cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Herie Saksono
Contact Email
editorialjbp@jurnal.kemendagri.go.id
Phone
+628118899965
Journal Mail Official
editorialjbp@jurnal.kemendagri.go.id
Editorial Address
Jalan Kramat Raya Nomor 132 Jakarta Pusat DKI Jakarta - 10430
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Bina Praja
Published by Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
ISSN : 20854323     EISSN : 25033360     DOI : https://doi.org/10.21787/jbp.16(3).2024
Core Subject : Humanities, Science, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences
Jurnal Bina Praja (JBP) is an open access journal which publishes significant, cutting-edge, and multidisciplinary research drawn from all areas of Governance.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 609 Documents
 13   14   15   16   17 
Sistem Pencatatan Kelahiran dan Kematian Ditinjau dari Aspek Kebijakan Publik (Suatu Kajian terhadap Impelementasi Kebijakan Bidang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung dan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat) Hasoloan Nadeak
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 6 No. 1 (2014)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.06.2014.01-10

Abstract

AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktualisasi dan validitasi tentang Sistem Pencatatan Kelahiran dan Kematian di daerah Kabupaten Bandung dan Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan pendekatan dan tujuan tersebut diketahui bahwa Sistem Pencatatan Kelahiran dan Kematian di Dinas Dukcapil Kabupaten Bandung dan Kota Bandung sebagai instansi pelaksana,belum berlangsung dalam suatu “sistem” yang baik dan lancar, karena penduduk sebagai bagian dari sistem pencatatan dan kematian, yang merupakan penerima manfaat Sistem Pencatatan dimaksud, masih rendah kesadarannya untuk melaporkan peristiwa penting yang dialaminya seperti peristiwa kelahiran dan kematian dimaksud. Di samping itu, formulir pelaporan kematian yang saat ini digunakan, harus diformat ulang karena laporan kematian yang diterima dari kecamatan-kecamatan dari lokasi kajian, tidak berdasarkan nama (by name), alamat (by address) dan tidak berdasarkan data SIAK (by SIAK) tetapi berdasarkan jumlah atau angka yang meninggal di wilayah kecamatan, sehingga menyulitkan Dinas Dukcapil Kota Bandung dan Kabupaten Bandung untuk menghapus namanya dari data SIAK, sehingga berdampak pada akurasi jumlah penduduk dan adanya nama yang telah meninggal tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS). AbstractThe purpose of this research is to know about factualization and validization on Registration System of Birth and Death in the Region of Regency of Bandung and City of Bandung Province of West Java. Based on the said approach and purpose it is known that Registration System of Birth and Death in the Office of Dukcapil Regency of Bandung and City of Bandung as the implementing agency is not yet conducted in a good and smooth system because the population as part of registration system of birth and death as the beneficiaries of Registration System still have low awareness to report important events they experience such as the events of birth and death. In addition, the form of death report that is currently used, must be reformatted because the report received form districts of study location is not by name, by address and nor by SIAK data but based on the total or the number of died people in the district areas that making it difficult to the Office of Dukcapil Cifty of Bandung and Regency of Bandung to abolish their names from SIAK data, that has the impact on the accuracy of the total population and the existence of died people contained in List of Temporary Voters (DPS).
Dilema Program MDGs dalam Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) melalui Jampersal di Kabupaten Tuban M. Amir HT
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 6 No. 1 (2014)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.06.2014.11-20

Abstract

AbstrakKajian ini merupakan implementasi program Jampersal yang dirancang dengan menggunakan pendekatan mixing methods yakni suatu kajian kualitatif, dipandu dengan angka-angka kuantitatif, untuk mengkaji secara mendalam suatu fenomena yang ada di masyarakat dengan tidak memanipulasi variabel-variabel (expost facto), menyangkut peristiwa yang sudah terjadi, berhubungan dengan kondisi sekarang terhadap pengguna Jampersal yang beralih pelaksanaannya ke JKN yang dikelola oleh BPJS sejak awal tahun 2014. Tujuannya untuk mengetahui pelaksanaan program Jampersal, apakah program ini mencapai target dengan dana yang ada, sesuai harapan Millennium Development Goals (MDGs), dalam menurunkan AKI dan AKB di Kabupaten Tuban, yang akan berakhir pada tahun 2015 mendatang. AbstractThis study is an implementation program designed Jampersal Mixing Methods approach which is a qualitative study, guided by quantitative figures, to examine in depth a phenomenon that exists in society by not manipulate variables (ex post facto), concerning the events that have been occurred, associated with the present condition of the Jampersal users who switch to JKN implementation managed by BPJSsince the beginning of 2014. The goal is to examine the implementation Jampersal program, whether the program is to reach the target with existing funds, as expected Millennium Development Goals (MDGs), in reducing the MMR and IMR in the district Tuban, which will expire in 2015. 
Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Bersalin di Daerah Terpencil (Studi Kasus di Nagari Batu Bajanjang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat) Yulfira Media
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 6 No. 1 (2014)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.06.2014.21-30

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil dan bersalin di daerah terpencil di Kabupaten Solok (Sumatera Barat). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil dan bersalin di lokasi penelitian masih relatif kurang, dan ini terlihat dari masih rendahnya pemanfaatan pelayanan kesehatan ibu hamil dan bersalin, yang salah satunya disebabkan oleh keterbatasan kondisi pelayanan kesehatan yaitu keterbatasan sumber daya dan pelayanan kesehatan, keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan, dan adanya hambatan dalam pelaksanaan program jaminan persalinan (Jampersal). Temuan yang dapat diusulkan sebagai saran perbaikan meliputi: peningkatan monitoring dan evaluasi serta pembinaan secara berkala terhadap institusi pelayanan kesehatan, peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan, peningkatan ketersediaan pelayanan serta kondisi sarana dan prasarana kesehatan. Saran untuk mengatasi hambatan Jampersal adalah perlu adanya alokasi dana untuk sosialisasi kesehatan dan Jampersal, penyediaan kendaraan operasional (motor) untuk bidan serta perbaikan infrastruktur jalan. AbstractThis study aims to describe how the quality of maternal health services and maternity in a remote area in Solok (West Sumatra). This study used a qualitative approach to data collection techniques through indepth interviews and observation. The results showed that the quality of maternal health services and maternity at the study site was relatively less, and is visible from the low utilization of maternal health services and maternity, which one of them caused by the limitations of the health conditions of limited resources and health services, limited health infrastructure, and the presence of obstacles in the implementation of the labor insurance program (Jampersal). The findings can be proposed as suggestions for improvement include: increase in monitoring and periodic evaluation and guidance to health care institutions, increasing the quantity and quality of health personnel, increasing the availability of services and infrastructure health condition. Suggestions for overcoming barriers Jampersal is the need for the allocation of funds for health and socialization Jampersal, providing operational vehicles (motorcycles) for midwives and improving road infrastructure.
Evaluasi Tim Penegasan Batas Daerah (Studi Kasus di Provinsi Lampung dan Kalimantan Timur) Djoko Sulistyono; Deden Nuryadin; Anung S. Hadi
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 6 No. 1 (2014)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.06.2014.31-40

Abstract

AbstrakPenelitian ini akan melihat masalah tapal batas yang sering menjadi persoalan pelik. Sejak dibukanya “kran” pemekaran daerah, hingga saat ini tercatat ada sebanyak 946 konflik sengketa perbatasan, baik antarkabupaten/kota dalam satu provinsi, maupun kabupaten/kota dalam satu provinsi dengan kabupaten/kota di provinsi tetangga. Penelitian ini melihat lebih khusus tentang evaluasi Tim Penegasan Batas Daerah yang merupakan salah satu bagian dalam rangka percepatan penegasan batas daerah. Metode deskriptif kualitatif yang digunakan, melalui teknik wawancara mendalam dengan memakai pendekatan kualitatif sebagai konsentrasi utama pada penelitian ini. Lokasi penelitian secara kasus akan melihat di Provinsi Lampung dan Kalimantan Timur. Provinsi Lampung dipilih karena merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang rawan konflik batas daerah, sedangkan Kalimantan Timur dipilih karena provinsi ini kaya sumber daya alam (SDA). Masalah umum yang dihadapi di kedua provinsi ini antara lain: adanya keterbatasan sumber daya manusia yang profesional (tenaga ahli segmen batas), kurangnya koordinasi antara pemerintah-pemerintah daerah yang berbatasan, sarana dan prasarana yang belum menjangkau sampai ke daerah pelosok, serta kurangnya dukungan pimpinan di dalam program kerja Penegasan Batas Daerah, yang dianggap belum menjadi hal yang prioritas. AbstractThis study examines the matter of boundary that often a thorny issue. Since opening of the “faucet” regional expansion, until now, there were as many as 946 border dispute conflict, both between districts/cities in the province, and district/city in the province of the district/city in the neighboring province. This study examines only the boundary assertion evaluation team, which is one part the acceleration of boundary assertion. Qualitative descriptive methods were used, through in-depth interview techniques with qualitative and quantitative approaches, as well as a major consentration on the qualitative approach. Location research purposively determined in Lampung and East Kalimantan. Lampung chosen because it is one of the provinces in Indonesia which limits conflict-prone regions, while the East Kalimantan province was chosen because it is rich in natural resources. A common problem encountered in the these two provinces, among others: the limited human resources professional (expert segment boundary), the lack of coordination between governments adjacent areas, facilities and infrastructure that have not reached into rural areas, as well as a lack of leadership support in the work program which is considered the limit assertion has not become a priority.
Kajian Pengembangan Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) melalui Perspektif Indikator Kinerja Utama (IKU) Abdul Halik
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 6 No. 1 (2014)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.06.2014.41-50

Abstract

AbstrakSalah satu solusi untuk dapat mengatasi beberapa permasalahan PTSP adalah dengan menetapkan dimensi atau Komponen Kinerja Utama (KKU) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) instansi PTSP. IKU ini merupakan ukuran keberhasilan instansi PTSP. Namun, hingga saat ini belum ada rumusan yang baku dan formal mengenai IKU untuk instansi PTSP yang dapat dijadikan rujukan untuk mengukur kinerja instansi tersebut. Padahal, dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, perlu disusun IKU. Tujuan kajian ini adalah untuk merumuskan atau menyusun KKU dan IKU instansi PTSP yang baku, sebagai acuan dalam pengukuran kinerja atau keberhasilan instansi PTSP. Kajian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif. Hasil kajian ini merumuskan sejumlah dimensi/komponen kinerja utama (KKU) instansi PTSP, yaitu: kualitas struktur dan kewenangan, kualitas prosedur operasional pelayanan, kualitas proses perizinan, tingkat kepuasan pelayanan, tingkat perubahan investasi, tingkat perubahan PAD, dan tingkat perubahan PDRB. Hasil kajian ini kiranya dapat dijadikan bahan masukan atau referensi bagi Kementerian Dalam Negeri dalam merumuskan dan menyusun Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Pengukuran dan Penilaian Kinerja Instansi PTSP. AbstractOne solution to overcome some of the problems of the OSS is to set the dimensions or Key Performance Component (KPC) and Key Performance Indicators (KPI) OSS agencies . This KPI is a measure of the success of the OSS agency. However, until now there is no standard formula and a formal OSS KPI for agencies that can be used as a reference to measure the performance of the agency. In fact, in the framework of bureaucratic reforms across Ministries/Institutions/Local Government, need to be prepared KPI. The purpose of this study is to formulate or construct KPI and standardized OSS KPI agencies, as a reference in measuring the performance or success of the OSS agency. The study used a descriptive research approach. The results of this study to formulate a number of dimensions/ key performance components (TPI) OSS agencies, namely: the quality and authority structures, operational procedures quality of service, the quality of the licensing process, the level of service satisfaction, the rate of change of investment, the rate of change of the Local Revenue, and the rate of change in GDP. The results of this study would be used as an input or reference to the Interior Ministry in the formulation and regulation of the Minister of Home Affairs (Permendagri) on Guidelines for Performance Measurement and Assessment Agencies OSS
Potensi Investasi Jalur Lintas Selatan di Provinsi Jawa Timur Abdul Hamid
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 6 No. 3 (2014)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.06.2014.197-203

Abstract

AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, permasalahan, dan tantangan pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) serta strategi dalam peningkatan investasi sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan selatan Jawa Timur. Kajian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif dengan wilayah sampel di beberapa kabupaten/kota di wilayah JLS, yaitu Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember dan Banyuwangi. Dengan menggunakan analisis daya saing wilayah serta analisis struktur harga sehingga diketahui keunggulan komparatif (comparative advantage) dan keunggulan kompetitif (competitive advantage)yang dimiliki oleh industri di masing-masing wilayah sampel. Keunggulankomparatif dicerminkan olehtinggirendahnya biaya produksi, sedangkan keunggulan kompetitif dicerminkan oleh peranan biaya transaksi, termasuk biayatransportasi.Berdasarkan hasil kajian, diketahui bahwa: (i) perkembangan industri di kawasan selatan sangat ditentukan oleh kemampuan industri dalam melakukan penekanan biaya melalui efisiensi produksi, (ii) pembangunan JLS berperan untuk menurunkan biaya transportasi sehingga dapat meningkatkan keunggulan kompetitif, dimana wilayah yang memperoleh manfaat terbesar adalah Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Blitar, dan (iii) pembangunan JLS akan berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi dan penyerapan tenaga kerja terutama di Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Blitar. Rekomendasi yang dapat diajukan adalah adanya penyusunan master plan pengembangan JLS, terutama untuk wilayah Pacitan, Blitar, dan Trenggalek. Dimana dalam penyusunan master plan tersebut diperlukan adanya kajianmengenai perencanaan pengembangan wilayah selatan, seperti  penetapan pusat-pusat pengembangan wilayah selatan yang dilihat berdasarkan karakteristik ekonomi daerah. AbstractThis article aims to identify potential problems, and development challenges Trails South (JLS) as well as increased investment strategies in an attempt to improve the welfare of the people in the southern region of East Java. The study was conducted using descriptive method with sample areas in several districts / cities in the area of JLS, namely Pacitan, Terri, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember and Banyuwangi. By using the analysis of the competitiveness of the region as well as the analysis of the pricing structure that is known comparative advantage (comparative advantage) and competitive advantage (competitive advantage) owned by the industry in each region of the sample. Comparative advantage was reflected in the level of production costs, while the competitive advantage is reflected by the role of transaction costs, including transportation cost. Based to the results of the study revealed that: (i) development of the industry in the southern region is largely determined by the ability of the industry to conduct cost reduction through production efficiency, (ii) development JLS contribute to lower transport costs, thereby increasing competitive advantage, where the region is the biggest benefit Pacitan and Blitar, and (iii) development of JLS will result in increased economic activity and employment, especially in Pacitan and Blitar. Recommendations that can be submitted is the preparation of a master plan development of JLS, especially for the area Pacitan, Blitar, and Psychology. Where in the preparation of the master plan is needed studies on southern regional development planning, such as the establishment of centers of development of the southern region is seen by the economic characteristics of the area.
Kelayakan Industri Kopi di Provinsi Kalimantan Barat Rudy Setyo Utomo
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 6 No. 3 (2014)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.06.2014.205-211

Abstract

AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kelayakan industri kopi rakyat sebagai penghasil produk komersial di Kalimantan Barat. Penelitian dilakukan secara deskriptif dan observasi untuk mengetahui potensi bahan baku, potensi pasar dan pemasaran, ketersediaan teknologi, dan analisis kelayakan finansial pendirian pabrik. Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan bahan baku berupa hasil panen kopi menurun setiap tahun dan ketersediaannya pada setiap masyarakat kecil, dan tidak menarik bagi petani untuk budidaya komersial, kalah bersaing dengan keberadaan tanaman karet, kelapa sawit, atau tanaman hortikultura atau perkebunan lain, sehingga masyarakat enggan menanam kopi kembali. Walaupun, pemasaran kopi tersedia pada pasar domestik, pasar nasional, dan luar negeri, akan tetapi mutu kopi yang berkaitan dengan keunggulan rasa, aroma, dan indikasi geografi merupakan keunggulan tersendiri, yang belum tampak untuk hasil kopi asal Kalimantan Barat. Teknologi pengolahan kopi menunjukkan adanya kesiapan teknologi untuk aplikasi, seperti teknologi untuk menghasilkan produk kopi primer dan kopi sekunder. Saran yang dapat diberikan adalah budidaya kopi dan produk kopi luwak liar (Paradoxurus hermaphrodites) dari Kabupaten Sambas perlu diperhatikan dan dibina intensif oleh Pemerintah Daerah setempat, agar memiliki peluang komersialisasi kompetitif. Sebaiknya Pemerintah Daerah membina kembali teknik budidaya dan manajemen usaha tani kopi. AbstractThe purpose of this study was to determine the feasibility of the coffee industry folk as a commercial producer in West Kalimantan. Research conducted descriptive and observation to determine the potential of raw materials, market potential and marketing, availability of technology, and financial feasibility analyzes plant establishment. The results of the study showed that the availability of raw materials such as coffee yields declined every year and its availability on every small community, and not attractive to farmers for commercial cultivation, where plants can not compete with rubber, palm oil, or other horticultural crops or plantation, so people are reluctant to plant coffee again. Although, the marketing of coffee available on the domestic market, national market and abroad, but the quality of the coffee that is associated with superior taste, aroma, and geography indications is its own advantages, which have not seemed to result from West Kalimantan coffee. Coffee processing technology indicates the readiness of technology for applications, such as the technology to produce coffee of primary and secondary copy. Advice can be given is the cultivation of coffee and wild civet coffee products (Paradoxurus hermaphrodites) from Sambas district and fostered intensive note by the local government, in order to have a competitive commercialization opportunities. Local Government should re-establish cultivation techniques and management of coffee farming.
Political Broker and Budget Mafia in Indonesian Parliament Moh. Ilham A. Hamudy; Ahmad Imam M. Rais
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 6 No. 3 (2014)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.06.2014.213-219

Abstract

AbstractBudget mafia practices and brokerage phenomenon in ministries/agencies and the parliament in the country's financial dredge is very alarming. Not counted how much money is successfully robbed. The modus is varying, so it is not easy to dismantle. Because expert move, the law enforcers had trouble catching them. This article tried to describe the mode of action and often they do. The method is done by tracing the various reports in newspapers. From tracking and in-depth analysis it could be concluded that in order to minimize the action of brokers and budget mafia practices there are some necessary steps. First, fixing the finances system of political parties, reducing the dominance of parliament in budget management and election of public officials, and encourage law enforcement. Second, transparency debates the state budget in the parliament to be a key budget reforms. Third, the involvement of the community is also important to increase the transparency of the state budget discussions. AbstrakPraktik mafia anggaran dan fenomena broker di kementerian/lembaga dan parlemen yang mengeruk keuangan negara sangat memprihatinkan. Tidak terhitung berapa banyak uang yang berhasil dirampok. Modusnya berbeda-beda, sehingga tidak mudah untuk membongkar. Saking ahlinya, para penegak hukum mengalami kesulitan menangkap mereka. Artikel ini mencoba untuk menjelaskan modus tindakan yang kerap mereka lakukan. Metode kajian dilakukan dengan menelusuri berbagai laporan di surat kabar. Dari pelacakan dan analisis mendalam itu dapat disimpulkan bahwa untuk meminimalkan aksi broker dan praktik mafia anggaran ada beberapa langkah yang diperlukan. Pertama, memperbaiki sistem keuangan partai politik, mengurangi dominasi parlemen dalam pengelolaan anggaran dan pemilihan pejabat publik, dan mendorong penegakan hukum. Kedua, transparansi dalam perdebatan penentuan anggaran negara di parlemen menjadi kunci bagi reformasi anggaran. Ketiga, keterlibatan masyarakat juga penting untuk meningkatkan transparansi pembahasan APBN.
Perbedaan Status Gizi Balita Berdasarkan Frekuensi Kunjungan ke Posyandu dan Tingkat Pengetahuan Ibu di Desa Bungaya Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali Sukartini Adnyana
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 6 No. 3 (2014)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.06.2014.221-226

Abstract

AbstrakKehadiran ibu balita di Posyandu diharapkan dapat menambah pengetahuan ibu balita tentang gizi dan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan status gizi balita berdasarkan frekuensi kunjungan ke Posyandu dan pengetahuan gizi ibu balita di Desa Bungaya Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali. Sesuai dengan hasil analisis statistik dengan uji independen t-test pada taraf signifikan 5% (α = 0,05) dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan status gizi balita berdasarkan frekuensi kunjungan sampel ke Posyandu, tidak terdapat perbedaan tingkat pengetahuan sampel berdasarkan frekuensi kunjungan sampel ke Posyandu dan didapatkan bahwa tidak terdapat perbedaan status gizi balita berdasarkan tingkat pengetahuan sampel. Alasan ibu balita tidak berkunjung ke Posyandu yaitu sebagian besar karena alasan sibuk, maka untuk meningkatkan kunjungan ibu balita ke Posyandu jadwal kegiatan Posyandu perlu disesuaikan dengan kesibukan masyarakat khususnya ibu balita. AbstractThe toddler’s mother Posyandu presence is expected to add to the knowledge about the toddler’s mother nutrition and health. This study aims to determine the differences in nutritional status of children based on the frequency of visits to health posts and toddler nutrition knowledge of mothers in the village Bungaya Bebandem Subdistrict Karangasem regency Bali province. In accordance with the results of statistical analysis with independent t-test test at 5 % significance level (α = 0.05) it can be concluded that there are differences in nutritional status of children based on the frequency of visits to the neighborhood health center sample, there were no differences in the level of knowledge of the sample based on the frequency of visits to a sample of Posyandu and found that there was no difference in nutritional status of children based on the level of knowledge of the sample. Reasons not to visit the toddler’s mother Posyandu is largely for reasons of busy, so to improve the toddler’s mother visits to Posyandu activities need to be tailored to particular communities flurry toddler’s mother.
Dampak Ekspansi Hypermarket terhadap Pasar Tradisional di Daerah Bagas Haryotejo
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 6 No. 3 (2014)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.06.2014.241-248

Abstract

AbstrakTujuan kajian ini adalah untuk melihat i) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen berbelanja di hypermarket dan pasar tradisional; (ii) melihat dampak keberadaan hypermarket di Indonesia terhadap jumlah pedagang, jam buka, jumlah pembeli, omzet pedagang di pasar tradisional, dan terhadap pasar tradisional itu sendiri; (iii) melihat dampak ekonomi hypermarket terhadap pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, konsumen dan pendapatan negara; (iv) merumuskan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kinerja pasar tradisional dan pengaturan pendirian hypermarket. Analisis data sekunder menunjukkan bahwa setiap tambahan jumlah pasar modern belum bersifat menurunkan jumlah pasar tradisional (toko atau warung). Hal ini menunjukkan bahwa pasar modern dan pasar tradisional sama-sama berkembang dan bersifat "complementary" satu sama lainnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa kontribusi terhadap PDRB non migas lebih besar pasar tradisional (toko atau warung) dibandingkan pasar modern. Namun, kondisi yang sebaliknya terjadi, bahwa pasar modern (supermarket) di wilayah propinsi, dalam hal ini perkotaan, mempunyai kontribusi yang lebih besar terhadap penerimaan APBD dibandingkan dengan wilayah kota/kabupaten. Sebaliknya, pasar tradisional mempunyai keunggulan non ekonomi dari sudut pandang kepentingan ekonomi makro, yaitu penyediaan pilihan kesempatan usaha, penyediaan lapangan kerja, dan kontribusi output, meskipun pilihan-pilihan tersebut dapat berbenturan dengan kepentingan-kepentingan pemda untuk meningkatkan perolehan PAD. AbstractThe aim of this research are i) identify the factors that influence consumers willingness; (ii) the impact of hypermarkets in Indonesia to number of traders, opening hours, number of buyers, turnover traders in traditional markets, and the traditional market itself; (iii) economic impact of hypermarkets on economic growth, employment, consumer and government revenues; (iv) formulating policy recommendations to improve the performance of traditional markets and setting the establishment of hypermarkets. Secondary data analysis showed that every additional amount of modern markets (supermarkets) not decrease the number of traditional markets (shops or stalls). This shows that modern markets and traditional markets are both growing and is "complementary" to each other. The study results indicates that the contribution to non-oil GDP of traditional markets (shops or stalls) larger than the modern market (supermarket). However, the opposite condition occurs, the modern market (supermarkets) in the province, has a greater contribution to revenues, compared to the municipal / district. In contrast, non-traditional markets have economic advantages from the standpoint of macro-economic interests, such as the provision of choice of business opportunities, employment and output contribution, although those options may cause conflict with the interests of local governments to raise the revenue.

Page 15 of 61 | Total Record : 609

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2009 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18 No 1 (2026) Vol 17 No 3 (2025): [Sedang Berjalan] Vol 17 No 2 (2025): [Sedang Berjalan] Vol 17 No 1 (2025) Vol 16 No 3 (2024) Vol 16 No 2 (2024) Vol 16 No 1 (2024) Vol 15 No 3 (2023) Vol 15 No 2 (2023) Vol 15 No 1 (2023): City Branding Vol 14 No 3 (2022) Vol 14 No 2 (2022) Vol 14 No 1 (2022) Vol 13 No 3 (2021) Vol 13 No 2 (2021) Vol 13 No 1 (2021) Vol 12 No 2 (2020): Pemilihan Kepala Daerah Vol 12 No 1 (2020) Vol 11 No 2 (2019) Vol 11 No 1 (2019) Vol 10 No 2 (2018) Vol 10 No 1 (2018) Vol 9 No 1 (2017): Vol. 9 Iss. 1 May 2017 Vol 9 No 2 (2017) Vol 9 No 2 (2017) Vol 9 No 1 (2017) Vol 8 No 2 (2016) Vol 8 No 2 (2016): November Vol 8 No 1 (2016): May Vol 8 No 1 (2016) Vol 7 No 4 (2015): Desember Vol. 7 No. 4 (2015) Vol. 7 No. 3 (2015) Vol 7 No 3 (2015): September Vol 7 No 2 (2015): Juni Vol. 7 No. 2 (2015) Vol 7 No 1 (2015): Maret Vol. 7 No. 1 (2015) Vol. 6 No. 4 (2014) Vol 6 No 4 (2014): Desember Vol 6 No 3 (2014): September Vol. 6 No. 3 (2014) Vol 6 No 2 (2014): Juni Vol. 6 No. 2 (2014) Vol 6 No 1 (2014): Maret Vol. 6 No. 1 (2014) Vol. 5 No. 4 (2013) Vol 5 No 4 (2013): Desember Vol 5 No 3 (2013): September Vol. 5 No. 3 (2013) Vol. 5 No. 2 (2013) Vol 5 No 2 (2013): Juni Vol. 5 No. 1 (2013) Vol 5 No 1 (2013): Maret Vol. 4 No. 4 (2012) Vol 4 No 4 (2012): Desember Vol 4 No 3 (2012): September Vol. 4 No. 3 (2012) Vol 4 No 2 (2012): Juni Vol. 4 No. 2 (2012) Vol 4 No 1 (2012): Maret Vol. 4 No. 1 (2012) Vol 1 No 3 (2009) More Issue