cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia
Published by Indonesian Center for Environmental Law
ISSN : 2655514X     EISSN : 26559099     DOI : http://doi.org/10.38011/jhli
Core Subject : Social,
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia (JHLI) terbit dengan nomor ISSN baru mulai volume 5 nomor 1. Sebelumnya, “JHLI” terdaftar dengan nomor ISSN: 2355-1350 dengan nama Jurnal Hukum Lingkungan (JHL). Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia (JHLI) merupakan salah satu wadah penelitian dan gagasan mengenai hukum dan kebijakan lingkungan, yang diterbitkan oleh Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) setiap 6 bulan sekali.
Arjuna Subject : -
Articles 222 Documents
 10   11   12   13   14 
Mengatasi Kabut Asap Melalui Mekanisme Citizen Lawsuit Mulyani Zulaeha
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 3 No 1 (2016): JULI
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38011/jhli.v3i1.35

Abstract

Permasalahan kabut asap akibat terbakarnya hutan dan lahan di Indonesiamerupakan kejadian berulang setiap tahun. Dampak kabut asap tidak saja dialamioleh masyarakat sekitar, namun juga berdampak ke wilayah lain di Indonesiabahkan menjadi kado tahunan bagi beberapa negara tetangga Indonesia. Kerugianyang diderita tidak saja bersifat materiil bahkan sampai merenggut nyawa.Dengan metode yuridis normatif, dapat dijelaskan persoalan kabut asap yangmengakibatkan warga negara tidak mendapatkan haknya atas lingkungan udarayang baik dan sehat dapat di jadikan sebagai dasar mengajukan gugatan citizenlawsuit. Gugatan dilakukan agar penyelenggara negara mengeluarkan suatukebijakan yang bersifat umum agar kelalaian atau kegagalan dalam pemenuhanhak warga negara tersebut di masa mendatang tidak terjadi lagi. Potensi mengatasikabut asap melalui mekanisme citizen lawsuit yaitu pemerintah akan mengeluarkansuatu aturan yang lebih tegas agar kejadian kabut asap tidak lagi terulang.
Fungsi Izin Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus: Gugatan Penerbitan Izin Pembuangan Limbah Cair Di Sungai Cikijing) Nadia Astriani; Yulinda Adharani
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 3 No 1 (2016): JULI
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38011/jhli.v3i1.36

Abstract

Permasalahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di KecamatanRancaekek, Kabupaten Bandung, sudah berlangsung lebih dari 20 tahun.Pencemaran Sungai Cikijing berdampak pada menurunnya produksi pertaniandan/atau perikanan. Pencemaran ini seharusnya tidak terjadi jika perusahaanmengolah limbah sebagaimana mestinya. Oleh karena itu Koalisi MelawanLimbah yang terdiri dari Wahana Lingkungan Hidup Jawa Barat (WALHI Jabar),Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung, dan Paguyuban Warga PeduliLingkungan (PAWAPELING) menggugat penerbitan Izin Pembuangan LimbahCair (IPLC) ke Sungai Cikijing yang dikeluarkan oleh Bupati Sumedang. Penelitianini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, penelitian ini akanmemaparkan fungsi izin dalam pengendalian lingkungan dengan menganalisateori-teori hukum perizinan dan teori-teori hukum lingkungan serta penerapanteori-teori ini dalam praktek
Kontribusi Industri Tekstil dalam Penggunaan Bahan Berbahaya dan Beracun Terhadap Rusaknya Sungai Citarum Desriko Malayu Putra
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 3 No 1 (2016): JULI
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38011/jhli.v3i1.37

Abstract

Indonesia merupakan Negara yang masuk dalam jajaran 10 besar pengeksporpakaian terbesar dunia dan pada tahun 2011 Indonesia merupakan negarapengekspor terbesar ke-11 di dunia. Indonesia adalah negara dengan ekonomiyang paling besar di Asia Tenggara, dan sektor tekstil menyumbang 8,9 persentotal ekspor Indonesia pada 2010. Tulisan ini akan melihat bagaimana kontribusisektor industri tekstil terhadap rusaknya Sungai Citarum. Metodologi penulisanini munggunakan pendekatan yuridis normatif yang diperkuat oleh kasus kegiatanindustri yang letaknya bersebelahan dengan Sungai Citarum. Sungai Citarummemiliki reputasi buruk sebagai sungai terkotor di dunia. Masalah kasat mataberupa sampah dan limbah domestik memang terlihat parah. Tetapi limbah daribahan berbahaya dan beracun yang digunakan dalam industri tekstil merupakansumber besar dari pencemaran dengan konsekuensi jangka panjang yang lebihserius, terutama di bagian hulu Sungai Citarum di mana terdapat 68 persen pabriktekstil.
Anotasi Putusan Perkara Tata Usaha Negara antara Kuat, cs. melawan Pemerintah DK I Jakarta tentang Pembatalan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G (No. 193/G/LH/2015/PTUN-JKT) Rayhan Dudayev
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 3 No 1 (2016): JULI
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38011/jhli.v3i1.38

Abstract

Selasa, 31 Mei 2016 merupakan hari yang menandai kemenangan NelayanMuara Angke terhadap gugatan yang mereka lakukan terhadap Izin PelaksanaanReklamasi Pulau G di Teluk Jakarta. Lima orang nelayan bersama dua organisasilingkungan hidup, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan KoalisiRakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mengajukan gugatan terhadap SKGubernur DKI Jakarta No. 2238 Tahun 2014 di Pengadilan Tata Usaha Negara(TUN) Jakarta. Pasca tujuh bulan berselang, ketua majelis hakim, Adhi BudhiSulistyo yang merupakan hakim lingkungan, mengabulkan gugatan nelayan danmenyatakan batal atau tidak sah SK yang dikeluarkan gubernur tersebut.
Perkembangan Pengaturan Kualitas Udara di Indonesia: dari Pendekatan Tradisional Atur dan Awasi ke arah Bauran Kebajikan Cecep Aminudin
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 3 No 1 (2016): JULI
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38011/jhli.v3i1.39

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan perkembangan pengaturan kualitas udara sejak Indonesia merdeka tahun 1945. Uraian dilakukan berdasarkan hasil analisis yuridis normatifterhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berhasil diinventarisasi.Perkembangan pengaturan dibagi dalam 5 kurun waktu.
Menyoal Pengaturan Anti Eco-SLAPP Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Raynaldo Sembiring
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 3 No 2 (2017): MARET
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38011/jhli.v3i2.40

Abstract

Anti Eco-SLAPP telah diadopsi dan dirumuskan dalam Pasal 66 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009). Ketentuan Anti Eco-SLAPP merupakan bentuk perlindungan bagi masyarakat untuk berperan serta dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hanya saja penjelasan Pasal 66 UU 32/2009 memiliki perbedaan dengan konsep dasar Anti Eco-SLAPP. Selain itu, ketiadaan interpretasi secara resmi terhadap penjelasan Pasal 66 UU 32/2009 berpotensi memberikan menghambat implementasi Anti Eco-SLAPP di Indonesia
Perkembangan Sanksi Administratif Dalam Penguatan Perlindungan Lingkungan Terkait Eksploitasi Sumber Daya Alam (Studi Kasus : Sektor Perkebunan, Pertambangan, dan Kehutanan) Grahat Nagara
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 3 No 2 (2017): MARET
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38011/jhli.v3i2.41

Abstract

Walaupun sanksi administratif sebagai salah satu instrumen dalam modelcommand-and-control seringkali merupakan satu aspek yang banyak dikritik,dalam perkembangannya justru menyimpan peluang untuk memperkuat upayaperlindungan lingkungan hidup. Beberapa yang akan dibahas dalam tulisan initermasuk, penguatan sanksi administratif dengan sanksi pidana, maupun denganmemperkenalkan sanksi denda dan pemulihan. Untuk membaca potensi penguatanyang terjadi di Indonesia dengan perkembangan sanksi administrasi, pendekatanyuridis-normatif dilakukan untuk mencermati perumusan sanksi administratif terkaitperlindungan lingkungan hidup dalam kegiatan usaha sektor sumber daya alam.Tulisan ini menemukan bahwa meskipun perkembangan kebijakan perlindunganlingkungan hidup terjadi, termasuk juga melalui penguatan sanksi administratif,upaya tersebut masih dapat dikatakan belum memadai
Potensi PP KLHS Dalam Mengintegrasikan Pembangunan Berkelanjutan Dalam Penyusunan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program R. Kemala Nababan
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 3 No 2 (2017): MARET
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38011/jhli.v3i2.42

Abstract

Tulisan ini akan membahas potensi PP No. 46 Tahun 2016 tentang TataCara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalammengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam penyusunankebijakan, rencana, dan/atau program. Fokus kajian terbagi menjadi 3 aspek,yakni identifikasi elemen-elemen dalam prinsip pembangunan berkelanjutan yangterkandung dalam PP No. 46 Tahun 2016, proses pelaksanaan kajian lingkunganhidup strategis dan kritik terhadap proses tersebut, serta identifikasi keterlibatanmasyarakat dalam penyelenggaraan KLHS. Tulisan ini juga berisi beberapamasukan terhadap peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh PP No. 46Tahun 2016 kepada peraturan menteri sehingga diharapkan pelaksanaan KLHSdapat berjalan secara lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel.
Optimalisasi Hukum Laut Nasional untuk Pengembangan Potensi Sumber Daya Perikanan di Indonesia Yosua Hamonangan Sihombing
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 3 No 2 (2017): MARET
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38011/jhli.v3i2.43

Abstract

Artikel  ini  akan  menganalisis peran pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan sumber daya perikanan di laut Indonesia. Selanjutnya menganalisis penegakan hukum terhadap sumber daya  perikanan  di  laut  Indonesia.  Adapun  metode  penulisan  yang  digunakan yaitu metode deskriptif analitis dengan menganalisis dan menjelaskan mengenai pelaksanaan  pengaturan  hukum  laut  nasional  Indonesia  dalam  pengembangan potensi sumber daya perikanan. Dari analisis ini menjadi solusi yang diharapkan dapat diterapkan oleh pemerintah maupun instansi lainnya guna pengembangan potensi sumber daya perikanan dalam rangka peningkatan ekonomi nasional.
Permasalahan Hukum dalam Perlindungan Ekosistem Karst di Indonesia (Studi Kasus : Ekosistem Karst Sangkulirang – MangkaliHat, Provinsi Kalimantan Timur) Grita Anindarini Widyaningsih
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 3 No 2 (2017): MARET
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38011/jhli.v3i2.44

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji apakah peraturan perundang - undangan maupun kebijakan yang ditetapkan maupun dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah didesain untuk memberikan perlindungan terhadap Ekosistem Karst di Indonesia dari ancaman kerusakan lingkungan. Adapun untuk mempersempit ruang pembahasan, tulisan ini mengambil studi kasus pada Ekosistem Karst Sangkulirang-Mangkalihat, Provinsi Kalimantan Timur, yang saat ini tengah mengalami ancaman kerusakan

Page 12 of 23 | Total Record : 222

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2014 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11 No 1 (2024): Oktober Vol 10 No 2 (2024): April Vol 10 No 1 (2023): Oktober Vol 9 No 2 (2023): April Vol 9 No 1 (2022): Oktober Vol 8 No 2 (2022): April Vol 8 No 1 (2021): Oktober Vol 7 No 2 (2021): April Vol 7 No 1 (2020): Oktober Vol 6, No 2 (2020): April Vol 6 No 2 (2020): April Vol 6, No 1 (2019): October Vol 6 No 1 (2019): Oktober Vol 5 No 2 (2019): April Vol 5, No 2 (2019): April Vol 5 No 1 (2018): Oktober Vol 5, No 1 (2018): October Vol 4, No 2 (2018): Februari Vol 4 No 2 (2018): Februari Vol 4, No 1 (2017): September Vol 4 No 1 (2017): SEPTEMBER Vol 3, No 2 (2017): Maret Vol 3 No 2 (2017): MARET Vol 3 No 1 (2016): JULI Vol 3, No 1 (2016): JULI Vol 2, No 2 (2015): DESEMBER Vol 2 No 2 (2015): DESEMBER Vol 2 No 1 (2015): Mei Vol 2, No 1 (2015): MEI Vol 1 No 2 (2014): Juli Vol 1, No 2 (2014): Juli Vol 1 No 1 (2014): Februari Vol 1, No 1 (2014): Februari More Issue