cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Satria Unggul Wicaksana Prakasa
Contact Email
satria@fh.um-surabaya.ac.id
Phone
+6285731203703
Journal Mail Official
justitia@fh.um-surabaya.ac.id
Editorial Address
Jl. Sutorejo No. 59 Surabaya, 60113
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
JUSTITIA JURNAL HUKUM
Published by Universitas Muhammadiyah Surabaya
ISSN : 25799983     EISSN : 25796380     DOI : 10.36501/justitia.v1i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JUSTITIA JURNAL HUKUM is a journal published by Faculty of Law Universitas Muhammadiyah Surabaya. This journal focuses on the publication of research results, studies and critical scientific studies in the field of law studies
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 199 Documents
 1   2   3   4   5 
Pidana Pengganti Denda Sebagai Bentuk Substitusi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Adriano Adriano
Justitia Jurnal Hukum Vol 1, No 1 (2017): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (466.082 KB) | DOI: 10.30651/justitia.v1i1.599

Abstract

There are differences of characteristics between natuurlijke person (man) with rechtspersoon (legal entity or corporation) even though they both constitute legal subjects, these differences result on assembling of the criminal. Criminal fines become a major staple for corporate criminal in its application can not stand alone but must be accompanied by a fine substitute criminal law enforcement in order to run run well. Jika denda tidak dibayar oleh natuurlijke person, then the person liable to imprisonment for a fine substitute. So what if it happened to the corporation, the rechtspersoon certainly can not be imposed imprisonment in substitute of fine. This article will answer in detail the intricacies associated with it and how criminal that should be applied to the corporation.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Go-Jek (Layanan Transportasi Dengan Aplikasi Online) Dalam Perjanjian Aplikasi Go-Jek Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata Dimas Bagus Wicaksono
Justitia Jurnal Hukum Vol 1, No 2 (2017): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (422.102 KB) | DOI: 10.30651/justitia.v1i2.1164

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji apakah perjanjian dalam aplikasi layanan transportasi dari GO-JEK sudah memenuhi syarat sah dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan bagaimanana perlindungan hukum bagi konsumen menurut Pasal 1320 KUHPerdata. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (Normative Legal Research) yang mengunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kemudian dibantu dengan bahan-bahan hukum yang akan diuraikan, dideskripsikan, dan dianalisis keterkaitan satu sama lain. Dalam penelitian ini didapati bahwa perjanjian dalam aplikasi layanan tranportasi GO-JEK tidak sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, maka pemerintah harus memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan layanan tranportasi ini. Kata Kunci: Layanan Jasa GO-JEK, Perjanjian Aplikasi Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, Perlindungan Hukum
Hibah Pemerintah dan Pertanggungjawabannya Prastowo Budi; M. Hari Wahyudi; A’an Effendi
Justitia Jurnal Hukum Vol 1, No 1 (2017): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (538.04 KB) | DOI: 10.30651/justitia.v1i1.622

Abstract

Government grant is one of the legal acts of the Government in the distribution of welfare of citizens. The purpose of this study is to determine the government that does not grant its designation that an act of corruption as well as the withdrawal of government grants if there are irregularities. The research method uses a normative juridical approach statute and case approach. The results of research in writing this law first: the incompatibility of the proposed treaty grants the user an act of corruption. The results of the second study: Government grants that have been given by the Government to grant recipients may be withdrawn if there is deviation to make legal effort to administrative sanctions, civil or  criminal.Keywords: Grants, Government, Corruption
On The Legality of a Marriage and It's Legal Implication: An Unjustified Heroic Decision Latif Mustofa
Justitia Jurnal Hukum Vol 1, No 2 (2017): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (926.281 KB) | DOI: 10.30651/justitia.v1i2.1159

Abstract

Objek artikel ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2012. Isu sentral dalam putusan tersebut berkait-kelindan tentang keabsahan perkawinan dan status hubungan keperdataan anak di luar nikah menurut Undang-Undang Perkawinan. UU Perkawinan digugat inkonstitusional di hadapan Undang-Undang Dasar yang mengatur tentang kesetaraan setiap orang di hadapan hukum. Hakim Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan oleh Machica Mochtar dan anaknya Iqbal. Artikel ini ditulis setelah lima tahun Mahkamah Konstitusi memutus gugatan konstitusional keabsahan sebuah perkawinan. Rentang waktu tersebut mengindikasikan tujuan artikel ini untuk mengupas secara filosofis alasan hukum yang dikemukakan dalam putusan tersebut. Pertanyaan yang hendak didiskusikan dalam tulisan ini adalah benarkah Undang-Undang Perkawinan bertentangan dengan Konstusi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tulisan ini memanfaarkan konsepsi penemuan hukum oleh Ronald Dworkin, H.L.A. Hart, dan Lord Fuller untuk melakukan analisa alasan hukum putusan. Tulisan ini berpendapat terdapat norma yang kontradiktif dalam kasus ini. Dalam bingkai kontradiksi norma tersebut, tulisan ini menunjukkan ketidaktepatan logika hukum Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bahan renungan untuk putusan di masa mendatang ketika isu yang sama muncul. Kata kunci: anak di luar nikah, kontradiksi norma, hukum perkawinan
Adab Konstitusi; Upaya Meluruskan Kesesatan Pikir Konstitusi Yogi Prasetyo
Justitia Jurnal Hukum Vol 1, No 1 (2017): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (574.594 KB) | DOI: 10.30651/justitia.v1i1.598

Abstract

The Constitution as the legal basis for formation of legislation in the system of Indonesia. The misuse of the constitution (UUD 1945) by the political interests of goverment caused mislead and made the situation of the nation getting worse. Liberal capitalistic value wrapped in modern positivistic legal system that puts the ratio had diverge from culture constitution. needs to be clarified with the balance of conscience through culture constitution. Culture constitution is a constitutional concept who saw citizen of Indonesia as creatures of God by virtue of intelligence and unseen. So with that constitution is formed, conceived and executed to be qualified and to bring the benefit of the world and the hereafter.
Kegiatan Usaha PT. Pelabuhan Indonesia Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Muhammad Annas
Justitia Jurnal Hukum Vol 1, No 2 (2017): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (519.32 KB) | DOI: 10.30651/justitia.v1i2.1165

Abstract

Lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran telah memisahkan fungsi regulator dan operator dalam industri pelabuhan. Lahirnya Undang-Undang tersebut menyebabkan PT. Pelabuhan Indonesia hanya berwenang sebagai operator dan berubah status menjadi pelaku usaha biasa. Oleh karena itu Undang-Undang  Pelayaran yang baru menjadikan hak monopoli PT. Pelabuhan Indonesia pada kegiatan usaha industri pelabuhan dihapuskan. Masalah muncul ketika perubahan Undang-Undang Pelayaran tidak diikuti dengan perubahan perilaku PT. Pelabuhan Indonesia yang masih seakan-akan memiliki hak monopoli dengan menjadikan dasar Surat Menteri Perhubungan Nomor HK 003/1/11Phb2011 tanggal 6 Mei 2011. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dasar yang digunakan oleh PT. Pelabuhan Indonesia tidaklah tepat dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Selain itu monopoli PT. Pelabuhan Indonesia tidak termasuk monopoli yang dikecualikan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kata Kunci: Hukum Persaingan Usaha, Monopoli, PT. Pelabuhan Indonesia
Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Laras Astuti
Justitia Jurnal Hukum Vol 1, No 1 (2017): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (443.104 KB) | DOI: 10.30651/justitia.v1i1.623

Abstract

Traffic accidents can occur in children. Delinquency due to reckless driving does notrespect fellow road users often make children vulnerable to traffic accidents. This study aims to determine the form of the protection of children in conflict with the law which caused the death of another person along with recovery efforts. This research is normative juridical approach statute approach. The results showed that children in conflict with the legal form of the solution is to use a system of diversion is to perform the transfer of the case out of the criminal justice system. Restorative justice approach is used to emphasize the recovery process into its original state in order to fulfill therights and obligations of both the children in facing law conflict. Recommendations arechildren in conflict with the law should be given protection in order to return in its original state both physically and psychologically so that kids really can again becomea better person and not repeat their delinquency again.Key Words: Children, Traffic accident, Legal protection
Penolakan Pelayan Medis Oleh Rumah Sakit Terhadap Pasien Yang Membutuhkan Perawatan Darurat Cahyo Agi Wibowo Hari Wahyudi, Sudarto
Justitia Jurnal Hukum Vol 1, No 1 (2017): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (397.366 KB) | DOI: 10.30651/justitia.v1i1.602

Abstract

Research on the denial of medical care by hospitals to patients who need emergency care, it is a normative research, including a study of the principles of law, the rules of law and systematic law. Primary legal materials derived from legislation, and secondary materials in the form of literature, documents, archives, legal expert opinion and research results to the researchers in the field of criminal law, in this case relating to the issues discussed in this study. In this case the purpose of the study was to determine whether the denial of hospital to patients who need of medical care is a criminal act, and to determine whether accountability to civil hospital for medical treatment refusal. Results from the study of criminal law, written by denial of medical care, including criminal acts, so it can be prosecuted under the criminal law in accordance with Article 304 and 531 Book Of The Criminal Justice Act . If the hospitals that perform denial of medical care to patients who need emergency care, giving rise to the violation of hospital leaders who are responsible for violations of the law, as stipulated in Article 190 paragraph (1) of Law No. 36 Year 2009 on Health. A patient who feels aggrieved over denial of medical care that the hospital, the patient can be sued in a civil suit and claim damages provided for in Article 58 paragraph (1) of Law No. 36 Year 2009 on Health, and in Article 32 letter q Law No. 44 of 2009 on Hospital. Denial of medical services to patients in need of emergency care including patient adverse action, it has been stipulated in Article 1365, 1366, 1367 Book Of The Civil Law.
Perubahan Sistem Kebijakan Pendidikan Tinggi Dalam Dimensi Pendidikan Hukum Alfalachu Indiantoro
Justitia Jurnal Hukum Vol 1, No 2 (2017): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (450.168 KB) | DOI: 10.30651/justitia.v1i2.1161

Abstract

Pembaharuan sistem kebijakan Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Tujuan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan Seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, Kurikulum pendidikan tinggi saat ini berbasis kompetensi yang mengacu pada kualifikasi akademik. Alasan dilakukannya pembaharuan sistem kebijakan pendidikan tinggi adalah karena kualitas lulusan pendidikan tinggi yang belum mampu menjawab kebutuhan dan daya saing global. Serta  ketimpangan antara profil lulusan pendidikan tinggi dengan standar kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan pasar kerja.Kata kunci : pembaharuan, kebijakan, pendidikan
Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia: Studi Kasus Jaminan Kesehatan Nasional Ulul Adzemi Romansyah, Ahmad Labib, Muridah Isnawati
Justitia Jurnal Hukum Vol 1, No 1 (2017): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (570.557 KB) | DOI: 10.30651/justitia.v1i1.597

Abstract

Health is an important factor for every citizen and thus require collateral for its survival. The objective is to determine the normative regulation and its efforts to investigate the implementation and proper normative adjustment pattern to give recognition, security, and protection of the constitutional rights of Indonesian citizens accordance with the mandate of Article 28 H paragraph (1), paragraph (2), paragraph ( 3) and Article 34 paragraph (1) and (2) 1945. The method used is normative juridical statute approach. The results obtained are finding normative regulations governing the national health insurance in the national social security system implemented social security administering bodies associated with membership and health services that are not appropriate if adjusted against the constitutional rights of Indonesian citizens. The remedies that can be taken in the event of problems regarding the implementation of the program is not health insurance through the judicial institution namely the National Human Rights Commission and the Ombudsman as well as through the courts at the district court level to the Supreme Court and the Constitutional Court.

Page 2 of 20 | Total Record : 199

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 2 (2025): Justitia Jurnal Hukum Vol 9 No 1 (2025): Justitia Jurnal Hukum Vol 9 No 1 (2025): Justitia Jurnal Hukum (Article in Press) Vol 8 No 2 (2024): Justitia Jurnal Hukum Vol 8 No 1 (2024): Justitia Jurnal Hukum Vol 7 No 2 (2023): Justitia Jurnal Hukum Vol 7 No 1 (2023): Justitia Jurnal Hukum Vol 6 No 2 (2022): Justitia Jurnal Hukum Vol 6 No 1 (2022): justitia jurnal hukum Vol 5, No 2 (2021): Justitia Jurnal Hukum Vol 5 No 1 (2021): Justitia Jurnal Hukum Vol 4, No 2 (2020): Justitia Jurnal Hukum Vol 4, No 1 (2020): Justitia Jurnal Hukum Vol 3, No 2 (2019): Justitia Jurnal Hukum Vol 3, No 1 (2019): Justitia Jurnal Hukum Vol 2, No 2 (2018): Justitia Jurnal Hukum Vol 2, No 1 (2018): Justitia Jurnal Hukum Vol 2 No 1 (2018): Justitia Jurnal Hukum Vol 1, No 2 (2017): Justitia Jurnal Hukum Vol 1, No 1 (2017): Justitia Jurnal Hukum More Issue