cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Satria Unggul Wicaksana Prakasa
Contact Email
satria@fh.um-surabaya.ac.id
Phone
+6285731203703
Journal Mail Official
justitia@fh.um-surabaya.ac.id
Editorial Address
Jl. Sutorejo No. 59 Surabaya, 60113
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
JUSTITIA JURNAL HUKUM
Published by Universitas Muhammadiyah Surabaya
ISSN : 25799983     EISSN : 25796380     DOI : 10.36501/justitia.v1i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JUSTITIA JURNAL HUKUM is a journal published by Faculty of Law Universitas Muhammadiyah Surabaya. This journal focuses on the publication of research results, studies and critical scientific studies in the field of law studies
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 199 Documents
 2   3   4   5   6 
Pembinaan dan Pengawasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang Terhadap PPAT dan PPATS Terry Maharani
Justitia Jurnal Hukum Vol 2, No 2 (2018): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (442.275 KB) | DOI: 10.30651/justitia.v2i2.2243

Abstract

Berdasarkan data rekapitulasi Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, pada tahun 2016-2017, dari 147 PPAT dan PPATS Kabupaten Malang, hanya 30 PPAT yang tertib menyampaikan laporan bulanan akta kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Malang. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang hanya pernah sekali melakukan pemeriksaan terhadap kewajiban operasional PPAT, dan PPATS tidak pernah dilakukan pemeriksaan. Berdasarkan hal tersebut maka yang ingin diketahui dalam penelitian ini yaitu: 1) Apa hambatan dan kendala Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT yang dilakukan dengan cara pemeriksaan mengenai pelaksanaan kewajiban operasional PPAT. Kata Kunci:, Pembinaan dan pengawasan, Kepala Kantor Pertanahan, Kewajiban PPAT
Pengaturan dan Pelaksanaan Parate Eksekusi Diluar Hukum Acara Perdata Rose Panjaitan
Justitia Jurnal Hukum Vol 2, No 2 (2018): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (380.457 KB)

Abstract

Terdapat eksekusi dalam lembaga jaminan, salah satunya adalah parate eksekusi yang merupakan salah satu cara aman dan cepat dalam pelunasan utang disaat debitor  wanprestasi. Pelaksanaan parate eksekusi hak tanggungan, melibatkan peran serta balai lelang dalam peristiwa penjaminan. Terdapat kendala dalam pelaksanaan parate eksekusi hak tanggungan, karena pengaturan pada pasal 6 dan penjelasan umum angka 9 undang-undang hak tanggungan yang berbeda penjelasannya. Namun parate eksekusi masih tetap dapat dilaksanakan.Kata kunci: Hak Tanggungan, Eksekusi, Parate Eksekusi
Lingkup dan Implikasi Yuridis Pengertian “Agraria” Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 M Yazid Fathoni
Justitia Jurnal Hukum Vol 2, No 2 (2018): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (590.062 KB)

Abstract

Pada saat ini, hampir seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia, sistematikanya  selalu dimulai dengan bagian Ketentuan Umum. Dalam Ketentuan Umum tersebut coba diterangkan, dijelaskan, atau didefenisikan pengertian-pengertian yang digunakan peraturan perundang-undangan tersebut; pun terhadap lingkup dan batas pengaturan perundang-undangan tersebut. Perumusan masalah yang ingin dikaji adalah: Bagaimana pengertian dan ruang lingkup “agraria” yang dimaksud dalam Undang-undang Pokok Agraria 1960? Dan Bagaimanakah implikasi pengertian “agraria” dalam Undang-undang Pokok Agraria 1960?. Metode yang digunakan untuk memecahkan perumusan masalah tersebut adalah dengan metode analisis normatif.  Berdasarkan analisis dalam artikel ini diketahui bahwa dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Ketentuan Pokok Agraria tidak ditemukan secara jelas pendefenisian pengertian-pengertian yang digunakan oleh undang-undang tersebut, pun terhadap lingkup dan batas pengaturan perundang-perundangan tersebut. Walaupun tidak diterangkan secara spesifik, namun dari norma-norma yang terdapat dalam undang-undang tersebut dapat terlihat bahwa lingkup agraria yan dimaksud undang-undang tersebut sesungguhnya melingkupi bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pengertian agraria dalam Undang-undang Pokok Agraria 1960 lebih luas atau diperluas lingkupnya  dibandingkan dengan pengertian sehari-hari. Oleh sebab itu, berdasarkan lingkup agraria tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa pengertian agraria dalam Undang-undang Pokok Agraria hampir sama dengan pengertian sumber daya alam.Kata Kunci : agraria, pengertian, implikasi
Perlindungan Hukum Terhadap WNI yang Menikah Dengan Pengungsi yang Berstatus Stateless Person Alfiah Sabrina
Justitia Jurnal Hukum Vol 2, No 2 (2018): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (574.697 KB)

Abstract

Status Kewarganegaraan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang sangat penting bagi manusia untuk mendapatkan perlindungan dari Negara. Perkawinan antara warga negara Indonesia dengan pengungsi yang berstatus stateless person yang terjadi di Indonesia  tidak dapat diterbitkan surat nikah, karena dilakukan secara illegal. Dan bentuk perlindungan hukum dari negara adalah dengan melakukan itsbat nikah di Pengadilan Agama, agar perkawinan tersebut dapat di sahkan menurut hukum Indonesia, dan anak yang lahir akibat perkawinan tersebut juga mendapatkan status yang jelas dari kedua orang tuanya. Tetapi dengan adanya itsbat nikah tersebut, tidak dapat serta merta menjadikan stateless person tersebut untuk menjadi warga negara Indonesia.Kata Kunci : Stateless Person, Status Kewarganegaraan, Hak Asasi Manusia, Itsbat Nikah, Perkawinan
Klausul Arbitrase Kontrak Karya PT.Freeport tidak Mengakhiri Sengketa dengan Berakhirnya Kontrak Karya Mochammad Fadly Fitri
Justitia Jurnal Hukum Vol 2, No 2 (2018): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (617.625 KB) | DOI: 10.30651/justitia.v2i2.2240

Abstract

Hukum Internasional merupakan positifisme, Penanaman modal asing di suatu negara rentan terhadap perbedaaan pendapat dalam pelaksanaannya. Sebagai antisipasi terhadap kepastian hukum dan keadilan, kontrak selalu memuat management conflik sebagai sarana,  fungsi hukum, yakni hukum sebagai sarana perubahan sosial atau sarana rekayasa masyarakat ( social engineering) yang di gagas oleh Roscoe pound (law a tool of social engginering- social enggineering by law) termanifestasikan di dalam Kontrak Karya. Dengan di tandatanganinya Kontrak Karya para pihak  melalui kebebesan berkontrak yang dilandasi atas persetujuan serta kebebasan berkehendak. Salah satu asas universal dalam arbitrase internasional adalah berakhirnya kontrak tidak mengakhiri kalusul arbitrase. Telah menjadi resepsional pada hukum nasional di Indonesia berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 29 Juni 2012,   No. 2973 K/Pdt/2011. Terhadap situasi ini memunculkan permasalahan apakah lembaga kadaluarsa dalam arbitrase internasional menjadi penting? Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesia dan PT. Freeport Indonesia Company tahun 1991 menempatkan klausul arbitrase sebagai bentuk management penyelesaian sengketa baik secara damai maupun dengan arbitrase melalui sarana UNCITRAL. Apakah berakhirnya kontrak terhadap klausul arbitrase mengakhiri klausul tersebut menjadi analisis serta bertujuan mememungkinkan suatu analisis terkini terhadap tidak dikenalnya daluarsa terhadap klusul arbitrase. Dasar tersebut memberikan Kontrak Karya 1991 tidak mengenal adanya daluarsa terhadap pelaksanaannya dan setelah berakhirnya Kontrak Karya. Lembaga daluarsa terhadap subtansi tetap dibutuhkan, pembatasan waktu memberikan kepastian terhadap waktu Kata Kunci: Kontrak Karya, Kontrak
Logical Fallacy Putusan Mahkamah Konstitusi Legitimasi Status Quo Melalui Presidential Threshold Pemilu Serentak 2019 Zulfikar Ardiwardana Wanda
Justitia Jurnal Hukum Vol 2, No 2 (2018): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (501.69 KB) | DOI: 10.30651/justitia.v2i2.2244

Abstract

Indonesia adalah negara demokrasi yang salah satu penerapannya diwujudkan dalam penyelenggaraan pemilu. Menjelang pemilu pada tahun 2019, wetgever mengesahkan Undang-Undang Pemilu Serentak yang diperintahkan oleh Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013. Namun UU a quo menimbulkan ruang perdebatan dengan hadirnya Presidential Threshold yang menciderai keadilan bagi partai politik yang telah ditetapkan sebagai kontestan pemilu. Berdasarkan isu hukum tersebut, penulis melakukan penelitian dengan mengunakan metode penelitian yuridis konstitusional maksud untuk menganalisis interpretasi secara normatif, logika hukum, konseptual/teoretis dan kondisi politik faktual atas keberlakuan Presidential Threshold. Hasil penelitian studi kasus di atas dapat diambil kesimpulan dan rekomendasi bahwa pemberlakuan Presidential Threshold adalah inkonstitusional dan  tidak memungkinkan menyatukan pemilu eksekutif  dan legislatif secara serentak sehingga perlu dihapuskan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh lembaga yang berwenang. Kata Kunci:  Pemilihan Umum Serentak, Presidential Threshold, Opened Legal Policy
Konsep Etik Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Arief Budiono, Wafda Izziyana, Santoso
Justitia Jurnal Hukum Vol 2, No 2 (2018): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (342.293 KB)

Abstract

Para wali murid atau orang tua yang menyeret guru ke ranah hukum dengan dalih melanggar UU Perlindungan Anak dan beberapa diantaranya malah memenjarakan guru yang akibat tuduhan melakukan kekerasan pada anak. Pihak kepolisian juga menimbulkan polemik dibeberapa daerah dengan langsung menangkap dan menahan guru berdasar laporan sepihak dari orang tua atau wali murid yang tidak terima anaknya dihukum agar anaknya memperbaiki perilaku. Solusi jelas dibutuhkan yaitu aparat harus membedakan manakah tindakan yang bersifat kekerasan dan penganiayaan pada murid atau manakah tindakan yang bersifat membinaKata Kunci: Etik, Guru, Perlindungan, Hukum
Tumpang Tindih Antara Izin Usaha Pertambangan dengan Hak Guna Usaha Perkebunan Ristya Amalia Utami
Justitia Jurnal Hukum Vol 2, No 2 (2018): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (454.87 KB) | DOI: 10.30651/justitia.v2i2.2241

Abstract

Dalam melakukan kegiatan usaha yang memanfaatkan ruang diperlukan suatu perizinan untuk melaksanakan pengendalian. Pengendalian tersebut melalui sistem perizinan pemanfaatan ruang sebagai upaya agar pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang baik rencana umum maupun rencana detail.Terkait dengan penataan ruang masih sering ditemui banyak permasalahan, salah satunya mengenai tumpang tindih penggunaan tanah antara IUP Batubara dan HGU Perkebunan. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut salah satunya mengenai perizinan. Pemerintah Daerah menyadari hal tersebut dan melakukan upaya-upaya yakni melakukan identifikasi tanah terlantar, melakukan koordinasi antar instansi bersama bupati dan dengan menegakkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK). Kata Kunci : Penataan Ruang, Perizinan, Tumpang Tindih
Prinsip Kerahasiaan Bank Terhadap Data Nasabah dalam Financial Technology Terkait Terjadinya Cybercrime Indah Widi
Justitia Jurnal Hukum Vol 2, No 2 (2018): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (461.35 KB)

Abstract

Perkembangan teknologi juga menerpa pada dunia perbankan, dimana apabila dahulu data nasabah hanya dibuat dalam bentuk dokumen konvensional, maka pada saat ini dokumen nasabah juga dibuat dalam bentuk dokumen elektronik. Prinsip kerahasiaan bank menyebabkan diperlukannya perlindungan terhadap kerahasiaan data nasabah guna untuk meningkatkan kepercayaan dari nasabah. Akan tetapi, yang disayangkan Undang-Undang Perbankan tidak mengaturnya. Munculnya Undang-Undang tentang Informasi Teknologi dapat mengisi kekosongan hukum terkait dengan dokumen elektronik di bidang perbankan tersebut, meskipun demikan perlindungan tersebut diharapkan tidak hanya terkait dengan perlindungan represif saja, akan tetapi juga perlindungan preventif, sehingga pengawasan dari pihak bank amat diperlukan.Kata Kunci : Rahasia Bank, Dokumen Elektronik, Financial Technology, UU Perbankan, UU ITE 
Problematika Penegakan Hukum (Law Enforcement) Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kota Surabaya Bastianto Nugroho; Daniel Susilo
Justitia Jurnal Hukum Vol 2, No 2 (2018): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (529.491 KB)

Abstract

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri. Karena manfaatnya tersebut, maka pasokan terhadap narkotika sangat diperlukan di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Efek penurunan kesadaran misalnya dapat membantu pasien pasca operasi. Oleh sebab itu, peredaran narkotika tidak dilarang di Indonesia, yang dilarang adalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan kompleks baik dilihat dari faktor penyebab maupun akibatnya merupakan kompleksitas dari berbagai faktor, termasuk faktor fisik dan kejiwaan pelaku serta faktor lingkungan mikro maupun makro. Akibatnya sangat kompleks dan luas tidak hanya terhadap pelakunya tetapi juga menimbulkan bebas psikologis, sosial dan ekonomis bagi orang tua dan keluarganya, serta menimbulkan dampak yang merugikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan umat manusia. Kebijakan non penal terhadap upaya penanggulangan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkotika sangat penting untuk dilakukan sedini mungkin, sebab mencegah tentunya lebih baik daripada mengobati, dalam artian bahwa upaya pencegahan lebih baik, murah, dan lebih hemat biaya daripada upaya lainnya. Selain itu juga menjadi upaya strategis untuk meniadakan resiko. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) karena penelitian ini mengambil fokus berbagai aturan hukum yang menjadi tema sentral penelitian. Pendekatan perundang-undangan yang dimaksudkan disebut juga pendekatan yuridis normatif atau socio legal research.Kata kunci : penegakan hukum, tindak pidana, penyalahgunaan narkotika.

Page 4 of 20 | Total Record : 199

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 2 (2025): Justitia Jurnal Hukum Vol 9 No 1 (2025): Justitia Jurnal Hukum Vol 9 No 1 (2025): Justitia Jurnal Hukum (Article in Press) Vol 8 No 2 (2024): Justitia Jurnal Hukum Vol 8 No 1 (2024): Justitia Jurnal Hukum Vol 7 No 2 (2023): Justitia Jurnal Hukum Vol 7 No 1 (2023): Justitia Jurnal Hukum Vol 6 No 2 (2022): Justitia Jurnal Hukum Vol 6 No 1 (2022): justitia jurnal hukum Vol 5, No 2 (2021): Justitia Jurnal Hukum Vol 5 No 1 (2021): Justitia Jurnal Hukum Vol 4, No 2 (2020): Justitia Jurnal Hukum Vol 4, No 1 (2020): Justitia Jurnal Hukum Vol 3, No 2 (2019): Justitia Jurnal Hukum Vol 3, No 1 (2019): Justitia Jurnal Hukum Vol 2, No 2 (2018): Justitia Jurnal Hukum Vol 2, No 1 (2018): Justitia Jurnal Hukum Vol 2 No 1 (2018): Justitia Jurnal Hukum Vol 1, No 2 (2017): Justitia Jurnal Hukum Vol 1, No 1 (2017): Justitia Jurnal Hukum More Issue