan penyelenggaraan Pemilukada. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa Panitia Pemilih Tingkat Kecamatan (PPK) merupakan salah satu “ujung tombak” yang menentukan baik atau buruknya pelaksanaan Pemilukada. Ironisnya saat menjalankan peran tersebut justru keberadaan PPK sering menjadi permasalahan baik sejak proses hingga hasil dari pemilukada.. Penelitian ini akan mencoba menggali dan mengidentikasi kinerja PPK kecamatan Tomohon Barat pada saat penyelenggaraan Pemilihan Walikota (PILWAKO) kota Tomohon pada tahun 2015. Berbeda dari penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, yang melihat kelemahan dari kinerja PPK, maka penelitian ini berupaya menggali aspek keunggulan dari kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Tomohon Barat pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2015 lalu. Hal ini didasari pada fakta bahwa dalam keterbatasannya Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) kecamatan Tomohon Barat, merupakan PPK dengan kinerja yang terbaik. Hal ini terukur dari kemampuan melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugasnya secara tepat waktu. Oleh sebab itu penelitian ini akan mencoba untuk menganalisis dan menemukan model atau konsep baru yang dapat diaplikasikan untuk memperkuat kinerja PPK dalam pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil walikota selanjutnya.Kata Kunci : Kinerja, PPK, Pilwako
SOSIALISASI POLITIK PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MELALUI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA Budiawan, Eka
JURNAL POLITICO Vol 6, No 1 (2017): Februari 2017
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe low level of voters’ participation in the 2015 gubernatorial election in North Sulawesi Province showed that the candidates’ political socialization done by the local electoral commission was looked not work well. The local electoral commission had attempted to introduce the candidate but the level of public participation in the election was still low. Thus, it is necessary to find a way out through research.From the research, it can be informed that the political socialization was implemented the local electoral commission based on the regulation. The materials of political socialization including banners and billboards were not the cause of the low level of public participation in the election. They help the voters to know the candidates’ vision, mission and program. But they were not able to encourage the voters to vote. The voters’ preferences were determined by the regional representation of the candidates. The patern of socialization and the placement of campaign props during campaign period were done through coordination with the local governments. The spread of campaign materials were done by the candidates’ campaign teams to the people.Keywords : Political Socialization, Campaign Props, Campaign Materials.
PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL, MOTIVASI, DAN PELATIHAN TERHADAP KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA Cahyani, Ni Luh Putu Ani
JURNAL POLITICO Vol 6, No 1 (2017): Februari 2017
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSumber Daya Manusia (SDM) adalah roda penggerak dalam suatu organisasi baik sebagai perencana, pelaku, dan penentu terwujudnya tujuan organisasi. Untuk itu dibutuhkan kualifikasi SDM yang memadai dimana kualifikasi tersebut bukan hanya dari segi kemampuan intelektual dan skill (keahlian), namun juga dari kemampuan dalam mengelola emosi (kecerdasan emosional) dan motivasi individu dalam mewujudkan tujuan organisasi. Karena kecerdasan akademis praktis tidak mengajarkan tentang kemampuan untuk menghadapi gejolak terkait dengan emosi sebagai akibat dari beban kerja yang tinggi. Dari sisi ini kecerdasan lain (kecerdasan emosional dan kecerdasan memotivasi diri) diluar kecerdasan otak menjadi penting, karena ternyata sangat berpengaruh pada kinerja. Untuk itu bagaimana pengaruh kecerdasan emosional, motivasi dan pelatihan terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi focus penelitian ini khususnya di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara menjadi menarik untuk dilakukan.Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis besaran pengaruh kecerdasan emosional, motivasi, dan pelatihan terhadap kinerja ASN di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Dan untuk mengidentifikasi focus penelitian ini maka konsep yang akan digunakan adalah konsep Daniel Goleman (pengaruh kecerdasan emosional), Mc. Clelland (pengaruh motivasi), dan konsep Susilo Martoyo (pengaruh pelatihan), terhadap kinerja ASN.Karena penelitian menggunakan desain kuantitatif maka Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur sipil Negara di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, dan sampel dalam penelitian ini sebagaimana teknik sampling : stratified random sampling yang menggunakan rumus presisi dan diperoleh sampel dari golongan IV sebanyak 2 orang, golongan III 29 orang, golongan II 19 orang dan golongan I 3 orang dengan total 53 orang. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner dengan teknik analisis data menggunakan: uji instrumen (validitas dan reliabilitas), uji asumsi klasik (uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan multikolinearitas) dan analisis regresi linier berganda.Hasil penelitian menunjukkan secara parsial masing-masing variabel berpengaruh signifikan terhadap kinerja yakni sebesar : 42,4%, 49,1% dan 37,1%. Secara bersama-sama kecerdasan emosional dan motivasi berpengaruh terhadap kinerja sebesar 59,7% sebagai unsur internal individu namun pelatihan tidak signifikan berpengaruh terhadap kinerja jika dibandingkan dengan kecerdasan emosional dan motivasi ditunjukkan P-value > 0,05 yakni 0,120.Kata Kunci : Kinerja, Kecerdasan Emosional, Motivasi, Pelatihan
PROFESIONALISME KPU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN DALAM REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2015 Sebastin, Ambar Purdanata
JURNAL POLITICO Vol 6, No 1 (2017): Februari 2017
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSalah satu amanat UUD NRI 1945 adalah pemilihan kepala daerah secara demokratis. Makna demokratis dijabarkan dalam prinsip dasar atau asas penyelenggaraan pilkada yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang dapat terwujud oleh penyelenggara pemilihan yang independen, berintegritas, profesional dan akuntabel. Namun harapan berbanding terbalik dengan kenyataan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan yang diharapkan menjadi penegak asas penyelenggara dan kode etik penyelenggara justru melakukan aksi kecurangan dengan melakukan manipulasi terhadap data hasil rekapitulasi penghitungan suara dari tingkat kecamatan saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2015. Mengapa itu terjadi akan coba diidentifikasi oleh penelitian ini. Penelitian ini menemukan fakta bahwa KPU Kabupaten Halmahera Selatan akibat memihak kepada salah satu kandidat maka melakukan penetapan hasil rekapitulasi yang datanya tidak sesuai dengan hasil rekapan di tingkat Kecamatan.  Kata Kunci : Profesionalisme, Rekapitulasi, Pilkada
IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MANADO Oyan, James
JURNAL POLITICO Vol 6, No 1 (2017): Februari 2017
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKFungsi utama DPRD adalah untuk mengontrol jalannya pemerintahan di daerah, sedangkan berkenaan dengan fungsi legislatif, posisi DPRD bukanlah aktor yang dominan. Pemegang kekuasaan yang dominan di bidang legislatif itu tetap Gubernur atau Bupati/Walikota. Bahkan dalam UU No.23/2014, Gubernur dan Bupati/Walikota diwajibkan mengajukan rancangan Peraturan Daerah dan menetapkannya menjadi Peraturan Daerah dengan persetujuan DPRD. Artinya, DPRD itu hanya bertindak sebagai lembaga pengendali atau pengontrol yang dapat menyetujui atau bahkan menolak sama sekali ataupun menyetujui dengan perubahan-perubahan tertentu, dan sekali-sekali dapat mengajukan usul inisiatif sendiri mengajukan rancangan Peraturan Daerah. Dengan fakta ini maka peran pengawasan dari DPRD menjadi suatu yang vital dalam menjaga roda pemerintahan agar tetap dapat berjalan baik. Namun banyak fakta menunjukan masih banyaknya anggota DPRD yang tidak memiliki kemampuan yang komprehensif untuk menjalankan fungsi pengawasan yang akan mengakibatkan fungsi pengawasan tersebut tidak dapat berjalan baik. fenomena tersebut terjadi juga di DPRD Kota Manado dimana masih banyak anggota DPRD yang tidak tahu bagaimana menjalankan fungsi pengawasan yang merupakan salah satu tugas utama mereka.Penelitian ini akan mencoba mengidentifikasi berbagai persoalan terkait kemampuan anggota DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan mereka. Sehingga diharapkan dapat dicarikan solusi untuk mengatasinya.  Kata Kunci : Implementasi, Fungsi Pengawasan dan DPRD Kota Manado
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA TUMALUNTUNG SATU KECAMATAN TARERAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN Tumbel, Satria Mentari
JURNAL POLITICO Vol 6, No 1 (2017): Februari 2017
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPartisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan. Partisipasi masyarakat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan pontesi yang ada di masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan gagal. Demikian juga halnya terkait dengan partisipasi masyarakat terhadap penggunaan dan pengelolaan dana desa, keterlibatan ini penting agar penggunaan dan pengelolaannya bisa lebih tepat sasaran dan manfaatnya akan lebih mengena dengan kepentingan riil dari masyarakat. Namun yang terjadi di Desa Tumaluntung Satu Kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan dalam hal penggunaan dan pengelolaan dana desa masih minim terkait dengan keterlibatan atau partisipasi masyarakat. Hal ini berpengaruh terhadap dukungan masyarakat terhadap berbagai program yang akan dijalankan dengan menggunakan dana desa. Hal ini tentu saja akan menghianati persyaratan dalam pengelolaan dana desa yang sudah di atur dalam undang-undang No 23 tahun 2014 yang sudah mengatur tentang bagaimana mengelola dan penggunaan dana desa. Terdapat beberapa factor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa seperti kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa mengenai program dana desa sehingga masyarakat kurang paham tentang program dana desa tersebut, itu yang membuat masyarakat kurang berpartisipasi. Selain itu faktor pendidikan masyarakat Desa Tumaluntung Satu yang masih kurang, sehingga masyarakat sulit untuk memahami segala aktifitas yang dilakukan oleh orang lain dalam masyarakat.Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Dana Desa
KUALITAS KPU KOTA MANADO SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MANADO TAHUN 2015 Lauma, Fachrudin
JURNAL POLITICO Vol 6, No 1 (2017): Februari 2017
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini menggambarkan tentang kualitas penyelenggara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwako) Manado tahun 2015 yang fungsinya dijalankan oleh KPU Kota Manado dengan tujuan penelitian yaitu untuk memperoleh data dan gambaran secara aktual dan faktual tentang kualitas penyelenggara, melalui pengetahuan, keterampilan dan kemampuan penyelenggara pemilu. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas KPU Kota Manado sebagai lembaga independen dan netral dalam penyelenggaraan Pilwako Manado tahun 2015 sangat penting untuk menciptakan kehidupan demokrasi di tingkat lokal daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pilwako Manado tahun 2015 yang diselenggarakan oleh KPU Kota Manado secara independen dan netral, pencapaiannya belum memuaskan. Disebabkan tidak saja karena belum sepenuhnya didasarkan pada aspek kualitas, yakni: pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan, akan tetapi juga karena diabaikannya aspek komitmen organisasi yang menjadi sebagai salah satu syarat untuk menentukan pencapaian hasil dari setiap aspek kualitas tersebut.Kata kunci : Kualitas Penyelenggara, KPU Kota Manado, Pilwako.
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE Halyb, Andrie Fajar
JURNAL POLITICO Vol 6, No 1 (2017): Februari 2017
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini memfokuskan perhatian pada dimensi akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik dengan tujuan untuk dapat menemukan penyebab tidak baiknya akuntabilitas pengelolaan keuangan pada kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe. Penelitian ini dilakukan karena pengelola keuangan dalam menyelenggarakan administrasi keuangannya belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Kantor KPU Kabupaten Konawe dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Penelitian ini dilakukan dengan desain penelitian kualitatif pada kantor KPU Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebagai informan adalah para pejabat pengelola keuangan di kantor KPU Kabupaten Konawe.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas dilihat dalam dimensi akuntabilitas Hukum dan kejujuran, dimensi akuntabilitas Program, dimensi akuntabilitas proses, dan akuntabilitas kebijakan tidak satupun yang diterapkan secara akuntabel oleh unsur pejabat pengelola keuangan pada kantor KPU Kabupaten Konawe terutama oleh unsur pimpinan selaku penerima kewenangan, Namun terlihat secara proses pengelolaan keuangan nampaknya berjalan secara akuntabel hal ini dikarenakan peran staf dan pihak eksternal yakni Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara lebih aktif dalam sosialisasi maupun komunikasi kepada staf pengelola keuangan. Kesimpulan dari penelitian ini Bahwa Kuasa Pengguna anggaran (KPA) tidak memiliki integritas terhadap jabatan yang diembannya, sehingga menghambat akuntabilitas pengelolaan keuangan. Undang-undang keuangan negara nomor 17 tahun 2003 belum menyesuaikan sistem pengelolaan keuangan dengan model kelembagaan seperti KPU. Sosialisasi regulasi kurang tepat sasaran dan minat oleh KPA untuk menghadiri sosialisasi terkait pengelolaan keuangan oleh KPPN kurang. Sosialisasi terkait regulasi pengelolaan keuangan lebih disosialisasikan ditingkat bawah. Apabila ada undangan untuk KPA lebih sering diwakilkan oleh staf pengelola keuangan.Kata Kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan, Pengawasan.
KEBIJAKAN RELOKASI PASAR DARFUAR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR Korwa, Arpor Jecksen
JURNAL POLITICO Vol 6, No 1 (2017): Februari 2017
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSalah satu fungsi penyelenggaraan pemerintahan ialah menghasilkan kebijakan bagi kepentingan masyarakat. Inilah yang menjadi salah satu alasan pemerintah menerbitkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah No 23 tahun 2014. Jika dibandingkan undang-undang pemerintahan daerah terdahulu UU No 23 Tahun 2014 dinilai cukup berpihak pada kepentingan masyarakat di daerah. Di kabupaten Biak Numfor salah satu bentuk kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pembangunan diarahkan pada sektor pasar. Hal tersebut dikarenakan sektor pasar merupakan salah satu sektor unggulan  penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Biak Numfor. Karena itu dengan melakukan pembenahan sektor pasar menjadi lebih potensial diharapkan dapat berdampak meningkatkan PAD yang berguna sebagai pembiayaan pembangunan daerah di Kabupaten Biak Numfor.Dalam penelitian ini, peneliti lebih menerapkan dalam pengkajian deskriptif kualitatif. Data penelitian ini diperoleh melalui hasil observasi, kesediaan narasumber  menjawab pertanyaan wawancara terkait permasalahan diatas. Dan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kontribusi sektor pasar Darfuar bagi pendapatan asli daerah kabupaten Biak Numfor belum memberikan hasil yang maksimal. Kata Kunci : Kebijakan Relokasi Pasar, Pendapatan Asli Daerah
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI PANTAI LAKBAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA Agow, Merry Virginia
JURNAL POLITICO Vol 6, No 1 (2017): Februari 2017
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKObjek wisata Pantai Lakban merupakan objek wisata andalan Kabupaten Minahasa Tenggara yang terletak di Desa Ratatotok Timur, Kecamatan Ratatotok. Pengembangan pariwisata Pantai Lakban seharusnya bisa membawa manfaat ekonomi untuk meningkatkan mutu hidup masyarakat desa Ratatotok Timur. Akan tetapi, kenyataannya pengembangan pariwisata Pantai Lakban yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara kurang memperhatikan dan kurang melibatkan partisipasi masyarakat desa Ratatotok Timur, yang mengakibatkan dampak dari pengembangan tersebut kurang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Dari data yang dimiliki padahal kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata di Pantai Lakban terbilang cukup baik. kurangnya pelibatan partisipasi masyarakat tersebut menyebabkan rasa memiliki (sense of belonging) dari masyarakat terhadap program pemerintah dalam mengembangkan potensi wisata di Pantai Lakban menjadi berkurang. Mengapa pemerintah kurang melibatkan masyarakat dalam pengembangan potensi wisata di Pantai Lakban menjadi sebuah problem yang menarik untuk di teliti. Karena seharusnya program pengembangan pantai Lakban yang dilakukan oleh pemerintah wajib melibatkan masyarakat. Penelitian ini akan mencoba mengidentifikasi bagaimana partisipasi masyarakat terhadap pengembangan potensi wisata Pantai Lakban dan factor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat mereka.Kata Kunci : Partisipasi, Kemampuan, Kemauan, Kesempatan,

Page 1 of 2 | Total Record : 14

 1   2 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 1 (2024): Januari 2024 Vol. 12 No. 4 (2023): Oktober 2023 Vol. 12 No. 3 (2023): Juli 2023 Vol. 12 No. 2 (2023): April 2023 Vol. 12 No. 1 (2023): Januari 2023 Vol. 11 No. 4 (2022): Oktober 2022 Vol. 11 No. 3 (2022): Juli 2022 Vol. 11 No. 2 (2022): April 2022 Vol 11, No 1 (2022): Januari 2022 Vol. 11 No. 1 (2022): Januari 2022 Vol 10, No 4 (2021): Oktober 2021 Vol 10, No 3 (2021): Juli 2021 Vol 10, No 2 (2021): April 2021 Vol 10, No 1 (2021): Januari 2021 Vol 10, No 4 (2021): Repository Vol 10, No 2 (2020): Juni 2020 Vol 9, No 4 (2020): Oktober 2020 Vol 9, No 3 (2020): Juli 2020 Vol 9, No 2 (2020): April 2020 Vol 9, No 1 (2020): Februari 2020 Vol 9, No 1 (2020): Januari 2020 Vol 8, No 4 (2019): Oktober 2019 Vol 8, No 3 (2019): November 2019 Vol 8, No 3 (2019): Juli 2019 Vol 8, No 2 (2019): Juni 2019 Vol 8, No 2 (2019): April 2019 Vol 8, No 1 (2019): Februari 2019 Vol 8, No 1 (2019): Januari 2019 Vol 7, No 4 (2018): Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): November 2018 Vol 7, No 3 (2018): Juli 2018 Vol 7, No 2 (2018): Juni 2018 Vol 7, No 2 (2018): April 2018 Vol 7, No 1 (2018): Januari 2018 Vol 7, No 1 (2018): Februari 2018 Vol 6, No 4 (2017): Oktober 2017 Vol 6, No 2 (2017): Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): Februari 2017 Vol 5, No 1 (2016): Februari 2016 Vol 4, No 2 (2015): Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015 Vol 3, No 2 (2014): April 2014 Vol 3, No 1 (2014): Januari 2014 Vol 2, No 2 (2013): Juni 2013 Vol 2, No 1 (2013): Januari 2013 Vol 2, No 1 (2013): Februari 2013 More Issue