Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing dan Keuangan Vokasi
SUBSTANSI: Sumber Artikel Akuntansi, Auditing, dan Keuangan Vokasi. merupakan jurnal yang mengupas artikel berkaitan dengan topik seputar Akuntansi, Auditing, dan Keuangan Vokasi. Salah satu keunikan jurnal ini adalah memublikasikan kajian ilmiah yang lebih bersifat terapan (applied science) di area akuntansi, auditing, dan keuangan vokasi.
Articles
99 Documents
<![CDATA[Strategi Automasi Manajemen Keuangan Publik di Indonesia ]]>
<![CDATA[Muhammad Syahrul Fuady]]>;
<![CDATA[Iskandar Iskandar]]>
<![CDATA[ SUBSTANSI Vol 1 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (406.95 KB)
|
DOI: 10.35837/subs.v1i2.254
<![CDATA[Kebanyakan negara berkembang mengadopsi COTS IFMIS (Commercial Off The Self - Integrated Financial Management Information System) dalam automasi manajemen keuangan publik. IFMIS dipandang sebagai pendukung reformasi keuangan di negara-negara berkembang. Paper ini menyajikan analisis automasi manajemen keuangan publik di Indonesia yang dinilai sukses. Analisis didasarkan pada proses perubahan prosedur keuangan dan pertimbangan faktor risiko dalam mengadopsi sistem informasi: cakupan, skedul dan anggaran biaya. Dari penelitian ini diperoleh beberapa temuan terkait Teknologi Informasi (TI), desain prosedur keuangan dan biaya. Dalam aspek strategi TI, proyek automasi manajemen keuangan di Indonesia melalui SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) mempunyai risiko tinggi. Namun, dari aspek strategi desain prosedur keuangan dengan berbagai program tata kelola perubahan yang mempengaruhi proses bisnis, TI dan organisasi, automasi melalui SPAN mulai dari penganggaran sampai akuntansi dan pelaporan dapat dikelola dengan baik. Dari aspek biaya, untuk menjamin keberlangsungan reformasi sistem, ditempuh dengan memanfaatkan dukungan kerja sama, pinjaman dan hibah luar negeri. Selain itu, terdapat beberapa tantangan dan permasalahan yang muncul seiring ukuran, skala, dan kompleksitas proyek SPAN. Permasalahan tersebut berakibat pada penyesuaian skedul proyek yang notabene memiliki jangka waktu sangat panjang. ]]>
<![CDATA[ANALISIS URGENSI PENYATUAN UNIT PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN UNIT PENGELOLAAN KAS ]]>
<![CDATA[Hari Sugiyanto]]>
<![CDATA[ SUBSTANSI Vol 1 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (255.341 KB)
|
DOI: 10.35837/subs.v1i1.213
<![CDATA[As a country that is being actively carrying out development, Indonesia needs huge funds to fund it. The Government has conducted a wide range of strategic actions and efforts with a variety of policy instruments, one of which is the policy that is contained in the budget revenue and expenditure of the State (State Budget).State Budget as an instrument of Government policy as a form contains two major elements, namely income and spending. Over the years, the Government has embraced the familiar deficit in the budget, so that the financing needed to close the deficit. Management of revenue and expenditures needs the right policy because it involves a huge amount of cash. DJPBN has the task so that the existing cash or cash that is needed can be managed with proper, whereas DJPPR have a duty to let the deficit contained in the budget does not become a big problem.Based on the analysis of brief, DJPBN have difficulty in estimating the amount of cash that is right, the difficulty in determining when there is enough cash when paying bills on time, and investment cash towards the unemployed. Such difficulties should be aided by the existence of financing (debt) which its implementation be DJPPR task. But in fact the difficulties could not be overcome, because most of the policies that break, and or less coordination between the 2 units of Echelon I at the Ministry of Finance.]]>
<![CDATA[Kualitas Audit di Indonesia ]]>
<![CDATA[Zef Arfiansyah]]>
<![CDATA[ SUBSTANSI Vol 1 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (362.233 KB)
|
DOI: 10.35837/subs.v1i2.260
<![CDATA[This paper studies audit quality in Indonesia. Unlike other studies, this study attempts to measure audit quality in Indonesia by using A Framework for Audit Quality issued by the International Auditing and Assurance Standards Board of the International Federation of Accountants (IFAC Framework). The data used is the result of examination to Public Accountant and KAP conducted by Financial Professional Supervisory Center of Ministry of Finance (PPPK) from 2012 until 2014.Based on the comparison between the results of examination and the IFAC Framework, it can be concluded that the audit quality in Indonesia is quite good. This is because there are 63.45% KAP in Indonesia meets the elements of audit quality tested by the PPPK. ]]>
<![CDATA[Menggunakan Information Rights Management (IRM) sebagai Bagian dari Pengendalian Preventif pada Sistem Informasi Akuntansi Organisasi Publik ]]>
<![CDATA[Siswanto Siswanto]]>;
<![CDATA[Raditya Hendra Pratama]]>
<![CDATA[ SUBSTANSI Vol 1 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (214.894 KB)
|
DOI: 10.35837/subs.v1i2.257
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah IRM dapat digunakan untuk mengamankan informasi yang dibuat menggunakan aplikasi MS. Office dan dikirim melalui email serta menganalisis siklus pendapatan serta mengidentifikasikan pengendalian internal atas siklus pendapatan yang telah diterapkan di perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan studi literatur dengan cara mengumpulkan data melalui buku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IRM merupakan salah satu solusi cepat yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi masalah penyalahgunaan informasi. Hal ini berlaku dalam skala kecil seperti individu maupun dalam skala yang besar seperti sebuah organisasi. Pemanfaatan IRM organisasi publik dapat memberikan perlindungan tambahan yang memadai terhadap distribusi informasi-informasi penting yang bersifat rahasia. ]]>
<![CDATA[MENAKAR IMPLIKASI GOVERNMENT SPENDING SEKTOR HULU MIGAS ]]>
<![CDATA[Puji Wibowo]]>
<![CDATA[ SUBSTANSI Vol 1 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (440.658 KB)
|
DOI: 10.35837/subs.v1i1.209
<![CDATA[Upstream oil and gas in Indonesia has been very popular since the first implementation of Production Sharing Contract (PSC) in 1970s. One of the attractivenesses of Indonesian PSC is contractors shall not be burden by indirect taxes and other charges if they succeed to economically produce oil or gas and surrender to government. The mechanism of indirect taxes and other charges payment by Indonesian Government is not an ordinary system. The cash disbursement for fulfilling government’s liabilities in upstream oil and gas sector is taken out from Oil and Gas Account, which is beyond form General State Account. This study attempts to analyze a number of problems arise in this off-budget scheme. This paper is also trying to evaluate established government expenditure regime in order to formulate recommendation. Based on our research, we conclude that policy concerning budget planning, execution, and reporting should be reconsidered, by taking fiscal impact into account, to improve the level of accountability and transparency.]]>
<![CDATA[Penilaian Ganti Kerugian Tanah untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Standar Penilaian Indonesia 2015 ]]>
<![CDATA[Doni Triono]]>
<![CDATA[ SUBSTANSI Vol 1 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (249.77 KB)
|
DOI: 10.35837/subs.v1i2.253
<![CDATA[Penilaian untuk kepentingan ganti kerugian tanah untuk kepentingan umum ditujukan untuk memberikan opini nilai atas tanah yang terkena proyek infrastruktur pemerintah. Masyarakat sebagai pemilik tanah tidak dapat menolak untuk tidak menerima ganti kerugian setelah besaran nilai ganti kerugian ditetapkan oleh penilai pertanahan. Nilai yang digunakan untuk menghitung ganti kerugian tanah adalah Nilai Pasar Wajar. Dalam mencari Nilai Pasar Wajar tanah untuk tujuan ganti kerugian, ada 2 (dua) faktor yang dinilai, yaitu faktor fisik tanah dan faktor non-fisik. Penilaian ganti kerugian tanah harus layak dan adil. Standar Penilai Indonesia tahun 2015, telah cukup jelas memberikan panduan kepada penilai dalam mencari Nilai Penggantian Wajar tanah untuk tujuan ganti kerugian. Namun demikian terdapat kondisi dan situasi khusus dalam penilaian ganti kerugian yang harus mendapat perhatian penilai sehingga hasil nilai dapat mencerminkan tujuan penilai yaitu mencari Nilai Penggantian Wajar tanah untuk tujuan ganti kerugian. ]]>
<![CDATA[ANALISIS KEPUASAN UNIT KERJA ATAS KINERJA SDM KEMENTERIAN KEUANGAN LULUSAN PROGRAM DIPLOMA III STAN ]]>
<![CDATA[Sakti Prabowo]]>
<![CDATA[ SUBSTANSI Vol 1 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (400.806 KB)
|
DOI: 10.35837/subs.v1i1.214
<![CDATA[Dalam upaya mencetak SDM di bidang keuangan negara yang dapat menunjang pengelolaan keuangan negara, Kementerian Keuangan telah membentuk Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Pada penelitian ini obyek penelitian hanya dibatasi pada lulusan Prodip III STAN, dengan pertimbangan bahwa sebagian besar pegawai golongan II berasal dari Prodip III. Menggunakan statistik deskriptif, hasil yang diperoleh pada penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan responden yang termasuk kategori puas atas kinerja pelaksana lulusan Prodip III STAN mencapai 95,72%, dan yang termasuk kategori tidak puas mencapai 4,28%. Responden menyatakan pentingnya rekrutmen lulusan Prodip III umum (non STAN) dikarenakan kebutuhan SDM dengan konsentrasi teknis khusus seperti komputasi dan administrasi perkantoran. Sementara keluhan yang dirasakan oleh para pejabat eselon IV sebagai atasan langsung pelaksana terutama adalah masalah etika dan tingkah laku. Hasil penelitian ini akan digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penerimaan pegawai golongan II di lingkungan Kementerian Keuangan.]]>
<![CDATA[Tinjauan Umum SIA Aspek Pengendalian Internal pada Siklus Penggajian Studi Kasus Pencairan Premi di DJBC ]]>
<![CDATA[Suprayitno Suprayitno]]>;
<![CDATA[Ramadhani Minggar Husodo]]>
<![CDATA[ SUBSTANSI Vol 1 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (305.543 KB)
|
DOI: 10.35837/subs.v1i2.256
<![CDATA[Kegiatan penggajian merupakan bagian dari salah satu siklus Human Resource Management and Payroll, sebagai sub sistem pada Sistem Informasi Akuntansi. Aspek yang terpenting dari siklus ini adalah bagaimana suatu organisasi dapat menyajikan proses perhitungan gaji dengan akurat, termasuk menyampaikan kompensasi kerja kepada pegawai disertai dengan akuntabilitas dan keandalan data. Paper ini menyajikan tinjauan secara umum pelaksanaan kegiatan penggajian, dan khususnya pencairan Premi di lingkungan unit kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Aspek yang dibahas pada paper ini adalah terkait dengan kecukupan penerapan sistem pengendalian intern, khususnya terkait dengan proses bisnis yang melekat pada pencairan dana Premi. Berdasarkan temuan, secara umum praktik-praktik terbaik sesuai dengan regulasi dan teori-teori terkait dengan SPI, sistem informasi akuntansi, didapatkan bahwa penyelenggaran pencairan Premi sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Namun demikian, ada beberapa kelemahan terkait dengan penyelenggaraan SIA untuk kegiatan pencairan Premi, yaitu belum diimplementasikan semacam aplikasi SIA berbasis komputer yang dapat memperkuat tatanan pengendalian internal dalam menghasilkan perhitungan data kompensasi berupa Premi tersebut kepada para pegawai yang berhak. Dengan demikian, penerapan SIA berbasis komputer memberikan alternatif mekanisme kerja yang seharusnya dapat diadopsi pada kegiatan penggajian, khususnya pencairan dana Premi di DJBC.]]>
<![CDATA[ANALISIS RISIKO PENYALURAN, PELAPORAN DAN PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN BBM MINYAK SOLAR BERSUBSIDI ]]>
<![CDATA[Siswanto Siswanto]]>;
<![CDATA[Mohammad Luthfi Mahrus]]>
<![CDATA[ SUBSTANSI Vol 1 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (318.227 KB)
|
DOI: 10.35837/subs.v1i1.210
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja risiko-risiko yang terjadi dalam proses penyaluran/pendistribusian bahan bakar bersubsidi untuk sektor transportasi yaitu minyak solar yang berpotensi merugikan pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses penyaluran/pendistribusian minyak solar bersubsidi yang selama ini berjalan masih terdapat risiko-risiko kerugian yang dapat terjadi. Risiko-risiko tersebut adalah risiko penyusutan alamiah, risiko penyaluran kepada yang tidak berhak atas minyak solar bersubsidi, dan risiko penentuan harga bahan bakar yang berdampak pada perhitungan jumlah subsidi yang harus ditanggung oleh pemerintah.]]>
<![CDATA[Tax Amnesty upaya Memperkuat Penerimaan Negara Sektor Pajak ]]>
<![CDATA[Lestari Kurniawati]]>
<![CDATA[ SUBSTANSI Vol 1 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (379.266 KB)
|
DOI: 10.35837/subs.v1i2.252
<![CDATA[Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penyajian eksploratif deskriptif. Metode ini cocok diterapkan karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran implementasi kebijakan tax amnesty di Indonesia dalam upaya untuk memperkuat penerimaan negara. Hal ini penting untuk dilakukan karena lebih dari 80% penerimaan negara berasal dari penerimaan pajak. Penerapan self assessment dalam penghitungan kewajiban perpajakan mengakibatkan penerimaan pajak bergantung pada kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan. Ketidakpatuhan wajib pajak dapat dilakukan dengan cara tidak melaporkan sebagian atau seluruh kewajiban perpajakannya (tax evasion). Praktik tax evasion berdampak pada hilangnya potensi penerimaan pajak yang berakibat pada kerugian negara. Kebijakan Tax amnesty dimaksudkan untuk mengenakan kembali pajak yang belum dibayar dari kegiatan ekonomi bawah tanah ataupun pelaporan pajak yang tidak jujur. Dari empat kali pelaksanaan kebijakan tax amnesty, Pemerintah Indonesia berhasil melaksanakan dengan baik program tax amnesty Tahun 2008 dan 2016 dengan capaian tambahan penerimaan negara jangka pendek dan perluasan basis data. Sedang pada pelaksanaan tax amnesty Tahun 1964 dan 1984, partisipasi masyarakat dalam program ini rendah sehingga tidak dapat mendatangkan penerimaan negara jangka pendek maupun menghasilkan perluasan data untuk meningkatkan penerimaan jangka panjang melalui tingkat kepatuhan pajak.]]>
