Articles
<![CDATA[Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani ]]>
<![CDATA[Nasution, Aulia Rosa]]>
<![CDATA[ JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Vol 8, No 2 (2016): JUPIIS (Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial) DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penulisan ini bertujuan untuk membahas urgensi pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) sebagai pendidikan karakter bangsa Indonesia melalui demokrasi, HAM dan masyarakat madani. Perubahan Indonesia menuju pada sistem demokrasi merupakan sesuatu yang tidak terelakkan lagi. Pasca jatuhnya rezim Orde Baru di bawah Presiden Soeharto yang lengser pada 21 Mei 1998, Indonesia mengalami proses pembentukan demokrasi meskipun berjalan setelah lebih dari 30 tahun Orde Baru berkuasa. Transisi Indonesia menaiki demokrasi menimbulkan banyak kecemasan dimana pada saat yang sama masyarakat masih cenderung melakukan penyelesaian konflik melalui cara-cara yang tidak demokratis, main hakim sendiri, memaksakan kehendak, dan praktik money politics sebagai cermin dari perilaku dan sikap yang bertolak belakang dengan demokrasi yang diperjuangkan oleh kalangarn reformis selama ini. Perkembangan ini tentu saja merupakan fenomena yang tidak kondusif bagi transisi Indonesia menuju demokrasi yang berkeadaban (Democratic Civility). Seiring dengan perkembangan gelombang demokrasi ketiga, tuntutan dmokratisasi dalam praktik dan sosial pasca rezim Orde Baru menjadi salah satu agenda kelompok gerakan reformasi yang mana salah satu tuntutannya adalah memperbaharui kembali pendidikan kewarganegaraan (Civic Education) yang selama ini dirasakan tidak relevan dengan semangat reformasi. Di dalam mewujudkan demokrasi yang berkeadaban maka peranan pendidikan kewarganegaraan (Civics Education) dirasa sangat urgen dan mendesak sebagai pendidikan karakter bangsa Indonesia.]]>
<![CDATA[The Crime of Genocide on the Rohingya Ethnic in Myanmar from the Perspective of International Law and Human Rights ]]>
<![CDATA[Nasution, Aulia Rosa]]>
<![CDATA[ PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 5, No 1 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Padjadjaran University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (355.012 KB)
<![CDATA[AbstractGenocide has become one of the most essential issue nowadays in the world since the ethnic conflict on Rohingya occurred in Myanmar. This conflict which has killed thousands of innocence civilians happened over the last century and increasingly heating up in the 21st century. Genocide on the Rohingya constitute a serious international crime which was conducted widespread and systematically, carried out by state actors (state agents or military apparatus) and non- state actors by destruction in whole or in part. This research focuses on the crime of genocide that occurred in the conflict of Rohingya which reviewed based on aspects of international law and human rights. The research results show that genocide on the Rohingya Ethnic has become a crime against humanity and violates the principle of humanity.Abstrak Genosida saat ini menjadi salah satu persoalan yang paling penting di dunia sejak terjadinya insiden konflik sejak konflik etnis Rohingya terjadi di Myanmar. Konflik ini telah membunuh ribuan orang â orang sipil yang tidak bersalah yang terjadi selama berabad-abad yang lalu dan semakin memanas di abad ke-21. Genosida pada etnis Rohingya merupakan kejahatan internasional yang serius yang dilakukan secara meluas dan sistematik, dilakukan oleh aktor-aktor negara (agen-agen negara atau aparat militer) dan aktor-aktor non negara dengan penghancuran secara sebagian atau keseluruhan. Penelitian ini berfokus pada kejahatan genosida yang terjadi pada konflik etnis Rohingya yang dikaji melalui aspek- aspek hukum internasional dan hak asasi manusia. Penelitian ini menunjukkan bahwa genosida pada etnis Rohingya merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan melanggar prinsip- prinsip kemanusiaan.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v5n1.a10]]>
<![CDATA[TERORISME DI ABAD KE -21 UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK KEJAHATAN TERORISME DALAM PERPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN HAK ASASI MANUSIA ]]>
<![CDATA[Nasution, Aulia Rosa]]>
<![CDATA[ JURNAL MERCATORIA Vol 8, No 1 (2015): JURNAL MERCATORIA JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (241.839 KB)
|
DOI: 10.31289/mercatoria.v8i1.647
<![CDATA[Tindak pidanaterorisme adalah suatu bentuk penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu kelompok yang terorganisir, yang ditujukan terhadap masyarakat sipil, tempat-tempat umum maupun fasilitas yang menyangkut kepentingan publik, dengan menggunakan kekerasan, ancaman atau bentuk intimidasi lainnya,yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, rusaknya harta benda serta hancurnya fasilitas dan sarana publik, untuk mencapai tujuan- tujuan yang bersifat ideologi, politik atau keagamaan.Tindak terorisme tidak dapat disejajarkan dengan kejahatan biasa. Terorisme mengarah kepada kejahatan terhadap kemanusiaan karena perbuatan yang dilakukan dilakukan secara meluas atau sistematis, mematikan atau menewaskan jumlah korban yang banyak dengan cara cara yang tidak berperikemanusiaan. Terorismetelah menjadi ancaman terhadap kehidupan umat manusia sehingga diperlukan suatu lembaga peradilan yang khusus untuk mengadili tindak pidana terorisme dengan cara – cara yang khusus pula.Upaya peradilan kejahatan terorisme sebaiknya dilaksanakan di Pengadilan Pidana Internasional karena terorisme telah menjadi kejahatan internasional yang telah dikriminalisasi oleh negara negara lainnya.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat melalui Pengadilan Nasional dan Internasional serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ]]>
<![CDATA[Nasution, Aulia Rosa]]>
<![CDATA[ JURNAL MERCATORIA Vol 11, No 1 (2018): JURNAL MERCATORIA JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (474.496 KB)
|
DOI: 10.31289/mercatoria.v11i1.1509
<![CDATA[Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak – hak yang dimiliki oleh setiap manusia tanpa memandang perbedaan ras, warna kulit, gender,suku,agama bahasa, jenis kelamin, agama, dan politik. HAM secara hukum dijamin dalam hukum HAM yang melindungi individu-individu atau kelompok dari tindakan-tindakan yang melanggar kebebasan serta harkat dan martabat manusia. Salah satu instrument dari hukum HAM yang digunakan sebagaipedoman bersama dalam melaksanakan norma-norma HAM adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 yang dirumuskan oleh PBB dan ditaati sebagai norma internasional oleh negara-negara di seluruh dunia. Dalam rangka menegakkan HAM pemerintah Indonesia telah mengeluarkan UU No. 39 tentang HAM dan UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Salah satu persoalan yang masih mengganjal selama bertahun-tahun adalah penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Seiring dengan perkembangan demokrasi, maka salah satu tuntutan yang mendesak di era pemerintahan Jokowi adalah bagaimana upaya perlindungan dan penegakan hukum di dalam menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM yang selama ini terbengkalai karena belum adanya keseriusan dan kesungguhan pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Upaya perlindungan dan penegakan hukum terhadap HAM merupakan salah satu kewajiban Negara terhadap rakyat Indonesia dalam menjamin pelaksanaan hak-hak yang fundamental.]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Terhadap Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan ]]>
<![CDATA[Silalahi, Andre]]>;
<![CDATA[Marlina, Marlina]]>;
<![CDATA[Eddy, Triono]]>;
<![CDATA[Nasution, Aulia Rosa]]>
<![CDATA[ ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Vol 1, No 1 (2019): ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (286.068 KB)
|
DOI: 10.31289/arbiter.v1i1.102
<![CDATA[This study aims to examine how the process of fostering criminal children is carried out by the Special Class Fostering Agency for Children in Medan, what are the obstacles faced in the implementation of fostering of criminal children and how the efforts made to overcome the problems of fostering criminal children in the Class I Special Guidance Institution . This research is normative juridical legal research and also empirical or sociological legal research, which examines library materials relating to the fostering of criminal children in the Class I Special Child Development Institute (LPKA) Medan. It was found that fostering prisoners and students is a heavy and noble task, not everyone is able and interested in the life of prisoners. And there are regulations and the fostering process for criminal children in Class I Special Guidance Institutions in Medan. The obstacles faced in the implementation of coaching activities in the Special Guidance Institution for Class I Children in Medan are originated from the factors of education, coaches, motivation and facilities and infrastructure; While the efforts made to overcome these obstacles include making improvements including aspects of education, coaches, motivation, and facilities and infrastructure.]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Pemberian Remisi Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai ]]>
<![CDATA[Sastro, Heru Prabowo Adi]]>;
<![CDATA[Marlina, Marlina]]>;
<![CDATA[Eddy, Triono]]>;
<![CDATA[Nasution, Aulia Rosa]]>
<![CDATA[ ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Vol 1, No 2 (2019): ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (275.858 KB)
|
DOI: 10.31289/arbiter.v1i2.117
<![CDATA[The study was conducted to determine the Supervision of Remission Against Prisoners in Class II A Binjai Penitentiary. The nature of the study is normative juridical. Literature and document study material is used as the main material while field data will be used as supporting or supplementary data. The collected data is sorted and analyzed judicially and qualitative data are interpreted logically systematically by deductive and inductive methods. The results showed that the implementation of remission to prisoners experienced a shift both from the understanding, criteria, and objectives. According to the provisions, the original remission was the right of prisoners, shifted into a kind of gift given by the government, and finally shifted to an arena of buying and selling interests. As a result of this shift, there has been a blurring of the legal rules for granting remissions that automatically impacted their supervision. In addition, the implementation of remission is a prisoner's right and also as a stimulus so that prisoners are willing to undergo coaching to change behavior in accordance with the objectives of the Penal System. The supervisory system for remission in Penitentiary involves Penal Institutions which starts from the Penitentiary Technical Implementation Unit, Regional Office of the Ministry of Justice and Human Rights to be forwarded to the Directorate General of Corrections, also involving Supervising Judges and Observers.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN TERORISME SEBAGAI ‘EXTRAORDINARY CRIME’ DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL ]]>
<![CDATA[Aulia Rosa Nasution]]>
<![CDATA[ deliberatif Vol 1 No 1 (2017): "deliberatif" Jurnal Ilmiah Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Cut Nyak Dhien Langsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This paper aims to review the acts of terrorism as an ‘extraordinary crime’ in the perspective of the international and national law. The approach methodology of this research usesthe juridical normative methodology which is conducted by analyzing and reviewing the international conventions on terrorismand theanti terrorism law in Indonesia specially the Act No. 15/2003 on Combating Terrorism Acts. Terrorism has become one of the national threat for Indonesia and for the world globally because it destroyed civilians people physically and mentally. Terrorism often occurred in the international and national scope, which has negative impacts for the stability and the security in Indonesia. In an effort to counter the acts of terrorism, Indonesian government has ratified several anti terrorism conventions. Indonesian government also has declared its commitment to combat all forms of terrorism acts which has been set in the Act No. 15/2003 on Combating Terrorism Acts. One of the considerations in the creation of the anti terrorism law in Indonesia is because the acts of terrorism has its own characteristic which isvery different from other ordinary crimes and causes it to be categorized as an ‘Extraordinary crime’.]]>
<![CDATA[Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani ]]>
<![CDATA[Aulia Rosa Nasution]]>
<![CDATA[ JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL Vol 8, No 2 (2016): JUPIIS (Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial) DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24114/jupiis.v8i2.5167
<![CDATA[Penulisan ini bertujuan untuk membahas urgensi pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) sebagai pendidikan karakter bangsa Indonesia melalui demokrasi, HAM dan masyarakat madani. Perubahan Indonesia menuju pada sistem demokrasi merupakan sesuatu yang tidak terelakkan lagi. Pasca jatuhnya rezim Orde Baru di bawah Presiden Soeharto yang lengser pada 21 Mei 1998, Indonesia mengalami proses pembentukan demokrasi meskipun berjalan setelah lebih dari 30 tahun Orde Baru berkuasa. Transisi Indonesia menaiki demokrasi menimbulkan banyak kecemasan dimana pada saat yang sama masyarakat masih cenderung melakukan penyelesaian konflik melalui cara-cara yang tidak demokratis, main hakim sendiri, memaksakan kehendak, dan praktik money politics sebagai cermin dari perilaku dan sikap yang bertolak belakang dengan demokrasi yang diperjuangkan oleh kalangarn reformis selama ini. Perkembangan ini tentu saja merupakan fenomena yang tidak kondusif bagi transisi Indonesia menuju demokrasi yang berkeadaban (Democratic Civility). Seiring dengan perkembangan gelombang demokrasi ketiga, tuntutan dmokratisasi dalam praktik dan sosial pasca rezim Orde Baru menjadi salah satu agenda kelompok gerakan reformasi yang mana salah satu tuntutannya adalah memperbaharui kembali pendidikan kewarganegaraan (Civic Education) yang selama ini dirasakan tidak relevan dengan semangat reformasi. Di dalam mewujudkan demokrasi yang berkeadaban maka peranan pendidikan kewarganegaraan (Civics Education) dirasa sangat urgen dan mendesak sebagai pendidikan karakter bangsa Indonesia.]]>
<![CDATA[Faktualisasi Kehidupan Umat Islam yang Belum Damai ]]>
<![CDATA[Aulia Rosa Nasution]]>
<![CDATA[ JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL Vol 12, No 1 (2020): JUPIIS (JURNAL PENDIDIKAN ILMU ILMU SOSIAL) JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24114/jupiis.v12i1.15667
<![CDATA[The life of Muslims today is faced by a variety of challenges that exist both from within and from outside. Muslims are faced with various problems that threaten from the environment (internal) and from the external environment (external) which is very influential for the lives of Muslims. This research is intended to examine the problems in the lives of Muslims that arise as challenges in the future. The religion of Islam revealed by Allah S.W.T serves as a guide and guide for humanity as a whole to be able to be applied in daily life, both in the form of values, attitudes and behavior as well as rules to create a peaceful world and avoid conflict. Even so, in daily facts, Muslims continue to intersect with political and social conflicts as a challenge for an increasingly modern world civilization that demands Muslims to be able to face it according to Islamic guidance as a religion that teaches peace and harmony for all humanity in both global and global contexts. local.]]>
<![CDATA[KEJAHATAN GENOSIDA DAN KONFLIK ETNIS ROHINGYA DALAM ASPEK HUKUM INTERNASIONAL DAN HAK ASASI MANUSIA ]]>
<![CDATA[Aulia Rosa Nasution]]>
<![CDATA[ PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 5, No 1 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (355.012 KB)
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa tentang kejahatan genosida dan konflik etnis Rohingya dalam perspektif hukum internasional dan Hak Asasi Manusia. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini yaitu menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan menggunakan berbagai konvensi internasional dan peraturan yang mengatur kejahatan genosida untuk dapat menelaah kasus genosida khususnya kasus Rohingya. Kejahatan Genosida di Myanmar yang telah lama terjadi merupakan salah satu isu internasional yang mendapat perhatian dari berbagai negara-negara di dunia saat ini terlebih lagi semenjak gencarnya serangan terhadap orang-orang Rohingya yang dilakukan oleh pasukan militer Myanmar. Kejahatan genosida ini telah menewaskan banyak orang-orang sipil yang tidak bersalah, dimana ribuan orang meninggal dan terluka sebagai akibat pembunuhan massal yang dilakukan pasukan militer Myanmar secara membabi buta. Genosida telah menjadi salah satu kejahatan paling kejam yang juga merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan ]]>
