Garuda - Garba Rujukan Digital

TOPOLOGI BATAS MARITIM DI LAUT SULAWESI BERDASARKAN UNCLOS 1982 Silalahi, Florence Elfriede S.
GEOMATIKA Vol 20, No 1 (2014)
Publisher : Badan Informasi Geospasial in Partnership with MAPIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24895/JIG.2014.20-1.28

Zonasi batas maritim diatur dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 dan telah diratifikasi oleh sebagian besar negara pantai di dunia, termasuk Indonesia dan Malaysia. Indonesia memiliki batas daratan dengan Malaysia di P. Sebatik dan memiliki batas maritim di Laut Sulawesi. Wilayah yang menjadi cakupan penelitian adalah 01Â°4653" LU - 04Â°1010" LU dan 117Â°54â29â BT - 119Â°0226" BT. Pengolahan data terdiri dari transformasi koordinat geografis Peta Laut Indonesia, British Admiralty Charts, dan Peta Malaysia 1979 menjadi koordinat mercator, serta digitasi yang dilakukan terhadap peta laut dan memproyeksikan zona maritim sesuai dengan UNCLOS 1982 dan Technical Aspects on the Law of the Sea (TALOS). Proyeksi batas maritim dilakukan dengan metode sama jarak dengan circle three points method dan topology. Analisis data dilakukan secara automatik dengan Caris Lots sebagai software pemetaan batas maritim. Selanjutnya dilakukan plottingÂ koordinat blok-blok konsesi yaitu Bukat, Ambalat dan East-Ambalat. Â Hasil plotting koordinat menunjukkan bahwa konsesi Blok Bukat termasuk dalam laut teritorial Indonesia. Blok Ambalat termasuk dalam Zona Tambahan Indonesia, sedangkan Blok East Ambalat termasuk dalam Zona Tambahan dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang overlapping antara Indonesia dan Malaysia.Kata Kunci: Topologi Batas Maritim, UNCLOS 1982, TALOS, Caris Lots, Laut SulawesiABSTRACTZonation of maritime boundaries be regulated by United Nations Convention on the Law Of the Sea 1982 which has been ratified by most of coastal states, includes Indonesia and Malaysia. Indonesia has land borders with Malaysia on Sebatik Island and also maritime border in The Celebes Sea. Areas of this study is located in 01Â°4653" N - 04Â°1010" N and 117Â°5429" E - 119Â°0226" E. Data processing consist of transforming geographic coordinates into mercator on Indonesia Marine Chart, British Admiralty Chart, and Malaysia Map 1979. Subsequently, digitized on Marine Chart and projecting maritime boundary accordance with the UNCLOS 1982 and the Technical Aspects on the Law of the Sea (TALOS). Maritime boundary is created by equidistant method using circle three points method and topology. Data analysis automatically carried out by Caris Lots software. Then, plotting of the coordinates of the concession blocks of Bukat, Ambalat and East-Ambalat carried out on the basemap. The results of plotting the coordinates concession, Block of Bukat is within territorial sea of Indonesia. Block of Ambalat is within the territorial sea and Additional Zone for Indonesia, while the conssesion block of East Ambalat is fall within the contiguous zone and Exclusive Economic Zone of Indonesia-Malaysia, which are overlapping.Keywords: Maritime Boundary Topology, UNCLOS 1982, TALOS, Caris Lots, Celebes Sea

PEMANFAATAN TEKNOLOGI ECHOSOUNDING DAN PENGINDERAAN JAUH UNTUK PEMETAAN PETA LINGKUNGAN PANTAI INDONESIA SKALA 1:10.000 Windupranata, W.; Hitoyo, R.M.; Ikhsani, A.
GEOMATIKA Vol 20, No 1 (2014)
Publisher : Badan Informasi Geospasial in Partnership with MAPIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24895/JIG.2014.20-1.33

Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah pesisir. Peta LPI saat ini telah diproduksi untuk skala 1:250.000, 1:50:000, dan 1:25.000. Berdasarkan Undang-Undang No.4 Tahun 2011 mengenai Informasi Geospasial, Peta LPI untuk skala 1:10.000 juga perlu diproduksi untuk perencanaan yang membutuhkan detail yang jelas, namun memiliki area cakupan yang cukup luas, sehingga biaya yang dibutuhkan dalam pembuatannya relatif lebih terjangkau. Paper ini menjelaskan peranan teknologi echosounding dan penginderaan jauh untuk pemetaan Peta LPI 1:10.000 dengan mengacu kepada standar internasional untuk survei hidrografi (S.44 International Hydrographic Organization Ed.5 Tahun 2008) pada orde 1a (untuk pemetaan di daerah pelabuhan atau sepanjang alur pelayaran) atau 1b (untuk pemetaan di luar daerah pelabuhan atau di luar alur pelayaran). Teknologi echosounding dengan ketelitian sekitar 5% dari kedalaman yang diukur menggunakan teknologi multibeam echosounder (MBES) orde 1a dan singlebeam echosounder (SBES) untuk orde 1b harus diterapkan untuk memenuhi standar tersebut. Teknologi echosounding ini harus disertai dengan metode penentuan posisi di laut yang baik dengan ketelitian kurang dari 5 m, sehingga metode penentuan posisi yang tepat adalah GPS Differential baik dengan DGPS (Differential GPS) atau RTK (Real Time Kinematic). Sementara teknologi Penginderaan Jauh dapat digunakan untuk penggambaran garis pantai, interpretasi tutupan lahan pesisir ataupun dasar laut, serta pengukuran kedalaman. Resolusi citra satelit yang tepat untuk digunakan pada Peta LPI 1:10.000 adalah citra satelit dengan resolusi spasial lebih kecil dari 5 m, seperti citra satelit IKONOS, Worldview, GeoEye dan QuickBird.Kata kunci: LPI, echosounder, citra satelit, standar, IHO.ABSTRACTMap of Coastal Indonesia (LPI) is a base map that provides information specifically for coastal areas. LPI current map has been produced to scale 1: 250,000, 1: 50: 000, and 1: 25,000. Under Law No. 4 of 2011 on Geospatial Information, Map LPI to scale 1: 10,000 also need to be produced for detailed planning requires a clear but has a fairly wide area coverage, so that the costs involved in making relatively more affordable. This paper describes the role of technology echosounding and remote sensing for mapping LPI Map 1: 10,000 with reference to international standards for hydrographic surveys (S.44 International Hydrographic Organization Ed.5 2008) in order 1a (for mapping in the port area or along the shipping channel ) or 1b (for mapping outside the port area or outside the shipping channel). Echosounding technology with an accuracy of about 5% of the measured depth using multibeam echosounder technology (MBES) Order 1a and singlebeam echosounder (SBES) to order 1b should be applied to meet these standards. This echosounding technology must be accompanied by positioning methods in sea well with accuracy less than 5 m, so that the method of determining the exact position is good with Differential GPS DGPS (Differential GPS) or RTK (Real Time Kinematic). While remote sensing technology can be used for the delineation of the shoreline, coastal or land cover interpretation of the seabed, as well as depth measurements. Resolution satellite imagery appropriate for use on LPI Map 1: 10,000 is the satellite imagery with a spatial resolution of less than 5 m, such as IKONOS satellite imagery, WorldView, GeoEye and QuickBird.Keywords: LPI, echosounder, satellite imagery, standard, IHO.

PENAKSIRAN INFORMASI GEOSPASIAL, ASPEK DATUM GEODESI DALAM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DAERAH PADA ERA OTONOMI DAERAH DI INDONESIA Sumaryo, Sumaryo; Sutisna, Sobar; Subaryono, Subaryono; Djurdjani, Djurdjani
GEOMATIKA Vol 20, No 1 (2014)
Publisher : Badan Informasi Geospasial in Partnership with MAPIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24895/JIG.2014.20-1.38

Penetapan batas daerah meliputi pemilihan garis batas serta pendefinisian letak titik dan garis batas di atas peta. Hasil penetapan dituangkan pada peta cakupan wilayah dan batas-batasnya yang dilampirkan dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah. Selanjutnya, peta lampiran undang-undang tersebut digunakan sebagai dasar dan pedoman untuk penegasan batas daerah di lapangan yang dilakukan dengan metode geodesi. Secara ilmu geodesi, penentuan posisi selalu merujuk kepada sistem koordinat dan datum geodesi yang digunakan. Jadi pendefinisian posisi garis batas, harus memiliki kejelasan datum geodetiknya. Penelitian eksploratif telah dilakukan untuk mengetahui penggunaan informasi geospasial khususnya datum geodetik dan sistem koordinat dalam penetapan dan penegasan batas daerah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada periode tahun 1999 sampai dengan tahun 2007 yang mengacu kepada regulasi PP No. 129 tahun 2000, peta lampiran Undang-Undang pembentukan daerah otonom seluruhnya tidak menggunakan informasi geospasial yang benar menurut kaidah-kaidah Geodesi. Akibatnya 115 peta lampiran Undang-Undang pembentukan daerah pada periode 1999 sampai dengan 2007 tidak memiliki kejelasan datum dan sistem koordinat geodesi, sehingga penegasan batas daerah tidak dapat dilakukan dengan mudah. Permendagri No.1 tahun 2006 tentang pedoman penegasan batas daerah seharusnya tidak diawali dengan penelitian dokumen karena dapat ditafsirkan terjadi penetapan ulang atau re-delimitasi batas wilayah. Pada periode setelah tahun 2007 setelah PP No. 129 tahun 2000 diganti dengan PP No. 78 tahun 2007 ditegaskan bahwa peta Rupa Bumi Indonesia harus digunakan sebagai dasar pembuatan peta lampiran undang-undang pembentukan daerah. Digunakannya peta Rupa Bumi Indonesia sebagai dasar pembuatan peta lampiran Undang-Undang, maka datum geodetik dan sistem koordinat peta lampiran menjadi jelas.Kata kunci: Informasi geospasial, datum geodetik, penetapan dan penegasan batas daerah, Indonesia.ABSTRACTÂ Â Â Â Boundary demarcation is one of the main activites that have to be carried out after the establishment of a new autonomous government founded pursuant to Article 5 of the Law concerning Regional Establishment. Regional boundary demarcation activities include the definition of coordinates of regional boundary points that can be conducted through cartometric method or terrestrial surveys. According to boundary making theory, boundary demarcation is part of a boundary making process, in which each step requires map as part of the infrastructure. According to the geodesy concept, demarcation activities requires a clear geodetic datum definition, so that maps can contribute as a source of disputes solution. This research has been carried out in line of regional boundary fixing in Indonesia. The results show that in the period of 1999 to 2007, which use Government Regulation PP Nr. 129/2000, there are 115 attachment maps to the Acts of the establishment of new local government are not defined geodetic datum, and the coordinates of the maps are also not defined using properly geospatial information supplied by competence map authority in Indonesia. More over the Ministry of Home Affairs Regulation (Permendagri) Nr. 1/2006 concerning the Guidelines for administrative boundary demarcations may be interpreted as making administrative boundary re-delimitation. In 2007, after the revision of PP Nr. 129/2000 by the PP Nr.78/2007, there is a clear statement that the topographic maps produced by Bakosurtanal be used as basic maps in making attachment maps of the Acts of new local government establishment. Under this new regulation PP 78/2007 implied then that all the attachment maps to the Act of new local government establishment have a specific geodetic datum clearly.Keywords: geospatial information, geodetic datum, boundary delimitation and demarcation, Indonesia

PENGARUH VARIASI MAGNITUD GEMPA TERHADAP WAKTU TEMPUH PENJALARAN GELOMBANG DAN ZONASI DAERAH RAWAN TSUNAMI â STUDI KASUS: KOTA PADANG Oktaviani, Nadya; Basith, Abdul; Kongko, Widjo
GEOMATIKA Vol 20, No 1 (2014)
Publisher : Badan Informasi Geospasial in Partnership with MAPIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24895/JIG.2014.20-1.29

Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah dengan potensi rawan tsunami. Hal ini dikarenakan posisi wilayah Indonesia berada tepat pada pertemuan 3 lempeng besar dunia yang senantiasa selalu bergerak. Sebagai contoh adalah tsunami Aceh 26 Desember 2004 yang merupakan kejadian tsunami terbesar yang pernah terjadi. Dampak dari kejadian tsunami tersebut juga melanda beberapa wilayah lainnya, yakni Srilanka, India, Thailand, dan negara-negara di Afrika Selatan. Oleh karena itu, mitigasi bencana tsunami diperlukan untuk mengurangi dampak dari kejadian bencana tersebut. Kota Padang adalah salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki risiko besar terhadap bahaya tsunami. Berdasarkan catatan sejarah, tsunami pernah melanda Kota Padang dengan ketinggian gelombang 5-10 meter pada tahun 1797 dan 1833. Berbagai penelitian dilakukan untuk mensimulasikan prediksi gempa yang disertai tsunami tersebut. Salah satunya menggunakan model numerik tsunami yakni TUNAMI N3. Pemodelan menggunakan model numerik dinilai lebih dinamis dan pemodelan dapat disesuaikan dengan nilai keluaran yang diharapkan sesuai dengan data masukan yang disiapkan. Dari hasil pemodelan numerik tsunami dapat diketahui kaitan antara magnitud gempa dan waktu tempuh penjalaran gelombang tsunami mencapai daratan. Parameter ini sangat penting diketahui untuk tujuan mitigasi bencana.Kata kunci: gempa, waktu tempuh penjalaran gelombang tsunami, landaan, TUNAMI N3ABSTRACTÂ Â Â Â Indonesia is vulnerable to tsunami. This is caused by location of Indonesia that located on the three major plates that always moving constantly. For example the tsunami in Aceh on December 26, 2004 is the largest tsunami events. The impact of the tsunami that also hit several other regions, namely Sri Lanka, India, Thailand, and other countries in South Africa. Therefore, the tsunami disaster mitigation is required to reduce the impact of the disaster event. Padang city is one of the regions in Indonesia which has a higher risk of tsunami hazard. Based on historical records, the tsunami had hit the city of Padang with a wave height of 5-10 meters in 1797 and 1833. Various studies conduct to simulate earthquake and prediction of tsunami. One of them using the tsunami numerical method is TUNAMI N3. Model using numerical method is consideredÂ dynamic in modeling. From the results of numerical modeling of tsunami can be known relation between the magnitude of the earthquake and travel time wave propagation tsunami. This parameter is very important to know for the purpose of disaster mitigation.Keyword: earthquake, tsunami, inundation, TUNAMI N3

GARIS PANTAI DALAM PETA LINGKUNGAN PANTAI INDONESIA Trismadi, Trismadi
GEOMATIKA Vol 20, No 1 (2014)
Publisher : Badan Informasi Geospasial in Partnership with MAPIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24895/JIG.2014.20-1.34

Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) merupakan peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah pesisir. Peta LPI mencakup sebagian daratan yang datanya diperoleh dari peta rupabumi yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah darat dan sebagian lautan. Hal yang paling penting dan mendasar pada peta LPI adalah garis pantai. Garis pantai menjadi krusial, karena obyek ini memiliki karakteristik berbeda apabila ditinjau dari produk awalnya. Pada peta darat (topographic map) garis pantai menggunakan referensi tinggi muka laut rata-rata (mean sea level, MSL), namun pada peta laut (nautical chart) referensinya adalah garis air tinggi (high water level, HWL). Oleh karena itu pada peta LPI dengan skala yang lebih besar menuntut pelaksanaan pengumpulan data melalui survei hidrografi sesuai standar yang disyaratkan. Survei hidrografi pada kawasan pantai memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, karena dinamika laut yang sangat bervariasi, mulai dari kondisi pantai yang landai hingga curam, dan adanya gelombang dan arus yang semakin membuat dinamisnya suatu kawasan pantai. Metode survei hidrografi yang diterapkan pada kawasan pantai harus diterapkan mulai dari yang konvensional hingga yang canggih, seperti Multibeam Echosounder, Light Detection and Ranging (LIDAR), hingga pemanfaatan citra satelit menggunakan Bathymetry Assessment System. Pada hakekatnya Peta LPI digunakan untuk kepentingan perencanaan pembangunan suatu kawasan, khususnya pesisir yang akan dikembangkan peruntukannya.Kata kunci: Peta LPI, pesisir, garis pantai, survei hidrografi ABSTRACT Coastal Environment Map (ICE map) is a basic map that provides information specifically for coastal areas. ICE map coversmost of the land for which data is obtained from the map of the earth in such a basic map that gives specific information for land and sea portion of the map data is derived from nautical chart. The most important and fundamental to the ICE map is coastline. The coastline becomes crucial, because this object has different characteristics when viewed from the initial product. On the topographic map, coastline using the reference shoreline sea level on average (mean sea level, MSL), buton the nautical chart it referred to the high water level (HWL). Therefore the ICE map with a larger scale requires implementation of data collection through happropriate hydrographic survey standards required. Hydrographic surveys in coastal areas have a high degree of difficulty, due to the highly variable ocean dynamics. Hydrographic survey method is applied to the coastal region should be applied from the conventional to the sophisticated ones, such as Multibeam Echosounder, Light Detection and Ranging (LIDAR), to the used of satellite imagery using Bathymetry Assessment System (BAS). In essence ICE Map is used for the benefit of a regional development plan, which will be developed in particular coastal designation.Keywords : ICE Map, coastal area, coastline, hydrographic survey

EKSTRAKSI POSISI 3 DIMENSI DARI PANORAMA SFERIS DENGAN TEKNIK ORIENTASI RELATIF MENGGUNAKAN ALGORITMA 8 TITIK Hidayat, Husnul; Hariyanto, Teguh; Cahyono, Agung Budi
GEOMATIKA Vol 20, No 1 (2014)
Publisher : Badan Informasi Geospasial in Partnership with MAPIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24895/JIG.2014.20-1.30

Perkembangan pesat dunia optik dan fotografi memungkinkan terciptanya jenis foto yang sebelumnya mustahil untuk dibuat. Salah satunya adalah panorama sferis dengan medan pandang tidak terbatas yang mampu merekam banyak data dari segala penjuru hanya dengan sedikit gambar. Tulisan ini memaparkan bagaimana informasi posisi 3 dimensi dapat diperoleh dari panorama sferis. Secara khusus tulisan ini membahas proses orientasi relatif pada 2 foto panorama sehingga memungkinkan ekstraksi posisi 3 dimensi tanpa bantuan titik kontrol pada objek. Sebagai percobaan digunakan 2 buah foto panorama yang diambil di Kampus ITS. Foto berukuran 16000x8000 piksel dibuat dengan teknik image stitching. Proses orientasi relatif dilakukan menggunakan algoritma 8 titik. Untuk menguji validitas orientasi relatif, posisi dan orientasi panorama yang dihasilkan kemudian digunakan untuk merekonstruksi model 3D dari objek-objek yang tampak pada foto. Hasil pengujian menunjukkan bahwa parameter posisi dan orientasi yang dihasilkan masih dalam sistem koordinat lokal. Hal ini disebabkan tidak dilibatkannya koordinat 3D titik kontrol pada objek yang diamati. Terlepas dari sistem koordinatnya yang masih bersifat lokal, parameter posisi dan orientasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk menentukan posisi dan merekonstruksi bentuk 3D objek-objek sekeliling yang tampak pada foto. Analisis lanjutan menunjukkan bahwa kesalahan reproyeksi titik terbesar adalah 3.2 piksel dan yang terkecil adalah 0.00007 piksel. Sedangkan rata-rata kesalahan reproyeksi yaitu 0.6 piksel. Tentu kesalahan reproyeksi ini melampaui ukuran ketelitian 1 piksel pada foto. Dapat dikatakan bahwa model matematik yang digunakan dapat diterapkan untuk kasus orientasi relatif tersebut dan ekstraksi posisi 3D dari 2 foto panorama dapat dilakukan dengan baik.Kata Kunci : posisi 3 dimensi, panorama sferis, orientasi relatif, algoritma 8 titikABSTRACTFast developments in optics and photography enable people to create many images which were impossible to create. One of these images is spherical panorama with unlimited field of view, which can record much data all around only in few images. This paper presents how to extract 3D position from spherical panorama. Specifically, it explains the relative orientation process between 2 panoramas. This enables the extraction of 3D position of any object without any control points on the object. As experimental data, 2 panoramas taken at ITS Campus were used. The 16000x8000-pixel panoramas were created using image stitching technique. Then, the relative orientation process was done using 8-point algorithm. To validate relative orientation, the extracted position and orientation of panoramas were used for 3D-positioning and reconstruction of the visible objects on the panoramas. The results show that the position and orientation of panoramas are in local coordinate system because no control points on the object which were employed. Despite of their local coordinate system, the position and orientation parameters can be used to reconstruct 3D shapes and position of many objects all around. Further analysis shows that the biggest reprojection error is 3.2 pixels and the smallest value is 0.00007 pixels. The mean of reprojection error is 0.6 pixels, which obviously beyond the 1-pixel accuracy of photo coordinate measurement. It can be stated that the employed mathematical models can be applied for relative orientation and the extraction of 3D position from 2 panoramas can be done well.Keywords : 3D position, spherical panorama, relative orientation, 8-point algorithm

PENGGUNAAN EXIF DAN PENAMAAN FILE UNTUK BASISDATA GPS FOTO Ramdani, Dadan; Wahyuono, Herutopo
GEOMATIKA Vol 20, No 1 (2014)
Publisher : Badan Informasi Geospasial in Partnership with MAPIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24895/JIG.2014.20-1.35

Dalam penggunaan aplikasi lahan dan tutupan lahan, sangat penting untuk memvalidasi hasil dengan menggunakan data survei, yang dikumpulkan dari lapangan. Banyak data survei tanah yang ada di lembaga penelitian biasanya mencakup foto, bujur, lintang, ketinggian, jenis tutupan lahan dan informasi lain dari tempat-tempat menarik. Namun, data sering tidak terorganisasi dengan baik sebagai sebuah basisdata agar dapat secara efektif digunakan oleh perangkat lunak komputer. Untuk alasan ini, penelitian ini mengembangkan sebuah metode untuk membangun basisdata GPS foto dari data survei. Dalam studi ini, data survei diproses untuk di ekstrak informasi yang diperlukan dan dikombinasikan ke basisdata termasuk gambar-gambar dengan garis lintang dan bujur yang sesuai, jenis tutupan lahan dan deskripsi. Basisdata ini digunakan untuk memvalidasi hasil klasifikasi proyek pengelolaan hutan. Diharapkan basisdata GPS foto yang sering diperbaharui oleh lembaga-lembaga terkait dan menyediakan informasi yang berguna untuk penggunaan aplikasi lahan dan tutupan lahan.Kata Kunci: EXIF, Basisdata Foto, GPS ABSTRACTÂ Â Â Â In the application of land use and land cover, it is important to validate the results using the survey data, collected from the field. There are a lot of the existing soil survey data in research institutions usually include photographs, longitude, latitude, altitude, type of land cover and other information of interesting places. However, data are often not well organized as a database that can be effectively used by computer software. For this reason, this study developed a method to build a database of the photo GPS survey data. In this study, survey data is processed to extract the necessary information and combined into a database including images with latitude and longitude as appropriate, land cover types and descriptions. This database is used to validate the results of the classification of forest management projects. It is expected that GPS photo database frequently updated by the relevant agencies and provide information useful for land use and land cover applications.Key word: EXIF, Photo Database, GPS

ASPEK KARTOGRAFI PETA JOINT BORDER MAPPING (JBM) REPUBLIK INDONESIA-MALAYSIA Susetyo, Danang Budi; Hakim, Yofri Furqani; Arimjaya, I wayan Krisna; Ainiyah, Rofiatul
GEOMATIKA Vol 20, No 1 (2014)
Publisher : Badan Informasi Geospasial in Partnership with MAPIN

Kartografi merupakan salah satu tahapan dalam proses pembuatan peta. Kartografi memperhatikan aspek estetika peta, sehingga peta yang dihasilkan menjadi mudah dipahami terutama ketika disajikan dalam format cetak (hardcopy). Peta Joint Border Mapping (JBM) antara Indonesia dan Malaysia juga tidak lepas dari proses kartografi dan menjadi bagian penting dalam tahap pengecekan di level Field Verification Plot. Peta JBM adalah peta bersama sepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Kalimantan dengan koridor 5 km ke sisi Indonesia dan Malaysia yang disajikan dalam skala 1:50.000. Peta JBM menggunakan peta dasar dari masing-masing negara dengan spesifikasi yang disesuaikan agar mampu menjadi peta yang dapat digunakan bersama. Spesifikasi yang dimaksud adalah aspek spasial yang berbeda antara Indonesia dan Malaysia, seperti interval kontur atau sistem koordinat. Penyesuaian tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak. Secara umum simbolisasi dalam tahap kartografi peta JBM tidak berbeda dengan penyajian peta Rupabumi Indonesia (RBI) skala 1:50.000, karena peta JBM menggunakan peta dasar untuk masing-masing negara. Tulisan ini membahas teknik kartografi pada peta JBM RI-Malaysia yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi dua tahap: simbolisasi dan layout. Simbolisasi terkait dengan penyajian simbol unsur berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan, sedangkan layout terkait dengan penyajian muka peta dan informasi tepi. Proses kartografi yang baik akan membantu dalam pengecekan peta cetak pada tahap Field Verification Plot agar peta yang dihasilkan tidak hanya benar dan akurat, tapi juga logis dan memenuhi kaidah estetika peta.Kata Kunci: JBM, Kartografi, Indonesia, MalaysiaABSTRACTCartography is one of the step in the process of making a map. Cartography is not about science but also art so the maps are produced to be easily understood by common people, especially when presented in hardcopy. Joint Border Mapping (JBM) between Indonesia and Malaysia also did not escape the process of cartography and an important part in checking the level of the Field Verification Plot. JBM map is Indonesia - Malaysia border map in Kalimantan Island with a buffering 5 km to the side of Indonesia and Malaysia that plotted in the scale of 1:50.000. JBM map use base map from each country with adapted specification, so it can be used together. That specification is different spatial aspect between Indonesia and Malaysia, as contour interval and coordinate system. That adaptation decided by agreement from both side. In general, symbol in the JBM map cartographyis not different with the Rupabumi Indonesia (RBI) map with scale of 1:50.000, because JBM map using base map for each country. This paper discusses the techniques of cartography on JBM map between RI- Malaysia that can be classified into two stages: symbol and layout. Symbol associated with the presentation of the element symbols according to the rules that have been set, the layout associated with the presentation of the face side of the map and side information. Good cartographic process will help in checking the map printed on the Field Verification plot so maps produced not only true and accurate, but also logical and meet the rules of esthetics map.Keyword: JBM, cartography, Indonesia, Malaysia

KARAKTERISTIK PASANG SURUT LAUT DI INDONESIA Widyantoro, Bayu Triyogo
GEOMATIKA Vol 20, No 1 (2014)
Publisher : Badan Informasi Geospasial in Partnership with MAPIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24895/JIG.2014.20-1.36

Pasang surut laut merupakan fenomena alam yang terjadi akibat gaya tarik bumi terhadap benda angkasa terutama Bulan dan Matahari. Air laut di permukaan bergerak sangat dinamis sehingga di setiap daerah akan memiliki karakteristik pasang surut laut yang berbeda. Penentuan karakteristik pasang surut laut di Indonesia menggunakan formula Formzahl yang didapat dari beberapa nilai konstanta harmonik hasil dari pengolahan data pasang surut. Pengolahan data pasang surut ini menggunakan data pasang surut permanen milik Badan Informasi Geospasial di 114 lokasi pengamatan dengan interval pengamatan satu menit dan rentang waktu pengamatan satu tahun yaitu di tahun 2012 untuk beberapa stasiun pasang surut permanen serta beberapa di data tahun 2013. Dari hasil penulisan didapatkan bahwa mayoritas perairan laut nusantara memiliki karakteristik pasang surut campuran condong harian ganda. Hal ini menunjukkan bahwa pasang surut di perairan Indonesia sangat kompleks dan sangat dipengaruhi oleh bathimetri dan sebaran pulau.Kata Kunci: gaya tarik bumi, pasang surut laut, formula Formzahl, konstanta harmonik.ABSTRACTOcean Tides is the natural processes of the ocean that caused by the gravitational forces of the Sun, Moon, and the Earth. The ocean surface water moves dynamically, hence the tidal characteristics are different depend on the geographical location. The Formzahl Formulae is used to determine the tidal characteristics based on the tidal harmonic constituents obtained from tidal analysis results. The tidal analysis using 114 tide gauge stations owned by Badan Informasi Geospasial with the observation interval of one minute in 2012 and 2013 for the several stations. The researchâs results show that the majority of Indonesian tidal characteristics are mixed tides prevailing semi diurnal. Therefore these results also indicate that the Indonesian ocean tidal characteristics are complex due to the complex bathymetry and the spreading of islands.Keywords: earth gravitation, ocean tides, Formzahl formulae, harmonic constituents.

KONTROL KUALITAS DALAM ALUR PRODUKSI KARTOGRAFI PETA RBI DI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL Hakim, Yofri Furqani; Riqqi, Akhmad; Harto, Agung Budi
GEOMATIKA Vol 20, No 1 (2014)
Publisher : Badan Informasi Geospasial in Partnership with MAPIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24895/JIG.2014.20-1.32

Alur produksi kartografi dalam sistem pengelolaan informasi geospasial terpadu yang menghasilkan Peta RBI memerlukan mekanisme kontrol yang selama ini tidak dijalankan. Selain itu, adanya kebutuhan kualitas Peta RBI sesuai amanat pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 4 tahun 2011 yang mengharuskan adanya penyusunan prosedur kontrol kualitas dan penjaminan kualitas (QC/QA) namun selama ini belum secara eksplisit dilaksanakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar produksi kartografi Peta RBI yang ada dalam Dokumen SNI No. 6502.3-2010, tentang Spesifikasi Penyajian Peta RBI Skala 1 : 50.000, tidak dapat dijadikan acuan dalam penyusunan prosedur kontrol kualitas dan penjaminan kualitas (QC/QA). Dokumen Katalog Unsur Geografi (KUG) juga harus dilakukan perbaikan mengenai kodefikasi unsur geografis dan penambahan atribut simbol. Sistem indeks Peta RBI skala besar yang ada dalam dokumen Spesifikasi Teknis Penyajian Peta RBI Skala Besar (SPR 77) harus disusun ulang secara sistematis cakupan dan penamaan/penomorannya. Prosedur kontrol kualitas (QC) disusun pada 9 tahapan produksi kartografi dan penjaminan kualitas (QA) dilakukan berdasarkan hasil kontrol kualitas pada 9 tahapan produksi kartografi Peta RBIKata kunci: kartografi, peta RBI, standar dan prosedur kartografi, kontrol kualitas, penjaminan kualitasABSTRACTÂ Â Â Â Cartographic production line within an integrated geospatial information management system that produces Topographic Map requires a control mechanism. In addition, the need for the quality of Topographic Map of Indonesia, which is amandated by Article 49 paragraph (1) and (2) of Act No.4 In 2011, requires also quality control and quality assurance (QC/QA) procedures however it has not been explicitly implemented. The results of this study showed that the standards of cartographic production of Indonesian Topographic Map in the SNI (Standar Nasional Indonesia) Document No.6502.3-2010, about Presentation Specifications of Indonesian Topographic Map Scale 1:50.000, can not beused as a reference in the preparation of quality control and quality assurance (QC/QA) procedures. Document of KUG (Katalog Unsur Geografi) should also be improved on geographic features codefication and addition of attributes table for the feature symbols. Large scale Indonesian Topographic Map Index existing in the technical specifications document of Large Scale Topographic Maps Presentation (SPR 77) should be rearranged systematically both the coverage distribution and the naming or numbering. Quality control procedures (QC) arranged in 9 stages of cartographic production line and quality assurance (QA) is performed based on the results of quality control procedures.Keywords: cartography, indonesian topographic map, cartographic standards and procedures, quality control, quality assurance

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota bogor, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA