cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota banda aceh,
Aceh
INDONESIA
deliberatif
Published by Universitas Sains Cut Nyak Dhein
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 12 Documents
 1   2 
PENGUASAAN TANAH NEGARA OLEH MASYARAKAT SEKITAR BANTARAN SUNGAI ACEH Irwandi Irwandi
deliberatif Vol 2 No II (2017): Deliberatif Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Cut Nyak Dhien Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Tanah sebagai salah satu kebutuhan dalam penyelenggaraan hidup manusia memiliki peranan yang sangat vital. Masyarakat Indonesia yang bercorak hidup agraris menggantungkan hidup sepenuhnya pada tanah. Tanah sebagai objek utama yang harus dimiliki dalam penyelenggaraan kehidupan agraria baik yang berbentuk pengadaan lahan pertanian maupun perkebunan. Tanah juga menjadi landasan tolak ukur kesejahteraan dan kemapanaan bagi masyarakat yang berdomisili di daerah pedesaan. Tanah bantaran adalah tanah yang timbul di pinggiran atau di tengah sungai, danau atau laut akibat endapan lumpur, pasir yang di bawa oleh air, berlangsung terus-menerus. Tanah bantaran adalah tanah yang timbul secara alamiah yang disebabkan oleh endapan lumpur atau pasir yang di bawah oleh air, yang berlangsung secara terus-menerus dan biasanya di percepat oleh bantuan tangan manusia dan lingkungan. Penguasaan tanah negara di bantaran sungai aceh tidak dibenarkan secara hukum baik dalam pembangunan rumah atau pemanfaatan yang lainnya.karena akan mengakibatkan permasalahan yang berkelanjutan.seperti pengkamplingan harta warisan dari anak cucu.Tanah Negara dilarang Masuk dan Memanfaatkannya” secara jelas ini melawan hukum sebagaimana dalam Pasal 167 (1) KUHP dihukum 8 Bulan Penjara dan Pasal 389 KUHP dihukum 2 Tahun 8 Bulan Penjara dan Pasal 561 KUHP dihukum denda. Bagi yang sudah menguasai tanah Negara di sekitar bantaran sungai Aceh tanpa izin resiko tanggung jawab sendiri, dalam arti di saat Negara membutuhkan maka konsekuensinya siap untuk memindahkan sendiri atau akan perusakan paksa oleh Negara.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN TERORISME SEBAGAI ‘EXTRAORDINARY CRIME’ DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL Aulia Rosa Nasution
deliberatif Vol 1 No 1 (2017): "deliberatif" Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Cut Nyak Dhien Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This paper aims to review the acts of terrorism as an ‘extraordinary crime’ in the perspective of the international and national law. The approach methodology of this research usesthe juridical normative methodology which is conducted by analyzing and reviewing the international conventions on terrorismand theanti terrorism law in Indonesia specially the Act No. 15/2003 on Combating Terrorism Acts. Terrorism has become one of the national threat for Indonesia and for the world globally because it destroyed civilians people physically and mentally. Terrorism often occurred in the international and national scope, which has negative impacts for the stability and the security in Indonesia. In an effort to counter the acts of terrorism, Indonesian government has ratified several anti terrorism conventions. Indonesian government also has declared its commitment to combat all forms of terrorism acts which has been set in the Act No. 15/2003 on Combating Terrorism Acts. One of the considerations in the creation of the anti terrorism law in Indonesia is because the acts of terrorism has its own characteristic which isvery different from other ordinary crimes and causes it to be categorized as an ‘Extraordinary crime’.
WACANA PEMIDANAAN PELAKU NIKAH SIRI MENURUT KAJIAN HUKUM ISLAM Zulham Wahyudani
deliberatif Vol 1 No 1 (2017): "deliberatif" Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Cut Nyak Dhien Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

There are some different opinions about the discourse of Nikah Siri criminalization that due to Nikah Siri is official and valid under Islamic jurisprudence. However, it is seen as unregistered marriage under Indonesia governmental law and has caused many problems for people who are engaged with it. This research aims to find out the fundamental problems and the perspectives of religious law towards criminalization of the perpetrators Nikah Siri. In order to answer the problems, the researcher collects the literature reviews based on primary and secondary data. Both data is analyzed by descriptive method. According to the results, the government can criminalize the perpetrators of Nikah Siri by jarimah ta’zir. It is done to prevent the practice that will impact for other people. This prevention is called by saddudz az-zari’ah. Abstrak: Wacana pemidanaan pelaku nikah siri terdapat perbedaan pendapat karena Nikah siri sah dan halal secara hukum Islam, akan tetapi nikah siri menurut UU perkawinan di Indonesia adalah illegal dan banyak menimbulkan masalah dan kemudharatan bagi pelaku nikah siri. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dari persoalan pokok, pandangan hukum Islam terhadap wacana pemidanaan pelaku nikah siri. Untuk memperoleh jawaban tersebut peneliti menggunakan kajian kepustakaan dengan data primer dan data sekunder. Kedua data tersebut dianalisis dengan mengunakan metode deskriptif. Berdasarkan kajian yang dilakukan, ditemukan pemerintah dapat memidanakan pelaku nikah siri dengan jarimah ta’zir. Dengan pertimbangan memidanakan pelaku nikah siri untuk mencegah terjadinya perbuatan yang merugikan orang lain. Upaya pencegahan tersebut disebut saddudz az-zari’ah
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN SIRI (STUDI PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 DAN UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 ) Aminah Aminah
deliberatif Vol 2 No II (2017): Deliberatif Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Cut Nyak Dhien Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Marriage Act recognizes two kinds of childhood status: legitimate and unmarried children. As explained in Article 42 that a legitimate child is a child born in or as a result of a legal marriage. While outsiders are stated in Article 43 that the child born outside of marriage only has a civil relationship with his mother and his mother's family. Legitimate children are legally perfectly civilized with both parents. While the married offspring born of siri marriage (not recorded) only have a civil relationship with his mother and his mother's family only. In Law Number 35 Year 2014 concerning Child Protection which has a principle of non-discrimination so that the law does not distinguish between children born from parents whose marriage is recorded or not registered because with the difference the child's rights are not obtained especially the right of the child to get the relationship Civility perfectly with both parents.
PENERAPAN HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM KETATANEGARAN INDONESIA Bambang Antariksa
deliberatif Vol 1 No 1 (2017): "deliberatif" Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Cut Nyak Dhien Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Based on the theory of the hierarchical structure of the legal system, states that the legal system is a tiered and layered in a structure (hierarchy). This paper discusses application of hierarchy of Laws and Regulations in Indonesia. The results confirm that the implementation of hierarchy of laws and regulations has been employed in the legal system following the Indonesian state administration system. UUD 1945 (amendment) explicitly mentions the existence of hierarchy of laws and regulations through institutions examining the hierarchy of laws and regulations, namely the Constitutional Court and Supreme Court, as well as the Laws concerning the hierarchy of laws and regulations. Abstrak: Berdasarkan teori hierarki norma hukum, disebutkan bahwa norma hukum itu berjenjang dan berlapis dalam suatu tata susunan (hierarki). Tulisan ini membahas mengenai penerapan hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Hasil Penelitian menunjukkan penerapan hierarki Peraturan Perundang-Undangan telah diterapkan didalam sistem hukum yang mengikuti sistem ketatanegaraan di Indonesia. UUD 1945 (amandemen) secara eksplisit menyebutkan adanya hierarki Peraturan Perundang-Undangan melalui lembaga yang menguji hierarki Peraturan Perundang-Undangan yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, serta adanya Undang-Undang yang mengatur mengenai hierarki Peraturan Perundang-Undangan.
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA CERAI GUGAT PADA MAHKAMAH SYAR’IYAH MEULABOH Cut Wan Nurlaili
deliberatif Vol 1 No 1 (2017): "deliberatif" Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Cut Nyak Dhien Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The discourse of divorces is an inexhaustible discussion. The divorce rate has risen rapidly. The religious (Syar’iyah) court of Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat is one of courts that registered a significant increase of divorce practice. This study examines the causes of high divorce rate. This research is categorized into case study research done in Meulaboh Syar’iyah courts to collect the necessary data. The approach used in this study is a normative juridical which is an approach of problem by considering right or wrong based on the applicable law. Based on the results, there are a variety of causes of divorces including harmony issues, lack of responsibility, money, third party involvement (affair/polygamy), domestic violence, and interference of others. Abstrak: Perkara perceraian merupakan suatu perkara yang tiada habis-habisnya untuk dibahas. Bahkan angka perceraian terus meningkat tajam, salah satunya adalah perkara cerai gugat yang terdaftar di Mahkamah Syar’iyah Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat. Tulisan ini ingin meneliti faktor-faktor penyebab tingginya gugat cerai. Jenis penelitian dalam tulisan ini digolongkan kepada case study research (penelitian kasus) dengan mengadakan penelitian langsung di Mahkamah Syar’iyah Meulaboh untuk mencari data yang diperlukan. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat benar atau salah berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Berdasarkan kajian yang dilakukan, ditemukan faktor- faktor penyebab cerai gugat ialah tidak adanya keharmonisan, tidak adanya tanggung jawab, ekonomi, gangguan pihak ketiga (selingkuh/poligami), cemburu, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan campur tangan pihak lain.
PERSEPSI STAKEHOLDERS TERHADAP KURIKULUM FAKULTAS SYARIAH DAN BISNIS IAIN MALIKUSSALEH Safriadi Safriadi
deliberatif Vol 2 No II (2017): Deliberatif Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Cut Nyak Dhien Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This research is a field research by using descriptive evaluative method and philosophical normative approach to empirical data by considering answers from interviews both from alumni and graduate users (stakeholder). The results of this study reveal that the way to realize the curriculum within the Faculty of IAIN Malikussaleh Syari'ah in accordance with the needs of stakeholders is to conduct curriculum development. In general, Syari'ah curriculum is in accordance with the needs of the community, but there are some courses that do not support the work of alumni in the community. This requires reinforcement of the profession deepening courses, how to reproduce the lab in the college courses and add proficient in-depth profession required in accordance with the development of modern society. The relevance of the curriculum to the needs of the community can be seen in two ways covering the curriculum relevance in the Shari'ah Department to the Life skill of the work according to the educational background and the relevance of the course to the work required by the appropriate stakeholder of the educational background.
PEMIKIRAN DAN KONTRIBUSI TOKOH EKONOMI ISLAM KLASIK DAN KONTEMPORER Ahmad Maulidizen
deliberatif Vol 1 No 1 (2017): "deliberatif" Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Cut Nyak Dhien Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Islamic economics is a science that combines economics with the principle of Sharia. The development of Islamic economic thought has begun from the time of the Prophet Muhammad. In writing this article aims to find out the economic scholars of Islam and their contribution in its development. The author distributes Islamic economic scholars in two categories Classical and Contemporary. In the classical Islamic economic scholars include; Zayd ibn ‘Alī, Abū Ḥanīfa, Abū Yūsuf, al-Ghazālī, Ibn Taimiyah, Ibn Khladun, Ibn Qayyim, Shah Wali Allāh al-Naḍwī, Muhammad Abduh and Muhammad Iqbal. When Contemporary Islamic economic scholars are distributed in 3 categories, Iqtiṣādunā (Baqir al-Sadr), Mainstream (Muhammad Abdul Mannan, Nejatullah Siddiqi, Syed Nawab Heider Naqvi and Monzer Kahf), and Alternative (Timur Kuran). Abstrak: Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan yang menggabungkan antara ilmu ekonomi dengan prinsip ajaran Syariah. Perkembangan pemikiran dan ilmu ekonomi Islam sudah bermula dari zaman Rasulullah SAW, Sahabat sampai saat ini. Dalam penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui tokoh ekonomi Islam dan kontribusi mereka dalam pengembangannya. Penulis membagikan tokoh ekonomi Islam dalam dua kategori Klasik dan Kontemporer. Dalam tokoh ekonomi Islam Klasik, yaitu Zaid bin ʻAlī, Abū Ḥanīfah, Abū Yūsuf, al-Ghazālī, Ibn Taimiyah, Ibn Khladun dan Ibn Qayyim, Shah Wali Allāh al-Naḍwī, Muhammad Abduh dan Muhammad Iqbal. Manakala kategori tokoh ekonomi Islam Kontemporer dibagikan dalam 3 Kategori, Aliran Iqtisaduna (Baqir al-Sadr), Aliran Mainstream ( Muhammad Abdul Mannan, Nejatullah Siddiqi, Syed Nawab Heider Naqvi dan Monzer Kahf), dan aliran Alternatif (Timur Kuran).
Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perdagangan Orang Serta Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Ferry Setiawan
deliberatif Vol 1 No 1 (2017): "deliberatif" Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Cut Nyak Dhien Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan tindak pidana perdagangan orang yang telah menjadi kejahatan transnasional, membuat pemerintah Indonesia mengambil suatu langkah kebijakan penegakan hukum pada tahun 2007 yaitu dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dari uraian diatas maka penulis ingin mencaritahu bagaimana Pertanggungjawaban Pidana dalam tindak pidana perdagangan orang yang berlaku di Indonesia serta bagaimana hak restitusi pada korban tindak pidana perdagangan orang yang berlaku di Indonesia saat ini.oleh karena itu tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana Pertanggungjawaban Pidana dalam tindak pidana perdagangan orang yang berlaku di Indonesia serta bagaimana hak restitusi pada korban tindak pidana perdagangan orang yang berlaku di Indonesia saat ini. Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah suatu penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, serta hukum yang akan datang (Puturistik). Didalam penelitian hukum normatif, maka penelitian terhadap azas-azas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berprilaku atau bersikap tidak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan terutama bahan hukum primer dan sekunder yang mengandung kaidah-kaidah hukum. Penelitian terhadap sistematik hukum adalah khusus terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Penulisan ini berdasarkan dengan norma kabur karena dalam pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana tindak pidana perdagangan orang dapat menimbulkan interpretasi yang pada akhirnya menimbulkan ketidakjelasan pengaturan mengenai hal tersebut dalam Undang – Undang No. 21 Tahun 2007. Bahan hukum yang digunakan bersumber pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisa yang digunakan yakni dilakukan dengan penelitian kepustakaan
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEKERJA/BURUH OUTSOURCING PADA BANK BUMN Wahyu Ramadhani
deliberatif Vol 1 No 1 (2017): "deliberatif" Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Cut Nyak Dhien Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Working relationships between workers and employers arising out of an employment agreement are theoretically the right of the employer and the right of the worker to initiate or terminate. However, for legal relations workers who occur with employers are always in a subordinate relationship or relationship where the employer's position is lower than the employer or employer. This paper analyzes whether the use of outsourced workers in state-owned banks in Langsa city is in accordance with applicable law and whether it is treated inappropriately in accordance with its dignity as a human being in the absence of legal certainty and legal protection for outsourced workers who are reviewed From the point of view of Indonesian labor law, Namely Law Number 13 Year 2003. The research was conducted using empirical normative method. The data used in this study consist of primary data and secondary data. All data collected were analyzed using qualitative method. The author is aware of the limitations of the author's ability in completing this writing. But the author hopes with what the author gives in the writing of this law can be beneficial to the authors and the entire author. Abstrak : Hubungan kerja yang terjadi antara buruh dengan pengusaha yang timbul karena adanya suatu perjanjian kerja sebenarnya secara teoritis merupakan hak pengusaha dan hak pekerja untuk memulai maupun mengakhirinya. Akan tetapi bagi pekerja hubungan hukum yang terjadi dengan pengusaha selalu berada dalam hubungan subordinatif atau hubungan di mana kedudukan pekerja lebih rendah dari pengusaha atau majikan.Tulisan ini menganalisa apakah penggunaan tenaga outsourcing pada bank BUMN dikota Langsa telah sesuai dengan hukum yang berlaku dan apakah benar bahwa pekerja/buruh tersebut diperlakukan tidak sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia dengan tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh outsourcing yang ditinjau dari sudut hukum ketenagakerjaan Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode normative empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Seluruh data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan penulis dalam menyelesaikan penulisan ini. Namun, penulis berharap dengan apa yang penulis berikan dalam penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi diri pribadi penulis dan seluruh pembaca.

Page 1 of 2 | Total Record : 12

 1   2 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 1 No 1 (2017): "deliberatif" Jurnal Ilmiah Hukum Vol 2 No II (2017): Deliberatif Jurnal Ilmiah Hukum