cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Herie Saksono
Contact Email
editorialjbp@jurnal.kemendagri.go.id
Phone
+628118899965
Journal Mail Official
editorialjbp@jurnal.kemendagri.go.id
Editorial Address
Jalan Kramat Raya Nomor 132 Jakarta Pusat DKI Jakarta - 10430
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Bina Praja
Published by Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
ISSN : 20854323     EISSN : 25033360     DOI : https://doi.org/10.21787/jbp.16(3).2024
Core Subject : Humanities, Science, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences
Jurnal Bina Praja (JBP) is an open access journal which publishes significant, cutting-edge, and multidisciplinary research drawn from all areas of Governance.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 589 Documents
 15   16   17   18   19 
Batas Wilayah Desa Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Hasoloan Nadeak; Alexander Y Dalla; Deden Nuryadin; Anung S. Hadi
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 7 No. 3 (2015)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.07.2015.239-250

Abstract

AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis: realitas penetapan dan penegasan batas wilayah desa menurut UU No 32 tahun 2014, masalah dan solusi yang diambil untuk mengatasi masalah, peran camat dalam hal penetapan dan penegasan batas desa sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini penting mengingat UU No 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, beberapa pasal telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, tetapi pasal yang mengamanatkan tentang batas desa tetap berlaku. Sementara itu telah terbit 2 (dua) UU yang baru sebagai penganti dan merupakan turunan dari UU no. 32 tahun 2004 yaitu, UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dan UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Meskipun pengaturan tentang penetapan dan penegasan batas wilayah desa diatur secara rinci dalam peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 27 tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagai turunan dari UU no. 32 tahun 2004 tentang dan peraturan pemerintah No. 72 tentang Desa namun dalam realitanya terjadi hal yang kotroversial, karena penetapan dan penegasan batas desa diatur secara teknis melalui Permendagri No. 27 tahun 2006 tersebut, tidak satupun para stakeholder yaitu para Bupati paling tidak di 4 (empat) provinsi daerah sampel penelitian yang mengimplementasikan Permendagri dimaksud dalam penetapan dan penegasan desa di daerahnya masing-masing.AbstractThe purpose of this study is to determine and analyze: the reality of the establishment and affirmation of village boundaries according to Law No. 32 of 2014; problems and solutions are taken to address the problem; and; the role of the district head in terms of determination and demarcation of village boundaries according to Law No. 23 Year 2014 on Regional Government. The approach used in this study is a qualitative-descriptive method. This study is important due to in the Law No. 32 of 2014 on Local Government, several articles have been removed and no longer valid, but the article that mandates village boundaries are still applied. Meanwhile, has been published two (2) new law as a substitute, and as a derivative of the Law No. 32 2004, that is, Law No. 6 of 2014 on The Village and the Law No. 23 of 2014 on Local Government. Although the arrangement of the establishment and affirmation of village boundaries is provided in detail in the regulation of the Minister of Home Affairs (Permendagri) No. 27 in 2006, but in reality occur controversial thing. This is because the determination and village demarcation technically regulated by the Permendagri No. 27 In 2006 that none Regent/Bupati of four selected samples implementing the Permendagri referred to in the establishment and affirmation of the village in their own regions.
Strategi Pengembangan Ekonomi Rakyat di Provinsi Papua Muhamad Ismail
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 7 No. 3 (2015)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.07.2015.251-259

Abstract

AbstrakPengembangan ekonomi kerakyatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai aktivitas pembangunan khususnya di bidang ekonomi. Pengembangan ekomomi kerakyatan dengan memanfaatkan potensi Usaha Mikro Kecil Menengah selama ini belum memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Tujuan studi untuk melihat sejauh mana pengembangan ekonomi kerakyatan di Provinsi Papua, dan merumuskan strategi pengembangan ekonomi kerakyatan di Provinsi Papua. Menggunakan analsis SWOT, menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukan pengembangan ekonomi kerakyatan di Provinsi Papua belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena dipengaruhi oleh beberapa kelemahan dan kendala teknis lainnya seperti kekurangan modal usaha, peralatan yang masih sederhana, kualitas dan kuantitas produk yang rendah, sulitnya akses pasar dan lemahnya jiwa kewirausahaan khususnya bagi masyarakat/pelaku ekonomi rakyat asli Papua. Pengembangan ekonomi kerakyatan dapat dilakukan dengan memanfaatkan peran Usaha mikro dan menengah dan Koperasi/KUD karena masyarakat dengan mudah dapat dilibatkan dalam kedua wadah ekonomi tersebut. Pengembangan ekonomi kerakyatan dapat dilakukan dengan : Peningkatan kualitas dan kuantitas  produk lokal agar dapat bersaing dengan pasar regional dan internasional, pemberian dana stimulan untuk modal usaha bagi para pelaku ekonomi rakyat dengan memanfaatkan dana OTSUS, dan APBN, Peningkatan SDM pertanian melalui dukungan sektor swasta (mitra usaha) dan permodalan  dari lembaga perbankan. Untuk mengatasi kelemahan yang dimiliki dalam pengembangan ekonomi kerakyatan maka dapat dilakukan melalui: Meningkatan kuallitas SDM pelaku ekonomi rakyat  melalui pendidikan non formal/pelatihan, pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan bagi para tenaga pendamping, pemberian modal usaha dan peralatan pertanian dengan memanfaatkan teknologi tepat guna (TTG), meningkatkan peran Usaha Mikro Kecil Menengah dan koperasi sampai ke seluruh kabupaten/kota, Pemanfatan dana program untuk kegiatan ekonomi produktif. Kebijakan pengembangan ekonomi kerakyatan memiliki peluang berupa meningkatkanya kualitas dan kuantitas produk lokal yang berdaya saing, masyarakat tidak selalu mengantungkan pada bantuan modal pemerintah, pelaku ekonomi kerakyatan tidak selamanya tergantung pada tenaga pendamping. AbstractBased economic development aims to increase community participation in various development activities, especially in the economic field. Populist both economic development by exploiting the potential of Micro Small Medium Enterprises has not made a significant impact to the welfare of society. The purpose of the study to see how far the populist economic development in Papua, and formulate a strategy based economic development in the province of Papua. Using SWOT the analysis, using primary and secondary data. The results showed populist economic development in Papua province could not be implemented to the fullest because it is affected by several drawbacks and other technical constraints such as shortage of working capital, equipment is still modest, the quality and quantity of the product is low, the difficulty of access to markets and weak entrepreneurial spirit, especially for community / indigenous people of Papua economic actors. Based economic development can be done by utilizing the role of micro and medium-sized businesses and cooperatives / KUD because people could easily be involved in both the economic container. Based economic development can be done by: Increasing the quality and quantity of local products to compete with regional and international markets, giving stimulant fund for venture capital for the economic actors of the people by utilizing funds OTSUS, and the state budget, Improved HR agriculture through private sector support (partners business) and capital of banking institutions. To overcome the weaknesses in the development of community economy, it can be done through: Boosting kuallitas SDM economic actors people through non-formal education / training, education and ongoing training for facilitators, provision of venture capital and agricultural equipment by utilizing appropriate technology (TTG ), increasing the role of Micro, Small and Medium Enterprises and co-operatives to all districts / cities, utilization of program funds for productive economic activities. Populist economic development policy has a chance in the form of increasing the quality and quantity of local products competitive, people do not always pocket on government capital assistance, populist economic actors do not always depend on the facilitators.
Pemanfaatan Spent Resources dalam Mendukung Kegiatan Eco-economic Decoupling di Provinsi Jawa Tengah Nuril Fikri Aulia
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 7 No. 3 (2015)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.07.2015.259-267

Abstract

AbstrakKajian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan pembangunan yang dilakukan seringkali menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan. Dampak buruk tersebut adalah kerusakan lingkungan dan semakin menipisnya ketersediaan sumberdaya yang dapat dimanfaatkan. Untuk mengatasi hal tersebut perlu diupayakan agar pembangunan yang dilaksanakan tetap dapat berjalan, lingkungan tidak rusak, dan ketersediaan sumberdaya tetap terjaga. Salah satu upaya adalah melalui kegiatan eco-economic decoupling dengan pemanfaatan spent resources. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui potensi spent resources di Provinsi Jawa Tengah, mengetahui permasalahan dalam pemanfaatan spent resources di Provinsi Jawa Tengah, dan untuk mengetahui dampak pemanfaatan spent resources di Provinsi Jawa Tengah. Metode yang digunakan adalah  melalui kajian deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa Jawa Tengah memiliki potensi eco-economic decoupling  yang ditunjukan dengan adanya ketersediaan dan pemanfaatan  spent resources. Namun demikian potensi tersebut belum berkembang optimal, karena masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan dalam pemanfaatannya. Permasalahan dalam pemanfaatan spent resources antara lain:kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang eco-economic decoupling dan spent resources diantara stakeholders, belum ada kebijakan khusus tentang eco-economic decoupling, kurangnya peran Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan spent resources, dan belum adanya sinergitas program dan kegiatan dalam mendukung pemanfaatan spent resources. Pemanfaatan spent resources memberikan dampak positif yaitu pengurangan tekanan terhadap lingkungan dan sumberdaya alam, peningkatan lapangan pekerjaan dan pendapatan masyarakat. AbstractImplementation of the development is often cause adverse environmental impacts . Adverse effects are environmental degradation and decreasing  avaibility of resources.  To overcome this it is necessary that the development  can still continue , the environment is not damaged , and the availability of resources is maintained . One effort is through eco - economic decoupling activities with the use of spent resources. The aim of study to determine the potential of spent resources in Central Java , knows the problems in the utilization of spent resources in Central Java , and to determine the impact of the utilization of spent resources in Central Java  by a qualitative descriptive method. The results show that in the study have the potential of eco - economic decoupling indicated by the availability of spent resources and had done utilization of spent resources . However, this potential has not been optimally developed, because there are still some  problems in its utilization . Problems in the use of spent resources are  the lack of knowledge about  eco-economic decoupling and spent resources among stakeholder , there is no specific policy on eco - economic decoupling , the lack of Local Government 's role in the utilization of spent resource , and the lack of synergy programs and activities in supporting the utilization of spent resources. Utilization of spent resources have  positive impact to reduce  pressure on the environment and natural resources, create a new job, and increase  incomes for society.
Sistem Produksi dan Potensi Pengembangan Jagung di Kabupaten Pasaman Barat Yulmar Jastra
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 7 No. 3 (2015)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.07.2015.271-278

Abstract

AbstrakJagung (Zea mays L.) merupakan tanaman pangan nasional kedua setelah padi dan perannya semakin meningkat sejalan bertambahnya jumlah penduduk, usaha peternakan, dan berkembangnya industri olahan berbahan baku jagung. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dan kuantitatif serta dilakukan secara bertahap yaitu: pra-study dalam rangka pengumpulan informasi tetang kondisi umum dan petani di kabupaten Pasaman Barat, desk study intensif terhadap data luasan dan perkembangan jagung hibrida serta  semua informasi yang diperoleh dari kegiatan pra-study; observasi, survey lapangan. Penelitian ini bertujuan : mengidentifikasi system produksi jagung di Pasaman Barat mengidentifikasi potensi  pengembangan areal dan analisa  usahatani jagung, menyusun Program Aksi Pengembangan jagung di Pasaman Barat. Umur petani jagung di Kabupaten Pasaman Barat antara 40-60 tahun, dengan  lama sekolah selama dari 9 tahun dan jumlah anggota keluarga petani 5 orang. Produksi jagung tertinggi di kabupaten Pasaman Barat terjadi pada tahun 2009 sebesar  364.287 ton  dengan luas panen 44.793 ha dan produktivitas 6,99 ton/ha, pada tahun 2010 terjadi penurunan produksi menjadi 220.761 ton dengan produktivitas 6,3 ton/ karena terjadinya penurunan luas panen menjadi 33.757 ha. Dan pada tahun 2011 produksi jagung kembali normal dengan produksi 286.078 ton/tahun dengan luas tanam 44.360 ha dan produktivitas 6,50 ton/ha. Potensi lahan yang dapat dimanfaatkan untuk usahatani jagung mencapai 142.850 ha yang didominasi tanah gambut dan mineral masing-masing seluas 7.550 ha dan 16.550 ha. Dari usahatani jagung dapat memberikan keuntungan sebesar Rp 8.860.000,-/ha. Bila masa pertanaman jagung 4 bulan maka pendapatan petani jagung per bulannya sebesar Rp 2.215.000,-.AbstractMaize ( Zea mays L. ) is the second national food crop after rice and its role is increasing in line increase of population , livestock operations , and development of raw material corn processing industry. This research is a descriptive qualitative and quantitative as well as done in stages , namely: pre -study in order neighbor information gathering and general condition of farmers in the districts of West Pasaman , intensive desk study on the extent of data and the development of hybrid corn and all information obtained from pre -study activities ; observation , field survey. This study aims to: identify systems of maize production in West Pasaman, identify potential areas of development and  analysis of maize farming, Prepare Corn Development Action Programme in West Pasaman . Age maize farmers in West Pasaman between 40-60 years old , with old school for 9 years and the number of family members of farmers 5 . The highest maize production in West Pasaman district occurred in 2009 amounted to 364 287 tonnes with  44 793 ha of harvested area and productivity of 6.99 tonnes / ha , in 2010, a decline in production to 220 761 tonnes with a productivity of 6.3 tons /ha due to a decline in harvested area into 33 757 ha . And in 2011 the production of corn production back to normal by 286 078 tons / year with  44 360 ha of harvested area and productivity of 6.50 tonnes / ha . Potential land that can be used to achieve the 142 850 ha of maize farming dominated peat and mineral soil of each area of 7,550 ha and 16,550 ha . Of corn farming can provide a gain of Rp 8,860,000 , -/ha . When the period of 4 months of the corn crop corn farmer income per month is Rp 2.215.00,-
Meretas Jalan Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Desa Wisata Panglipuran Bali M. Bashori Imron
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 7 No. 4 (2015)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.07.2015.279-288

Abstract

AbstrakKepala Daerah Kabupaten/Kota perlu mengembangkan imajinasi dan inspirasi agar mampu menunjukkan tujuan pembangunan daerah dan mampu mendatangkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah menginisiasi desa yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi desa wisata. Tujuan penelitian adalah untuk pengembangkan desa wisata sebagai bentuk alternatif peningkatan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Metode yang digunakan adalah dengan terlibat langsung di desa wisata Penglipuran, serta wawancara dengan stakeholder bidang pariwisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desa wisata Penglipuran Bali memiliki tujuh potensi desa sebagai daya tarik pariwisata, yaitu Rumah Adat yang unik, Penatan tata ruang yang seragam, Hutan Bambu, Makam Pahlawan, Keindahan Pura Penataran, Keindahan Alam Pedesaan, dan Karang Memadu. Campur tangan Pemerintah Daerah dapat mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. AbstractThe head of regencies and cities needs to develop their imagination and inspiration in order to present the goal of region development and deliver the positive economic growth for the public. Initiating the tourism village programm for the potential area may serve as a creative alternative. The aim of this research is to develop the idea of tourism village to improve the income of the region. In depth participation in the community and intensive interview with the tourism stakeholders have been chosen as the method of this study. The result of the research shows that the tourism village of Penglipuran has seven potentiala as the main attractions as represented by the traditional architecture, artistic spatial arragement, the bamboo forest, heroes cemetry, the beauty of pura Panataran, remarkeble village landscape, and Karang Memadu. The participation of local government may contribute the positive impact for the economic grouth and improve the income of local community.
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia Aparatur di Kabupaten Serang Tini Apriani
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 7 No. 4 (2015)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.07.2015.289-299

Abstract

AbstrakDiterapkannya sistem desentralisasi memberikan kewenangan yang besar pada daerah untuk mengembangkan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui pengembangan kapasitas sumber daya manusia aparatur. Namun demikian, selama kurang lebih satu dasawarsa terakhir, upaya ini masih belum optimal guna mencapai hasil yang diharapkan. Kajian ini dilakukan untuk memotret pengembangan kapasitas sumber daya manusia aparatur di Kabupaten Serang, dilaksanakan pada tahun 2012. Metode pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan penggunaan data primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukkan kualitas sumberdaya manusia masih rendah, banyak jabatan struktural yang belum terisi, rekrutmen belum didasarkan pada analisis jabatan, evaluasi jabatan belum dilakukan, penilaian kinerja individu berdasarkan kompetensi belum dilakukan, serta sebagian besar pegawai belum mendapatkan diklat sesuai dengan jabatannya. Disarankan untuk melakukan penataan sistem rekrutmen; analisis jabatan; evaluasi jabatan; penyusunan standar kompetensi jabatan; penilaian individu berdasarkan kompetensi; pengembangan database pegawai; dan perbaikan kurikulum pendidikan dan pelatihan. AbstractImplementation of a decentralized system gives great authority to the regions to develop the capacity of local governments in the implementation of government affairs through the development of human resource capacity of the apparatus. However, for more than a decade, these efforts are still not optimal to achieve the expected results. This study was conducted to capture the human resource capacity development of Serang regency officials, implemented in 2012. The method used in this study is descriptive qualitative method, using the primary and secondary data. The results of the study demonstrates that the quality of human resources is still low, there are many positions in the organization structure are unfilled, the employee recruitment system is not based on job analysis, job position evaluation system have not been implemented, individual performance evaluation is not done according to competency based assessment, and employees have not received training according to their job position. It is recommended to perform system setup on recruitment; job analysis; Job evaluation; setting on job competency standard; competency based individual assessment; employee database development, and improvement on education and training curricula.
Implikasi Juara Lomba Desa pada Perkembangan Desa Rahmawati Ahfan; Asrori Asrori; Hotnier Sipahutar
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 7 No. 4 (2015)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.07.2015.297-305

Abstract

AbstrakPerlombaan desa dimaksudkan untuk mengevaluasi dan menilai perkembangan pembangunan atas usaha pemerintah dan pemerintahan daerah, bersama masyarakat desa dan kelurahan yang bersangkutan. Tujuan kajian ini adalah mengidentifikasi langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah pasca juara lomba desa dan menganalisis implikasi pelaksanaan perlombaan desa terhadap perkembangan desa. Studi ini bersifat deskriptif kualitatif dengan teknik analisis deskriptif kualitatif pula. Pemerintah provinsi maupun kabupaten melalui SKPD belum melakukan pemantauan, pembinaan dan pemberian stimulan secara terprogram terhadap juara lomba desa. Namun melalui kepemimpinan Gubernur yang baru, desa-desa yang pernah menjadi juara lomba desa mulai mendapat perhatian dimana desa-desa tersebut menjadi project Desa Mandiri, yang nantinya dapat diterapkan pada desa-desa yang lain. Juara lomba desa di 3 (tiga) lokus yaitu Desa Pilangrejo, Mranak dan Mentosari berimplikasi positif terhadap tingkat perkembangan desa pasca juara lomba desa. Hal ini tercermin dari indikator-indikator perkembangan desa yang digunakan sebagai penilaian mampu memacu tingkat perkembangan desa dan berdampak cukup signifikan terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. AbstractA race of the village and Kelurahan, intended to evaluate and assess progress on the government's efforts and the development of local government, together with rural and urban communities concerned. The purpose of this study is identifying steps taken by the government after the local village race champion and analyze the implications of the implementation of the race village on village development. This study is qualitative deskriptif with descriptive analysis technique qualitative as well.The provincial government as well as the district through SKPD not yet carry out monitoring, coaching and administration of stimulants are programmed to race champion village. However, through the leadership of the new Governor of Central Java, villages that had been a champion race village began to receive attention in which these villages became Desa Mandiri project, will could be applied to the villages another. Winner of the race village in 3 (three) locus of the Village Pilangrejo, Mranak and Mentosari has a positive impact on the level of development of the post-championship race village. This is reflected in the indicator-indicator rural development are used as assessment could stimulate rural development level and significant impact on all aspects of people's lives for the better.
Perubahan Sosial Masyarakat Agraris ke Masyarakat Industri dalam Pembangunan Masyarakat di Kecamatan Tamalate Kota Makassar Mohammad Mulyadi
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 7 No. 4 (2015)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.07.2015.311-321

Abstract

AbstrakSalah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan masyarakat adalah industrialisasi, dimana industrialisasi ini dibutuhkan untuk mentransformasi masyarakat agraris ke arah masyarakat industri yang maju dan modern.  Beranjak dari pemikiran tersebut, maka fokus masalah penelitian ini adalah: Bagaimana bentuk perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat agraris ke masyarakat industri dalam pembangunan masyarakat di Kecamatan Tamalate Kota Makassar; Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat agraris ke masyarakat industri dalam pembangunan masyarakat di Kecamatan Tamalate Kota Makassar? Desain penelitiannya adalah deskriptif kualitatif dengan lokasi penelitian di Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Penelitian ini menghasilkan deskripsi tentang proses perubahan dapat menuju ke arah kemajuan di mana dapat menguntungkan serta meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Namun, tidak menutup kemungkinan perubahan dapat berupa kemunduran di mana dapat merugikan kehidupan sosial masyarakat yang biasanya tidak dikehendaki. Kesemua perubahan-perubahan tersebut membawa dampak yang berbeda-beda bagi kehidupan masyarakat. AbstractOne factor that affects the development of society is industrialization, where industrialization is needed to transform an agricultural community towards an advanced and modern industrial community. Based on those thoughts, the focus of this research is: What kind of social changes would occur to an agrarian society transformed to an industrial society in term of its community development in the District of Tamalate Makassar; what are the factors affecting the social changes that occur in agrarian society which transformed to an industrial society in its community development in the District Tamalate Makassar? The research Design is a qualitative descriptive study, and the locus of research is in the District Tamalate Makassar. This research resulted in the description of the process of change that may be resulted to improvement that can be beneficial to the society and increase the social welfare. However, change can also be a setback which may harm the social life of the people. All these changes might cause different effects to people's lives.
Implementasi Kebijakan tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kota Cimahi Karina Intan Permatasari
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 7 No. 4 (2015)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.07.2015.319-325

Abstract

AbstrakSemenjak satu tahun setelah diberlakukannya Undang-Undang  Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada April 2010, seluruh Badan Publik di Indonesia wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) beserta seluruh instrumen pendukungnya. Menindaklanjuti hal tesebut, Kota Cimahi sudah membuat Peraturan Walikota Cimahi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kota Cimahi sebagai respon terhadap kebijakan utamanya. Namun walaupun sudah diimplementasikan selama 3 tahun, pelaksanan kebijakan ini masih belum sesuai dengan yang diatur dalam UU KIP. Penelitian ini berusaha mengkaji dan menganalisis faktor yang menjadi penyebab hambatan tersebut dengan menggunakan teori dari Charles O. Jones yang memfokuskan pada aspek organisasi, aspek interpretasi dan aspek aplikasi dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. AbstractSince one year after the enactment of Public Information Disclosure Rights Number 14 of 2008 in April 2010, all government in Indonesia shall establish Information and Documentation Officer (PPID) and all supporting instruments. Cimahi itself had made Cimahi Mayor Regulation No. 4 of 2011 on the Working Procedures and Documentation Information Management Officer at Cimahi in response to the main policy. However, despite being implemented for 3 years, implementation of this policy is not in accordance with UU KIPy sought to assess and analyze the factors that cause these obstacles by using the theory of Charles O. Jones who focuses on organizational aspects, aspects of the interpretation and application of aspects of using qualitative research methods.
Pengukuran Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Pemerintah Heri Wahyudianto B. P.
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 7 No. 4 (2015)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.07.2015.331-345

Abstract

AbstrakMasalah pelayanan pemerintah yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media masa  dan jaringan sosial, sehingga dapat memberikan dampak buruk terhadap kewibawaan pemerintah, yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Tujuan tulisan ini adalah membahas konsep dan pemikiran yang berkaitan dengan kepuasan masyarakat, pelayanan publik, dan cara pengukurannya yang komprehensif. Hal yang paling penting dilakukan adalah survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik secara berkelanjutan sebagai dasar kemungkinan replikasi inovasi pelayanan publik. Perbaikan pelayanan publik yang paling mendasar adalah perbaikan sistem rekrutmen aparatur pelayan publik. AbstractProblems government service conducted by government officials at this time have not met the expectations of society. It can be seen from the public complaints submitted through the mass media and social networks, so as to adversely affect government authority, which give rise to public mistrust. The purpose of this paper is to discuss the concepts and ideas related to the satisfaction of the public, public service, and a comprehensive measurement method. The most important thing to do is to survey people's satisfaction with the implementation of public services in a sustainable manner as a basis for public service innovation possible replication. Improvement of public services is the most basic repairs apparatus public servant recruitment system.

Page 17 of 59 | Total Record : 589

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2009 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17 No 2 (2025): [Sedang Berjalan] Vol 17 No 1 (2025) Vol 16 No 3 (2024) Vol 16 No 2 (2024) Vol 16 No 1 (2024) Vol 15 No 3 (2023) Vol 15 No 2 (2023) Vol 15 No 1 (2023): City Branding Vol 14 No 3 (2022) Vol 14 No 2 (2022) Vol 14 No 1 (2022) Vol 13 No 3 (2021) Vol 13 No 2 (2021) Vol 13 No 1 (2021) Vol 12 No 2 (2020): Pemilihan Kepala Daerah Vol 12 No 1 (2020) Vol 11 No 2 (2019) Vol 11 No 1 (2019) Vol 10 No 2 (2018) Vol 10 No 1 (2018) Vol 9 No 1 (2017): Vol. 9 Iss. 1 May 2017 Vol 9 No 2 (2017) Vol 9 No 2 (2017) Vol 9 No 1 (2017) Vol 8 No 2 (2016): November Vol 8 No 2 (2016) Vol 8 No 1 (2016) Vol 8 No 1 (2016): May Vol 7 No 4 (2015): Desember Vol. 7 No. 4 (2015) Vol. 7 No. 3 (2015) Vol 7 No 3 (2015): September Vol. 7 No. 2 (2015) Vol 7 No 2 (2015): Juni Vol 7 No 1 (2015): Maret Vol. 7 No. 1 (2015) Vol. 6 No. 4 (2014) Vol 6 No 4 (2014): Desember Vol. 6 No. 3 (2014) Vol 6 No 3 (2014): September Vol 6 No 2 (2014): Juni Vol. 6 No. 2 (2014) Vol 6 No 1 (2014): Maret Vol. 6 No. 1 (2014) Vol 5 No 4 (2013): Desember Vol. 5 No. 4 (2013) Vol 5 No 3 (2013): September Vol. 5 No. 3 (2013) Vol 5 No 2 (2013): Juni Vol. 5 No. 2 (2013) Vol. 5 No. 1 (2013) Vol 5 No 1 (2013): Maret Vol. 4 No. 4 (2012) Vol 4 No 4 (2012): Desember Vol 4 No 3 (2012): September Vol. 4 No. 3 (2012) Vol. 4 No. 2 (2012) Vol 4 No 2 (2012): Juni Vol 4 No 1 (2012): Maret Vol. 4 No. 1 (2012) Vol 1 No 3 (2009) More Issue