cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area
Published by Universitas Medan Area
ISSN : 25491660     EISSN : 25501305     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA), publish by Universitas Medan Area, for information and communication resources for academics, and observers of Governance Sciences, Social Sciences, Political Sciences, Methodology of Social Sciences and Social Work. The published paper is the result of research, reflection, and actual critical study with respect to the themes of governance, social, and political science.
Arjuna Subject : -
Articles 519 Documents
 29   30   31   32   33 
Prosedur Penerbitan Surat Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Deli Serdang
JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA) Vol. 1 No. 2 (2013): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jppuma.v1i2.561

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang prosedur penerbitan surat izin belajar pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan Deli Serdang. Izin belajar ini berfungsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur untuk terwujudnya peningkatan keahlian dan profesionalitas PNS dalam bidang ilmu/keahlian tertentu serta memberikan pedoman dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan peningkatan jenjang pendidikan bagi PNS agar mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat yang dibutuhkan bagi perkembangan dan kemajuan negara khususnya Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Hasil penelitian, didapat bahwa proses implementasi kebijakan pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar, bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tidak berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, dikarenakan di lapangan masih ada penyimpangan oleh PNS yang melanjutkan pendidikan selanjutnya serta belum memenuhi persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut sebelum yang bersangkutan melaksanakan/ melanjutkan pendidikan
Pelayanan Pencegahan dan Pemadam Kebakaran Pemerintah bagi Masyarakat dalam Mengatasi Musibah
JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA) Vol. 1 No. 2 (2013): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jppuma.v1i2.562

Abstract

Dalam era globalisasi dewasa ini, salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah adalah bagaimana menampilkan aparatur yang profesional, memiliki etos kerja yang tinggi, keunggulan kompetitif, dan kemampuan memegang teguh etika birokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan memenuhi aspirasi masyarakat. Tantangan tersebut merupakan hal yang beralasan mengingat secara empiric masyarakat di daerah menginginkan agar aparat pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya dapat bekerja secara maksimal yang akhirnya dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.Dalam pelayanan Pencegahan dan Pemadam Kebakaran yang dilayani oleh petugas pemadam kebakaran mendengar banyaknya keluhan masyarakat di lokasi kebakaran antara lain sulitnya menghubungi kantor pencegahan dan pemadam kebakaran, lamanya petugas pemadam kebakaran sampai di lokasi kebakaran, kurangnya fasilitas yang dimiliki petugas pemadam kebakaran,kurang sikap sigap,cepat dan tanggap oleh petugas pemadam kebakaran hingga dianggap masyrakat memerlukan biaya dalam meminta pelayanan pencegahan  dan pemadam kebakaran
Peranan Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membina Sikap Toleransi Antar Siswa
JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA) Vol. 1 No. 2 (2013): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jppuma.v1i2.563

Abstract

Tulisan ini untuk mengetahui bagaimana peranan pendidikan kewarganegaraan dalam membina sikap toleransi antar Siswa. peranan pendidikan kewarganegaraan dalam membina sikap toleransi antar Siswa, siswa tersebut saling bergaul, saling hormat menghormati, saling membantu antara sesamanya. Tidak pernah ada permusuhan dan tidak pernah ada pertentangan diantara mereka dan mereka tidak pernah membeda bedakan antara agama yang satu dengan yang lain. toleransi yang telah dimiliki mereka telah dilakukkan dengan sebaik-baiknya. Jadi nampak jelas bahwa peranan pendidikan kewarga negaraan sudah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan yang diajarkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan
Studi Perkembangan Prasarana dan Sarana Transportasi di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2003-2008
JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA) Vol. 1 No. 2 (2013): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jppuma.v1i2.564

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: kelas perkembangan prasarana transportasi di Kabupaten Aceh Tengah tahun 2003-2008. Populasi dalam penelitian ini adalah prasarana dan sarana transportasi di Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari 14 kecamatan dengan sampel penelitian diambil 6 kecamatan, yang dikelompokkan dalam 3 kelas perkembangan yaitu masing-masing 2 Kecamatan mewakili kelas perkembangan baik, kelas perkembangan sedang, dan kelas perkembangan buruk. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi langsung dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: perkembangan prasarana transportasi berdasarkan jenis permukaan jalan aspal mengalami perkembangan dari tahun ke tahun yang diwakili oleh Bebesen dan Lut Tawar, jalan kerikil dengan perkembangan baik oleh kecamatan Linge, jalan tanah dengan kelas perkembangan baik oleh Pegasing dan Celala, panjang jalan berdasarkan konstruksi baik dengan perkembangan baik oleh Bebesen dan Lut Tawar jalan dengan kondisi sedang dengan perkembangan sedang oleh Silih Nara dan Ketol dan kondisi rusak berat oleh Ketepanang, sedangkan perkembangan sarana angkutan umum dengan kelas perkembangan baik oleh Pengasing dan Bebesen angkutan umum bus dengan kelas perkembangan baik oleh Bebesen, becak motor dengan kelas perkembangan baik oleh Beben dan mobil pribadi dengan kelas perkembangan baik oleh Bebesen dan Pegasing
Evaluasi Kinerja Pegawai Kantor SAMSAT dalam Pelayanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA) Vol. 2 No. 1 (2014): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jppuma.v2i1.577

Abstract

Evaluasi Kinerja Pegawai merupakan suatu bentuk penilaian terhadap hasil kerja atau suatu proses lanjutan setelah mendapatkan hasil dari apa yang dikerjakan berjalan baik atau tidak, yang dikerjakan mencapai apa yang diingankan atau tidak dan dengan evaluasi kinerja dapat mengambil keputusan untuk kedepannya. Terutama dalam hal Kinerja Pegawai dalam Pelayanan BBN-KB yang selama ini di anggap rumit. Dari latar belakang di atas maka penulis membuat rumusan permasalahan, Bagaimana kinerja pegawai dalam pelayanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di kantor Samsat UPT Pangkalan Brandan dan apa saja hambatan dalam pelayanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di kantor Samsat UPT Pangkalan Brandan. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat diketahui salah satu usaha pegawai kantor Samsat UPT Pangkalan Brandan melakukan himbauan kepada masyarakat melalui media massa, sedangkan hambatan yang dihadapi adalah kurangnya jumlah pegawai yang ada di Kantor Samsat UPT Pangkalan Brandan yang menyebabkan kurang cepat pelayanan dan urusan BBN-KB. Dengan demikian dapat disimpulkan Evaluasi kinerja pegawai kantor Samsat UPT Pangkalan Brandan sudah cukup maksimal dan baik.
Prosedur Penerbitan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Daerah Deli Serdang
JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA) Vol. 2 No. 1 (2014): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jppuma.v2i1.578

Abstract

PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun, jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi. PNS diberikan jaminan pensiun apabila meninggal dunia, atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu, mencapai batas usia pensiun, perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini atau tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. Setiap PNS yang pensiun akan mendapatkan Surat Keputusan (SK) Pensiun sebagai tanda bukti secara tertulis bahwa PNS tersebut telah mendapatkan hak pensiunnya. SK Pensiun ini diperoleh setelah memenuhi kelengkapan administrasi dan melalui standar operasional prosedur yang berlaku. Pejabat yang berhak menetapkan SK Pensiun adalah Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), sehingga Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota harus menyampaikan usulan pensiun kepada Kepala BKN. Berkas yang telah disampaikan kepada Kepala BKN akan diproses dan diperiksa kelengkapannya oleh bidang yang menangani pensiun. Jika berkas sudah dinyatakan lengkap dan sesuai, baru kemudian dilakukan pencetakan SK Pensiun dan dilakukan penandatanganan oleh pejabat yang berwenang.
Proses Penanganan Tata Kearsipan Daerah pada Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Deli Serdang
JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA) Vol. 2 No. 1 (2014): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jppuma.v2i1.579

Abstract

Kebutuhan manusia akan informasi begitu penting, beragamnya jenis media saluran informasi turut menambah kemudahan bagi siapa saja untuk mencari informasi tidak terkecuali bagi pemerintahan daerah sebagai penyelenggara pemerintahan memiliki peran penting untuk menyediakan sistem pengarsipan dalam mendukung kinerja. Tujuan penelitian ini untuk melihat bagaimanakah proses penanganan tata kearsipan daerah pada kantor perpustakaan arsip dan dokumentasi Kabupaten Deli Serdang. Metode penelitian yang digunakan adalah berjenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif dimana pencarian data menggunakan data primer dan data skunder. Hasil penelitian memperlihatkan peralatan penyimpanan arsip masih mengunakan peralatan sederhana dan belum berbasis teknologi.
Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Orang Tua terhadap Anak
JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA) Vol. 2 No. 1 (2014): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jppuma.v2i1.580

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan orang tua terhadap anak di desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailaing Natal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, dengan tekhnik pengumpulan data dilaksanakan dengan melakukan observasi, studi dokumentasi dan menyebarkan angket. Populasi dalam penelitian ini adalah 1000 kepala keluarga (KK) yang berdomisili di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 100 kepala keluarga (KK). Pengambilan sampel dilakukan dengan cara tekhnik random sampling atau secara acak. Data hasil observasi, studi dokumentasi dan meyebarkan angket diolah dengan metode deskriptif, dengan tehknik analisis data menggunakan tabel frekuensi.  Hasil penelitian adalah faktor yang menyebabkan orang tua melakukan kekerasan terhadap anak di daerah penelitian ini disebabkan oleh faktor rendahnya ekonomi, pendidikan, psikologis, dan lingkungan sosial.
Persepsi Masyarakat terhadap Kinerja Camat dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan
JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA) Vol. 2 No. 1 (2014): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jppuma.v2i1.581

Abstract

Penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif dengan jumlah populasi adalah seluruh anggota kepala keluarga yang ada di Lingkungan V Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang yang berjumlah 380 kepala keluarga. Maka sampel yang diambil adalah 15% dari jumlah populasi dengan jumlah 57 kepala keluarga. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah melalui observasi, angket dan wawancara. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan statistik sederhana (persentase). Dari hasil penelitian pada tabel-tabel penelitian, dapat disimpulkan yakni pendapat responden terhadap pemerintah kecamatan adalah bahwa pemerintah kecamatan telah menjalankan tugasnya dengan baik. Hal ini terbukti dengan adanya perhatian pemerintah kecamatan dalam meningkatkan mutu pendidikan yaitu dengan meninjau dan menyelidiki secara langsung ke sekolah-sekolah penyaluran dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), menyediakan sarana dan prasarana pendidikan seperti: tas, seragam sekolah, buku dan sepatu serta melakukan observasi terhadap kuantitas dan kualitas guru. Jadi, persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah kecamatan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Lingkungan V Kecamatan Deli Tua sudah cukup baik.
Partisipasi Masyarakat dalam Demokasi Politik
JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA) Vol. 2 No. 1 (2014): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jppuma.v2i1.582

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebebasan berpendapat di kalangan masyarakat desa Bondarsihudon Kecamatan Andamdewi Kabupaten Tapanuli Tengah. kebebasan mendapatkan penghidupan yang layak dan kebebasan untuk memperoleh pendidikan dikalangan masyarakat desa Bondarsihudon Kecamatan Andamdewi Kabupaten Tapanuli Tengah di kalangan masyarakat desa Bondarsihudon Kecamatan Andamdewi Kabupaten Tapanuli Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kepala keluarga yang berdomisili di desa Bondarsihudon Kecamatan Andamdewi yang berjumlah 436 orang, sedangkan sampel penelitian ini adalah 38 KK yang diambil secara acak (random sampling).  Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan dan partisipasi masyarakat dalam demokrasi politik seperti kebebasan berpendapat, kebebasan mendapatkan penghidupan yang layak dan kebebasan memperoleh akses pendidikan dapat dikategorikan baik, hal ini dapat dilihat dalam setiap kegiatan rapat pembangunan desa, setiap warga diberikan kebebasan memberi aspirasi atau menerima kritikan, dalam kebebasan berkerja, warga memiliki kebebasan untuk bekerja sesuai dengan pendidikan dan keahliannya, begitu juga dalam memperoleh askes pendidikan, semua warga selalu mendapatkan akses pendidikan yang sama dengan warga  yang lain.

Page 31 of 52 | Total Record : 519

 29   30   31   32   33 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 2 (2025): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance Vol. 13 No. 1 (2025): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance Vol. 12 No. 2 (2024): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance Vol. 12 No. 1 (2024): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance Vol. 11 No. 2 (2023): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance Vol. 11 No. 1 (2023): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance Vol. 10 No. 2 (2022): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance Vol 10, No 1 (2022): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance Vol. 10 No. 1 (2022): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance Vol. 9 No. 2 (2021): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance Vol 9, No 2 (2021): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance a Vol 9, No 1 (2021): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance a Vol. 9 No. 1 (2021): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance Vol 8, No 2 (2020): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance a Vol. 8 No. 2 (2020): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance Vol. 8 No. 1 (2020): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance Vol 8, No 1 (2020): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance a Vol 8, No 1 (2020): JPPUMA Juni Vol 7, No 2 (2019): JPPUMA Desember Vol 7, No 2 (2019): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance a Vol. 7 No. 2 (2019): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance Vol 7, No 1 (2019): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance a Vol 7, No 1 (2019): JPPUMA Juni Vol. 7 No. 1 (2019): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance Vol 6, No 2 (2018): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance a Vol 6, No 2 (2018): Desember Vol. 6 No. 2 (2018): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance Vol 6, No 2 (2018): Desember Vol 6, No 1 (2018): JPPUMA JUNI Vol. 6 No. 1 (2018): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance Vol 6, No 1 (2018): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance a Vol. 5 No. 2 (2017): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance Vol 5, No 2 (2017): JPPUMA Desember Vol 5, No 2 (2017): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance a Vol 5, No 1 (2017): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance a Vol. 5 No. 1 (2017): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance Vol 5, No 1 (2017): JPPUMA JUNI Vol 4, No 2 (2016): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance a Vol 4, No 2 (2016): JPPUMA DESEMBER Vol. 4 No. 2 (2016): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance Vol 4, No 1 (2016): JPPUMA JUNI Vol 4, No 1 (2016): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance a Vol. 4 No. 1 (2016): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance Vol 3, No 2 (2015): JPPUMA DESEMBER Vol. 3 No. 2 (2015): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance Vol 3, No 2 (2015): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance a Vol 3, No 1 (2015): JPPUMA JUNI Vol. 3 No. 1 (2015): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance Vol 3, No 1 (2015): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance a Vol 2, No 2 (2014): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance a Vol 2, No 2 (2014): JPPUMA DESEMBER Vol. 2 No. 2 (2014): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance Vol 2, No 1 (2014): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance a Vol. 2 No. 1 (2014): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance Vol 2, No 1 (2014): JPPUMA JUNI Vol. 1 No. 2 (2013): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance Vol 1, No 2 (2013): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance a Vol 1, No 2 (2013): JPPUMA DESEMBER Vol 1, No 1 (2013): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance a Vol. 1 No. 1 (2013): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance Vol 1, No 1 (2013): JPPUMA JUNI More Issue