cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota tangerang,
Banten
INDONESIA
Journal of Government and Civil Society
ISSN : 25497669     EISSN : 2579440X     DOI : -
The Journal of Government and Civil Society (JGCS) (p-ISSN 2579-4396, e-ISSN 2579-440X) is an academic journal published by Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Indonesia in collaboration with Asosiasi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AIPPTM). Journal of Government and Civil Society (JGCS) published twice in a year. The focus and scope of Journal of Government and Civil Society (JGCS) are about local and regional government, governance, public services, politics, democracy and elections, civil society, and public policy.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol 3, No 1 (2019): Journal of Government and Civil Society (April)" : 5 Documents clear
Public Value in Clean Water Management at the Local Water Supply Utility (PDAM) Tirta Kerta Raharja (TKR) Arsid Arsid; Ida Widianingsih; Heru Nurasa; Entang Adhy Muhtar
Journal of Government and Civil Society Vol 3, No 1 (2019): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1293.022 KB) | DOI: 10.31000/jgcs.v3i1.1377

Abstract

As a strategic commodity, Indonesia’s constitution mandates the management of clean water to the local government through the Local Water Supply Utility (PDAM) which is also regulated in PP No. 122/2015 concerning Drinking Water Supply Systems. However, the availability of inadequate clean water as well as the limited ability to manage clean water have caused the minimum service target to be optimal in providing clean water. Using Mark Moore’s public value theory, this study aims to determine how the public value of PDAM TKR (Tirta Kerta Raharja) in Tangerang District. This study uses a qualitative approach. Data collection techniques used were observation, in-depth interviews, and documentation studies. The results of the study show that PDAM TKR’s public value has not been internalized optimally, and it requires adaptation to changes in the organizational environment. In addition, the diverse customer characteristics of PDAM TKR require specific strategies to respond to their needs.
Civil Servants Performance Analysis of Education, Youth And Sports Department in Bantul District 2017 Surya Jaya Abadi; Muhammad Eko Atmojo; Helen Dian Fridayani
Journal of Government and Civil Society Vol 3, No 1 (2019): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1224.515 KB) | DOI: 10.31000/jgcs.v3i1.1236

Abstract

Bureaucratic reform is an effort to reform and change fundamentally in a system of governance that involves institutional aspects (organization), management (business process) and human resources apparatus to realize good governance. In Law No. 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus where has a function as the executor of public policy and public servants. The lack of civil servants within the Bantul Regency Government, such as teachers, health workers and technical personnel, are caused by the presence of retired employees and the enactment of the civil servants candidate (CPNS) moratorium policy which causes the workload (ABK) figures of an organization and employees to be heavier than before which can affect public service quality. The method used in this study is descriptive qualitative. The results showed that the performance of civil servants in the Education, Youth and Sports department was very good, besides that the arrangement of work plans was also in accordance with the standards of the organization. However, there are some obstacles, especially in the timeliness of completing assignments, and the ideas or initiatives of civil servants in delivering ideas are still lacking. Meanwhile, the factors that influence civil servants performance in carrying out their tasks are lack of human resources, the presence of seniority and the lack of awareness of ASN about the importance of implementing education and training.
Akuntabilitas Politik dalam Anggaran (Studi Kasus: Dana Gerakan Dusun Membangun (GDM) di Kabupaten Bungo) Fajar Trilaksana Moedarlis
Journal of Government and Civil Society Vol 3, No 1 (2019): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v3i1.1092

Abstract

Pemerintahan Kabupaten Bungo dalam menjawab janji politik Bupati terpilih membuat sebuah kebijakan melalui Peraturan Bupati Bungo Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Program Gerakan Dusun Membangun (GDM), yaitu memberikan bantuan keuangan kepada dusun sejumlah Rp 250.000.000 per dusun. Pelaksanaannya dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dalam melakukan penelitian tentang Akuntabilitas Politik Dalam Anggaran Publik (Studi Kasus: Pengelolaan Dana Dusun Membengun (GDM) di Kabupaten Bungo ini, menggunakan Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif. Adapun alasan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif adalah karena dalam penelitian ini data yang dihasilkan berupa data deskriptif yang diperoleh dari data-data berupa tulisan, kata-kata dan dokumen yang berasal dari sumber atau informan yang berkaitan dengan akuntabilitas politik ini dan stakeholder yang dapat dipercaya. Hasil analisis dari penelitian ini, bahwa Pemerintah Kabupaten Bungo telah Akuntabel dalam merealisasikan janji politiknya. Kemudian Dusun Lubuk Beringin dan Tombolasi telah sama-sama akuntabel dalam penggunaan dana GDM. Namun hal yang berbeda terdapat di Dusun Sinamat Ulu Pemerintahan ini sama sekali tidak akuntabel, karena realisasi anggaran yang fiktif. Kabupaten sebaiknya dapat memberikan system yang lebih ringkas dan mudah untuk diaplikasikan oleh Pemerintah Dusun namun dapat di petanggungjawabkan.  
Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan ( BPOM ) terhadap Peredaran Makanan Impor oleh pedagang UMKM di Kota Pekanbaru Ferry Angriawan; Dyah Mutiarin
Journal of Government and Civil Society Vol 3, No 1 (2019): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1221.894 KB) | DOI: 10.31000/jgcs.v3i1.1036

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk melihat sampai sejauhmana efektivitas pengawasan dari BPOM di Pekanbaru terhadap peredaran makanan yang di jual oleh pedagang UMKM di Kota Pekanbaru. Perkembangan makanan Import ilegal di Kota Pekanbaru itu bisa dikatakan banyak yang beredar tanpa memiliki izin edar oleh BPOM, sebab letak kota pekanbaru juga begitu strategis yang memungkinkan untuk masuknya makanan tersebut. Apalagi disana ada pusat perbelanjaan yang terletak ditepian sungai siak yang memudahkan barang makanan dari Malaysia, Singapura dan China. Untuk itu di perlukan pengawasan yang begitu ketat dari BPOM di Pekanbaru. Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, instrument penelitiannya menggunakan cara Wawancara Kepada pegawai BPOM dan Instansi terkait, Observasi Kelapangan, dan Dokumentasi seperti melihat hasil-hasil penemuan dan mendengar cerita dari masyarakat. Hasil penelitian menunjukan belum begitu berjalan dengan efektif pengawasan dari BPOM di Pekanbaru, hal ini disebabkan karena kurangnya jumlah sarana dan prasarana, masih kurangnya tenaga ahli didalam melakukan pengawasan. Sehingga membuat peredaran makanan berkembang, dikarenakan kekurangan jumlah Sumber Daya Manusia dari BPOM di Pekanbaru dan kurangnya menjalin kerjasama dengan instansi terkait didalamnya.
Institusionalisasi Partai Politik Dalam Pilkada 2017 (Studi Kasus : Partai Golkar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) Agam Primadi; Titin Purwaningsih
Journal of Government and Civil Society Vol 3, No 1 (2019): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1240.78 KB) | DOI: 10.31000/jgcs.v3i1.1099

Abstract

Kontestasi politik di tingkat daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghasilkan dimanika politik yang dinamis, perolehan suara partai Golkar pasang surut. Hal ini berdampak terhadap perolehan suara pesta demokrasi yang terlaksana di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan menganalisis pelembagaan partai Golkar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pasca kekalahan di pemilihan Gubernur tahun 2017. Selain itu, penelitian berupaya melihat carut-marutnya proses rekrutmen politik di internal partai. Penelitian ini mengunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data diperolehan melalui interview (wawancara), observasi, dan pemanfaatan data sekunder dan primer. Kekalahan calon dari partai Golkar di akibatkan karena institusionalisasi partai politik di internal partai Golkar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum berjalan dengan maksimal dan baik. Selain itu, ada beberapa faktor kekelahan diantaranya, Pertama, dalam hal pengambilan kebijakan rekrutmen calon Gubernur dan Wakil Gubernur di pemilihan tahun 2017 masih diwarnai dengan pelanggaran konstitusi partai dalam artian pengurus partai dalam rekrutmen tidak berdasarkan mekanisme aturan AD/ART partai. Pengurus Golkar di level daerah tidak dilibatkan dalam proses penjaringan, seleksi, dan penetapan calon Gubernur ditubuh partai Golkar. Kedua, adanya “politik dagang sapi” dalam proses rekrutmen mengisyaratkan kecendrungan uang masih sangat kuat dalam mendapatkan rekomendasi dari level pusat dan dukungan dari level pengurus partai di daerah

Page 1 of 1 | Total Record : 5