cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Harakan
Contact Email
ahmad.harakan@unismuh.ac.id
Phone
+6285656010878
Journal Mail Official
otoritas@unismuh.ac.id
Editorial Address
Universitas Muhammadiyah Makassar, Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Muhammadiyah Makassar
ISSN : 20883706     EISSN : 25029320     DOI : http://doi.org/10.26618/ojip
Core Subject : Social,
Social Sciences
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan, with registered number ISSN 2088-3706 (Print), ISSN 2502-9320 (Online) is a Peer-reviewed journal published twice a year in April and October by Department of Governmental Science, Faculty of Social and Political Sciences, Muhammadiyah University of Makassar in collaboration with Muhammadiyah’s College Association of Governmental Science (AIPPTM) and Asia Pacific Society for Public Affairs. It aims to publish research articles in the field of Politics and Governmental Science and its related issues.
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 5, No 2 (2015): (October 2015)" : 8 Documents clear
PERAN DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BULUKUMBA Akhmad Affandi; Fatmawati Fatmawati; Adnan Ma'ruf
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2015): (October 2015)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (788.878 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v5i2.117

Abstract

This study aims to clarify the role and efforts of the Department of Spatial Planning and Human Settlements in managing waste in Bulukumba. This type of research is qualitative with data collection using interviews and observation instruments. The data is analyzed deskriktif and interpretation to the informant to conduct interviews. The results showed that: in carrying out the role as implementor and supervisor of the waste management in Bulukumba, Spatial Planning and Human Settlements Bulukumba can not yet provide the maximum results. Not maximal results are affected by the lack of human resources and lack of infrastructure are still available have greater influence in waste management. The contributing factors are: public participation and the availability of land (TPA).    Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran dan upaya Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya dalam mengelola sampah di Kabupaten Bulukumba. Jenis penelitian ini adalah Kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan instrumen wawancara dan observasi. Data tersebut dianalisis secara deskriktif dan interpretasi kepada informan dengan melakukan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: dalam melaksanakan peran sebagai implementor dan pengawas terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Bulukumba, Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Bulukumba belum dapat memberikan hasil yang maksimal. Belum maksimalnya hasil tersebut dipengaruhi oleh kurangnya sumber daya manusia serta masih minimnya sarana dan prasarana yang tersedia memiliki pengaruh lebih besar dalam pengelolaan sampah. Adapun faktor pendukung yakni: partisipasi masyarakat dan ketersediaan lahan (TPA).
PENGELOLAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITYPT GRASADA INTERNATIONAL DI KABUPATEN PANGKEPPENGELOLAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITYPT GRASADA INTERNATIONAL DI KABUPATEN PANGKEP Muhammad Asaf Annur; Lukman Hakim; Ahmad Taufik
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2015): (October 2015)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (672.512 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v5i2.120

Abstract

This study aims to determine the management of Corporate Social Responsibility ( CSR ) PT Grasada International in Pangkep . CSR management is a corporate social responsibility to the community and environment in which it operates . The method used in this research is mixed method with observational data collection techniques ; survey and interview . The results showed the implementation of corporate social responsibility has been running well ; ranging from environmental development program ; namely repair and maintenance of roads for farmers ; repair bridges and cliffs smoothing used for the construction of houses around . The field of education is to give assistance to children whose school students in elementary and junior high schools in the form of stationery and uniforms social humanitarian and religious never implemented but is not performing well.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) PT Grasada International di Kabupaten Pangkep.Pengelolaan CSR merupakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan dimana perusahaan itu beroperasi.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitumixed method dengan teknik pengumpulan data observasi, survey serta wawancara.Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan Corporate social responsibility ini sudah berjalan dengan baik, mulai dari program bina lingkungan yaitu perbaikan dan perawatan jalan untuk petani, perbaikan jembatan serta perataan tebing yang digunakan untuk pembangunan rumah sekitar.Bidang pendidikan yaitu memberikan bantuan kepada anak-anak siswa siswi yang sekolah di SD dan SMP berupa alat tulis dan baju seragam  sosial kemanusiaan dan keagamaan pernah dilaksanakan namun tidak terlaksana dengan baik.
PERANAN PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN PENAMBANGAN ILEGAL NIKEL DI KABUPATEN KOLAKA UTARA Aslam Aslam; Abdul Kadir Adys; Rudi Hardi
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2015): (October 2015)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (663.441 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v5i2.118

Abstract

This study discusses the role of government in curbing illegal mining of nickel in North Kolaka. The method used in this study is a qualitative description of the approach. Data collection techniques in this research is observation, interview and documentation. The results showed that: The government's role in the nickel curb illegal mining of all functions is still very weak both in setting / regulation, services, community development, asset management functions of State and public safety, order, security, and protection; Inhibiting factors for the Government to curb illegal mining namely: lack of government coordination, no oversight, public apathy and lack of awareness of the mine owners. The factors supporting government's role in curbing illegal mining nickel miner and openness is the attitude of the community greatly assist the government.  Penelitian ini membahas tentang peran pemerintah dalam menertibkan pertambangan ilegal nikel di Kabupaten Kolaka Utara.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskripsi kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Peran pemerintah dalam menertibkan pertambangan nikel illegal dari semua fungsi masih sangat lemah baik dalam pengaturan/regulasi, pelayanan, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan asset Negara maupun dari fungsi keamanan, ketertiban, pengamanan, dan perlindungan; Faktor penghambat bagi pemerintah dalam menertibkan pertambangan illegal yakni: tidak adanya koordinasi pemerintah, tidak ada pengawasan, sikap apatis masyarakat serta kurangnya kesadaran pemilik tambang. Sedangkan faktor pendukung peran pemerintah dalam penertiban pertambangan nikel illegal adalah sikap penambang dan keterbukaan masyarakat sangat membantu pemerintah.
STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KABUPATEN BANTAENG Nasyiruddin Nasyiruddin; Muhammadiah Muhammadiah; Muhammad Yusuf Badjido
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2015): (October 2015)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (685.78 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v5i2.121

Abstract

This study reviewsthe strategyDisaster ManagementAgency(BPBD) inresponse to floodsinBantaeng. The method usedin this research isqualitative descriptive approach. Data collection techniques inthis research is observation, interview, anddocumentationarecarried out directlyby the researchers. The results showed that:the construction of reservoirscarried out bythe Local GovernmentBantaengbeen implemented; greeningperformedas absorptionof waterfrom upstream areas(mountains) toreducethe amount ofdischarge flowof watertodownstream areas; the construction ofthe walls ofthe coastasa breakwaterin coastal areashas not done well; the provision offacilities and infrastructureto support the establishmentof programs such asdam construction, reforestationandcoastalbuilding walls; raising community awarenessof flood preventionis still not good.Penelitian ini mengkaji tentang strategi Dinas Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi bencana banjir di Kabupaten Bantaeng.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif.Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan secara langsung oleh peneliti.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pembangunan waduk yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng sudah terlaksana; penghijauan yang dilakukan sebagai resapan air dari daerah hulu (pegunungan) untuk mengurangi banyaknya aliran debit air kedaerah hilir;  pembangunan dinding pesisir pantai sebagai pemecah ombak di daerah pesisir belum terlaksana dengan baik; penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung tercapainya program-program seperti pembangunan waduk, penghijauan dan membangun dinding pesisir pantai; peningkatan kesadaran  masyarakat dalam penanggulangan banjir masih kurang baik.
KOMUNIKASI PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN TAMBANG DI KABUPATEN GOWA Herman K; Muhlis Madani; Muchlas M Tahir
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2015): (October 2015)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (650.606 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v5i2.119

Abstract

This study aims to determine the communication of government in managing quarry class C in District Pallangga. The method used in this study is a qualitative description of the approach. Data collection techniques in this research is observation, interview and documentation. The results showed that: the communication of government in the management of quarry class C deemed to be lacking, it is reflected: informative communication or communication that aims to provide information to others about the management of quarry class C is still lacking; Persuasive communication or communication that aims to change attitudes, opinions, or other people's behavior regarding the management of quarry class C is still lacking. Factors that inhibit the communication of government in the management of quarry class C consists of; coordination, government assertiveness, control, public attitudes and awareness of the mine owners. While supporting factor is the government communications and public disclosure. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komunikasi pemerintah dalam mengelola tambang galian golongan C di Kecamatan Pallangga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskripsi kualitatif.Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa:komunikasi pemerintah dalam pengelolaan tambang galian golongan C dianggap masih kurang, hal ini tercermin dari: komunikasi informatif atau komunikasi yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada orang lain tentang pengelolaan tambang galian golongan C masih kurang; Komunikasi persuasif atau komunikasi yang bertujuan untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku orang lain tentang pengelolaan tambang galian golongan C masih kurang. Faktor-faktor yang menghambat komunikasi pemerintahan dalam pengelolaan tambang galian golongan C terdiri dari; koordinasi, ketegasan pemerintah, pengawasan, sikap masyarakat dan kesadaran pemilik tambang.Sedangkan faktor pendukungadalah komunikasi pemerintahan dan keterbukaan masyarakat.
GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE (STUDI KASUS PENGELOLAAN TAMAN MACAN DI KOTA MAKASSAR) Nur Faisah; Andi Luhur Prianto
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2015): (October 2015)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (607.425 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v5i2.122

Abstract

This study aims to determine the government's efforts and collaboration between government, private sektor and communities in the management of one of the parks in the city of Makassar are tiger parks to realize that good environmental governance. This type of research is qualitative descriptive study. Data collected by using interviews, observation and documentation. The results showed that the management of the park to develop principles of good governance. The rule of law that houses the park management tigers in Makassar, the mutual openness both in terms of supervision of the management of the park and in cooperation between civil servants and managers of parks and implement aspects of collaboration such as government oversight of performance management, private give support form of waste banks and the public as well as the macan park observer.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah serta kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan salah satu taman yang berada di Kota Makassar yaitu taman macan sehingga terwujud tata kelola lingkungan yang baik (good environmental governance). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif.Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan taman mengembangkan prinsip good governance. Rule of law (aturan hukum), aturan hukum yang menaungi pengelolaan taman macan di Kota Makassar, adanya saling keterbukaan baik dalam hal pengawasan pengelolaan taman maupun dalam kerja sama antara pegawai dinas dan pengelola taman serta menerapkan aspek kolaborasi yaitu pemerintah melakukan pengawasan kinerja pengelolaan, swasta memberikan sumbangsi berupa bank sampah dan masyarakat sebagai pengguna sekaligus pengamat taman macan.
KEMITRAAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KELOMPOK MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE DI DESA TONGKE-TONGKE KABUPATEN SINJAI Raman Raman; Ihyani Malik; Hamrun Hamrun
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2015): (October 2015)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (693.146 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v5i2.123

Abstract

This study aims to determine the shape of local government partnership with community groups in the management of mangrove forests in the village Tongke - Tongke of Sinjai Regency. The method used in this research is qualitative descriptive approach. The results showed that the form of partnership that exists is a form of pseudo -partnership or quasi partnership which is an alliance between two or more parties , but do not make it an equal partnership. Planting is done by the government and community groups in the mangrove forest management can be quite good and has the potential to achieve sustainable mangrove forest. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kemitraan pemerintah daerah dengan kelompok masyarakat dalam pengelolaan Hutan Mangrove di Desa Tongke-tongke Kabupaten Sinjai.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kemitraan yang terjalin yaitu bentuk pseudo-partnership atau kemitraan semu yang merupakan sebuah persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tidak melakukan kerjasama secara sederajat.Penanaman yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan kelompok masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove dapat dikatakan cukup baikdan berpotensi untuk mewujudkan hutan mangrove yang berkelanjutan.
PERAN PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI RESIKO BENCANA BANJIR DI KABUPATEN KOLAKA UTARA Vidia Reski Awalia; Mappamiring Mappamiring; Andi Nuraeni Aksa
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2015): (October 2015)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (645.007 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v5i2.124

Abstract

Cope with disasters is an obligation for local governments as stakeholders in the Region. In anticipation of a disaster in order not to cause any material damage early anticipation of course required of local governments and communities in addition to the government setempat. Because community also has an important role taking part in the face of future disasters, so as to create a sense of security even though the area is categorized as prone to risk disaster. Based on this, researchers are encouraged to try to describe and explain the role of the government and society in tackling the risk of disaster in the village Tahibua. This research is a qualitative research. The results of this study indicate that the government's role in disaster relief in the Village Tahibua can be considered very good, because, based on the narrative of the people in the village Tahibua itself felt the programs that the government has carried out as well as the preparedness of intensified done well before they occur and when disaster.Menanggulangi bencana merupakan kewajiban bagi pemerintah daerah selaku stakeholders di Daerah. Dalam mengantisipasi setiap bencana agar tidak menimbulkan kerugian materiil tentunya dibutuhkan antisipasi sejak dini dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Karena selain pemerintah masyarakat juga memiliki peranan penting ikut andil dalam menghadapi bencana yang akan terjadi, sehingga mampu tercipta rasa aman meski daerah tersebut termasuk kategori rawan resiko bencana. Berdasarkan hal tersebut, peneliti terdorong untuk mencoba menggambarkan dan menjelaskan tentang peran pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi resiko bencana di Desa Tahibua. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam penanggulangan bencana di Desa Tahibua bisa dikategorikan sangat baik, karena berdasar dari penuturan masyarakat di Desa Tahibua itu sendiri yang merasakan program-program yang telah pemerintah laksanakan serta kesiapsiagaan yang sangat intensif dilakukan baik sebelum terjadi dan ketika terjadi bencana.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 3 (2025): December 2025 Vol. 15 No. 2 (2025): (August 2025) Vol. 15 No. 1 (2025): (April 2025) Vol 15, No 1 (2025): (April 2025) Vol 14, No 3 (2024): (December 2024) Vol. 14 No. 3 (2024): (December 2024) Vol 14, No 2 (2024): August 2024 Vol. 14 No. 2 (2024): August 2024 Vol 14, No 1 (2024): (April 2024) Vol. 14 No. 1 (2024): (April 2024) Vol. 13 No. 3 (2023): (December 2023) Vol 13, No 3 (2023): (December 2023) Vol 13, No 2 (2023): (August 2023) Vol 13, No 1 (2023): (April 2023) Vol 12, No 2 (2022): (October 2022) Vol 12, No 1 (2022): (April 2022) Vol 11, No 2 (2021): (October 2021) Vol 11, No 1 (2021): (April 2021) Vol 10, No 2 (2020): (October 2020) Vol 10, No 1 (2020): (April 2020) Vol 9, No 2 (2019): (October 2019) Vol 9, No 1 (2019): (April 2019) Vol 8, No 2 (2018): (October 2018) Vol 8, No 1 (2018): (April 2018) Vol 7, No 2 (2017): (October 2017) Vol 7, No 1 (2017): (April 2017) Vol 6, No 2 (2016): (October 2016) Vol 6, No 1 (2016): (April 2016) Vol 5, No 2 (2015): (October 2015) Vol 5, No 1 (2015): (April 2015) Vol 4, No 2 (2014): (October 2014) Vol 4, No 1 (2014): (April 2014) Vol 3, No 2 (2013): (October 2013) Vol 3, No 1 (2013): (April 2013) Vol 2, No 2 (2012): (October 2012) Vol 2, No 1 (2012): (April 2012) Vol 1, No 2 (2011): (October 2011) Vol 1, No 1 (2011): (April 2011) More Issue