cover
Contact Name
Suprayitno
Contact Email
jsubtansi@gmail.com
Phone
+6281380853065
Journal Mail Official
jsubstansi@gmail.com
Editorial Address
Jalan Bintaro Utama Sektor V, Bintaro Jaya Tangerang Selatan - Banten 15222
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing dan Keuangan Vokasi
ISSN : 25980106     EISSN : 26209853     DOI : https://doi.org/10.35837/subs
Core Subject : Economy,
SUBSTANSI: Sumber Artikel Akuntansi, Auditing, dan Keuangan Vokasi. merupakan jurnal yang mengupas artikel berkaitan dengan topik seputar Akuntansi, Auditing, dan Keuangan Vokasi. Salah satu keunikan jurnal ini adalah memublikasikan kajian ilmiah yang lebih bersifat terapan (applied science) di area akuntansi, auditing, dan keuangan vokasi.
Articles 99 Documents
PENGARUH GREEN INTELLECTUAL CAPITAL DAN MANAJEMEN LINGKUNGAN ORGANISASI TERHADAP GREEN ORGANIZATIONAL IDENTITY DAN DAMPAKNYA TERHADAP GREEN COMPETITIVE ADVANTAGE Amrie Firmansyah
SUBSTANSI Vol 1 No 1 (2017)
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (423.81 KB) | DOI: 10.35837/subs.v1i1.215

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh green intellectual capital dan manajemen lingkungan organisasi terhadap green organizational identity dan dampaiknya terhadap green competitive advantage. Green intellectual merupakan total cadangan seluruh aktiva tidak berwujud, pengetahuan, kemampuan dan hubungan terkait dengan perlindungan lingkungan dan green innovation baik tingkat individu maupun tingkat organisasi dalam sebuah perusahaan, sementara itu manajamen lingkungan organisasi adalah aktivitas manajerial, proses, pendekatan atau konsep yang dapat membantu perusahaan memperoleh tujuan lingkungan mereka, taat terhadap kebijakan lingkungan, mengantisipasi dampak lingkungan dari operasi mereka, mengambil ukuran untuk menurunkan limbah dan polusi sebelum adanya regulasi atau mencari cara positif untuk mengambil keuntungan dari kesempatan bisnis, sedangkan green organizational identity adalah skema interpretasi tentang manajemen lingungan dan perlindungan yang anggotanya secara bersama-sama membangun untuk memberikan arti kepada perilaku mereka. Sementara itu, green competitive advantage tercermin dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk corporate social responsibility (CSR) untuk mencapai keunggulan bersaing yang berkelanjutan.Dalam penelitian ini, green intellectual capital diwakili oleh green human capital, green structural capital dan green relational capital. Sedangkan manajemen lingkungan organisasi diwakili oleh budaya organisasi yang berorientas lingkungan, kepemimpinan yang berorientasi lingkungan dan kemampuan yang berorientasi lingkungan environmental capability. Penelitian ini menerapkan survei dengan menggunakan kuisioner yang disebarkan kepada responden yang memiliki jabatan fungsional (dosen) dan kepada responden yang memiliki jabatan manajerial sebanyak 70. Adapun pemilihan sampel untuk fungsional adalah responden memiliki pengaruh dan pengalaman di dalam organisasi dimana respoden bekerja. Jumlah kuisioner yang berhasil dikembalikan dari responden sebanyak 46, sedangkan yang terisi penuh dan dinyatakan valid sebanyak 38 kuisioner yang terdiri dari 22 responden fungsional dan 16 responden yang bekerja dalam level manajerial.Dari hasil penguji hipotesis diketahui bahwa green human capital dan budaya berorientasi lingkungan berpengaruh signifikan positif terhadap identitas organisasional hijau, sementara itu green structural capital, green relational capital, kepemimpinan berorientasi lingkungan, dan kemampuan berorientasi lingkungan tidak berpengaruh terhadap identitas organisasional hijau. Green structural capital, green relational capital berpengaruh signifikan positif terhadap keunggulan bersaing hijau, sedangkan green human capital, budaya berorientasi lingkungan berpengaruh, kepemimpinan berorientasi lingkungan, dan kemampuan berorientasi lingkungan, identitas organisasional hijau tidak berpengaruh terhadap keunggulan bersaing hijau.
Pengambilan Keputusan Manajerial Sektor Publik Menyewa Membeli atau Membangun Sendiri Ali Tafriji Biswan
SUBSTANSI Vol 2 No 1 (2018)
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (240.419 KB) | DOI: 10.35837/subs.v2i1.265

Abstract

Pengambilan keputusan merupakan hal penting bagi organisasi, tidak terkecuali instansi pemerintah, dengan memperhitungkan aspek kuantitatif dan kualitatif sehingga dapat dihasilkan keputusan terbaik. Pengeluaran pemerintah diharapkan dapat menimbulkan efek berganda dan berkelanjutan. Salah satunya yaitu pengadaan gedung kantor untuk meningkatkan layanan pemerintahan. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kota Pinang merupakan unit pelaksana pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan untuk daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh KPP Pratama Rantauprapat. Untuk operasional, KP2KP Kota Pinang menyewa tiga bangunan ruko sebagai gedung kantor. Studi ini mendeskripsikan penerapan pengambilan keputusan antara alternatif menyewa, membeli, atau membangun sendiri kantor pajak. Hasil studi menyimpulkan membeli gedung merupakan pilihan efisien didukung pertimbangan kualitatif.Decision-making is an important thing for an organization including in the government agencies. The decision-making models can be used among the various alternatives, not only quantity aspects but also quality aspects. Government expenditure are intended for generate large and sustainable multiplier effect. One of them is procurement of office unit’s building increasing government services. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kota Pinang is the unit implementing services, extension, and taxation consultation for remote areas that are not reached by KPP Pratama Rantauprapat. In its operation, KP2KP Kota Pinang leased three store houses as office buildings. This study analyzes the application of managerial decision making related to government spending between leasing, buying or building office with case studies KP2KP Kota Pinang. The study results concluded that buying another office building is an efficient option supported by qualitative factors.
ANALISIS PERHITUNGAN BIAYA PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK PEMERINTAH: STUDI KASUS PADA PUSINTEK, KEMENTERIAN KEUANGAN Ramdhany Achmad Noer Pare; Dyah Purwanti
SUBSTANSI Vol 2 No 1 (2018)
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (212.247 KB) | DOI: 10.35837/subs.v2i1.278

Abstract

This study aim to propose a software costing for public sector, by using both of activity-based costing (ABC) method and traditional costing method. We based on a case study in Pusintek, Ministry of Finance and using a field observation, interviews and literature studies to collect data and information such as related to the preparation of software costing simulations. Finally, we proposed a software costing by ABC method and traditional costing method for Pusintek. We find that the software costing by ABC is cheaper than traditional costing, however the ABC costing takes more assumption and more complex calculations. We have several limitation related to lack of data, use more assumptions and find a complicated of data’s segregation. We suggest to use traditional costing to calculate the software cost, because traditional costing is simpler and practicable in the public sector, since the degree of complexity is lower than ABC costing. The ABC has more accurate cost calculation, but it considers more assumption, need more documents, and higher complexity of job’s procedures. In the public sector, it was still a lack of requirement to apply the ABC. 
PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN MUTU KANTOR AKUNTAN PUBLIK PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK ASHARI, CPA Ali Tafriji Biswan
SUBSTANSI Vol 2 No 1 (2018)
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (201.112 KB) | DOI: 10.35837/subs.v2i1.266

Abstract

Tinjauan ini memiliki tujuan untuk meninjau kesesuaian penerapan sistem pengendalian mutu di Kantor Akuntan Publik Ashari, CPA dengan sistem pengendalian mutu kantor akuntan publik yang terdapat dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang secara khusus diatur dalam Standar Pengendalian Mutu (SPM) No. 1 Tahun 2013. Metode yang digunakan yaitu melalui metode studi kepustakaan, studi dokumen, dan wawancara.  Hasil tinjauan yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa secara umum KAP Ashari, CPA telah menetapkan sistem pengendalian mutu sesuai dengan SPM.This review aims to review the appropriateness of quality control system implementation at Public Accounting Firm Ashari, CPA with quality control system of public accountant office which is specified in Standard of Public Accountant called SPAP especially regulated in Standar Pengendalian Mutu (SPM) No. 1 Tahun 2013. The method used is through literature study method, document studies, and interviews. The results of the reviews that have been conducted show that in general Public Accounting Firm Ashari, CPA has established quality control system in accordance with SPM. 
EVALUASI PENERAPAN AKUNTANSI OBLIGASI PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA SEKTOR KONSTRUKSI Mirwan Alkhatiri; Amrie Firmansyah
SUBSTANSI Vol 2 No 1 (2018)
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (169.731 KB) | DOI: 10.35837/subs.v2i1.281

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengulas penerapan kebijakan akuntansi obligasi meliputi kesesuaian pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan posisi keuangan pos obligasi dalam kerangka Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 50, 55, dan 60 (revisi 2014). Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor konstruksi dengan menggunakan data laporan keuangan meliputi laporan posisi keuangan (neraca) dan catatan atas laporan keuangan selama 5 tahun (2013-2017).Penelitian ini menyimpulkan bahwa dari empat BUMN yang digunakan dalam penelitian ini, terdapat dua BUMN yang menyebutkan secara pasti dasar kebijakan akuntansi akuntansi obligasi, yaitu PT. Wijaya Karya dan PT. Pembangunan Perumahan. Sementara itu, PT. Adhi Karya dan PT Wijaya Karya tidak menyebutkan secara pasti kebijakan akuntansi atau SAK apa yang mereka jadikan dasar dan acuan untuk perlakuan akuntansi obligasi perusahaan. Selanjutnya, pengakuan dan pengukuran obligasi yang diterapkan oleh BUMN sektor konstruksi telah sesuai dengan PSAK 55 (Revisi) 2014. Selain itu, pengungkapan obligasi terkait dengan informasi tambahan secara umum telah menggunakan PSAK 60 (Revisi 2014), tetapi terdapat beberapa informasi yang belum diungkapkan oleh perusahaan diantaranya risiko yang timbul dari instrumen keuangan obligasi yaitu risiko usaha.Kata Kunci : Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, Pengungkapan, Obligasi
EVALUASI PENERAPAN AKUNTANSI ASET BIOLOGIS PADA PERUSAHAAN SEKTOR PETERNAKAN Ratih Listyawati; Amrie Firmansyah
SUBSTANSI Vol 2 No 1 (2018)
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (177.7 KB) | DOI: 10.35837/subs.v2i1.269

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi penerapan akuntansi aset biologis pada perusahaan sektor peternakan dengan mengambil objek CV Sumber Berkat yang berlokasi di Kabupaten Temanggung dengan kategori entitas tanpa akuntabilitas publik. Evaluasi yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi praktek penerapan akuntansi aset biologis pada entitas akuntanbilitas publik sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dilakukan selama periode bulan Februari-Juni 2018. Wawancara kepada informan dilakukan pada Minggu pertama dan kedua bulan Mei 2018. Informan dalam penelitian ini adalah pemilik perusahaan yang sekaligus pimpinan perusahaan yang menjalankan bisnis proses perusahaan. Item pertanyaan yang diajukan terkait dengan tentang kebijakan pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan penyajian akuntansi aset biologis yang diterapkan oleh perusahaan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan akuntansi yang telah dilakukan oleh CV Sumber Berkat masih tergolong sederhana. Hasil pencatatan akuntansi yang telah dilakukan masih kurang handal jika dijadikan dasar membuat keputusan manajemen perusahaan. Pelaporan keuangan yang diterapkan oleh CV Sumber Berkat khususnya dalam mencatat transaksi aset biologis kurang menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi di perusahaan. Secara keseluruhan perlakuan akuntansi aset biologis yang dilakukan CV Sumber Berkat berbeda dengan perlakuan akuntansi aset biologis yang ada di SAK 69 (2015) seperti pengakuan beban penyusutan yang kurang sesuai dan perusahaan belum mengakui nilai produk telur yang dihasilkan.
ANALISIS SISTEM INFORMASI PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS PADA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE C SOEKARNO HATTA Raditya Hendra Pratama
SUBSTANSI Vol 2 No 1 (2018)
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (454.92 KB) | DOI: 10.35837/subs.v2i1.274

Abstract

Peningkatan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan pembayaran biaya perjalanan dinas sangat diperlukan guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja. Dengan demikian diperlukan pembahasan berkesinambungan tentang bagaimana sistem pembayaran yang dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan satuan kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu bentuk pembayaran ini adalah dengan melakukan transfer secara langsung biaya perjalanan dinas ke pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas. Oleh karena itu penelitian ini kemudian disusun untuk melihat pelaksanaan sistem pembayaran biaya perjalanan dinas, risiko yang muncul dan pengendalian dan perubahan sistem yang perlu dilakukan untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem pembayaran guna peningkatan efisiensi dan efektivitas. Penelitian ini ditujukan untuk memberi kontribusi terhadap sistem pembayaran biaya perjalanan dinas pada KPU BC Tipe C Soekarno Hatta untuk dapat semakin mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh satuan kerja.Peningkatan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan pembayaran biaya perjalanan dinas sangat diperlukan guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja. Dengan demikian diperlukan pembahasan berkesinambungan tentang bagaimana sistem pembayaran yang dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan satuan kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu bentuk pembayaran ini adalah dengan melakukan transfer secara langsung biaya perjalanan dinas ke pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas. Oleh karena itu penelitian ini kemudian disusun untuk melihat pelaksanaan sistem pembayaran biaya perjalanan dinas, risiko yang muncul dan pengendalian dan perubahan sistem yang perlu dilakukan untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem pembayaran guna peningkatan efisiensi dan efektivitas. Penelitian ini ditujukan untuk memberi kontribusi terhadap sistem pembayaran biaya perjalanan dinas pada KPU BC Tipe C Soekarno Hatta untuk dapat semakin mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh satuan kerja.
MENILAI KESEHATAN BUMN KONSTRUKSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA SEBAGAI AKIBAT MENINGKATNYA PROYEK INFRASTRUKTUR PEMERINTAH Agung Dinarjito
SUBSTANSI Vol 2 No 1 (2018)
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (219.841 KB) | DOI: 10.35837/subs.v2i1.263

Abstract

In order to improve equitable development in Indonesia, the government has boosted infrastructure development. Government believes that infrastructure is the most influencing factor of economic growth. However, to carry out the mission, the Government asks all parties to take part in the infrastructure development process. This is because the Government budget is not enough to implement all these projects. State-Owned Enterprise (SOE) is one of the parties requested by the Government to participate in infrastructure development projects. Because the infrastructure project is costly and not fully financed by the Government, it has forced SOEs to seek other sources of funding, one of them through debt. This study aims to determine the health condition of state-owned construction as a motor of government infrastructure development and predict financial distress in the future. This research is a descriptive quantitative research that try to explain the result of calculation by using certain method. To measure the health condition, the author uses five models, namely financial ratios, grover, altman z-score, springate and zmijewski. The results of the research indicate that there are different results of the methods used related to the health condition of state-owned construction.
Transformasi Pelaporan Keuangan Basis Akrual pada Politeknik Keuangan Negara STAN: Sudahkah Tuntas? Puji Wibowo; Naela Varikha
SUBSTANSI Vol 2 No 1 (2018)
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (180.828 KB) | DOI: 10.35837/subs.v2i1.276

Abstract

Public Service Agency (BLU) is a special working unit (Satker) which has many flexibilities in terms of revenue and expenditure management. In the light of financial reporting presentation, BLU must comply with PSAP Number 13 which requires single reporting only. Polytechnique of State Finance-STAN (PKN STAN) is one of BLU’s under the Ministry of Finance is not under exemption. This research aims to analyse obstacles and key success faced by PKN STAN in presenting BLU’s financial statement for the budget year 2016 and 2017 by using a qualitative exploratory research. Data were obtained by conducting in-depth interviews with key persons in PKN STAN and regulatory body, literature review, observation, and documentation study. The results show that the presentation of PKN STAN financial statement for the year 2016 was not successfully implemented in terms of PSAP 13 compliance. Meanwhile, PKN STAN succeeded in preparing 2017 financial statement by adopting PSAP 13 and supported by Minister of Finance Regulation Number 220 Year 2016 implementation. Significant issues in those two years that became lessons learned were credible regulation, human resource, integrated system, and communication. It is concluded that integrated system and internal auditor involvement are the most challenge policy in the near future
Penerapan Kode Etik Auditor Dalam Menjaga Kerahasiaan Data Klien: Studi Kasus Kantor Akuntan Publik TGS Hary Akbar Ismail; Didik Kurniawan
SUBSTANSI Vol 2 No 2 (2018)
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (359.157 KB) | DOI: 10.35837/subs.v2i2.318

Abstract

Tantangan untuk menjaga kerahasiaan data klien semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi teknologi informasi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk memotret praktik penerapan kode etik dalam hal penjagaan rahasia data klien oleh auditor, terutama di era digital sekarang ini. Penulisan artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai praktik penerapan kode etik tentang kerahasiaan data klien oleh auditor.Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk melihat sisi praktikal atas penerapan kode etik. Bagi kalangan  akademisi, tulisan ini berguna untuk melihat praktik nyata penerapan kode etik auditor. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi.Berdasarkan hasil analisis data dan informasi yang diperoleh, disimpulkan bahwa pada umumnya Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memiliki standar khusus yang mengatur tentang kerahasiaan data klien. Pada praktiknya, KAP telah berupaya untuk mematuhi dan menjaga kerahasiaan data klien. Namun demikian, dari penelitian ini terungkap pula bahwa KAP belum memiliki suatu sistem berkala untuk mereviu atau memastikan bahwa kode etik terkait dengan kerahasiaan data klien telah efektif diterapkan.

Page 3 of 10 | Total Record : 99