cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area
Published by Universitas Medan Area
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 8, No 2 (2020): Desember 2020" : 9 Documents clear
Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Kelurahan Di Kecamatan Lembeh Utara Kota Bitung Donly Noferling Bilote
Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 8, No 2 (2020): Desember 2020
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/publika.v8i2.4262

Abstract

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Lembeh Utara Kota Bitung, dengan tujuan menganalisis efektivitas lembaga pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dana kelurahan di Kecamatan Lembeh Utara Kota Bitung. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Untuk mendukung temuan penelitian, maka data dikelompokkan menjadi; data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari instansi dalam kaitan dengan penelitian yang dilakukan baik yang diperoleh dari majalah/jurnal ilmiah, perpustakaan, surat kabar, dan dokumen-dokumen tertulis lainnya yang relevan. Data Primer, adalah data yang diperoleh dari keterangan informan, berupa wawancara. Analisa data menggunakan model Miles dan Huberman, yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa, efektivitas LPMK dalam pengelolaan dana kelurahan di Kecamatan Lembeh Utara Kota Bitung belum cukup baik. Hal ini ditandai dengan tidak pernah dilaksanakannya proses pengembangan sebagai media peningkatan kapasitas LPMK, sehingga berimplikasi pada kesadaran akan tugas pokok dan fungsi LPMK sebagai mitra kritis pemerintah. Di lain sisi LPMK sebagai mitra pemerintah belum tanggap terhadap perubahan baik secara internal maupun eksternal karena dwifungsi personil LPMK yang bermuara pada konflik kepentingan di tubuh LPMK.  Selain itu LPMK sebagai mitra pemerintah belum mampu menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.Kata Kunci: Efektivitas, Lembaga, Pemberdayaan, Dana, Lembeh
Strategi Pelaku Usaha Informal Offline dan Online Menghadapi Pandemi Covid-19 di Kota Palembang Armansyah Armansyah; Mirna Taufik
Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 8, No 2 (2020): Desember 2020
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/publika.v8i2.4484

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengekplorasi strategi pelaku usaha informal offline dan online menghadapi Covid-19 dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan di Kota Palembang dengan menggunakan 12 informan. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria, 1) merupakan pelaku usaha informal offline dan online; 2) telah menjalankan usaha minimal 1 tahun; dan 3) berdomisili di Kota Palembang. Setelah itu, data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahap, yaitu: reduction, display dan conclusion. Teknik keabsahan data menggunakan derajat credibilty dengan teknik triangulasi (sumber dan waktu), diskusi teman sejawat, perpanjangan pengamatan dan peningkatan ketekunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh pelaku usaha offline dan online menghadapi pandemi Covid-19, antara lain: 1) Mengurangi/menambah jumlah pekerja; 2) Melakukan pekerjaan sampingan; 3) Mengurangi/menambah jam kerja; 4) Manajemen pengeluaran; 5) Melakukan pinjaman; 6) Manajemen kesehatan; 7) Meningkatkan strategi pemasaran. Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah pelaku usaha informal perlu melakukan transformasi usaha secara online dan melakukan promosi serta pelayanan usaha yang inovatif dan sesuai dengan protokol kesehatan.Kata kunci: Usaha Informal, Offline, Online, Covid-19 
Evaluasi Program Penguatan Pendidikan Karakter di Kabupaten Kulon Progo Daris Yulianto; Lulu Anastesi Sayekti; Sugiyanto Sugiyanto
Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 8, No 2 (2020): Desember 2020
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/publika.v8i2.4313

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan evaluasi program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di  Kulon Progo DIY. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dokumensi, FGD. Teknik analisis data menggunakan analisis Miles dan Huberman. Hasil penelitian memberikan gambaran bahwa kriteria Efektivitas dan Perataan dinilai belum optimal. Hal ini terlihat pada implementasi SIM PendekarKU masih mengalami kendala seperti tidak tersedianya jaringan internet di beberapa satuan pendidikan, dan masyarakat tidak mengetahui dan enggan menggunakan aplikasi SIM. Pada kriteria Perataan, tidak ada dukungan pembiayaan khusus program PPK di satuan pendidikan setingkat TK. Kriteria Efisiensi, Kecukupan, Responsivitas, Ketepatan dinilai baik. Peneliti merekomendasikan program ini dilanjutkan dengan perbaikan. Implikasi lain adalah program PPK dapat diterapkan di daerah lain dengan kearifan lokal masing-masing daerah.Kata Kunci : Evaluasi, Pendidikan, Karakter
Inovasi “Jebol” Akta Kelahiran Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin Listina Tri Dharmayanti; Bambang Suprihatin; Yusuf Hartono
Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 8, No 2 (2020): Desember 2020
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/publika.v8i2.3824

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bentuk inovasi layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam meningkatkan kualitas pelayanan registrasi penduduk, terutama untuk penduduk kelompok usia 0-17 tahun. Berdasarkan publikasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak  Tahun 2019, disebutkan bahwa populasi penduduk yang berusia 0-17 tahun atau anak mendominasi sebanyak 32,24 %, sehingga perlu dilaksanakan registrasi penduduk dalam bentuk akta kelahiran. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan wawancara, kemudian dianalisis secara deskriptif berdasarkan pengamatan secara induktif pada data dan hasil wawancara. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin telah mengembangkan inovasi pada pelayanan dinamis atau door to door dengan melaksanakan program Jebol “Jemput Bola” Penerbitan Akta Kelahiran yang bekerjasama dengan pelayanan lain dan komunitas masyarakat yaitu rumah sakit bersalin, klinik, dan forum kerjasama antar gereja untuk mendukung fungsi Dinas Kepedudukan dan Pencatatan Sipil dalam catatan Sipil. Dengan faktor pendukung yakni prosedur pelayanan yang sistematis, komitmen stakeholder dan kemauan masyarakat, dan faktor penghambat yakni keterbatan sistem informasi dan teknologi yang digunakan dan sosialisasi jadwal pelayanan kepada masyarakat.Kata Kunci: Registrasi Penduduk; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Jemput Bola. 
Implementasi Kebijakan Sentralisasi Pengelolaan Anggaran Di Kedeputian Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik LIPI Bandung Vivi Elvina Panjaitan
Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 8, No 2 (2020): Desember 2020
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/publika.v8i2.4338

Abstract

Pengelolaan anggaran LIPI termasuk Kedeputian Bidang IPT LIPI berubah menjadi sistem sentralisasi. Kebijakan sentralisasi pengelolaan anggaran ini merupakan hal baru di lingkungan LIPI sehingga tidak mudah diimpelementasikan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi sentralisasi pengelolaan anggaran di Kedeputian IPT LIPI Bandung dan kendala yang dihadapi dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif melalui wawancara dan data sekunder. Data yang terkumpul diseleksi, diedit dan disajikan dalam narasi. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa kebijakan sentralisasi pengelolaan anggaran di Kedeputian IPT LIPI Bandung diimplementasikan berdasarkan keputusan Kepala LIPI No. 206/F/2019 tentang Penetapan Satuan Kerja sebagai dasar kebijakan sentralisasi anggaran. Keputusan tersebut diturunkan kedalam beberapa keputusan Deputi IPT LIPI yang mengatur tentang susunan pelaksana sentralisasi pengelolaan anggaran, tugas dan tanggungjawab serta proses bisnis kegiatan sentralisasi pengelolaan anggaran. Namun implementasi kebijakan tersebut mengalami kendala komunikasi, SDM, sarana-prasarana, disposisi dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Oleh karena itu rekomendasi yang diberikan meliputi penambahan jumlah, peningkatan kompetensi dan integritas SDM, penyempurnaan dan sosialisasi SOP serta koordinasi secara periodik. Implikasi penelitian ini yaitu perbaikan proses implementasi kebijakan sentralisasi pengelolaan anggaran di Kedeputian IPT LIPI Bandung sehingga efektivitas dan efisiensi riset serta inovasi dari unit kerja bidang penelitian dapat tercapai.Kata Kunci: Sentralisasi, Desentralisasi, Standar Operasional Prosedur
Komunikasi Kebijakan Publik Dalam Penyelenggaraan Reklame di Kota Sukabumi Astri Febriana Syaripudin; Tuah Nur; Dine Meigawati
Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 8, No 2 (2020): Desember 2020
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/publika.v8i2.4004

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Komunikasi Kebijakan Publik dalam Penyelenggaraan Reklame di Kota Sukabumi. Penelitian ini merupakan pengembangan variabel implementasi yang dikemukan oleh Van Metter & Van Horn, dengan difokuskan pada dimensi Komunikasi Kebijakan Publik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Komunikasi Kebijakan Publik dalam Penyelenggaraan Reklame di Kota Sukabumi belum berjalan dengan baik atau belum maksimal. Hal tersebut terlihat dari masih ada pelanggar penyelenggaraan reklame yang tidak sesuai dengan Peraturan Derah Kota Sukabumi No 17 Tahun 2012 pada Bab III tentang Penyelenggaraan Reklame, yaitu terdapat 36 tiang reklame  yang berdiri di tengah-tengah trotoar Kota Sukabumi. Selain itu, keterbatasan data-data dan kurangnya komunikasi merupakan faktor penghambat  keberhasilan Komunikasi Kebijakan Publik.Kata Kunci: Komunikasi Kebijakan, Penyelenggaraan Reklame 
Analisis Kebijakan Investasi Pengelolaan Panas Bumi Dalam Konteks Otonomi Daerah di Sumatera Utara Syariful Azmi
Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 8, No 2 (2020): Desember 2020
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/publika.v8i2.4400

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan pengelolaan panas bumi dalam konteks otonomi daerah. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan tehnik wawancara, observasi, wawancara dan pengumpulan data sekunder. Tehnik analisis yang dilakukan adalah analisis deksriptif kualitatif dengan langkah reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) serta Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan panas bumi di Sumatera Utara sebagai energi alternatif membutuhkan dukungan fisik yaitu ketersediaan lahan untuk pengembangannya.Selain itu, dalam hal kebijakan dalam pengelolaan panas bumi peraturan daerah yang telah diterbit belum sepenuhnya dapat diimplementasikan, kewenangan pembangunan PLTP masih menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat sesuai dengan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 15 Tahun 2010 Tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara Dan Gas Serta Transmisi. Namun demikian, apabila untuk kepentingan lokal, maka kegiatan pengembangan panas bumi dapat dilakukan oleh Pemerintah Propinsi, Kabupaten dan Kota sesuai dengan kewenangan pada wilayahnya walaupun penguasaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung diserahkan kepada pemerintah pusat.Kata Kunci: Kebijakan, otonomi daerah, Panas Bumi
Studi Tematik Undang-Undang Desa: Pengembangan BUMDes di Kabupaten Bangka Barat Bambang Ari Satria; Rully Redhani
Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 8, No 2 (2020): Desember 2020
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/publika.v8i2.4153

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Bangka Barat dan kendala yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisa deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. BUMDes merupakan salah satu alat pemberdayaan ekonomi di level lokal desa yang tujuannya meningkatkan perekonomian masyarakat. Fakta yang ada, banyak desa belum siap untuk mendirikan, mengelola bahkan mengembangkan BUMDes. Hal tersebut dikarenakan lemahnya kesadaran masyarakat, terbatasnya sumber daya manusia pengelola hingga belum optimalnya pendampingan yang dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun pihak ketiga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan BUMDes di Kabupaten Bangka Barat berjalan belum maksimal. Hal ini sesuai dengan temuan lapangan masih ada beberapa desa yang belum terbentuk BUMDes dan pembentukan beberapa BUMDes hanya sebatas pada angka kuantitatif saja serta belum menyesuaikan dengan potensi-potensi yang dimiliki oleh desa tersebut. Untuk itu, pengelola BUMDes perlu mempunyai pengetahuan dan literatur memadai dalam mengembangkan BUMDes sehingga pengelolaan dan pengembangannya menjadi lebih profesional dan handal. Kata Kunci: Undang-Undang Desa, Pengembangan Organisasi, BUMDes
Pengaruh Etika Administrasi Terhadap Pelayanan Aparat Desa Pada Kantor Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Mahyudin Situmeang
Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 8, No 2 (2020): Desember 2020
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/publika.v8i2.4423

Abstract

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah bagian dari aparatur pemerintah merupakan aset dari Dinas untuk meningkatkan kualitas yang sebenarnya dapat melaksanakan tugas dan fungsi yang efisien dan efektif. Etika administrasi bagi aparat cukup berperan sebagai pedoman dalam penerapan moralitas pada rangkaian dan proses kegiatan pelayanan dalam organisasi. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis ada tidaknya faktor yang mempengaruhi etika pekerja dengan peningkatan pegawai sumber daya manusia di Kantor Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 20 orang, sehingga dalam penarikan sampel peneliti menggunakan metode sensus yaitu dengan menjadikan semua populasi sebagai sampel penelitian dikarenakan jumlah populasi yang terlalu sedikit. Tehnik analisis yang digunakan adalah statistik infrensial atau menggunakan rumus- rumus pehitungan statistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari perhitungan  uji korelasi yang dilakukan terdapat hubungan antara variabel etika pegawai dengan peningkatan pelayanan aktor Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Percut Sei Tuan.Kata Kunci: Etika, Pelayanan, Administrasi

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 2 (2025): PUBLIKAUMA, DESEMBER 2025 Vol. 13 No. 1 (2025): PUBLIKAUMA, JUNI 2025 Vol. 12 No. 2 (2024): PUBLIKAUMA, DESEMBER 2024 Vol. 12 No. 1 (2024): PUBLIKAUMA, JUNI 2024 Vol. 11 No. 2 (2023): PUBLIKAUMA, DESEMBER 2023 Vol. 11 No. 1 (2023): PUBLIKAUMA , JUNI 2023 Vol. 10 No. 2 (2022): PUBLIKAUMA, DESEMBER 2022 Vol 10, No 1 (2022): PUBLIKAUMA, JUNI 2022 Vol. 10 No. 1 (2022): PUBLIKAUMA, JUNI 2022 Vol 9, No 2 (2021): PUBLIKAUMA, Desember 2021 Vol. 9 No. 1 (2021): PUBLIKAUMA JUNI 2021 Vol 9, No 1 (2021): PUBLIKAUMA JUNI 2021 Vol 8, No 2 (2020): Desember 2020 Vol 8, No 1 (2020): PUBLIKAUMA JUNI 2020 Vol 8, No 1 (2020): PUBLIKAUMA JUNI Vol 7, No 2 (2019): PUBLIKAUMA DESEMBER 2019 Vol 7, No 1 (2019): PUBLIKAUMA JUNI Vol 7, No 1 (2019): List Of Accepted Vol 7, No 1 (2019): PUBLIKAUMA JUNI Vol 6, No 2 (2018): PUBLIKAUMA DESEMBER Vol 6, No 2 (2018): PUBLIKAUMA DESEMBER Vol 6, No 1 (2018): PUBLIKAUMA JUNI Vol 6, No 1 (2018): PUBLIKAUMA JUNI Vol 5, No 2 (2017): PUBLIKAUMA: DESEMBER Vol 5, No 2 (2017): PUBLIKAUMA: DESEMBER Vol 5, No 1 (2017): PUBLIKAUMA: JUNI Vol 5, No 1 (2017): PUBLIKAUMA: JUNI Vol 4, No 2 (2016): PUBLIKAUMA DESEMBER Vol 4, No 2 (2016): PUBLIKAUMA DESEMBER Vol 4, No 1 (2016): PUBLIKAUMA JUNI Vol 4, No 1 (2016): PUBLIKAUMA JUNI Vol 3, No 2 (2015): PUBLIKAUMA DESEMBER Vol 3, No 2 (2015): PUBLIKAUMA DESEMBER Vol 3, No 1 (2015): PUBLIKAUMA JUNI Vol 3, No 1 (2015): PUBLIKAUMA JUNI Vol 2, No 2 (2014): PUBLIKAUMA DESEMBER Vol 2, No 2 (2014): PUBLIKAUMA DESEMBER Vol 2, No 1 (2014): PUBLIKAUMA JUNI Vol 2, No 1 (2014): PUBLIKAUMA JUNI Vol 1, No 2 (2013): PUBLIKAUMA DESEMBER Vol 1, No 2 (2013): PUBLIKAUMA DESEMBER Vol 1, No 1 (2013): PUBLIKAUMA JUNI Vol 1, No 1 (2013): PUBLIKAUMA JUNI More Issue