Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

Islam dan Negara: Perdebatan dalam Pembuatan Perda Syariat di Kota Tasikmalaya MA’MUN MUROD AL-BARBASY
Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies Vol 12, No 2: December 2016
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/afkaruna.v12i2.2794

Abstract

This paper discusses the debates behind the formulation of Sharia regulation in Tasikmalaya. This paper argues that the initiators of Sharia regulation in Tasikmalaya are coming from mainstream islamic organizations such as Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama or Persis, but social organizations or non- mainstream islamic groups, such as Hizb ut-Tahrir Indonesia (HTI), Front de- fenders of Islam (FPI) and Laskar Thaliban, including PKPPSI and the Indone- sian Ulema Council (MUI). This debate is seen in the perspective of the relation- ship between Islam and the state. There are at least four important topics exam- ined in this paper: the linkages between Shariah regulation and islamophobia, resistance and acceptance of Sharia regulation, the relationship between notion of Shariah and political party ideology, and Sharia regulation as a product of democracy. This paper also agues that two largest Muslim organizations, Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama, both in position as jam’iyah and jamaah, less contributed to the debate of Shariah regulation in Tasikmalaya.
PANCASILA SEBAGAI DARUL AHDI WA SYAHADAH DALAM HIMPITAN AMBIGUITAS POLITIK DAN URGENSI USWAH POLITIK Ian Zulfikar; Ma'mun Murod Al-Barbasy
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/pjsh.v4i2.696

Abstract

Perdebatan Pancasila sebagai ideologi negara mengiringi perjalanan panjang bangsa Indonesia. Muhammadiyah menawarkan rumusan baru terkait Pancasila dengan menyebutnya sebagai Darul Ahdi wa Syahadah, yaitu negara konsensus dan negara kesaksian. Penyebutan Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah merupakan penegasan untuk memperkuat posisi Pancasila sebagai ideologi negara. Realitas politik menjadi begitu pragmatis lantaran moralitas politik yang “mendua” (ambigu). Lebih menyedihkan lagi, perilaku politik amoral dan lekat dengan abuse of power justru dilakukan dengan menjadikan Pancasila sebagai kedok atau tameng berlindung. Revolusi mental menghendaki adanya perubahan mendasar yang melibatkan revolusi material, mental kultural, dan political. Dasar dan haluan revolusi mental ini adalah nilai Pancasila, terutama yang terdapat dalam sila pertama, kedua, dan ketiga.Yang paling penting dalam melakukan Revolusi Mental adalah perlunya keteladanan (uswah) politik. Uswah memberikan banyak keteladanan dalam beragama, keteladanan dalam hal integritas moral, yang termasuk di dalamnya adalah keteladanan dalam menjalin relasi dengan kekuasaan.
Relasi Kuasa Elit Lokal Dan Pemerintah Lokal Dalam Penangan Konflik Sosial Paska Pilkada Dalam Mendukung Ketahanan Sosial Lusi Andriyani; Ma'mun Murod; Endang Sulastri; Djoni Gunanto; Muhammad Sahrul; Devia Andiani
Jurnal Ketahanan Nasional Vol 27, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkn.61155

Abstract

ABSTRACTThe purpose of this study is to examine the relation between the local elite power and the local government following the 2017 regional election of DKI Jakarta (Pilkada). The conflict phenomenon that occurs after the general election is an important issue to study. In line with Pilkada's high-intensity activities in many regions in Indonesia, a study of the power relationships between local elites and the local government is important in order to prevent social conflicts following elections. This research is qualitative research using interview data and secondary data from online media, journals, books and related materials to collect data. The technique of data analysis uses secondary data domain techniques. Results of this study stated that 4.3% of people whose friendship had been damaged by the presidential election in 2014 and 5.7% of their social relations affected the regional head elections in Jakarta in 2017. This will continue to increase if no precautionary measures exist other than handling post-election conflicts, which local political elites and local governments deliberately ignore. ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji relasi antara kuasa elit lokal dengna pemerintah lokal pasca pemilihan kepala daerah (pilkada) DKI Jakarta tahun 2017. Fenomena konflik yang terjadi setelah pelaksanaan pemilihan umum menjadi isu penting untuk dikaji. Seiring dengan kegiatan pilkada yang dilaksanakan di Indonesia di beberapa daerah dengan intensitas yang tinggi maka penting adanya kajian tentang relasi kuasa elit lokal dan pemerintah lokal dalam pencegahan konflik sosial pasca pemilihan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengambilan data melalui data wawancara dan data sekunder yang berasal dari media online, jurnal, buku dan dokumen terkait. Adapun teknik analisis data menggunakan teknik domain data sekunder. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa terdapat 4,3 persen masyarakat yang hubungan pertemanannya rusak karena pemilihan presiden tahun 2014 dan sebesar 5,7 persen hubungan sosialnya terdampak akibat pemilihan kepala daerah Jakarta tahun 2017. Kondisi tersebut akan semakin meningkat apabila tidak ada tindakan pencegahan selain itu pola penanganan konflik paska pilkada dinilai kurang serius dan sengaja dibiarkan oleh elit politik lokal dan pemerintah lokal.  
Implementation of Large-Scale Social Restrictions Policy (PSBB) in Bogor District Government Retnowati WD Tuti; Ma'mun Murod; Tria Patrianti
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 4, No 1 (2020): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jmpp.v4i1.27460

Abstract

Large-scale Social Limitation (hereinafter referred to as PSBB) is one form of concern. The government and local governments are Pendemic throughout Indonesia and the world, namely Pandemic Corona Virus Disease (Covid-19). Bogor Regency, which is one of the buffer cities of the Republic of Indonesia, is an area that is quite vulnerable in spreading the Corona virus. Why? because many DKI Jakarta employees / laborers live in Bogor Regency, whose mobility is very high. With the birth of Regent Regulation No. 16 of 2020 concerning Implementation of Large- Scale Social Restrictions in Handling COVID-19 in order to conserve the use of Covid 19. The purpose of this study is to analyze the Implementation of Large Scale Social Limitation Policies in the Government of Bogor Regency. This research method uses Qualitative Methods with Literature Study research methods. (Huberman, Miles, 1994). The technique of inviting data is by searching Scientific Journals, Online Mass Media, Legislation and Books. The technique to determine Online Media by Pusposive, while for data analysis using Nvivo 12 Plus. Test the validity of the data by testing the data source. The results of the study show that the implementation of the Large-Scale Social Limitation Policy in the Bogor District Government has not yet proceeded, starting from the clash of authority between the Central Government and the Regional Government so that it cannot make improvements, and many more are in accordance with the provisions of Covid-19 and its distribution. Social assistance to the community.
REFORMASI SISTEM POLITIK UNTUK KEBERHASILAN REFORMASI BIROKRASI Ma'mun Murod; Retnowati WD Tuti; Djoni Gunanto
Independen Vol 1, No 2 (2020): INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global
Publisher : Independen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (569.554 KB) | DOI: 10.24853/independen.1.2.75-86

Abstract

Salah satu problem politik di Indonesia sejak zaman Orde Lama hingga saat ini adalah problem relasi birokrasi dengan politik. Relasinya berjalan tidak proporsional. Birokrasi tak pernah diposisikan sebagai “abdi Negara” atau “abdi masyarakat”, tapi selalu menjadi “abdi penguasa” atau bahasa yang lebih halus menjadi “abdi kekuasaan”. Reformasi birokrasi sempat digaungkan di awal reformasi, namun seperti halnya nasib reformasi birokrasi yang selalu hadir di awal-awal rezim baru politik berkuasa, selalu lenyap ditelan bumi. Masalah utamanya, reformasi birokrasi tidak diikuti oleh reformasi kelembagaan lainnya yang ada keterkaitannya dengan reformasi birokrasi, seperti reformasi system politik. Kalau reformasi birokrasi mau berjalan dengan baik, maka harus diikuti pula dengan reformasi system politik yang senafas dengan semangat reformasi birokrasi. Kalau tidak maka reformasi birokrasi hanya akan diwacanakan tapi tak akan pernah terwujud.
PERAN INDONESIA TRADE PROMOTION CENTRE DALAM MENINGKATKAN PERDAGANGAN INDONESIA DI LUAR NEGERI TAHUN (2017) Karina Nilu Fari; Ma’mun Murod; Usni Usni
Independen Vol 1, No 1 (2020): INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global
Publisher : Independen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (409.961 KB) | DOI: 10.24853/independen.1.1.54-63

Abstract

Beberapa penelitian mengungkapkan peran penting adanya Export Promotion Agencies (EPA) terhadap peningkatan ekspor suatu negara untuk membangun jejaring distribusi, identifikasi pelanggan, dan memahami peraturan di negara importir. Indonesia sendiri telah menerapkan strategi tersebut dengan mendirikan lembaga sejenis EPA yaitu, Indonesia Trade Promotion Centre (ITPC) yang mempunyai peran mewujudkan kepentingan nasional Indonesia di luar negeri Penelitian ini berupaya untuk menganalisis Peran ITPC Indonesia  dalam meningkatkan perdagangan Indonesia di luar negeri. Metode yang dinilai tepat untuk digunakan dalam studi ini adalah kualitatif yang sifatnya deskriptif analisis. Hasil penelitian ini melihat bahwa ITPC mempunyai peran yang sangat penting dalam mewujudkan kepentingan nasional Indonesia di luar negeri antara lain mencakup sebagai salah satu perwakilan pemerintah dalam berbagai penyediaan informasi, memfasilitasi kerjasama perdagangan, serta membantu menjembatani hubungan dagang antara Indonesia dengan beberapa negara penempatan. Salah satunya dengan membuka ITPC di Hongaria. Keberadaan Indonesian Trade Promotion Centre di Hongaria merupakan kebijakan strategis dari Kementerian Perdagangan RI.
IRISAN MOTIF ANCAMAN TERORISME: STUDI KASUS PENEGAKAN HUKUM DENSUS 88 ANTI TEROR DI YOGYAKARTA, SURABAYA DAN MAKASSAR TAHUN 2021 Wachid Ridwan; Ma'mun Murod
Independen Vol 3, No 1 (2022): INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global
Publisher : Independen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/independen.3.1.15-24

Abstract

Sepanjang tahun 2021, Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Repubik Indonsia telah melakukan operasi penegakan hukum terkait ancaman tindak kekerasan terorisme sebagai amanat Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2oo3 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2oo2 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Jurnal ini menganalisa irisan motif para tersangka pelanggaran Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Makassar, Surabaya dan Yogyakarta. Metode penelitian dilaksanakan dengan observasi dan wawancara mendalam terhadap para tersangka yang masih mendekam dalam tahanan Kepolisian Daerah Metro Jaya, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Motif ideologi yakni percepatan praktek Syariat Islam di Indonesia menjadi temuan variabel penting yang ditafsirkan beririsan dengan dakwah Amar Makruf Nahi Mungkar di Persyarikatan Muhammadiyah. Temuan variabel lain adalah euphoria munculnya Negara Islam di Suriah yang menjadi daya tarik warga muda Muhammadiyah untuk bergabung dengan Front Pembela Islam yang menurut mereka lebih nyata dalam nahi mungkar terhadap hegemoni Amerika Serikat dan sikap anti Syiah. Sementara variabel terakhir adalah figur pendakwah diluar Persyarikatan Muhammadiyah yang dianggap lebih sesuai dengan tingkat pemahaman keagamaan dan rendahnya pengetahuan Al Islam dan Kemuhammadiyahan. Tiga irisan motif ini melatar belakangi aktifitas para tersangka dalam jangka waktu yang telah cukup lama. Namun aktifitas-aktifitas tersebut tidak tergolong pelanggaran undang-undang, sampai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Pengakuan para tersangka mengungkapkan bahwa mereka tidak mempunyai niatan untuk berbuat kekerasan apalagi tindak pidana terorisme, namun demikian mereka berada dalam sebuah kelompok dan lingkungan yang sangat rentan terhadap munculnya tindak ekstremisme dan terorisme. Oleh karena itu, perlu ada garis pembatas jelas yang membelah irisan motif amar makruf nahi mungkar dan tafsir praktek Syariah Islam dan Negara Islam serta tranparansi dan keadilan dalam penegakan hukum. 
Pancasila Implementation Strategy as Dar al-ahdi wa al-syahadah Ma'mun Murod; Tria Patrianti; Lusi Andriyani; Usni Usni; Djoni Gunanto
BASKARA : Journal of Business and Entrepreneurship Vol 4, No 2 (2022): Baskara: Journal of Business and Entrepreneurship
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54268/baskara.4.2.111-129

Abstract

Pancasila has become an agreement as to the final form of state philosophy or ideology. Pancasila is considered a "middle way". Muhammadiyah, as an important actor in the process of formulating Pancasila, feels it is important to maintain Pancasila as the basis of the state. At the 47th Muhammadiyah congress in Makassar, 2015, Muhammadiyah decided to make Pancasila as Dār Al-Ahdi Wa Al-Syahādah. This paper examines the Pancasila Implementation Strategy as Dār Al-Ahdi Wa Al-Syahādah to provide solutions to the ideological and practical problems of Pancasila. There are many challenges facing Pancasila. Some are ideological and some are practical. The ideological challenges are relatively reduced as a result of the commitment of Islamic organizations such as Muhammadiyah to Pancasila. On the other hand, the practical challenges related to the implementation of Pancasila are even greater. For example, Pancasila has played a role in Indonesian economic policies in dealing with COVID-19, business monopolies and oligarchs, and eradicating corruption?. This study uses the Literature Review method for meta-analysis of data by reviewing several articles in national and international journals. The conclusion is that the Pancasila problem is more related to the implementation of the values contained in the Pancasila precepts. The very great values of Pancasila are not able to colour the life of the nation and state.
Kesadaran Pengendara Terhadap Perilaku Aman Dalam Berkendara (Safety Riding) Sepeda Motor Pada Siswa-Siswi Sekolah Menengah Kejuruan “X” di Kota Tangerang Selatan Triana Srisantyorini; Ana Melinda Alpiani; Nazarwin Saputra; Ma’mun Murod Al-Barbasy; Syaiful Bahri; Mahmudin Sudin
AN-NUR: Jurnal Kajian dan Pengembangan Kesehatan Masyarakat Vol 1, No 2 (2021): Annur:Jurnal Kajian dan Pengembangan Kesehatan Masyarakat
Publisher : Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/an-nur, 1, 2, 201-214

Abstract

Di Indonesia korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas selalu berkaitan dengan meningkatnya jumlah kendaraan roda dua yang beroperasi. Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Indonesia diketahui bahwa jumlah kendaraan roda dua di Indonesia 120.101.047 unit di tahun 2018 (BPS, 2019). Sedangkan Berdasarkan statistik Korlantas Polri, jumlah korban kecelakaan mencapai 28.238 orang pada periode 31 Desember 2018 sampai 31 Maret 2019. Tujuan Penelitian ini diketahuinya faktor-faktor penyebab masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas khususnya pada remaja dan memberikan pengetahuan dalam berkendara yang aman mengunakan sepeda motor pada siswa-siswi SMK “X” Kota Tangerang Selatan agar dapat membantu menurunkan angka kecelakaan di Kota Tangerang Selatan. Metode penelitian yang digunakan ialah kuantitatif dengan desain studi cross sectional. Teknik pengambilan data menggunakan kuesioner sebagai alat ukur dengan jumlah responden sebanyak 110 siswa kelas IX. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel sikap memiliki hubungan yang signifikan (p-value 0,004) dengan perilaku berkendara aman. Variabel usia, jenis kelamin, pengetahuan, keterampilan mengemudi dan APD tidak memiliki hubungan dengan perilaku aman berkendara, sedangkan variabel sikap memiliki hubungan dengan perilaku aman berkendara. Saran dalam penelitian sangat diperlukan adanya sosialisasi terkait perilaku aman berkendara kepada siswa dan siswi di Sekolah Menngah Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan.---In Indonesia, the death toll from a traffic accident is always related to the increasing number of two-wheeled vehicles operating. Data obtained from the Indonesian Central Statistics Agency is known that the number of two-wheeled vehicles in Indonesia was 120,101,047 units in 2018 (BPS, 2019). Whereas Based on the National Police Traffic Police statistics, the number of accident victims reached 28,238 people in the period 31 December 2018 to 31 March 2019. The purpose of this study is to know the factors that cause the high number of traffic accidents, especially in adolescents and provide knowledge in safe driving using motorbikes to students of SMK "X" in South Tangerang City in order to help reduce the number of accidents in South Tangerang City. The research method used is quantitative with cross sectional study design. The data collection technique used a questionnaire as a measurement tool with 110 respondents in grade IX. The results showed that the attitude variable has a significant relationship (p-value 0.004) with safe driving behavior. The variables of age, gender, knowledge, driving skills and PPE do not have a relationship with safe driving behavior, whereas the attitude variable has a relationship with safe driving behavior. Suggestions in the research are very much needed socialization related to safe driving behavior to students and students at the Middle School or Vocational High School.
The Winding Road to Power: Anwar Ibrahim in Malaysian Politics Herdi Sahrasad; Ma'mun Murod Al-Barbasy; Al Chaidar; Muhammad Ridwan; Qusthan Firdaus
Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 2, No 3 (2019): Budapest International Research and Critics Institute August
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v2i3.428

Abstract

The relationship between Mahathir Mohamad and Anwar Ibrahim was colorful, from friendship, fellowship to violent conflict and hostilities, even Anwar was slandered with sodomy and jailed and tortured in his cell. Anwar's struggle in Malaysian politics was full of sorrow and bitterness, after being released from prison in 2007, in 2008 he was jailed again on charges of sodomy too. But then he could be free and form an opposition against Najib Razak who replaced Mahathir.In 1997, when he became a finance minister, Anwar Ibrahim supported the steps of the International Monetary Fund (IMF). He saved money by cutting state spending by 18 percent, cutting ministerial salaries, and postponing major projects. The major projects postponed by Anwar Ibrahim included a number of projects that were the mainstay of the development strategy designed by Mahathir Mohamad. In 1998, amid the worsening relationship between Anwar and Mahathir, Newsweek magazine named Anwar the "Asian Leader of the Year". In the same year, the youth wing of UMNO led by Anwar's ally Ahmad Zahid Hamidi indicated that they would raise the issue of cronyism and nepotism in the UMNO General Session.Now Anwar has returned to the Malaysian political scene and is waiting for the promise of Mahathir who will hand over the reign of the Prime Minister to him. Indeed, Anwar's way of life was full of mystery and grief but there was no grudge in him for those who had imprisoned him for quite a long time.