Garuda - Garba Rujukan Digital

KEABSAHAN NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH Wahyudani, Zulham
Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, dan Ekonomi Islam Vol 12 No 1 (2020): Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam
Publisher : State of Islamic Institute Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/jurisprudensi.v12i1.1508

This study focus on exploring maslahah of the marriage registration for nikah siri. Based on the result, first; the goverment used maslahah approacj to determine the marriage registration as one of the marriage requirements. therefore, the unregistered marriages will be punished as the illegal one. Nowdays, the marriage registration had become the publication to justify the legality of someone's marriage, as well as to protect their right and obligation such as the protection of their offspring, property, life and so on. second, marriage registration cannot be negotiated to be undone by providing legal certainty through the revision of law No. 1 of 1974. This study recomended that every nikah siri should be register to the KUA to obtain their marriage legality from the government.

Nafaqat Reformulation Of Family Resilience During The Covid-19 Pandemic Zulham Wahyudani; Muhammad Ridwansyah
AL-MASHARIF: JURNAL ILMU EKONOMI DAN KEISLAMAN Vol 9, No 1 (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Padngsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/masharif.v9i1.4213

Abstrak Filosofis nafkah yang semulanya menjadi kewajiban suami memberi nafkah kepada istri, anak-anak, dan kerabat menjadi terbalik ketika pandemi covid-19 melanda masyarakat Indonesia. Alquran surah Albaqarah ayat 233 dan KHI dalam hal yang sama membebankan nafkah kepada suami tetapi karena situasi ekonomi yang semakin semerawut dan resesi mengakibatkan produk domestik bruto menurun. Artinya ada banyak suami-suami kehilangan pekerjaan akibat wabah ini. Metodologi yang digunakan adalah yuridis-sosiologis. Hasil penelitian sebagai berikut: bahwa dalam Albaqarah mewajibkan seorang suami memberikan nafkah kepada istri tetapi konteks lain, seorang istri atau anggota keluarga lain dapat berperan dalam menjaga ketahanan keluarga di masa pandemi ketahanan pandemi covid-19. Kemudian, Pasal 83 KHI menjelaskan seorang istri hanya berkewajiban utama berbakti lahir dan batin, makna berbakti boleh saja diinterpretasikan sebagai bentuk pembantuan atau meringankan sebagian tugas suami dalam hal nafkah ketika seorang istri dalam kategori mampu dan tidak ada unsur pemaksaan. Abstract The philosophy of living, which was originally the husband's obligation to provide for his wife, children, and relatives, was reversed when the Covid-19 pandemic hit the people of Indonesia. Albaqarah verse 233 and KHI (Compilation of Islamic Law) are imposes a living burden on the husband, but due to the increasingly chaotic economic situation and recession, the gross domestic product decreases. This means that many husbands have lost their jobs due to this epidemic. The methodology used is juridical-sociological. The results: Albaqarah requires a husband to provide a living, but in another context, a wife or other family members can. Then, the KHI explains that a wife has only the main obligation to serve physically and mentally, the meaning of filial piety may be interpreted as a form of assistance or easing some of the husband's duties in terms of living.

WACANA PEMIDANAAN PELAKU NIKAH SIRI MENURUT KAJIAN HUKUM ISLAM Zulham Wahyudani
deliberatif Vol 1 No 1 (2017): "deliberatif" Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Cut Nyak Dhien Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

There are some different opinions about the discourse of Nikah Siri criminalization that due to Nikah Siri is official and valid under Islamic jurisprudence. However, it is seen as unregistered marriage under Indonesia governmental law and has caused many problems for people who are engaged with it. This research aims to find out the fundamental problems and the perspectives of religious law towards criminalization of the perpetrators Nikah Siri. In order to answer the problems, the researcher collects the literature reviews based on primary and secondary data. Both data is analyzed by descriptive method. According to the results, the government can criminalize the perpetrators of Nikah Siri by jarimah ta’zir. It is done to prevent the practice that will impact for other people. This prevention is called by saddudz az-zari’ah. Abstrak: Wacana pemidanaan pelaku nikah siri terdapat perbedaan pendapat karena Nikah siri sah dan halal secara hukum Islam, akan tetapi nikah siri menurut UU perkawinan di Indonesia adalah illegal dan banyak menimbulkan masalah dan kemudharatan bagi pelaku nikah siri. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dari persoalan pokok, pandangan hukum Islam terhadap wacana pemidanaan pelaku nikah siri. Untuk memperoleh jawaban tersebut peneliti menggunakan kajian kepustakaan dengan data primer dan data sekunder. Kedua data tersebut dianalisis dengan mengunakan metode deskriptif. Berdasarkan kajian yang dilakukan, ditemukan pemerintah dapat memidanakan pelaku nikah siri dengan jarimah ta’zir. Dengan pertimbangan memidanakan pelaku nikah siri untuk mencegah terjadinya perbuatan yang merugikan orang lain. Upaya pencegahan tersebut disebut saddudz az-zari’ah

Sertifikat Vaksin Covid 19 sebagai Syarat Permohonan Kehendak Nikah dalam Perspektif Maqāṣid Syari’ah Zulham Wahyudani
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 9, No 02 (2021): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v9i02.1647

Di Indonesia total kasus positif COVID-19 saat ini sebanyak 4.073.831 pasien dan telah memberi dampak seperti tingkat perceraian meningkat, menghambat krisis ekonomi, kesejahteraan sosial, dan termasuk kualitas kesehatan calon pengantin yang rentan terjangkit. Padahal, salah satu tujuan pernikahan adalah memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan. Oleh karena itu, kajian ini menganalisis penerapan sertifikat vaksin COVID-19 sebagai syarat permohonan nikah di Indonesia sebagai langkah kemaslahatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Kajian ini menggunakan teori maqāṣid syari’ah, di mana lima hal yang diharapkan dilindungi dalam hukum Islam, antara lain agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Kesimpulan terkait perlindungan jiwa (hifzh nafs) dan keturunan (hifzh Nashl), maqāṣid syari’ah dapat menformulasi sertifikat vaksin COVID-19 sebagai syarat kehendak nikah untuk mengetahui status kesehatannya masing-masing dan mencegah penyebaran pandemi kepada pasangan dan keturunan. Selain itu, ketika calon pasangan pengantin yang dites positif melanjutkan pernikahan mereka, dapat diperkirakan bahwa banyak pasangan akan menjadi tidak stabil atau tidak mampu menghidupi keluarga, yang akhirnya berakhir dengan perceraian hidup atau mati.

KEABSAHAN NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH Zulham Wahyudani
Jurisprudensi : Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan dan Ekonomi Islam Vol 12 No 1 (2020): Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam
Publisher : State of Islamic Institute Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/jurisprudensi.v12i1.1508

This study focus on exploring maslahah of the marriage registration for nikah siri. Based on the result, first; the goverment used maslahah approacj to determine the marriage registration as one of the marriage requirements. therefore, the unregistered marriages will be punished as the illegal one. Nowdays, the marriage registration had become the publication to justify the legality of someone's marriage, as well as to protect their right and obligation such as the protection of their offspring, property, life and so on. second, marriage registration cannot be negotiated to be undone by providing legal certainty through the revision of law No. 1 of 1974. This study recomended that every nikah siri should be register to the KUA to obtain their marriage legality from the government.

KHUTBAH JUM’AT VERSUS PIDANA (Meretas Unsur-Unsur Pidana Dalam Pesan Keagamaan) Zulham Wahyudani Zulham Wahyudani
Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol 6 No 1 (2021): Januari-Juni 2021
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/legalite.v6i1.2922

Kajian ini ingin meretas unsur-unsur pidana dalam khutbah jum’at. Khutbah jumat di Indonesia sebagai sarana pesan keagamaan mingguan yang wajib terhadap Muslim. Meskipun, dewasa ini khutbah jumat telah dimanfaatkan oleh gerakan radikalisme untuk memiskinkan sikap demokrasi dan provokasi terhadap Pemerintahan. Sehingga materi Khutbah Jum’at menjadi salah satu perhatian Kementerian Agama (Kemenag). Metode penelitian ini merupakan kajian kepustakaan dengan Studi perbandingan normatif Negara Malaysia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah melalui Kementerian Agama dapat mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang materi Khutbah Jum’at dan pidana terhadap Khatib Jum’at yang tidak membaca teks khutbah yang sudah disiapkan. Dengan demikian regulari PMA diharapkan akan menimalisir munculnya paham radikalisme dalam pesan keagamaan.

The Impact of Family’s Economic on Divorce Muhammad Firdaus; Zulham Wahyudani; Agustina Agustina
AL-MASHARIF: JURNAL ILMU EKONOMI DAN KEISLAMAN Vol 10, No 1 (2022)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Padngsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/masharif.v10i1.5774

Divorce is the breaking of the marriage bond for certain reasons. Economy is on of the reasons husband and wife can demand divorce at the syari’yyah court or the religious court. In the period 2015-2019, the Syari’yyah Langsa Court decided many divorce cases for various reasons, including the economic reason. The purpose of this study was to determine the economic impact of families on divorce in 2015-2019 and to determine the causes that dominated divorce in 2015-2019 at the Syar’iyyah Langsa Court. Researchers conducted research by processing data taken from the Syar’iyyah Langsa Court. The results obtained from this study are base on cases that have been decided by the Syar’iyyah langsa Court in 2015-2019, that the economy has an impact on divorce but the impact is not massive so that the economy does not really affect divorce. The most dominating cause of divorce, which reached 72.8% of the total cases that occurred in 2015-2019 was due to continuous disputes and arguments. Meanwhile, divorces due to economic causes accounted for 9.76% of the total cases that occurred in 2015-2019.

Bagian Warisan Anak Perempuan Pada Penetapan Nomor 18/pdt.p/2021/ms.lgs Dalam Perspektif Maqashid Syariah Zulham Wahyudani
Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Vol 9 No 2 (2022): Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan
Publisher : Hukum Keluarga Islam IAIN LANGSA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/qadha.v9i2.4139

This study tells about the decision of the Syari'yah Court of Langsa City Number 18/Pdt.P/2021/MS.Lgs. Based on the results of the decision, there was an asymmetry between the results of the decision and the provisions that apply to the fiqh of Mawaris, namely: veiling brothers and daughters. This study tries to harmonize the results of the decision with the sharia maqahid theory. Both maqashid amah, distinctive, khithab and law. This research is classified as literature research with a qualitative approach. The methodology in this article uses legal research methods. The results of the study concluded; the determination of the Langsa City Syariyyah Court Number 18/Pdt.P/2021/MS.Lgs does not violate the maqashid theory. One of the purposes of not giving inheritance to biological brothers is to replace part of his inheritance as a living that he must give to his biological children. This is in accordance with the objectives of the global sharia which aims to uphold justice and create a safe and sustainable life.

FAKTOR – FAKTOR PERUBAHAN SOSIAL YANG MEMPENGARUHI PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI BANDA ACEH, INDONESIA Zulham Wahyudani; Muhammad Firdaus
Journal of Sharia Economics Vol 3 No 1 (2022): Islamic Finance
Publisher : Program Studi Magister Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jose.v3i1.1450

This thesis generally discussed the social change and its relationship to the practice of Islamic inheritance within the Acehnese community, especially those who live in Banda Aceh city. This study aims to investigate the impact of the social change in altering the inheritance law. Data for this study were primarily gathered through questionnaire surveys. In addition, secondary data were gathered through various Islamic literatures, books, articles, seminar papers and other related materials. The questionnaires were distributed to 230 respondents that were randomly chosen among Banda Aceh community. The findings of this study revealed that the social change has influence on the altering of the Islamic inheritance law within the community. The data shows that the practices of inheritance in Banda Aceh were mostly based on family approval. These practices were influenced by several of social change’s factors, such as role of wives in earning family income, economy, gender, justice and traditions. As this study has several limitations, it was recommended that future studies need to examine this matter more comprehensively due to some deficiencies in its application such as the use of fiqh and ushul methods.

Aspek Pidana Dalam Hukum Keluarga Dan Penyelesaiannya Pada Lembaga Hukum Di Indonesia Zulham Wahyudani; Oyo S. Mukhlas; Atang Abdul Hakim
Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol 8 No 1 (2023): Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/legalite.v8i1.6197

Referring to Muslim countries outside Indonesia, several progressive legal regulations are obtained, because they display the jināyat (Penal Code) of their marriage law. Social facts in Indonesia identify the criminal aspects related to violations in marriage, such as unrecorded marriages, illegal polygamy, interfaith marriages, divorce, infidelity, domestic violence, or fraud. It has caused enormous legal and social problems, especially those related to the protection of women and children right. The purpose of this study is to analyze the criminal aspects reasoning in family law and its settlement in legal institutions in Indonesia. This research was conducted based on literature study by collecting data and theoretical foundations related to aspects of criminal acts in marriage law. The results showed that, firstly, the criminal aspects of family law in Indonesia are included in the Penal Code (KUHP) Article 279, which includes violations of law or criminal aspects of marriage law that harm other people. Secondly, the settlement of criminal aspects in family law in legal institutions in Indonesia is the expansion of several religious courts authority. For Instance, the authority of the Syar'iyah Court in Aceh is an inevitability. Considering that everything that is regulated under the religious courts authority, both concerning marriage, inheritance, waqf, zakat, to the issue of shari'ah economics, all of which are that has been attached to Muslim society.

Title

Found 23 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 23 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 23 Documents
Search