cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Herie Saksono
Contact Email
editorialjbp@jurnal.kemendagri.go.id
Phone
+628118899965
Journal Mail Official
editorialjbp@jurnal.kemendagri.go.id
Editorial Address
Jalan Kramat Raya Nomor 132 Jakarta Pusat DKI Jakarta - 10430
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Bina Praja
Published by Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
ISSN : 20854323     EISSN : 25033360     DOI : https://doi.org/10.21787/jbp.16(3).2024
Core Subject : Humanities, Science, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences
Jurnal Bina Praja (JBP) is an open access journal which publishes significant, cutting-edge, and multidisciplinary research drawn from all areas of Governance.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 609 Documents
 14   15   16   17   18 
Kinerja Investasi PT. Gresik Migas Berbasis Entrepreneur Abdul Hamid
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 6 No. 4 (2014)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.06.2014.249-259

Abstract

AbstrakDalam mengetahui kemampuan perusahaan dalam mengelola modal yang diinvestasikan oleh para investor, perlu adanya pengukuran terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini juga berlaku bagi perusahaan dalam lingkup daerah, atau BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). Oleh karena itu, fokus kajian ini adalah: (1) Bagaimanakah profil BUMD PT Gresik Migas berdasarkan kinerja, (2) Bagaimanakah strategi perbaikan kinerja BUMD PT Gresik Migas berbasis enterpreneur. Hasil analisis menunjukkan, (1) Kinerja diukur melalui metode konvensional/Analisis Rasio mengindikasikan hasil yang cukup baik (2) Terdapat empat strategis untuk perbaikan kinerja BUMD, yaitu: (a) Kemampuan sumberdaya manusia pengelola BUMD, termasuk penguatan jiwa enterpreneurship; (b) Kejelasan landasan hukum dan ketegasan aturan mainb terkait pembentukan BUMD; (c) Aspek manajemen keuangan BUMD; dan (d) Kelayakan dan keberlanjutan usaha atau unit bisnis BUMD baik produk maupun sektor jasa diukur berdasarkan kinerja internal dan eksternal. Untuk meningkatkan kinerja BUMD PT. Gresik Migas, sekaligus mengimplemetasikan 4 (empat) strategi yang telah di tetapkan, maka ada beberapa hal yang perlu di sarankan, yaitu, (1) Bagi pemerintah daerah sebaiknya ada keberanian dan ketegasan meminimalisir berbagai bentuk, praktik dan pola-pola yang menimbulkan political cost, menyusun SOP yang jelas terkait pola rekruitmen sumberdaya pengelola BUMD, konsisten untuk mendorong BUMD lebih mandiri dan profesional, tanpa intervensi, dan memberikan penghargaan pada pengelola yang berhasil membawa BUMD Go Public, (2) Bagi manajemen BUMD sebaiknya mampu menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif dan selalu berorientasi terhadap tugas dan masa depan, menumbuhkan jiwa leadership dan entrepreneurship terhadap pengelola BUMD serta memberikan reward terhadap kreatifitas yang dihasilkan oleh setiap individu, memberikan batasan para birokrasi dalam pemilikan saham dan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengakses saham di BUMD, dan seluruh pimpinan diarahkan untuk menerapkan Good Corporate Governance (GCG), yaitu tranparansi, kemandirian, akuntabilitas dan kewajaran. AbstractIn knowing the company's ability to manage the capital invested by the investor, the need for measuring the financial performance of the company. This also applies to companies in the sphere of regional, or local government (Regional Owned Enterprises). Therefore, the focus of this study are: (1) How-owned PT Gresik Migas profile based on performance; 2) How is the performance improvement strategy-owned PT Gresik Migas entrepreneurs based on the scope of the Provincial Government of East Java. The results showed that; 1) Performance PT Gresik oil and gas enterprises in East Java province measured by the conventional method / Ratio Analysis indicates good results (2) There are four strategically to improve the performance of enterprises, namely: (a) the ability of the human resource managers of enterprises , including the strengthening of entrepreneurship spirit; (b) Clarity and firmness legal basis for the establishment of the rule of enterprises; (c) the financial management aspects of public enterprises; and (d) Feasibility and sustainability of the business or business unit-owned both the products and the services sector is measured based on the internal and external performance. To improve the performance of enterprises PT. Gas Gresik in East Java province, as well mengimplemetasikan 4 (four) strategy that has been set, then there are some things that need to suggest, namely; 1) For local government should have the courage and firmness to minimize various forms, practices and patterns which raises the political cost, prepare clear SOPs related enterprises managing resource recruitment patterns, consistent to encourage more independent and professional enterprises, without intervention, and pays tribute to the manager who managed to bring enterprises to Go Public; 2) for the management of public enterprises should be able to create an environment more conducive working and always oriented towards the task and the future, foster leadership and managers of enterprises and entrepreneurship to provide rewards for creativity generated by each individual, providing the bureaucratic restrictions on share ownership and open greater opportunities for the public to access stock in enterprises, and the entire leadership is directed to apply Good Corporate Governance (GCG), namely transparency, independence, accountability and fairness.
Eksistensi Satuan Perlindungan Masyarakat Moh. Ilham A. Hamudy
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 6 No. 4 (2014)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.06.2014.261-267

Abstract

AbstrakArtikel ini adalah tentang Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang dulu dikenal dengan istilah pertahanan sipil (Hansip). Artikel ini adalah ringkasan hasil kajian pustaka dan uji petik di lapangan yang dilakukan pada Oktober-November 2013 di Kota Magelang dan Surabaya. Kajian ini bertujuan menelaah secara historis dan filosofis tentang eksistensi Satlinmas dalam konteks kekinian. Untuk mendalaminya, kajian ini menggunakan metode deskriptif dipadukan pendekatan kualitatif untuk menggali peran dan eksistensi Satlinmas. Hasil kajian menunjukkan, keberadaan Satlinmas masih meninggalkan banyak persoalannya, di antaranya, pertama, mengenai dasar hukum pembentukan Satlinmas. Sampai kini, belum ada regulasi baru yang mengatur Satlinmas. Regulasi yang ada sudah terlalu uzur dan tidak bisa menangkap perkembangan zaman. Kedua, rumusan konsep dan tugas pokok dan fungsi Satlinmas tumpang tindih dengan institusi lain. Ketiga, citra Satlinmas di masyarakat semakin memudar dan cenderung dilecehkan. Keempat, penggabungan Satlinmas ke dalam Polisi Pamong Praja dianggap tidak tepat, karena beda filosofi. AbstractThis article is about the Public Protection Unit (Satlinmas) formerly known as civil defense (Hansip). This article is a summary of the results of the desk study and fieldwork conducted in October-November 2013 in the town of Magelang and Surabaya. This study used descriptive qualitative approach to explore the combined role and existence Satlinmas. The results of the study showed, the existence of the problem Satlinmas still leave many, including, first, the legal basis for the establishment of Satlinmas. Until now, there has been no new regulations governing Satlinmas. Existing regulations are too weak and can not capture the times. Second, the formulation of concepts and basic tasks and functions Satlinmas overlap with other institutions. Third, Satlinmas image in society tend to fade and abused. Fourth, Satlinmas incorporation into the Municipal Police deemed not appropriate, because different philosophy.
Optimalisasi SIMDA dalam Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur yang Lebih Berkualitas M. Soleh Pulungan
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 6 No. 4 (2014)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.06.2014.269-281

Abstract

AbstrakTujuan kajian ini adalah untuk mengetahui: 1) Implementasi Simda terhadap pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara; 2) Kesiapan sumber daya manusia yang bertugas mengelola keuangan daerah serta mengetahui permasalahan yang dihadapi; 3) Dukungan dan fungsi Infrastruktur terhadap implementasi Simda di Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian ini bersifat survey dengan pendekatan penelitian bersifat deskriptif evaluative. Populasi penelitian terdiri dari 18 kecamatan dengan sample penelitian berjumlah 15 kecamatan, yang ditetapkan secara purposive sampling. Hasil kajian Implementasi Simda di Kutai Kartanegara relatif telah cukup tinggi. Semua produk Simda dapat dilakukan diatas rata-rata standard yang ditetapkan regulasi. Kesiapan sumber daya manusia terhadap implementasi Simda di relatif cukup baik. Dukungan jaringan terhadap implementasi Simda sudah cukup tinggi. Software Simda diakui cukup bagus, namun cukup rentan dengan serangan virus. AbstractThe purpose of this study was to determine: 1) Simda implementation of the financial management area in Kutai regency; 2) Readiness of human resources in charge of managing local finances and knowing the problems faced; 3) Infrastructure and support functions to the implementation Simda in Kutai regency. This study is a survey with a descriptive evaluative research approach. The study population consisted of 18 districts with a total study sample of 15 districts, which are set by purposive sampling. Implementation results of the study in Kutai Kartanegara Simda have relatively high. All products Simda can do above average standards set regulations. Readiness of human resources for the implementation Simda in relatively good. Network support for implementation Simda already high enough. Software Simda admittedly quite good, but is quite vulnerable to virus attacks.
Pengembangan Kapasitas Petani Kecil Lahan Kering untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Sitti Aminah
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 7 No. 3 (2015)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.07.2015.197-209

Abstract

AbstrakPetani lahan kering belum berperan mendukung ketahanan pangan. Sebagian besar petani adalah petani kecil dengan kapasitas yang rendah untuk menghasilkan pangan. Penelitian bertujuan merumuskan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kapasitas petani kecil untuk mendukung ketahanan pangan. Data dikumpulkan menggunakan beberapa instrumen: kuesioner, wawancara dan fokus group diskusi. Analisis data menggunakan statistik deskriptif dan Structural Equation Model (SEM). Hasil penelitian menunjukan bahwa karakteristik dan kapasitas petani kecil berada pada kategori rendah, berpengaruh terhadap tingkat ketahanan pangan yang rendah. Rekomendasi kebijakan  meningkatkan kapasitas petani kecil untuk menciptakan ketahanan pangan melalui: menyelenggarakan pelatihan dan penyuluhan secara partisipatif, meningkatkan kualitas peran pendamping da peneliti dalam proses pemberdayaan, meningkatkan akses petani terhadap input, fasilitas modal, dan pasar, memberikan insentif agar petani mau berusaha sampingan serta meningkatkan koordinasi antara institusi pemerintah dan stakeholder. AbstractLand dry farmers have not enrole in supporting food security. Most of the farmer are the peasants with low capacity to produce food. The purpose of the research is to formulate policy recommendation to increase capacity of the peasants for support food security. The data were collected using following techniques: questionnaire, interview and focus group discussion. The data were analyzed using descriptive statistics and structural equation modelling (SEM). The research results showed that the peasant characteristics and the peasants capacity are within low category, influencing the level of food security. The Government are expected actively to increase the peasants capacity by optimizing efforts: providing extension and training in participatory ways; increasing role of facilitator and researcher in empowerment process, increasing the peasants’ access to production input, credit facilities and wider markets, give incentive to the peasants so that they can do double working, as well as increasing coordination between government institutions and stakeholder.
Kemampuan Perangkat Desa dalam Menyusun Profil Potensi Desa Asrori Asrori; Agus Supratiawan
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 6 No. 4 (2014)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.06.2014.283-291

Abstract

AbstrakTujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi penyebab data-data potensi desa kurang akurat dan aktual; untuk mengidentifikasi kemampuan Perangkat Desa dalam melakukan pendataan dan penyusunan potensi desa; dan untuk menganalisis upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan Perangkat Desa dalam melakukan pendataan dan penyusunan potensi desa. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Pengisian data-data potensi/profil desa belum akurat dan tidak aktual, karena dalam pengisian profil desa belum sepenuhnya menggunakan sumber data dan prosedur yang benar. Tingkat kemampuan Perangkat Desa dalam mengisi potensi/profil desa di desa sampel belum memadai, karena yang mengerjakan hanya 1 orang dan tidak dibekali dengan Diklat pengumpulan data dan penyusunan profil desa; dan pengisian potensi/profil desa bukan menjadi tugas dan fungsi utama. Pemerintah Pusat dan Daerah kurang memperhatikan kemampuan Perangkat Desa dalam melakukan pendataan profil desa. Perlunya kebijakan standar penggunaan sumber data dalam pengisian profil desa. Kebijakan pengisian potensi/profil desa oleh tenaga pembantu teknis lapangan yang dibekali dengan diklat dan pengumpalan data potensi/profil desa. Perlunya evaluasi implementasi pengisian profil desa untuk menyederhanakan format Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007. AbstractThe aims of this research are to identify those unaccurated data. Moreover, to identify the capabilities of village government stafs when they colect village resources data; and also to analise what efforts to conduct for improving village government staffs. Describtive analised with kuantitative approach are used in this research. Potential data filing and village profile are not accurately caused by incorrect data wrong procedure. Furthermore, village government staffs in these samples are not capable to collect and to fill data. Infact, to conduct that jobs, there only one person does it and he/ she have not been trained yet. National, regional governments do not have regard to the people who collecting village resource data for preparing village profile. Rules of the games are needed to make standard product. Filling village potential resource and village profile are conducted by technical field assistant who have been educated and trained to collect those data. Finally, evaluations are needed to simplify format in appendix II and III Home affair minister rules 12 Tahun 2007 (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007).
Urgensi Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Desentralisasi Bambang Sunaryo; Celly Cicellia
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 6 No. 4 (2014)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.06.2014.293-305

Abstract

AbstrakPeningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah menjadi hal yang sangat penting di era desentralisasi. Pengelolaan pajak parkir yang sekilas terlihat sebagai ranah kebijakan prosedural administratif, tidak pernah bisa lepas dari berbagai patologi yang sangat problematik bagi pengelolaan keuangan daerah. Kecamatan Banguntapan dipilih sebagai unit analisis dalam penelitian ini untuk merepresentasikan permasalahan pengelolaan pajak parkir di wilayah sub urban Kabupaten Bantul. Hal ini dikarenakan kharakteristik kewilayahan Bantul sebagai daerah sub urban dapat dilihat dari kharakteristik peri urban yang ada di Kecamatan Banguntapan. Selain itu, Kecamatan Banguntapan merupakan satu-satunya wilayah di Kabupaten Bantul yang memiliki subyek pajak parkir bertarif self assessment dan flat sehingga dinamika problema manajerial keuangan daerah dapat diobservasi dan dianalisis lebih mendalam di Kecamatan Banguntapan ini untuk melihat komparasi 2 sistem pemungutan pajak parkirtersebut. AbstractCapacity building of local finance management becomes important on decentralizations era. Empirically this research is aim to show that the parking tax management at glance seen as an administrative- procedural policy domain cannot release from phenomena on the existence of problematic pathology for regional financial management. District of Bantul Banguntapan characteristic as its suburbs form themain attractionin the selection of research because of the generallocus in sub-urbanarea, began to metamorphose into a parking tax revenues fromregionsthat contribute to the area thoughnot as big financial contribution income tax parking tax in urban areas. The Banguntapan sub district was chosen as analysis unit in this research to represent the issue of parking tax management in sub urban area of Bantul. This was due to the characteristic of Bantul area as sub urban area that can be seen from the characteristics of sub urban in Banguntapan sub district. Moreover, the Banguntapan sub district is the only area in Bantul which has a parking tax subject that the cost is self assessment and flat thus the dynamic of local finance managing problems can be observed and in-depth analyzed in Banguntapan sub district to seek the comparison of those 2 parking tax collection systems.
Strategi Bertahan Hidup Nelayan P. Rimau Balak di Kabupaten Lampung Selatan Sudiyono Sudiyono
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 7 No. 3 (2015)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.07.2015.211-225

Abstract

AbstrakMasyarakat nelayan P. Rimau Balak di Kabupaten Lampung Selatan, merupakan salah satu kelompok masyarakat yang hidup dalam kondisi miskin. Ada dua faktor yang menyebabkan kemiskinan, yakni; faktor yang bersifat alamiah, dan yang bersifat non-alamiah atau faktor struktural. Faktor alamiah  meliputi, degradasi lingkungan perairan, cuaca yang tidak menentu dan perubahan iklim, serta kondisi tangkap lebih (over fishing). Faktor yang bersifat struktural meliputi, sedang faktor struktural meliputi; terbatasnya akses modal, terbatasnya teknologi alat tangkap, kebijakan pemerintah, dan ketidakadilan dalam lembaga sistem bagi hasil. Studi ini bertujuan ingin menjelaskan bagaimana kommunitas masyarakat nelayan P. Rimau Balak dapat bertahan hidup. Sumber data diperoleh melalui wawancara mendalam, pengumpulan dokumen, observasi, dan buku-buku literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara vertikal nelayan memiliki hubungan baik dengan pihak yang menguasai sumber ekonomi, melibatkan keluarga dalam mencari nafkah, serta menghemat pengeluaran. Kemiskinan nelayan bersifat multi-dimensi, sehingga penanganannya tidak secara tambal sulam. AbstractThe fishermen community in Rimau Balak island South Lampung Regencies, is one of the fisherman community which lifing in poverty condition. There are two factors that coused of poverty, namely; natural and non-natural or structural factor. The natural factor are weather uncertinity and climate change, degradation of sea resource and over fishing condition. The factor structural are, low of education and unskill of the fisherman community, limitation of the access of capital,  limitation  of the technology fishing gear, the gouvermen policy,  and unequity institutions sharing sistem. This study  aims to exsplain how the fishermen community in Rimau Balak island can be survival life? This article  has been written  by descriptive qualitatif aproach. Source of data  obtained  trough indepth interview, document colection, observation, and books litterature. This article is a byproduct of the Coral Reef Rehabilitation and Management Program (COREMAP) survey,  that has been done by Population Research Center in Indonesia Institute of Sciences (P2K – LIPI) on Aprill 22 – 30 – 2015.
Perkembangan Hutan Rakyat di Provinsi Kalimantan Selatan Gusti Syahrany Noor
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 6 No. 4 (2014)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.06.2014.307-314

Abstract

AbstrakTujuan penelitian ini adalah memberi gambaran tentang perkembangan hutan rakyat di Kalimantan Selatan dan informasi tentang sifat dan manfaat kayu hutan rakyat, dengan harapan kayu dari hutan rakyat ini dapat berkembang menjadi salah satu sumber bahan baku pengganti kayu hutan alam sehingga dapat mendukung perkembangan industri pengolahan kayu di Kalimantan Selatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa hutan rakyat terbukti sangat bermanfaat baik bagi pemiliknya, masyarakat dan lingkungannya serta bagi pemerintah daerah khususnya dalam rangka memenuhi pasokan kayu bulat untuk lokal. Sampai tahun 2011 luasan hutan rakyat yang dikembangkan oleh pemerintah di Kalimantan Selatan telah mencapai 2.895 ha, dan yang paling luas berada di kabupaten Tanah Laut yakni seluas 935 ha. Jenis kayu yang dikembangkan adalah kayu sengon, jati, mahoni, karet, petai, akasia, galam, kemiri. Sifat-sifat kayu tersebut perlu dipahami dan diketahui sebelum kayu bersangkutan dimanfaatkan baik sebagai bahan bangunan maupun sebagai bahan baku industri, karena sifat-sifat tersebut pada dasarnya sangat menentukan kualitas produk kayu yang akan dihasilkan. Secara tehnis kayu hutan rakyat dapat dimanfaatkan untuk bahan bangunan, komponen perahu/perkapalan dan bahan baku industri. AbstractThe purpose of this study is to provide an overview of the development of community forests in South Kalimantan and information about the properties and benefits of community forest timber, the hopes community forests timber can be develop into a source of raw materials of natural forest wood substitute that can support the development of the wood processing industry in South Kalimantan. The result showed that Community forest proved to be very useful both for the owner, the community and the environment as well as for the government especially in order to meet the timber supply for local. Until the year 2011 the community forest area that was developed by the government in South Kalimantan has reached 2,895 ha, and the most widely are the Tanah Laut district covering 935 ha.The wood species that developed is sengon, jati, mahoni, karet, petai, akasia, galam, kemiri. The properties of the wood needs to be understood and known before the relevant timber used both as a building material or as raw material for the industry, because these properties are basically determine the quality of wood products that will be produced. Technically private community forest wood can be used for building materials, components boat/ship and industrial raw materials.
Analisis Peran Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang dalam Pembinaan ASN di Instansi Pemerintah (Studi: Kabupaten Lampung Utara, Kota Cilegon, dan Kota Kediri) Ajib Rakhmawanto
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 7 No. 3 (2015)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.07.2015.227-237

Abstract

AbstrakTujuan penelitian ini; pertama, menganalisis peran Pejabat Pembina Kepe­gawaian dan Pejabat Yang Berwenang dalam sistem pembinaan ASN sebagaimana tertuang dalam UU ASN; kedua, mengidentifikasi implementasi sistem pembinaan PNS yang telah dijalankan instansi pemerintah. Pendekatan penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif dengan informan akademisi SDM publik dan praktisi pengelola SDM ASN di beberapa instansi pemerintah. Teknik pengambilan data penelitian dengan cara FGD dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan; pertama, sistem pembinaan ASN dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang berperan sebagai pengambil kebijakan dan Pejabat Yang Berwenang yang berperan sebagai pelaksana teknis kebijakan; kedua, implementasi pembinaan PNS di instansi pemerintah yang telah berjalan selama ini kurang obyektif karena mengabaikan prinsip merit dan banyak kepentingan politik. Rekomendasi penelitian; pertama, menciptakan kode etik penyeleng­garaan pembinaan ASN, dan adanya koordinasi antara Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang dalam mejalankan peran, tugas, dan fungsinya masing-masing. Kedua, lembaga pengawas (Deputi Pengawasan dan Pengendalian BKN) melakukan pemantauan secara intensif terhadap pembinaan pegawai ASN, dan memberikan sanksi tegas terhadap segala bentuk pelanggaran dalam penyelenggaraan manajemen ASN.AbstractThe purpose of this research; first, to analyze the role of Civil Service Advisor Officials and Authorized Officials in the development system as mentioned in the State Apparatus Law. Second, to identify the implementation of civil servant development system that conducted by the government. This research used descriptive qualitative approach with informants from the public human resources academician and practitioners from human resources managers in several government agencies. The technique used to take the reserach data was using Focus Group Discussion and interview. The research results shows; first, state apparatus development system was conducted by civil service Advisor Official whose role is as decision maker and authorized officials whose role is as  technical policy executives. Second, the on going state apparatus development system in the government environtment is ignoring the merit system. The recommendation of the research; first providing the ASN management code of conduct and a coordination between civil service advisor official and authorized officials in conducting their roles and function. Second, the supervisory institution (Supervisory Deputy in BKN) monitor the implementation of ASN management intensively, and pose a sanction against all form of breach in the ASN management.
Peran dan Fungsi Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Semarang dan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah Gunawan Gunawan
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 6 No. 4 (2014)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.06.2014.315-328

Abstract

AbstrakKecamatan dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan pemerinnahan umum dan fungsi penyelenggaraan tugas-tugas yang telah diserahkan oleh Kabupaten Kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan mengalami hambatan dalam penerapannya berupa kewenangan, kelembagaan, sumber daya manusia dan manajemen kecamatan, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, purposive sampling daerah yang telah diserahkan dan belum diserahkan kewenangannya kepada kecamatan, hasil penelitian menunjukan bahwa kewenangan yang telah diserahkan baik dari walikota dan bupati tidak sepenuhnya diserahkan, kelembagaan atau organisasi kecamatan belum menyesuaikan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia menjadi hambatan dalam penyelenggaraan tugas-tugas atributif dan delegatif. AbstractSubdistrict in performing common functions pemerinnahan implementation and administration functions of the tasks that have been submitted by Kanupaten City in accordance with the Law No. 32 Year 2004 on Regional Government and Government Regulation No. 19 Year 2008 on the District experienced a bottleneck in its application in the form of authority, institutional, resource human resources and management districts, the study used a qualitative approach, purposive sampling areas that have been submitted and have not been handed over authority to the districts, the results showed that the authority has submitted both the mayor and the regent was not fully submitted, institution or organization not adjust districts Government Regulation No. 19 in 2008, the quality and quantity of human resources become a bottleneck in the implementation of tasks and discretionary attributive.

Page 16 of 61 | Total Record : 609

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2009 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18 No 1 (2026) Vol 17 No 3 (2025): [Sedang Berjalan] Vol 17 No 2 (2025): [Sedang Berjalan] Vol 17 No 1 (2025) Vol 16 No 3 (2024) Vol 16 No 2 (2024) Vol 16 No 1 (2024) Vol 15 No 3 (2023) Vol 15 No 2 (2023) Vol 15 No 1 (2023): City Branding Vol 14 No 3 (2022) Vol 14 No 2 (2022) Vol 14 No 1 (2022) Vol 13 No 3 (2021) Vol 13 No 2 (2021) Vol 13 No 1 (2021) Vol 12 No 2 (2020): Pemilihan Kepala Daerah Vol 12 No 1 (2020) Vol 11 No 2 (2019) Vol 11 No 1 (2019) Vol 10 No 2 (2018) Vol 10 No 1 (2018) Vol 9 No 1 (2017): Vol. 9 Iss. 1 May 2017 Vol 9 No 2 (2017) Vol 9 No 2 (2017) Vol 9 No 1 (2017) Vol 8 No 2 (2016) Vol 8 No 2 (2016): November Vol 8 No 1 (2016): May Vol 8 No 1 (2016) Vol 7 No 4 (2015): Desember Vol. 7 No. 4 (2015) Vol. 7 No. 3 (2015) Vol 7 No 3 (2015): September Vol 7 No 2 (2015): Juni Vol. 7 No. 2 (2015) Vol 7 No 1 (2015): Maret Vol. 7 No. 1 (2015) Vol. 6 No. 4 (2014) Vol 6 No 4 (2014): Desember Vol 6 No 3 (2014): September Vol. 6 No. 3 (2014) Vol 6 No 2 (2014): Juni Vol. 6 No. 2 (2014) Vol 6 No 1 (2014): Maret Vol. 6 No. 1 (2014) Vol. 5 No. 4 (2013) Vol 5 No 4 (2013): Desember Vol 5 No 3 (2013): September Vol. 5 No. 3 (2013) Vol. 5 No. 2 (2013) Vol 5 No 2 (2013): Juni Vol. 5 No. 1 (2013) Vol 5 No 1 (2013): Maret Vol. 4 No. 4 (2012) Vol 4 No 4 (2012): Desember Vol 4 No 3 (2012): September Vol. 4 No. 3 (2012) Vol 4 No 2 (2012): Juni Vol. 4 No. 2 (2012) Vol 4 No 1 (2012): Maret Vol. 4 No. 1 (2012) Vol 1 No 3 (2009) More Issue