Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.235
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ILMIAH GEOMATIKA Jurnal Geografi, Edukasi dan Lingkungan PENDIPA Journal of Science Education Jurnal Manajemen Bencana (JMB) Jurnal Diplomasi Pertahanan Indonesian Journal of International Law MOVE: Journal of Community Service and Engagement QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Golden Ratio of Data in Summary
Sobar Sutisna
Pusat Pemetaan Batas Wilayah, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL), Jl. Raya Jakarta-Bogor Km.46, Cibinong, Bogor
Religion Humanities Astronomy Chemistry Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
PENAKSIRAN INFORMASI GEOSPASIAL, ASPEK DATUM GEODESI DALAM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DAERAH PADA ERA OTONOMI DAERAH DI INDONESIA Sumaryo, Sumaryo; Sutisna, Sobar; Subaryono, Subaryono; Djurdjani, Djurdjani
GEOMATIKA Vol 20, No 1 (2014)
Publisher : Badan Informasi Geospasial in Partnership with MAPIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24895/JIG.2014.20-1.38

Abstract

Penetapan batas daerah meliputi pemilihan garis batas serta pendefinisian letak titik dan garis batas di atas peta. Hasil penetapan dituangkan pada peta cakupan wilayah dan batas-batasnya yang dilampirkan dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah. Selanjutnya, peta lampiran undang-undang tersebut digunakan sebagai dasar dan pedoman untuk penegasan batas daerah di lapangan yang dilakukan dengan metode geodesi. Secara ilmu geodesi, penentuan posisi selalu merujuk kepada sistem koordinat dan datum geodesi yang digunakan. Jadi pendefinisian posisi garis batas, harus memiliki kejelasan datum geodetiknya. Penelitian eksploratif telah dilakukan untuk mengetahui penggunaan informasi geospasial khususnya datum geodetik dan sistem koordinat dalam penetapan dan penegasan batas daerah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada periode tahun 1999 sampai dengan tahun 2007 yang mengacu kepada regulasi PP No. 129 tahun 2000, peta lampiran Undang-Undang pembentukan daerah otonom seluruhnya tidak menggunakan informasi geospasial yang benar menurut kaidah-kaidah Geodesi. Akibatnya 115 peta lampiran Undang-Undang pembentukan daerah pada periode 1999 sampai dengan 2007 tidak memiliki kejelasan datum dan sistem koordinat geodesi, sehingga penegasan batas daerah tidak dapat dilakukan dengan mudah. Permendagri No.1 tahun 2006 tentang pedoman penegasan batas daerah seharusnya tidak diawali dengan penelitian dokumen karena dapat ditafsirkan terjadi penetapan ulang atau re-delimitasi batas wilayah. Pada periode setelah tahun 2007 setelah PP No. 129 tahun 2000 diganti dengan PP No. 78 tahun 2007 ditegaskan bahwa peta Rupa Bumi Indonesia harus digunakan sebagai dasar pembuatan peta lampiran undang-undang pembentukan daerah. Digunakannya peta Rupa Bumi Indonesia sebagai dasar pembuatan peta lampiran Undang-Undang, maka datum geodetik dan sistem koordinat peta lampiran menjadi jelas.Kata kunci: Informasi geospasial, datum geodetik, penetapan dan penegasan batas daerah, Indonesia.ABSTRACT     Boundary demarcation is one of the main activites that have to be carried out after the establishment of a new autonomous government founded pursuant to Article 5 of the Law concerning Regional Establishment. Regional boundary demarcation activities include the definition of coordinates of regional boundary points that can be conducted through cartometric method or terrestrial surveys. According to boundary making theory, boundary demarcation is part of a boundary making process, in which each step requires map as part of the infrastructure. According to the geodesy concept, demarcation activities requires a clear geodetic datum definition, so that maps can contribute as a source of disputes solution. This research has been carried out in line of regional boundary fixing in Indonesia. The results show that in the period of 1999 to 2007, which use Government Regulation PP Nr. 129/2000, there are 115 attachment maps to the Acts of the establishment of new local government are not defined geodetic datum, and the coordinates of the maps are also not defined using properly geospatial information supplied by competence map authority in Indonesia. More over the Ministry of Home Affairs Regulation (Permendagri) Nr. 1/2006 concerning the Guidelines for administrative boundary demarcations may be interpreted as making administrative boundary re-delimitation. In 2007, after the revision of PP Nr. 129/2000 by the PP Nr.78/2007, there is a clear statement that the topographic maps produced by Bakosurtanal be used as basic maps in making attachment maps of the Acts of new local government establishment. Under this new regulation PP 78/2007 implied then that all the attachment maps to the Act of new local government establishment have a specific geodetic datum clearly.Keywords: geospatial information, geodetic datum, boundary delimitation and demarcation, Indonesia
UJI GEOSPASIAL PROVINSI KEPULAUAN DI INDONESIA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014 Hidayat, Fahrul; Sutisna, Sobar
GEOMATIKA Vol 20, No 2 (2014)
Publisher : Badan Informasi Geospasial in Partnership with MAPIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (981.725 KB) | DOI: 10.24895/JIG.2014.20-2.162

Abstract

UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah telah ditetapkan pada tanggal 29 September 2014, dan menggantikan UU No. 32/2004. Berbeda dengan UU No. 32/2004, pada UU No. 23/2014 dengan jelas dan tegas diperkenalkan dua macam (kelompok) daerah provinsi, yaitu provinsi pada umumnya dan provinsi yang berciri kepulauan. Pertanyaannya adalah mana-mana saja yang dapat disebut provinsi kepulauan dan mana yang bukan berciri kepulauan menurut ketentuan Pasal 1 butir 19 UU No. 23/2014. Diperlukan metode perhitungan yang cermat dan akurat dimana data geospasial yang andal dan memadai sangat menentukan sehingga data geospasial “seamless” peta NKRI Edisi 2014 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) digunakan dalam penelitian ini. Metode perhitungan luas wilayah (darat dan laut) dilakukan menggunakan perangkat lunak pendukung analisis Sistem Informasi Geografis (SIG). Input data berupa koordinat geografis titik-titik poligon batas wilayah termasuk poligon batas wilayah laut yang dikonstruksi berdasarkan definisi alokasi batas laut provinsi menurut ketentuan Pasal 14 dan 17 UU No. 23/2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16 provinsi dinyatakan secara geospasial memenuhi kriteria definisi provinsi kepulauan sesuasi Pasal 1 butir 19 UU No. 23/2014. Sedangkan 18 provinsi lainnya dinyatakan tidak memenuhi kriteria definisi sebagai provinsi kepulauan.Kata Kunci: uji geospasial, provinsi kepulauan, UU No. 23/2014, Pemerintahan Daerah, IndonesiaABSTRACTThe provision of the Republic Act Nr. 23/2014 (UU-RI No. 23/2014) concerning Local Government enacted since 29 September 2014 is replacing the UU No. 32/2004. One of interested geospatial aspect in the revision is that the UU No. 23/2014 differenciating two types of provinces, i.e province in common type and archipelagic province in character type. The question addressed in this research is which provinces are regarded as archipelagic province in character and how to test its suitable geospatially in acordance to Point 19 of Article 1 UU No. 23/2014.. This research requires accurate geospatial data and computation method in testing and analysis it, so that the seamless NKRI Map 2014th edition of Geospatial Information Agency (BIG) data are used in this research. A computation method for calculating the land and marine areas of a province were carried out using the GIS software. Input data for area calculation is geographical coordinates of polygon points of a province boundaries include the marine boundary polygon of province which had been constructed first based on marine alocation definition in accordance to Articles 14 and 17 of UU No. 23/2014. The outcome of this research show that 16 provinces are geospatially fulfill the definition of archipelagic province criteria as stipulated in Article 1 point 19 UU No. 23/2014. While the other 18 provinces failed the geospatial test criteria. Keywords: geospatial test, archipelagic province, UU No. 23/2014, Local Governance, Indonesia
WATERMARKING PADA PRODUK INFORMASI GEOSPASIAL VEKTOR Amhar, Fahmi; Sutisna, Sobar; Niendyawati, Niendyawati
GEOMATIKA Vol 20, No 2 (2014)
Publisher : Badan Informasi Geospasial in Partnership with MAPIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (499.334 KB) | DOI: 10.24895/JIG.2014.20-2.163

Abstract

Adanya UU No. 4 tahun 2011 diprediksi akan membuat produk informasi geospasial “booming”.  Tidak hanya BIG yang akan menjadi lebih terkenal sebagai sumber informasi geospasial dasar, namun juga industri geospasial tematik atau turunan akan ikut menikmatinya. Namun, fenomena ini suka tidak suka akan memunculkan “penumpang gelap”, yaitu pemalsuan dan pembajakan. Untuk mengatasinya, diperlukan metode dan teknologi yang disebut dengan “Watermarking”. Teknologi ini sudah lama digunakan pada uang kertas, juga pada produk fotografi, audio dan video.  Intinya adalah, agar orang semakin sulit menjual produk palsu, atau menggandakan produk asli untuk mendapatkan keuntungan secara ilegal. Pada makalah ini akan ditunjukkan beberapa metode watermarking yang sudah ada saat ini, yang dapat dicoba pada produk informasi geospasial vektor, seperti Peta Rupabumi Indonesia dan sejenisnya. Sebuah software akan memproduksi watermark untuk ditempelkan pada data, atau didaftarkan pada sebuah situs registrasi. Ketika orang mendapatkan suatu data, maka dia bisa mengujikan dengan software otentifikasi, untuk memastikan bahwa data itu asli, atau pemiliknya memang mendapatkannya secara legal. Beberapa keunggulan dan kelemahan setiap metode tersebut akan didiskusikan dalam makalah ini.Kata Kunci: tanda air, informasi geospasial, vektorABSTRACTThe existence of Law Number 4 / 2011 is predicted to create "booming" geospatial information products. Not only BIG will become more famous as a source of basic geospatial information, but also thematic or derived geospatial industry will come to enjoy it. However, like it or not this phenomenon will bring up the "dark passenger", namely falsification and piracy. To overcome this, required methods and technologies called "watermarking". This technology has been used on paper money, also in product photography, audio and video. The objective is, in order people are getting difficult to sell counterfeit products, or duplicate original product to get profit illegally. In this paper will be shown several watermarking methods that already exist today, which can be tried on the vector geospatial information products, such as Topographic Map of Indonesia and any kind of map. A software will produce a watermark to be attached to the data, or registered at a registration site. When people get the data, then he could be testing the authentication software, to ensure that the original data, or the owner did get it legally. Some of the advantages and disadvantages of each of these methods will be discussed in this paper.Key Words: watermarking, Geospatial Information, Vector
Diplomasi Pertahanan Dalam Penyelesaian Unresolved Segment di Perbatasan Darat Indonesia – Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) (Studi Kasus Unresolved Segment Dilumil – Memo) Qinvi, Rida Fauzia; Sutisna, Sobar; Widodo, Pujo
Jurnal Diplomasi Pertahanan Vol 4, No 1 (2018): Jurnal Prodi Diplomasi Pertahanan
Publisher : Universitas Perrtahanan Indonesia (UNHAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Penetapan garis batas darat Indonesia – RDTL didasarkan pada asas Uti Posidetis Juris yaitu Perjanjian Belanda – Portugis 1904 dan Permanent Court of Arbitration (PCA) 1914. Berdasarkan kesepakatan RI – UNTAET pada tahun 2001, dibentuk TSC-BDR untuk melakukan demarkasi batas kedua negara. Pada tahun 2005, proses penegasan batas menghasilkan Provisional Agreement 2005 yang masih menyisakan tiga unresolved segment yaitu Bijaelsunan-Oben, Noelbesi-Citrana dan Dilumil-Memo. Pada tahun 2013, unresolved segment Dilumil – Memo berhasil diselesaikan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi proses penyelesaian unresolved segment Dilumil – Memo. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi di lapangan, wawancara, studi pustaka dan studi dokumen. Untuk menganalisis penelitian ini digunakan teori diplomasi, teori peran, boundary making theory, konsep diplomasi pertahanan, konsep kepentingan nasional dan konsep negosiasi sebagai pisau analisis. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan kondensasi, penyajian data hingga membuat kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penegasan batas darat Indonesia - RDTL melibatkan institusi diplomasi pertahanan. Aspek diplomasi pertahanan yang digunakan dalam penyelesaian unresolved segment Dilumil – Memo adalah Confidence Building Meassures (CBMs) dengan menyamakan pendapat menggunakan median line sebagai win-win solutions dan Kerjasama yang diwujudkan melalui pertemuan bilateral kedua pemimpin negara serta political will melalui mandat Presiden kepada Institusi Diplomasi Pertahanan seperti JMC, JBC, TSC-BDR dan SWG untuk berkomitmen menyelesaikan masalah perbatasan dengan tujuan mempertahankan hubungan bilateral yang baik serta mencapai kepentingan nasional seperti menjaga pertahanan dan keamanan bagi masing-masing negara.Kata kunci: Diplomasi Pertahanan, Unresolved Segment, Perbatasan Darat Abstract – The delimitation of Indonesia dan RDTL land boundary is based on Uti Posidetis Juris principle namely Dutch – Portuguese Treaty 1904 and Permanent Court of Arbitration (PCA) 1914. Based on RI – UNTAET agreement in 2001, TSC-BDR was formed to demarcate the borders of the two countries. In 2005, the demarcation process resulted Provisional Agreement 2005 that still leaves three unresolved segments, Bijaelsunan-Oben, Noelbesi-Citrana and Dilumil-Memo. In 2013, Dilumil - Memo successfully solved. Therefore, this research aims to identify the unresolved segment Dilumil - Memo settlement process.To achieve this objective, this research uses qualitative method with case study approach. Data collection techniques conducted through field observations, interviews, literature studies and document studies. To analyze this research the theory of diplomacy, role theory, boundary making theory, the concept of defense diplomacy, the concept of national interest and the concept of negotiation are used as a knife analysis. Data analysis technique in this research is done by condensation, data display until make conclusion. The result of research shows that the demarcation process of Indonesia and RDTL land boundary involving defense diplomacy institutions. Aspect of defense diplomacy used in solving unresolved segment Dilumil - Memo is Confidence Building Meassures (CBMs) by equating opinion using median line as win -win solutions and Cooperation that realized through the bilateral meeting of the two leaders of the state and political will through the President's mandate to the Defense Diplomacy Institution such as JMC, JBC, TSC-BDR and SWG to committed solving border issues that aims to maintaining good bilateral relations and achieving national interest such as maintaining defense and security for each country.Keywords: Defense, Diplomacy, Unresolved Segment, Land Boundary.
KERJASAMA SIPIL-MILITER DALAM TANGGAP DARURAT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI RIAU TAHUN 2014 Sutisna, Sobar; Sari, Deffi Ayu Puspito; Pradana, Resa
Jurnal Manajemen Bencana (JMB) Vol 4, No 2 (2018): Jurnal Prodi Manajemen Bencana
Publisher : Republic of Indonesia Defense University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33172/jmb.v4i2.312

Abstract

Abstrak -- Kerjasama sipil – militer dalam penanggulangan bencana di Indonesia sudah terjalin sejak lama dengan menempatkan lembaga sipil sebagai unsur utama dan pihak militer sebagai unsur bantuan sesuai permintaan. Kerjasama sipil – militer bertujuan untuk mengisi kesenjangan yang ada pada pihak sipil dan menggunakan sumber daya manusia yang dimiliki pihak militer. Permasalahan yang diteliti pada penelitian ini yaitu koordinasi antara pihak sipil dan militer dan cara mengoptimalkannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk koordinasi antara sipil dan militer dan menemukan konsep kerjasama sipil – militer yang efektif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan mewawancarai narasumber – narasumber kunci yang terlibat langsung dalam kasus bencana yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satuan Tugas Operasi Terpadu Penanggulangan Bencana Asap di Provinsi Riau tahun 2014 terbukti efektif dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Meleburnya berbagai instansi seperti BNPB, BPBD, TNI, Polri, Dinkes, KLH, Manggala Agni, dan lainnya ke dalam satu SKTD menghilangkan kesenjangan dan memudahkan koordinasi dan komunikasi antara satu sama lain. Kendala seperti penegakan hukum yang lemah dan keterbatasan alat berat pemadam api masih menjadi persoalan tahunan yang menyebabkan kebakaran hutan terjadi tiap tahunnya. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas, penyediaan alat pemadam api portable, latihan gladi bencana bersama merupakan beberapa upaya mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan.Kata Kunci: Kerjasama Sipil – Militer, Kebakaran Hutan dan Lahan, Provinsi Riau Abstract -- Civil – military coordination in disaster management has been established in Indonesia for a long time by placing civilian institutions as the main element and the military as an element of aid in accordance with the demand. Civil – military coordination aimed at filling the existing gaps on the civilian side and using human resource of military. The problem studied in this research is the coordination between the civilian and military and how to optimize it. The purpose of this research was to analyse the form of coordination between civilian and military and find the effective concept of civil – military coordination. This research uses descriptive qualitative method by interviewing key informants who are directly involved in the case of the disaster being studied. The results of the research show that the integrated disaster management task force in Riau Province in 2014 has proved effective in combating forest and land fires. The melting of various agencies such as BNPB, BPBD, TNI, Polri, Dinkes, KLH, Manggala Agni, and other into one command structure of emergency response eliminating the gap and facilitate coordination and communication between each other. Constraints such as weak law enforcement and limited firefighting equipment remain an annual issue that causes forest and land fires to occur each year. Therefore, strict law enforcement, the provision of portable fire fighting tools, joint disaster drills are some mitigation and preparedness measures in the face of forest and land fires disaster.Keywords: Civil – Military Coordination, Forest and Land Fires, Riau Province
Indonesian First Experiences in Delineating Extended Continental Shelf Submission to The UNCLOS Sutisna, Sobar; Lokita, Sora
Indonesian Journal of International Law
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1103.086 KB)

Abstract

The international law, in particular the Law of the Sea Convention (hereinafter: LOSC), has provided a progresive development to Indonesia in the context its territory and jurisdiction. Indonesia as one of the parties of the United Convention on the Law of the Sea 1982 has the right to establish its maritime zones in accordance with the convention. One of those maritime zones is the continental shelf. The delineation of the outer limit of the continental shelf is referred to Article 76 of LOSC. With that regard, Indonesia has just recently completed a process of the first partial submission of its continental shelf beyond 200 nautical miles (ECS) at the United Nations-Commission on the Limits of the Continental Shelf (UN CLCS). The related ECS area for the first partial submission is located in northwest Sumatra Island. The completion of the first submission brought precious experiences for Indonesia, one of those is concerning the management of maritime boundary and territory. This paper discusses the Indonesian ECS and its submission process and all related matters. In addition, this paper hopefully useful for information sharing among stakeholder, and provide a brief summary for the history of the submission.
Kajian Perubahan Distribusi Frekuensi Curah Hujan Di Jakarta Periode 1991 - 2020 Pertiwi, Dyah Ajeng Sekar; Sutisna, Sobar; Supriyatno, Makmur; Norman , Yosik; Paski, Jaka Anugrah Ivanda
Jurnal Geografi, Edukasi dan Lingkungan (JGEL) Vol. 8 No. 2 (2024): Edisi Bulan Juli
Publisher : Pendidikan Geografi Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22236/jgel.v8i2.12882

Abstract

Perubahan iklim global memberi dampak kepada kondisi atmosfer di suatu wilayah seperti Jakarta. Salah satu parameter yang sangat terpengaruh adalah curah hujan. Perubahan distribusi curah hujan di  Jakarta sangat berdampak kepada aktivitas manusia dan berpotensi memberikan ancaman bencana seperti banjir. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji distribusi curah hujan sebagai dampak dari perubahan iklim di wilayah Jakarta. Data curah hujan dasarian periode 1990 – 2020 dibagi kedalam 3 periode waktu yaitu periode 1 (1991-2000), perode 2 (2001-2010), dan periode 3 (2011-2020). Selanjutnya, dilakukan analisis statistik deskriptif untuk menjabarkan perubahan distribusi curah hujan dengan indikator awal musim dan panjang musim serta intensitas curah hujan dasarian. Hasil penelitian menunjukan adanya pergeseran  awal musim hujan dan panjang musim hujan untuk semua Zona Musim (ZOM) di  Jakarta. Selain itu pada periode 2 dan 3 lebih banyak terjadi intensitas curah hujan diatas 200 mm/dasarian dibandingkan periode 1 di Jakarta.
Spatial Analysis Of Development Yogyakarta City 1925-2020 In Disaster Risk Perspective Astuti, Nurul Indri; Sutisna, Sobar; Subiyanto, Adi; Widodo, Pujo; Wilopo, Wilopo
PendIPA Journal of Science Education Vol 8 No 2 (2024): June
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/pendipa.8.2.176-183

Abstract

A city will experience development over time because of growth population, economic, social, and culture activities, also interaction between cities. Yogyakarta also has undergone changes and developments that can be seen from road network, settlements, and green open spaces. This research aimed to study changes of Yogyakarta city from 1925-2020 based on road network, settlements, and green open spaces. Study used Yogyakarta’s old map from 1925, 1933, and 1946, map of Indonesia’s topography 2000, and RTRW 2020 maps. Analysis was done using overlay technique that result in changes from road network, settlements, and green open spaces also spatial structure that occurred during that period with GIS software. The result showed that Yogyakarta development was influence by the distribution of road network and existence of community activities centers. Spatial structure of Yogyakarta has not shown significant changes, it is still in the form of monocentric city with multi-nodal category. The development of this city shows that Yogyakarta already has a disaster-safe city planning.
Mitigasi Bencana Banjir Rob Dalam Perencanaan Wilayah Pesisir di Kota Jakarta Utara Damayanti, Faiz; Sutisna, Sobar; Rahmat, Ali; Wilopo, Wilopo
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 1 (2025): June 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i1.6107

Abstract

Indonesia sebagai negara kepulauan memiki risiko bencana banjir rob. Jakarta Utara merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki risiko bencana banjir rob. Dengan adanya risiko bencana tersebut, maka perlu diadakannya mitigasi bencana banjir rob. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mitigasi bencana banjir rob di Jakarta Utara. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif dengan cara kajian pusta. Hasil dari penelitian ini adalah ada beberapa cara yang dilakukan untuk memitigasi banjir rob antara lain dengan cara mitigasi struktural, non struktural, dan non fisik. Secara struktural banjir rob di Jakarta utara antara lain seperti pembangunan sodetan, pembangunan bendungan, penggunaan pompa air, dan membangun tanggul laut. Untuk mitigasi secara non struktural dengan cara pembuatan masterplan untuk banjir rob, pembuatan peraturan daerah, koordinasi lintas sektor, pemberian informasi terkait gelombang laut, dan memberikan pelayanan darurat 24 jam melalui 112. Adapula yang dilakukan secara non fisik seperti melakukan talkshow kebencanaan, sosialisasi dan simulasi di sekolah, dan melakukan gladi posko dan gladi lapang.
Literature Study: Review of the Negative Impacts of Mining Activities in Various Countries on the Environment, Society, and Local Economies, and Mitigation Strategies Samosir, Angela Glorya Marito; Sutisna, Sobar; Prakoso, Lukman Yudho
Golden Ratio of Data in Summary Vol. 5 No. 3 (2025): May - July
Publisher : Manunggal Halim Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52970/grdis.v5i3.1299

Abstract

Mining activities, on the one hand, contribute significantly to national development. However, these activities negatively impact the environment, society, and economy, particularly for local communities. This literature review aims to examine the negative impacts of mining activities in various countries on the environment, society, and economy, as well as the mitigation strategies employed to reduce these negative impacts. The method used in this study is a literature review, analyzing international journal articles published between 2020 and 2024, with a total of 24 journals analyzed, consisting of 7 journals from 2020, 4 journals from 2021, 4 journals from 2022, 4 journals from 2023, and 5 journals from 2024 discussing the negative impacts of mining activities and mitigation strategies implemented to reduce these impacts. The results of the study indicate that the environmental impacts of mining include soil degradation, water pollution, and ecosystem damage. The social impacts include forced migration and social tension, while the economic impacts include economic instability and unequal distribution of economic benefits. The mitigation strategies identified are that to reduce the negative impacts of mining, it is necessary to conduct environmental impact assessments, rehabilitate mining areas, adopt environmentally friendly technologies, and implement more comprehensive policies that involve local communities in decision-making.
Co-Authors Ali Rahmat Amhar, Fahmi Astuti, Nurul Indri Damayanti, Faiz Deffi Ayu Puspito Sari, Deffi Ayu Puspito Djurdjani Djurdjani, Djurdjani Hidayat, Fahrul Kurniadi, Anwar Kusuma, Kusuma Lokita, Sora Niendyawati Niendyawati, Niendyawati Norman , Yosik Paski, Jaka Anugrah Ivanda Pertiwi, Dyah Ajeng Sekar Pradana, Resa Prakoso, Lukman Yudho Pujo Widodo, Pujo Puto, Robertus Anugerah Purwoko Qinvi, Rida Fauzia Rivaldy, Mohammad Samosir, Angela Glorya Marito Subaryono Subaryono, Subaryono Subiyanto, Adi Sumaryo, Sumaryo Supriyatno, Makmur Wilopo Wilopo, Wilopo