cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Franky R.D Rengkung
Contact Email
frankyrengkung@unsrat.ac.id
Phone
+6281311100340
Journal Mail Official
jurnalpolitico@unsrat.ac.id
Editorial Address
Jalan Kampus Bahu Malalayang Manado Kode Pos 95115
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
Politico: Jurnal Ilmu Politik
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23025603     EISSN : 29639018     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
The POLITICO journal contains various articles related to developments and dynamics that occur in the world of politics. Writings or articles published in the POLITICO Journal can be the results of research or scientific opinions related to political science both in theory and practice.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 9, No 3 (2020): Juli 2020" : 10 Documents clear
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI WILAYAH PERBATASAN (Studi Di Pulau Marampit Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud) Fanley N. Pangemanan, Yolanda Tamamengka, Novie R. Pioh,
JURNAL POLITICO Vol 9, No 3 (2020): Juli 2020
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK                      Wilayah perbatasan sebagai batas kedaulatan suatu negara secara universal memiliki peran strategis dalam penentuan kebijakan pemerintah baik untuk kepentingan nasional maupun hubungan antar negara (internasional). Pengelolaan wilayah perbatasan merupakan bagian integral dari manajemen negara, yang secara operasional merupakan kegiatan penanganan atau mengelola batas wilayah dan kawasan perbatasan. Dengan begitu keberadaan pulau terluar termasuk Pulau Marampit yang berada di utara wilayah Indonesia, harusnya menjadi wilayah yang diprioritaskan dalam pembangunan khsusnya infrastruktur yang maju. Dan diharapkan dengan adanya pembangunan tersebut, akan berdampak pada perekonomian desa, daerah, bahkan tingkat nasional. Namun disayangkan pembangunan infrastruktur di pulau ini tergolong tertinggal. Keberadaan Badan Pengelola Perbatasan (BPPD) Sulawesi Utara yang memiliki tugas penting dalam pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan, seperti halnya Pulau Marampit, tidak menetapkan program seperti yang diharapkan. Padahal, kebijakan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan khususnya di Pulau Marampit sangat diperlukan. Selain itu pulau Marampit juga memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan. Kata Kunci : Kebijakan, BPPD; Infrastruktur, Wilayah Perbatasan.   ABSTRACTThe border area as the boundary of a nation's sovereignty universally has a strategic role in determining government policy for both national interests and international relations. Management of border areas is an integral part of state management, which is operationally an activity of handling or managing borders and border areas. Thus, the existence of the outer islands, including Marampit Island, which is located in the north of Indonesia, should be an area that is prioritized in the development of especially advanced infrastructure. And it is hoped that this development will have an impact on the economy of the village, region, and even the national level. However, it is unfortunate that infrastructure development on this island is classified as lagging behind. The existence of the North Sulawesi Border Management Agency (BPPD) which has an important task in infrastructure development in border areas, such as Marampit Island, does not set a program as expected. In fact, government policies in infrastructure development in border areas, especially on Marampit Island, are needed. Besides that, Marampit Island also has a lot of potential that can be developed. Keywords: Policy, BPPD; Infrastructure, Border Areas.
TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) Alfon Kimbal, Trivena Y.P. Karinda, Welly Waworundeng,
JURNAL POLITICO Vol 9, No 3 (2020): Juli 2020
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPembangunan di pedesaan merupakan salah satu penunjang keberhasilan perekonomian desa seperti terciptanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli desa. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan tergantung pada pemilihan tujuan yang akan dicapai dengan cara menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana tata kelola BUMDes di Desa Kiawa Satu Utara dan Desa Kiawa Dua Induk Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa. Tata kelola BUMDes tersebut akan dikaji dengan melihat panduan pendirian pengelolaan BUMDes yang mewajibkan prinsip Kooperatif, Partisipatif, Transparansi, dan Akuntabel. Temuan penelitian menggambarkan dari sisi Kooperatif, Kemampuan dari pengurus BUMDes di Kiawa Satu Utara saat ini belum sepenuhnya mampu atau efektif dalam mengelola BUMDes dikarenakan kepengurusan BUMDes yang sering terganti sehingga mempengaruhi berkembangnya BUMDes yang ada. Dari sisi Partisipatif, terlihat masih kurangnya partisipasi dari masyarakat dan masih kurangnya kontribusi dari pengelola BUMDes di Kiawa Satu Utara. Jika dari sisi Transparansi, pengelola BUMDes di Kiawa Satu Utara selalu terbuka dalam mengelola BUMDes khususnya mengenai pendapatan dan pemasukan hasil BUMDes. Sedangkan dari sisi Akuntabel, terdapat beda pendapat dari pengelola BUMDes dan pemerintah desa dalam pertanggungjawaban pengelolaan atau hasil BUMDes. Kata Kunci : Tata kelola; BUMDes.    ABSTRACTDevelopment in rural areas is one of the supporting factors for the success of the village economy, such as creating jobs for the community and increasing village income. The successful implementation of development depends on the selection of goals to be achieved by using resources to achieve these goals. By using a qualitative method, this research aims to see how the governance of BUMDes in Kiawa Satu Utara Village and Kiawa Dua Induk Village, Kawangkoan Utara District, Minahasa Regency. The BUMDes governance will be reviewed by looking at the guidelines for establishing BUMDes management which require the principles of Cooperative, Participatory, Transparency, and Accountable. The research findings illustrate from the cooperative side, the ability of BUMDes administrators in Kiawa Satu Utara is currently not fully capable or effective in managing BUMDes because BUMDes management is often changed so that it affects the development of existing BUMDes. From the participatory side, it is seen that there is still a lack of participation from the community and there is still a lack of contributions from BUMDes managers in Kiawa Satu Utara. In terms of transparency, BUMDes managers in Kiawa Satu Utara are always open in managing BUMDes, especially regarding BUMDes revenue and income. Meanwhile, from the accountable side, there are different opinions from BUMDes managers and village governments in the accountability for management or BUMDes results. Keywords: Governance; BUMDes.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSRENBANG DI DESA MALOLA KECAMATAN KUMELEMBUAI KABUPATEN MINAHASA SELATAN Salangka, Wilson P.R
JURNAL POLITICO Vol 9, No 3 (2020): Juli 2020
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPartisipasi masyarakat desa dalam penyusunan rencana pembangunan desa seyogyanya dapat menjadi salah satu tolak ukur sejauh mana desa tersebut mengembangkan nilai-nilai tata kelola pemerintahan desa yang baik dalam roda pemerintahannya. Keterlibatan masyarakat desa dalam arti luas harus didorong baik melalui regulasi maupun penciptaan iklim demokratisasi yang ideal di desa. Partisipasi dalam konteks pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa, ternyata lebih dipahami sebagai kontribusi masyarakat desa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan. Bukan secara komprehensif untuk mempromosikan demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat desa dalam pengambilan keputusan pembiayaan pembangunan, sehingga pemerintah desa dan BPD belum bisa menjamin bahwa seluruh usul masyarakat dalam Musrenbang akan direalisasikan dalam APBDes. Musrenbang merupakan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Dengan Musrenbang ini, rakyat banyak diharapkan bisa berpartisipasi dalam proses pembangunan. Pemerintah menginginkan agar proses pembangunan digagas dari bawah. Ada beberapa persoalan yang menyebabkan Musrenbang tidak efektif. Pertama, prinsip partisipasi rakyat dalam proses Musrenbang sangat minim. Kedua, prinsip responsive, Musrenbang kurang ditopang oleh pembangunan organisasi-organisasi rakyat. Demokrasi tidak mungkin berdiri tanpa adanya rakyat yang terorganisir. Ketiga, prinsip holistic, proposal Musrenbang sering disabotase oleh birokrasi korup peninggalan kolonialisme. Dalam banyak kasus, proposal Musrenbang dari desa tidak diwakili oleh delegasi yang ditunjuk rakyat. Akan tetapi, pada tingkat desa, forum Musrenbang berpotensi dimajukan oleh gerakan rakyat. Asalkan bisa membangkitkan partisipasi rakyat di dalamnya, maka forum Musrenbang di tingkat lokal bisa menjadi alat untuk memaksa pemerintahan lokal merespon kebutuhan-kebutuhan mendesak rakyat. Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat; Musrenbang  ABSTRACTThe participation of the village community in the preparation of a village development plan should be a measure of the extent to which the village develops the values of good village governance in the wheels of government. The involvement of village communities in a broad sense must be encouraged through both regulation and the creation of an ideal climate for democratization in the village. Participation in the context of the implementation of the Village Development Planning Consultation (Musrembang) is actually more understood as the contribution of the village community to increasing the effectiveness and efficiency of development. Not comprehensively to promote democratization and empowerment of village communities in decision-making for development financing, so the village government and BPD cannot guarantee that all community proposals in the Musrenbang will be realized in the APBDes. Musrenbang is the mandate of Law Number 25 of 2004 concerning the national development planning system. With this Musrenbang, it is hoped that many people can participate in the development process. The government wants the development process to be initiated from below. There are several problems that cause the Musrenbang to be ineffective. First, the principle of people's participation in the Musrenbang process is minimal. Second, the principle of responsiveness, the Musrenbang is less supported by the development of people's organizations. Democracy is impossible without an organized people. Third, holistic principles, Musrenbang proposals are often sabotaged by the corrupt bureaucracy left over from colonialism. In many cases, Musrenbang proposals from villages were not represented by delegates appointed by the people. However, at the village level, the Musrenbang forum has the potential to be promoted by the people's movement. As long as it can generate people's participation in it, the Musrenbang forum at the local level can be a tool to force local governments to respond to the pressing needs of the people. Keywords: Community Participation; Musrenbang
ANALISIS SISTEM PENGEMBANGAN KARIR APARATUR SIPIL NEGARA DI BADAN KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Donald Monintja, Jubili Wangkanusa, Michael Mantiri,
JURNAL POLITICO Vol 9, No 3 (2020): Juli 2020
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKDi dalam sebuah instansi atau organisasi pemerintahan, pengembangan karir pegawai merupakan hal yang sangat penting untuk kemajuan serta keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan. Badan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah menerapkan sistem pengembangan karir guna meningkatkan sumber daya manusia yang ada di badan tersebut. Namun dalam implementasinya, masih terdapat beberapa kendala seperti kinerja pegawai yang masih belum optimal, kurangnya respon dari pegawai, penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensi yang di miliki oleh pegawai bersangkutan, sehingga mengakibatkan proses pengembangan karir belum berjalan secara maksimal. Hal ini bahkan diperparah dengan masih adanya sistem karir dengan faktor kedekatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan karir Aparatur Sipil Negara yang diterapkan di Badan Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Hasil penelitian yang dilakukan di Badan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan dapat diketahui bahwa personalitas pegawai di BKPP sudah cukup baik tapi masih ada beberapa pegawai yang masih belum disiplin. Sistem penghargaan yang diberikan kepada pegawai sebagian besar sudah berjalan seperti yang seharusnya, walaupun ada sebagian yang masih terdapat beberapa kecolongan. Dan factor politik dalam organisasi memang pernah terjadi, namun lambat laun hal ini sudah mulai bisa dikurangi walaupun belum bisa di katakan hilang sepenuhnya. Kata kunci : Pengembangan Karir  ABSTRACTIn a government agency or organization, employee career development is very important for the progress and success of the organization in achieving the goals that have been planned. The Civil Service and Education and Training Agency for Sangihe Islands Regency has implemented a career development system to improve the human resources in the agency. However, in its implementation, there are still several obstacles such as employee performance that is still not optimal, lack of response from employees, employee placement that is not in accordance with the competencies possessed by the employee concerned, resulting in the career development process not running optimally. This is even exacerbated by the existence of a career system with a proximity factor. This study aims to determine the factors that influence the career development of the State Civil Apparatus applied in the Civil Service and Education and Training Agency for Sangihe Islands Regency. The results of research conducted at the Personnel and Education and Training Agency show that the personnel of BKPP employees are quite good but there are still some employees who are still not disciplined. Most of the reward system given to employees has worked as it should be, although there are some that still have some gaps. And the political factor in the organization has indeed happened, but gradually this has begun to be reduced, although it cannot be said that it has completely disappeared. Keywords: Career Development
STRATEGI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DALAM UPAYA PELESTARIAN WARISAN BUDAYA DAERAH KOTA TOMOHON (Studi Kasus Budaya Bahasa Tombulu Dan Mapalus) Stefanus Sampe, Aribert I. J. Apouw, Tuerah A.M.R Gosal
JURNAL POLITICO Vol 9, No 3 (2020): Juli 2020
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKBudaya merupakan jati diri suatu masyarakat atau kaum, yang diwariskan dari generasi-generasi sebelumnya, dan dilestarikan untuk generasi-generasi yang akan datang. Oleh sebab itu, sebagai jati diri bangsa maka budaya wajib untuk dilestarikan. Pihak yang diberikan tugas khusus untk menangani pelestarian warisan budaya ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh dinas Pendidikan dan Kebudayaan khususnya di Kota Tomohon, dalam melakukan pelestarian warisan budaya yang ada di kota Tomohon, seperti budaya Mapalus dan  Bahasa Tombulu sebagai bahasa daerah menjadi focus kajian dalam artikel ini. Dengan menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Andrew (2011), tentang tahapan yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan strategi yang baik adalah: bagaimana tahap perumusannya, pemutusannya, pelaksanaannya, dan mekanisme penilaian yang dilakukan. Temuan penelitian menggambarkan strategi dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tomohon dalam melakukan pelestarian warisan budaya adalah dengan menetapkan sekolah yang akan dijadikan sebagai pusat pendidikan sejak dini terkait dengan pentingnya kebudayaan. Caranya, dengan memasukan materi pembelajaran tentang budaya kedalam kurikulum muatan local di sekolah. Namun sayangnya program yang telah dirumuskan dan ditetapkan tersebut tidak diimbangi dengan penyediaan literature yang dibutuhkan serta tenaga pendidik yang kompeten. Kata Kunci : Strategi, Pemerintah, Pelestarian, Warisan Budaya.   ABSTRACTCulture is the identity of a society or people, which was passed on from previous generations and preserved for future generations. Therefore, as a national identity, culture is obliged to be preserved. The party given a special task to handle the preservation of cultural heritage is the Education and Culture Office. How the strategy carried out by the Education and Culture office, especially in Tomohon City, in preserving the existing cultural heritage in Tomohon City, such as the Mapalus culture and Tombulu language as regional languages is the focus of study in this article. By using the concept put forward by Andrew (2011), the stages that need to be considered in order to realize a good strategy are: what are the stages of its formulation, termination, implementation, and the assessment mechanism carried out. The research findings illustrate the strategy of the Tomohon City Education and Culture office in preserving cultural heritage by establishing a school that will serve as an education center from an early age related to the importance of culture. This is done by including learning materials about culture into the local content curriculum in schools. But unfortunately the program that has been formulated and defined is not matched by the provision of the necessary literature and competent teaching staff. Keywords: Strategy, Government, Conservation, Cultural Heritage.
KOORDINASI FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN KECAMATAN DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19) DI KECAMATAN KALAWAT KABUPATEN MINAHASA UTARA Palit, Christan Leonard
JURNAL POLITICO Vol 9, No 3 (2020): Juli 2020
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPentingnya koordinasi dalam penanganan pandemic COVID-19 merupakan sesuatu hal yang diwajibkan. Karena tanpa koordinasi yang baik berbagai program maupun strategi yang sudah ditetapkan hasilnya pasti tidak akan maksimal. Pada tingkat daerah stakeholder yang terlibat dalam implementasi berbagai kebijakan penanganan pandemi COVID-19, salah satunya ada pada Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (FORKOMPINCAM). Badan ini yang paling bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan penanganan COVID-19 di tingkat kecamatan. Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara memiliki 12 Desa dengan jumlah penduduk 30.499 Jiwa (data BPS Kabupaten Minahasa Utara tahun 2015), dengan luas wilayah 39,031 km2. Dengan wilayah yang luas, jumlah desa yang cukup banyak, dan jumlah penduduk yang cukup besar, serta budaya yang ada dan berkembang di tengah masyarakat membuat FORKOMPINCAM memilikki berbagai problematika terkait dengan koordinasi dalam implementasi kebijakan penanganan pandemic COVID-19, di wilayah ini. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh FORKOMPINCAM untuk mengatasi hal tersebut menjadi fokus dalam penelitian ini. Temuan penelitian menunjukkan berbagai strategi yang di lakukan oleh FORKOMPINCAM yang utama adalah menjalankan fungsi masing-masing dari setiap lembaga. Kata Kunci: Kordinasi; FORKOMPINCAM; COVID-19; Kecamatan Kalawat  ABSTRACTThe importance of coordination in handling the COVID-19 pandemic is something that is mandatory. Because without good coordination the various programs and strategies that have been determined the results will definitely not be optimal. At the regional level, stakeholders are involved in implementing various policies on handling the COVID-19 pandemic, one of which is the District Leadership Communication Forum (FORKOMPINCAM). This agency is most responsible for implementing policies on handling COVID-19 at the sub-district level. Kalawat Subdistrict, North Minahasa Regency has 12 villages with a population of 30,499 people (BPS data for North Minahasa Regency for 2015), with an area of 39,031 km2. With a large area, a large number of villages, and a large enough population, as well as a culture that exists and develops in the community, FORKOMPINCAM has various problems related to coordination in implementing policies for handling the COVID-19 pandemic, in this region. How is the strategy implemented by FORKOMPINCAM to overcome this is the focus of this research. The findings of the study show that FORKOMPINCAM's main strategies are to carry out the respective functions of each institution. Keywords: Coordination; FORKOMPINCAM; COVID-19; Kalawat District
PENGARUH TRANSPORTASI BERBASIS ONLINE TERHADAP MOBILITAS MASYARAKAT DI KOTA MANADO Wiesje Wilar, Hestiani S. Wuisan, A.B. Pati,
JURNAL POLITICO Vol 9, No 3 (2020): Juli 2020
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSemakin tingginya mobilitas masyarakat saat ini, memerlukan kehadiran sarana transportasi yang dapat mendukungnya. Kehadiran sarana transportasi berbasis online, yang salah satunya adalah GOJEK bagi para penggunanya dianggap solusi bagi tingginya mobilitas masyarakat saat ini. Bahkan sarana transportasi yang dulunya belum berbasis online, kini berlomba-lomba melakukan pelayanan menjadi berbasis online. Namun, faktanya kehadiran sarana transportasi berbasis online ini bukan tanpa masalah. Seringnya terjadi konflik dengan penyedia sarana transportasi konvensional menjadi salah satu bukti problematika dari kehadiran sarana transportasi online. Ironisnya, pemerintah sempat bingung untuk mengeluarkan kebijakan terkait keberadaan sarana transportasi online ini. Satu sisi kehadirannya terasa sangat dibutuhkan masyarakat, namun disisi lain seringnya menjadi penyebab terjadinya konflik. Sedangkan pengaturan yang komprehensif belum tersedia. Sejak dikeluarkan kebijakan tentang pengaturannya sarana transporatsi online tercatat telah beberapa kali dilakukan revisi. Kata Kunci: Kebijakan; Transportasi Online; GOJEK; Mobilitas  Masyarakat.                                                                      ABSTRACTThe increasing mobility of society today requires the presence of transportation facilities that can support it. The presence of online-based transportation means, one of which is GOJEK, for its users, is considered a solution for the high mobility of today's society. Even transportation facilities that were not based online before, are now competing to make services online. However, the fact is that the presence of online-based transportation means is not without problems. Frequent conflicts with providers of conventional transportation facilities are proof of the problematic presence of online transportation facilities. Ironically, the government was confused about issuing policies regarding the existence of this online transportation facility. On the one hand, its presence feels very much needed by the community, but on the other hand it is often the cause of conflict. Meanwhile, a comprehensive arrangement is not yet available. Since the issuance of the policy regarding the regulation of online transportation facilities, it has been noted that several times have been revised. Keywords: Policy; Online Transportation; GOJEK; Social Mobility.
PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP PARTISIPASI POLITIK KAUM MILENIAL DALAM PEMILIHAN UMUM DI KECAMATAN TARERAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2019 Jamin Potabuga, Ezra Zefanya Figo Polii, Agustinus B. Pati,
JURNAL POLITICO Vol 9, No 3 (2020): Juli 2020
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK                Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sebuah proses untuk mencapai otoritas secara legal formal yang dilaksanakan atas partisipasi kandidat dan dikontrol oleh lembaga pengawas, agar mendapatkan legitimasi dari masyarakat yang disahkan oleh hukum yang berlaku. Sebagai salah satu instrument demokrasi, indicator dari Pemilu adalah partisipasi masyarakat, yang salah satunya adalah partisipasi kaum milenial. Keterlibatan kaum milenial dalam pemilu, sangat penting karena disamping jumlah mereka cukup signifikan, mereka juga merupakan generasi masa depan penerus bangsa. Namun, bagaimana mereka berpartisipasi dan factor-faktor apa yang mempengaruhi mereka dalam berpartisipasi perlu di identifikasi, agar kedepan bisa memfasilitasi mereka bagaimana menjadi partisipan yang benar dalam Pemilihan Umum. Penelitian ini mencoba mengidentifikasi seberapa besar pengaruh media sosial pada kaum milenial terhadap partisipasi politik mereka. penelitian ini dilakukan di kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Temuan penelitian mengambarkan media social ternyata sangat berpengaruh terhadap kaum milenial khusunya dalam mengenali profil para kandidat. Kata kunci : Media Sosial , Pemilu , Milenial , Kecamatan Tareran   ABSTRACTGeneral Election (Pemilu) is a process to achieve legal and formal authority which is exercised on the participation of candidates and controlled by a supervisory institution, in order to gain legitimacy from the community which is validated by applicable law. As one of the instruments of democracy, the indicator of the General Election is public participation, one of which is the participation of millennials. The involvement of millennials in elections is very important because in addition to their significant numbers, they are also the future generation of the nation's future. However, how they participate and what factors influence them to participate need to be identified, so that in the future it can facilitate them how to become true participants in the General Election. This research tries to identify how much influence social media has on millennials on their political participation. This research was conducted in Tareran district, South Minahasa Regency. The research findings describe social media as being very influential on millennials, especially in recognizing the profiles of candidates. Keywords: Social Media, Election, Millennial, Tareran District
PEMANFAATAN APLIKASI SISTEM OPERASI BERBASIS ELEKTRONIK TERPADU DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI UTARA Donald K. Monintja, Deo Jeremy Tulangow, Novie R. Pioh,
JURNAL POLITICO Vol 9, No 3 (2020): Juli 2020
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKDalam konteks pelayanan public, sudah tidak zaman lagi pelayanan publik yang lamban, berbelit-belit jauh dari kemudahan apalagi diskriminatif, termasuk para ASN atau penyelenggara negara yang mindset-nya masih kaku, kolot dan tidak reformis ditambah ‘gaptek’ (gagap teknologi) serta minim kreasi dan inovasi. Apabila terjadi, konsekuensinya di era ini akan semakin tertinggal jauh bahkan dengan sendirinya akan tergusur. Demikian pula dalam sektor pelayanan perizinan, pemerintah dituntut untuk dapat mempermudah proses pengurusan perizinan guna menunjang ekonomi masyarakan dan pengusaha sehingga tidak ada lagi proses yang berbelit-belit dalam mengurus ijin. Aplikasi Sistem Operasi Berbasis Elektronik Terpadu merupakan inovasi yang dilakukan pemerintah provinsi Sulawesi Utara untuk dapat meningkatkan pelayanan publik serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, dari aspek pemenuhan hak dan kewajiban yang jelas. Aplikasi ini sangat membantu meminimalisir Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan mendorong meningkatnya pelayanan publik itu sendiri. Namun sayangnya aplikasi ini telah diganti dengan aplikasi perijinan dari pemerintah pusat yaitu SI CANTIK. Meskipun telah diganti dengan aplikasi yang sesuai dengan aturan pemerintah pusat, aplikasi Sistem Operasi Berbasis Elektronik Terpadu ini telah mampu menjangkau semua jenis perizinan dengan kualitas, proses, dan hasil pelayanan yang memudahkan pemohon dalam proses pengurusan perizinan tersebut. Hanya saja sosialisasi yang masih kurang dari pemerintah, sehingga pengurusan ijin berbasis elektronik masih belum banyak degunakan sebagai alternative utama masyarakat dalam mengurus ijin. Aplikasi berbasis elektronik ini mendorong masyarakat atau pemohon masuk kedalam sistem sehingga masyarakat pun dapat ikut serta dalam penyelenggaraannya. Namun aplikasi ini belum dapat di akses semua kalangan. Dikarenakan masih banyak wilayah di pelosok daerah yang belum mendapat akses jaringan internet. Kata Kunci : Pelayanan Publik; Sistem Operasi Berbasis Elektronik Terpadu; Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  ABSTRACTIn the context of public services, it is no longer an era of slow, convoluted public services that are far from easy, let alone discriminatory, including civil servants or state officials whose mindsets are still rigid, old-fashioned and not reformist plus 'clueless' (not technologically) and minimal creation and innovation. If this happens, the consequences in this era will be further left far behind and even be displaced by itself. Likewise, in the licensing service sector, the government is required to be able to simplify the process of obtaining permits to support the economy of the community and entrepreneurs so that there are no more convoluted processes in processing permits. The Integrated Electronic Based Operating System Application is an innovation carried out by the North Sulawesi provincial government to be able to improve public services and the level of community satisfaction with public services, from the aspect of fulfilling clear rights and obligations. This application is very helpful in minimizing corruption, collusion and nepotism (KKN) and encouraging the improvement of public services themselves. But unfortunately this application has been replaced by a licensing application from the central government, namely SI CANTIK. Even though it has been replaced with an application that is in accordance with central government regulations, this Integrated Electronic Based Operating System application has been able to reach all types of licenses with quality, process, and service results that make it easier for applicants in the licensing process. It's just that socialization is still lacking from the government, so electronic-based licensing is still not widely used as the community's main alternative in processing permits. This electronic-based application encourages the public or the applicant to enter the system so that the public can participate in its implementation. However, this application cannot be accessed by all groups. This is because there are still many areas in remote areas that do not have internet network access. Keywords: Public Service; Integrated Electronic Based Operating System; One Stop Services and Investment Service
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM REDISTRIBUSI TANAH EKS HAK ERPACHT (Suatu studi di Desa Lopana Satu Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan) Gustaf J.E Undap, Sinyo Bawintil, Herman Najoan,
JURNAL POLITICO Vol 9, No 3 (2020): Juli 2020
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKKonflik Agraria adalah salah satu konflik yang sering terjadi di Indonesia, Provinsi Sulawesi utara merupakan salah satu wilayah yang rentan terjadi konflik agraria. Seperti yang terjadi didesa Lopana Satu, kecamatan Amurang Timur, kabupaten Minahasa Selatan, dimana terjado konflik agrarian akibat adanya ketimpangan terhadap penguasaan dan kepemilikan tanah diatas redistribusi    tanah eks hak erpacht perkebunan kelapa “malebu”. Dalam sejarahnya setelah redistribusi    tanah eks hak erpacht dijadikan sebagai pemukiman pada tahun 1964, pertama kali ditempati oleh 18 kepala keluarga. Luas tanah tersebut adalah 55 Ha. Dan pada tahun 2003 di keluarkanlah legalitas hukum atas kepemilkan tanah melalui “PRONA” dengan luas wilayah sekitar 6 Ha. Permasalahan timbul ketika ada beberapa orang datang dengan membawah bukti legalitas atas kepemilikan tanah tersebut, dan mengklaim bahwa ada tanah yang dimiliki oleh pemegang sertifikat itu, dan sudah ditempati masyarakat desa  Lopana Satu. Hal itu tentunya berpotensi menyebabkan terjadi konflik antara masyarakat dan warga pemilik sertifikat-sertifikat tersebut. Hasil penelitian menunjukan permaslahan implementasi kebijakan redistribusi    tanah eks hak erpacht, di desa Lopana Satu, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, belum berjalan baik, disebabkan karena berbagai dimensi implementasi seperti yang dikemukakan Edwards III, yaitu: Komunikasi, Sumber Daya Manusia, Disposisi, termasuk Struktur Birokrasi yang ada, belum maksimal. Kata Kunci : Redistribusi    Tanah, Implementasi Kebijakan.  ABSTRACTAgrarian conflict is one of the conflicts that often occurs in Indonesia, North Sulawesi Province is one of the areas that is prone to agrarian conflicts. As happened in Lopana Satu village, Amurang Timur sub-district, South Minahasa district, where there was agrarian conflict due to imbalances in land control and ownership over land redistribution of the former erpacht rights of “malebu” coconut plantations. In its history, after the redistribution of the land, the former erpacht rights were made into settlements in 1964, it was first occupied by 18 heads of families. The land area is 55 Ha. And in 2003 the legal legality of land ownership was issued through "PRONA" with an area of about 6 hectares. The problem arose when some people came with proof of legality of ownership of the land, and claimed that there was land that was owned by the certificate holder, and was already occupied by the people of Lopana Satu village. This of course has the potential to cause conflict between the community and the residents who hold these certificates. The results showed that the problem of implementing the land redistribution policy of ex-erpacht rights, in Lopana Satu Village, Amurang Timur District, South Minahasa Regency, has not been going well, due to various dimensions of implementation as stated by Edwards III, namely: Communication, Human Resources, Disposition, including the existing bureaucratic structure, it is not optimal. Keywords: Land Redistribution, Policy Implementation.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 1 (2024): Januari 2024 Vol. 12 No. 4 (2023): Oktober 2023 Vol. 12 No. 3 (2023): Juli 2023 Vol. 12 No. 2 (2023): April 2023 Vol. 12 No. 1 (2023): Januari 2023 Vol. 11 No. 4 (2022): Oktober 2022 Vol. 11 No. 3 (2022): Juli 2022 Vol. 11 No. 2 (2022): April 2022 Vol 11, No 1 (2022): Januari 2022 Vol. 11 No. 1 (2022): Januari 2022 Vol 10, No 4 (2021): Oktober 2021 Vol 10, No 3 (2021): Juli 2021 Vol 10, No 2 (2021): April 2021 Vol 10, No 1 (2021): Januari 2021 Vol 10, No 4 (2021): Repository Vol 10, No 2 (2020): Juni 2020 Vol 9, No 4 (2020): Oktober 2020 Vol 9, No 3 (2020): Juli 2020 Vol 9, No 2 (2020): April 2020 Vol 9, No 1 (2020): Februari 2020 Vol 9, No 1 (2020): Januari 2020 Vol 8, No 4 (2019): Oktober 2019 Vol 8, No 3 (2019): Juli 2019 Vol 8, No 3 (2019): November 2019 Vol 8, No 2 (2019): Juni 2019 Vol 8, No 2 (2019): April 2019 Vol 8, No 1 (2019): Januari 2019 Vol 8, No 1 (2019): Februari 2019 Vol 7, No 4 (2018): Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): November 2018 Vol 7, No 3 (2018): Juli 2018 Vol 7, No 2 (2018): Juni 2018 Vol 7, No 2 (2018): April 2018 Vol 7, No 1 (2018): Januari 2018 Vol 7, No 1 (2018): Februari 2018 Vol 6, No 4 (2017): Oktober 2017 Vol 6, No 2 (2017): Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): Februari 2017 Vol 5, No 1 (2016): Februari 2016 Vol 4, No 2 (2015): Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015 Vol 3, No 2 (2014): April 2014 Vol 3, No 1 (2014): Januari 2014 Vol 2, No 2 (2013): Juni 2013 Vol 2, No 1 (2013): Januari 2013 Vol 2, No 1 (2013): Februari 2013 More Issue