cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Shinta Silviana
Contact Email
shintasilvianaa@gmail.com
Phone
+6282125006449
Journal Mail Official
editorialmp@jurnal.kemendagri.go.id
Editorial Address
Jalan Kramat Raya Nomor 132, Senen, Jakarta Pusat
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan
Published by Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
ISSN : BadanPen     EISSN : 25495283     DOI : https://doi.org/10.21787
Core Subject : Humanities, Science, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences
Matra Pembaruan (MP) adalah jurnal akses terbuka yang menerbitkan penelitian yang berfokus pada inovasi kebijakan pemerintah.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 6 No 2 (2022)" : 6 Documents clear
Inovasi Pelayanan Publik: Pengalaman dari Kota Cilegon, Indonesia Mahpudin
Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan Vol 6 No 2 (2022)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/mp.6.2.2022.107-117

Abstract

Inovasi sektor publik menjadi penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan sehingga berdampak pada tingginya kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Namun, inovasi yang tersedia justru seringkali tidak selalu efektif memberikan perubahan yang lebih baik dalam tata kelola pemerintahan. Artikel ini berupaya menganalisa hambatan apa saja yang menyebabkan sebuah inovasi sektor publik kurang bekerja optimal dengan mengambil kasus spesifik di Kota Cilegon, Indonesia. Metode kualitatif-deskriptif dipilih sebagai pendekatan penelitian. Sementara, data diperoleh melalui data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, inovasi pelayanan publik di Kota Cilegon tidak terlembaga secara mapan sehingga cenderung sekedar formalitas untuk memenuhi tuntutan institusi. Kedua, inovasi lebih banyak mengandalkan melalui pendekatan top-down tanpa pelibatan masyarakat yang massif, sehingga inovasi yang tercipta belum berdasarkan analisa kebutuhan publik. Hambatan yang ditemukan diantaranya: rendahnya komitmen dan political will pimpinan daerah, skema dukungan finansial tidak jelas, dan minimnya reward terhadap inovator.
Inovasi Layanan Call Center 119 Kesehatan Di Indonesia: Problem Kesiapan Aparat Taufiqurokhman; Mam’un Murod; Evi Satispi; Andriansyah Andriansyah; Lira Agusinta
Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan Vol 6 No 2 (2022)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/mp.6.2.2022.95-105

Abstract

This study aims to describe and analyze health service innovations at the Ministry of Health of the Republic of Indonesia in the readiness of the apparatus to serve patients affected by the covid 19 virus. Call center 119 health services are medical emergency services that provide ambulance facilities and the need for a referral hospital for inpatients affected by COVID-19. This study uses the New Public Management (NPM) theory developed by Osborne and Gaebler (1992), which is an improvement from the Old Public Administration marked by the emergence of the concept of managerialism and the need for a new model in public service administration. The benefits of the research are expected to provide constructive input to the Ministry of Health of the Republic of Indonesia, which has made breakthroughs in health services. So that health services are of higher quality by applying the principles of excellent and fast service. The 119 call center service places trained and profesional operators, nurses, and doctors. The research methodology uses qualitative-descriptive, interactive models, creating interactive, deductive situations to obtain accurate data. Primary data sources were taken directly in the field based on interviews with the head of the human resource education center at the Indonesian Ministry of Health, the head of the Covid-19 task force at the athlete’s house, operators, nurses, doctors assigned by the DKI Jakarta Regional Government Health Office. The results show that the call center 119 public health service is a breakthrough in public health services, integrated emergency services, and the speed of medical service actions that can increase the degree and acceptability of health for the community. This public health service is integrated between inpatient home athletes and inpatient hospitals for COVID-19 patients by involving operator officers, nurses, trained and profesional doctors with the assistance of the Indonesian National Army (TNI) and the Indonesian National Police.
Kebijakan Inovatif Tata Kelola Air Bersih Desa melalui Dinamika Tipologi Kelembagaan Rahmalia Rifandini
Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan Vol 6 No 2 (2022)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/mp.6.2.2022.83-94

Abstract

Tulisan ini membahas sistem pengelolaan air bersih Desa Suntenjaya di kawasan hulu DAS Cikapundung di Kabupaten Bandung Barat dengan menggunakan kerangka new institutionalism in economic sociology. Studi-studi sebelumnya tentang desa yang memiliki potensi mata air hanya menempatkan perhatian pada perbaikan formalitas lembaga, khususnya pada optimalisasi peran pemerintah desa dan BUMDes dalam mekanisme Pengelolaan Air Bersih (PAB). Studi-studi ini belum menganalisa insentif dan hambatan pada tata kelola air di luar institusi formal.  Padahal, institusi informal juga berperan besar dalam PAB. Untuk menutupi kekurangan tersebut, penelitian ini mengadaptasi tipologi Helmke-Levitsky untuk mengidentifikasi interaksi antara kelembagaan formal desa dengan kelembagaan informal-lokal ulu-ulu dalam tata kelola air bersih desa. Secara metode, penelitian ini menyajikan keterbaruan berupa pengaplikasian software digital  untuk proses koding wawancara dengan menggunakan QDA Miner. Berdasarkan temuan penelitian ini, kelembagaan informal-lokal ulu-ulu telah berperan sebagai substitusi kelembagaan formal desa.  Lemahnya kapasitas kelembagaan formal di tengah adanya kebutuhan masyarakat terhadap sistem pengelolaan air bersih memunculkan peran ulu-ulu untuk menjawab permasalahan tersebut melalui pengelolaan air bersih desa berdasarkan hak asal-usul desa.
Inkubasi Inovasi Pelayanan Publik Di Kabupaten Tegal: Studi Kasus Inovasi SIMBG Pada Pelayanan PBG Daryanti Syarifah; Retno Sunu Astuti; Kismartini
Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan Vol 6 No 2 (2022)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/mp.6.2.2022.119-131

Abstract

Ketidakseimbangan antara tujuan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan ketersediaan aparatur administrasi atau administrasi lag menjadi masalah di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Dinas PUPR) Kabupaten Tegal. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung menumbuhkan optimisme untuk menyelesaikan masalah tersebut, yaitu dengan inovasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG). SIMBG sendiri merupakan aplikasi berbasis web yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan khusus PBG. Karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses persiapan penerapan inovasi baru dari munculnya inovasi sampai dengan kesiapan implentasi melalui program inkubasi inovasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif menggunakan jenis penelitian studi kasus yang bertujuan untuk mengetahui lebih mendalam proses persiapan penerapan SIMBG. Hasil penelitian menunjukan bahwa program inkubasi inovasi SIMBG atau proses persiapan penerapan inovasi SIMBG sangat dibutuhkan untuk kemantapan penerapan inovasi, dari dasar hukum penerapan inovasi, kesiapan SDM dan kesiapan perangkat atau inovasi itu sendiri. Proses inkubasi layanan PBG melalui SIMBG dapat dikatakan berhasil meningkatkan kualitas layanan namun ada faktor lain yang menyebabkan penurunan jumlah pemohon layanan yaitu anggapan belum perlu PBG, biaya retribusi yang membebani, dan sanksi yang belum ditegakkan.
Inovasi Kebijakan Pemilihan Kepala Desa dalam Mereduksi Patronase Pemanfaatan Aset Desa di Kabupaten Tuban Anto Wahyudi; Erna Setijaningrum
Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan Vol 6 No 2 (2022)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/mp.6.2.2022.133-145

Abstract

Resistensi yang sangat kuat terhadap perubahan regulasi dan praktik patronase pemanfaatan aset desa khususnya tanah bengkok. Hal tersebut diantaranya ditunjukkan adanya penolakan dari Aliansi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, khususnya yang mengatur tanah bengkok, telah mendesak Presiden Jokowi segera menandatangani revisinya. Tujuan penelitian ini menganalisis dan menjelaskan bagaimana inovasi regulasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) mereduksi patronase pemanfaatan aset desa khususnya tanah bengkok. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metodologi studi kasus untuk mengkaji Inovasi Kebijakan Pemilihan Kepala Desa dalam Mereduksi Patronase Pemanfaatan Aset Desa di Kabupaten Tuban. Adapun informan yang dipilih dilaksanakan dengan teknik purposive sampling dan teknik snowballing dimana data awal informan didapatkan dari satu informan kunci yang kemudian dilakukan identifikasi, pemetaan hingga menetapkan informan-informan lainnya yang memenuhi kriteria sebagai informan tambahan dalam penelitian ini. Temuan penelitian ini adalah bahwa Inovasi formulasi regulasi peraturan kepala daerah tentang Pilkades dalam reduksi patronase pemanfaatan aset desa melalui regulasi yang mengatur Pilkades di Kabupaten Tuban Tahun 2019, telah membuat sejarah baru tata kelola pemerintahan desa. Bakal calon Kepala Desa rela menyerahkan bagian hak tunjangannya dari tanah bengkok saat terpilih nantinya dengan prosentase besaran yang di serahkan beragam. Inovasi regulasi ini tidak terdapat penolakan dalam formulasi dan implementasinya, meskipun terdapat beberapa kekurangan dalam formulasi regulasi ini, antara lain lemahnya sanksi dan kontrol dari pemerintah kabupaten dalam fungsinya sebagai peran pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga memerlukan perbaikan dimasa mendatang.
Inovasi Pembelajaran Daring: Analisis Multi-Level Perspective Dalam Platform Digital Pembelajaran Daring Di Indonesia Arga Pribadi Imawan; Dias Prasongko
Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan Vol 6 No 2 (2022)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/mp.6.2.2022.147-158

Abstract

Studi ini menempatkan fokus terhadap inovasi pembelajaran daring yang tengah menyebar luas, terutama pada sektor pendidikan. Dengan menggunakan kerangka Multi-Level Perspective (MLP), studi ini membangun argumen bahwa kelompok-kelompok sosial relevan yang berada pada level meso telah merespons berbagai perkembangan landskap jaringan internet dan kebaruan pada level mikro, sehingga berdampak kepada keberhasilan inovasi pembelajaran daring. Lebih jauh, kondisi pandemi Covid-19 sebagai unintended non-human actor telah berkontribusi terhadap dorongan keberhasilan inovasi pembelajaran daring. Studi ini menggunakan metode penelitian historiografi dengan pendekatan konstruktivis untuk menjelaskan bagaimana perubahan landskap dan relasi antar aktor dalam bidang pendidikan sebagai bagian dari adanya inovasi kebijakan. Adapun, data yang digunakan dalam penelitian ini berupa artikel jurnal, berita maupun laporan yang berkaitan dengan inovasi pembelajaran daring.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 2 (2025) Vol 9 No 1 (2025) Vol 8 No 2 (2024) Vol 8 No 1 (2024) Vol 7 No 2 (2023) Vol 7 No 1 (2023) Vol 6 No 2 (2022) Vol 6 No 1 (2022) Vol 5 No 2 (2021) Vol 5 No 1 (2021) Vol 4 No 2 (2020) Vol 4 No 1 (2020) Vol 3 No 2 (2019) Vol 3 No 1 (2019) Vol 2 No 3 (2018) Vol 2 No 2 (2018) Vol 2 No 1 (2018) Vol 1 No 3 (2017) Vol 1 No 2 (2017) Vol 1 No 1 (2017) More Issue