cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Herie Saksono
Contact Email
editorialjbp@jurnal.kemendagri.go.id
Phone
+628118899965
Journal Mail Official
editorialjbp@jurnal.kemendagri.go.id
Editorial Address
Jalan Kramat Raya Nomor 132 Jakarta Pusat DKI Jakarta - 10430
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Bina Praja
Published by Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
ISSN : 20854323     EISSN : 25033360     DOI : https://doi.org/10.21787/jbp.16(3).2024
Core Subject : Humanities, Science, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences
Jurnal Bina Praja (JBP) is an open access journal which publishes significant, cutting-edge, and multidisciplinary research drawn from all areas of Governance.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 589 Documents
 16   17   18   19   20 
Peran Satuan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Cilacap Gunawan Gunawan
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 7 No. 4 (2015)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.07.2015.347-359

Abstract

AbstrakPenyelenggaraan keamanan dan ketentraman, ketertiban serta perlindungan masyarakat khususnya yang berada dilingkungan permukiman merupakan tugas dan tanggung jawab anggota satuan perlindungan masyarakat (satlinmas), dan bagaimana yang terjadi bila anggota satlinmas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak didukung dengan sumber daya manusia yang memadai baik kualitas maupun kuantitasnya, sehingga harapan dan keinginan masyarakat untuk mendapatkan keamanan dan ketentraman, ketertiban serta perlindungan masyarakat tidak terpenuhi dengan sepenuhnya dan mengakibatkan kehadiran satlinmas belum dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif, data diperoleh melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara, lokasi sampel penelitian dipilih berdasarkan purposive sampel yaitu  Kabupaten Cilacap, Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten yang telah mengakomodir kelembagaan Linmas dalam struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan menjadi barometer bagi daerah lain dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah. Tujuan kajian ingin mengetahui sejauhmana Satlinmas dapat berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Hasil penelitiannya bahwa peran Satlinmas dalam  menyelenggarakan penanganan kebencanaan,  penanganan keamanan, ketenteraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat di tingkat kabupaten pada umumnya sudah dapat dilaksanakannya, namun pada tingkat rukun tetangga dan rukun warga tugas dan fungsi tersebut belum dapat dilaksanakan dengan optimal. AbstractImplementation of security and peace, order and protection of the people especially those who are within the settlement is the duty and responsibility of member units of community protection (Satlinmas), and what happens when members Satlinmas in carrying out its duties and functions not supported by the human resources of adequate quality and quantity , so the expectations and desires of the community to get security and peace, order and public protection are not met in full and result in (Satlinmas) presence can not be felt by the community. The method used in this study using qualitative research with descriptive analysis, the data obtained through documentation, observation, and interviews, sample locations were selected based on purposive sample of Cilacap, Cilacap is a district that has accommodated the institutional Linmas the organizational structure of Civil Service Police Unit and a barometer for other regions in the implementation of the enforcement of local regulations. The purpose of the study wanted to know how far Satlinmas can act in accordance with its duties and functions. Research results that Satlinmas role in organizing disaster management, the handling of security, peace and order, protection of the public at the district level are generally already be implemented, but at the neighborhood level and harmonious citizens tasks and functions are yet to be implemented optimally.
Strategi Pengembangan Ekonomi Wilayah Berbasis Agroindustri di Kawasan Andalan Kandangan Kalimantan Selatan Dewi Siska; Setia Hadi; Muhammad Firdaus; Said Said
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 7 No. 2 (2015)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.07.2015.99-110

Abstract

AbstrakAgroindustri menjadi pilar utama dalam pembangunan di Kalimantan Selatan, hal tersebut terdapat dalam RPJPD tahun 2005-2025. Kawasan Andalan Kandangan sebagai salah satu dari tiga kawasan andalan di Kalimantan Selatan yang potensial dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan industry berbasis pertanian (agroindustri). Konsep agroindustri selain diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus dapat mewujudkan distribusi pendapatan yang merata. Penelitian ini bertujuan untuk ; (1) mengidentifikasi perkembangan ekonomi wilayah di Kawasan Andalan Kandangan, (2) mengidentifikasi komoditas unggulan, (3) mengidentifikasi sarana penunjang agroindustri, dan (4) merumuskan strategi pengembangan wilayah berbasis agroindustri. Analisis entropi menunjukkan perkembangan ekonomi Kawasan Andalan Kandangan cukup berkembang yang didominasi oleh sektor pertanian, yaitu subsektor tanaman bahan makanan. Analisis LQ dan SSA menunjukkan tanaman padi dan jagung menjadi komoditas unggulan. Sarana prasarana pendukung kegiatan agroindustri sangat kurang. Rumusan strategi dalam penelitian ini yaitu peningkatan infrastruktur atau sarana prasarana yang dapat memperlancar konektivitas antar wilayah di Kawasan Andalan Kandangan dan pemerintah sebagai aktor utama pengembangan agroindustri.AbstractAgroindustry has become the main pillar in South Kalimantan development, it can be found in RPJPD 2005-2025. Kandangan mainstay region as one of three leading region in South Kalimantan which potentially improved to push economy growth through agriculture based industry activity (agroindustry). The concept of agroindustry a side is expected to drive economic growth as well as to realize the equitable distribution of income. This research ains to : (1) identify to economic development of the region in Kandangan mainstay regions, (2) identify the main commodity, (3) identify means of supporting agroindustry, and (4) formulating development strategies based agroindustrial region. Entropy analysis shows the development of the economy sufficiently developed in Kandangan mainstay region dominated by the agricultural sector, namely food crops subsector. LQ an SSA analysis shows corn and rice crops become competitive commodities.There are only few of supporting infrastructure agroindustrial activities. Strategy formulation in the research is the improvement of infrastructure or infrastructure that can facilitate inter regional connectivity in the region mainstay Kandangan and the government as the leading actor agroindustry development.
Analisis Iklim Investasi Daerah (Studi Kasus: Kota Semarang) Bagas Haryotejo
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 4 No. 1 (2012)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.04.2012.01-10

Abstract

AbstrakIklim investasi suatu negara atau suatu daerah mencerminkan kinerja kebijakan pemerintah dan peraturan dalam mengendalikan baik konsep dan tingkat operasional. Secara umum, saat ini iklim investasi di Indonesia tidak dalam kondisi memuaskan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan indikator kemajuan atau kondusifitas iklim investasi di Semarang, Jawa Tengah. Sedangkan tujuan khusus adalah, survei pada indikator iklim investasi berbagai kunci secara rinci, baik dari segi peraturan dan pelaksanaannya yang dapat diukur, dianalisis dan disajikan secara transparan dan lebih mudah untuk melakukan antisipasi kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah survei mengenai aspek bisnis (mikro) dengan Daerah Jawa Tengah sebagai daerah studi. Untuk analisa, sedang mempertimbangkan berbagai aspek makro yang mendasarinya. Hasil pembobotan iklim investasi, untuk melihat tingkat kepentingan atau skala prioritas diperoleh, lima indikator prioritas dinilai dampak/efek luas pada iklim industri, yaitu: 1) lisensi indikator (0,146); 2) keamanan kondisi (0,146); 3) kondisi lingkungan bisnis (0,127); 4) layanan infrastruktur publik (0.114) dan hukum tenaga kerja; 5) (0,102). Sementara indikator dianggap berpengaruh adalah akses ke pembiayaan korporasi (dengan nilai bobot 0,059). Hasil penilaian iklim investasi di Semarang dengan menggunakan 10 indikator tertimbang menunjukkan bahwa Semarang telah dihargai 3,058 dan dikategorikan sebagai cukup kondusif. Tiga indikator yang memberikan kontribusi terbesar adalah keamanan kondisi (3,441), pelayanan infrastruktur publik (3,030), dan akses pembiayaan (2,923), sedangkan tiga indikator yang memiliki nilai terendah adalah pajak (2,631), kondisi lingkungan bisnis (2,742), dan kondisi jalan (2,864). Implikasi kebijakan adalah bahwa kemungkinan perbaikan iklim investasi, iklim investasi masih sangat diperlukan untuk meningkatkan, setidaknya dengan meningkatkan kinerja berbagai indikator yang disebutkan sebelumnya.AbstractInvestment climate of a country or a region reflects the performance of the relevant government policies and regulations in controlling both concept and operational level. In general, currently the investment climate in Indonesia is not in a satisfactory condition. The main objective of this research is to develop indicators of progress conduciveness or the investment climate in Semarang, Central Java. While the specific aim are, survey on various key investment climate indicator in detail, both in terms of regulation and its implementation that can be measured, analyzed and presented in a transparent and easier to do anticipate policy. Research method used, was a survey on the business aspects (micro) with the Region of Central Java as a study area. For the analysis, was considering various aspects of the underlying macro. The result of weighting the investment climate, to see the degree of importance or priority scale obtained, five priority indicators are assessed an impact / pervasive effect on the industry climate, namely: 1) licensing indicator (0.146); 2) the security conditions (0.146); 3) business environment conditions (0.127); 4) public infrastructure services (0.114); and 5) labor laws (0.102). While the indicator is considered to be no effect is access to corporate financing (with weight value 0.059). The result of the assessment of investment climate in Semarang by using 10 weighted indicators shows that Semarang, had valued 3.058 and categorized as quite conducive. Three indicators that provide the largest contribution are security condition (3.441), public infrastructure services (3.030), and financing access (2.923), while the three indicators that have the lowest value is taxation (2.631), business environment conditions (2.742), and road condition (2.864). Policy implication is that the chances of improving the investment climate, the investment climate still very necessary to improve, at least by improving the performance of various indicators mentioned earlier.
Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia Kardin M. Simanjuntak
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 7 No. 2 (2015)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.07.2015.111-130

Abstract

AbstrakDesentralisasi di Indonesia merupakan reformasi yang tidak selesai dan hingga saat ini pelaksanaannya belum maksimal atau belum sukses. Inti dari desentralisasi adalah ‘internalising cost and benefit’ untuk people serta bagaimana mendekatkan pemerintahan kepada rakyatnya. Itulah esensi yang terpenting dari sebuah jargon ‘desentralisasi.’ Akan tetapi, pelaksanaan desentralisasi di Indonesia sampai sekarang masih jauh dari harapan tersebut. Hal ini ditunjukkan dari desentralisasi yang hanya menguntungkan elit dan penguasa lokal, desentralisasi merupakan sebuah gurita neoliberal, desentralisasi pelayanan publik yang kurang berkarakter, desentralisasi tanpa efisiensi kelembagaan, desentralisasi menyuburkan korupsi di daerah. dan desentralisasi fiskal yang semu. Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran perjalanan penerapan kebijakan  desentralisasi di Indonesia, mulai tahun 1999 sampai dengan 2015. Metode yang digunakan kajian literature dan regulasi dengan pembahasan bersifat deskriptif kualitatif.  AbstractDecentralization in Indonesia is that reformis not completed and until the current implementation is not maximized or have not been successful. The essence of decentralization is internalizing cost and benefit' for the people and how the government closer to the people. That's the most important essence of essence 'decentralization’. However, the implementation of decentralization in Indonesia is still far from the expectations. It is shown that only benefits of decentralization elite and local authorities, decentralization is a neo-liberal octopus, decentralization of public services are lacking in character, decentralization without institutional efficiency, decentralization fosters corruption in the area, and quasi-fiscal decentralization.
Peran Pemerintah Kota Serang dalam Kebijakan Pengembangan Pasar Tradisional Abdul Halik
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 6 No. 2 (2014)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.06.2014.84-100

Abstract

AbstrakDalam pelaksanaan kebijakan pengembangan pasar tradisional banyak melibatkan stakeholders. Masing- masing stakeholders yang terlibat memiliki peran atau keterlibatan yang berbeda-beda. Tujuan kajian ini adalah untuk mendeskripsikan, mengidentifikasi, dan menganalisis peran atau keterlibatan stakeholders dalam kebijakan pengembangan pasar tradisional. Kajian ini menggunakan metode atau pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil kajian ini adalah ada 3 (tiga) bentuk peran atau tingkat keterlibatan stakeholders dalam kebijakan pengembangan pasar tradisional selama ini di Kota Serang, yaitu: (1) AMP Kota Serang terlibat/berperan sebagai penerima informasi, (2) Disperindagkop serta Bappeda Kota Serang terlibat/berperan sebagai pengambil keputusan, dan (3) UPTD Pasar, DTK, BLHD, dan DPKD Kota Serang terlibat/berperan sebagai pemberi pertimbangan. Namun, tidak semua stakeholders (penerima informasi dan pemberi pertimbangan) dilibatkan dalam kebijakan pengembangan pasar tradisional di Kota Serang Padahal  stakeholder  ini sangat diperlukan  untuk memberikan masukan  atau  pertimbangan dalam kebijakan pengembangan pasar tradisional sesuai dengan masing-masing Tupoksinya.AbstractIn the traditional market development policy implementation involves many stakeholders. Each of the stakeholders involved have a role or involvement of different. The purpose of this study is to describe, identify, and analyze the role or involvement of stakeholders in the policy development of the traditional market. This study uses method or descriptive qualitative research approach. Contribution of this study is to strengthen the role of stakeholders in the policy development of the traditional markets in Banten Province by strengthening the authority, strengthening policy/regulation, strengthening human resources and strengthening budget. The result of this review is that there are three (3) forms of role or level of involvement of stakeholders in policy development during this traditional market in the city of Serang, namely: (1) AMP Serang engage/act as a receiver of information, (2) Disperindagkop and Bappeda Serang involved/role as decision maker, and (3) UPTD Market, DTK, BLHD, and DPKD Serang involved/take the role of consideration. However, not all stakeholders (recipients and providers of information considerations) are involved in policy development in the traditional market city of Serang. Though this is very necessary stakeholders to provide input or consideration in policy development of traditional markets in accordance with their respective duties. 
Kapasitas Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kudus Asrori Asrori
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 6 No. 2 (2014)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.06.2014.101-116

Abstract

AbstrakUntuk mengetahui kapasitas perangkat desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dapat dilakukan dengan pemetaan perangkat desa. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan; kendala, dan langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif di tiga kecamatan kabupaten Kudus, yaitu Kecamatan Dawe, Jekulo dan Kecamatan Undaan, dengan sampel 26 desa. Hasil studi antara lain menunjukkan bahwa tingkat pemahaman perangkat desa dalam memahami majemen sumber daya manusia maupun kemampuan teknis perangkat desa masih kurang. Mayoritas perangkat desa belum mengikuti pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknik kompetensi, karena memiliki masa kerja lebih dari 10 tahun perangkat desa  merasa sudah memiliki tingkat pengetahuan yang memadai.AbstractTo know capacity of the publik service in the village, engage to conduct with the mapping the village. This research was conducted in order to know the capacity the publik service of the village in governance; obstacles and the steps that have been conducted and will be carried out by local government for increasing the capacity of the district Kudus for organizing village government. Describtive analised with kuantitative approach are used in this research in the three sub-districts Kudus, the District Dawe, Jekulo and District Undaan and also takes 26 villages for sampling. The results of the research shows that knowlage of publik service staffs to understand human resources management and technical capacity of the village are still lacking. Mostly, the villages have not followed  some educations and trainings/mentorings technical competency yet, because they feel if when they have experiences over 10 years the village, educations and trainng is not nececcery to follow.
Implementasi Kebijakan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Abdul Halik
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 7 No. 2 (2015)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.07.2015.131-148

Abstract

AbstrakKebijakan dekonsentrasi diselenggarakan karena tidak semua wewenang/urusan pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Maksud dari kebijakan itu adalah untuk mensinergikan hubungan pusat dan daerah. Namun, dalam kenyataan tidak semua pelaksanaan kegiatan kebijakan tersebut dapat menghasilkan keluaran yang sesuai dengan rencana dan tujuan kebijakan, termasuk yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kondisi seperti ini terjadi antara lain karena proses implementasi kebijakan tersebut belum berjalan dengan baik. Kajian ini menggunakan metode naturalistic atau kualitatif dengan eksplanasi yang besifat deskriptif. Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui proses implementasi kebijakan, mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh, serta hasil dari implementasi kebijakan pelimpahan urusan pemerintahan melalui mekanisme dekonsentrasi lingkup Kementerian Dalam Negeri di Provinsi Jawa Barat. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa secara umum hasil dari implementasi kebijakan dekonsentrasi di Provinsi Jawa Barat relatif sesuai dengan tujuan-tujuan dari pelaksanaan kebijakan dekonsentrasi. Demikian halnya keluaran dari pelaksanaan kegiatan program dekonsentrasi mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya. Walaupun demikian, masih terdapat berbagai kekurangan di dalam proses pelaksanaannya.  AbstractDeconcentration policies held because not all authority/government affairs can be done by using the principle of decentralization. The intent of this policy is to synergize the central and local relations. However, in reality not all of the activities of these policies can produce output in accordance with the plans and policy objectives, including those carried out by the Ministry of the Interior. Such conditions occur because of the policy implementation process has not been going well. This study uses naturalistic methods or qualitative descriptive explanation besifat. The purpose of this study is to investigate the process of policy implementation, identify the factors that influence, as well as the results of policy implementation devolution of government affairs deconcentration scope of the Ministry of the Interior in the province of West Java. The results of this study indicate that in general the result of the implementation of deconcentration policy in West Java province is relatively accordance with the objectives of the implementation of deconcentration policy. Similarly, the output of the implementation of deconcentration program targets as predetermined. Nevertheless, there are still many shortcomings in the implementation process.
Realokasi Kebijakan Fiskal: Implikasi Peningkatan Human Capital dan Pembangunan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Hayat Abdullah
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 6 No. 2 (2014)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.06.2014.117-128

Abstract

AbstrakPertumbuhan ekonomi bangsa terus mengalami berbagai perkembangan. Berbagai tantangan masih terus dihadapi ekonomi bangsa. Pada Asean Free Trade Area (AFTA) 2015 segera tiba, tantangan itu justru datang dari berbagai faktor,  baik faktor internal  (dalam negeri)  maupun  eksternal (luar negeri). Restrukturisasi sebagai bahan evaluasi dan pembangunan terhadap berbagai infrastruktur dan sarana prasarana perekonomian. Penetapan alokasi terhadap APBN maupun APBD menjadi kunci penting dalam pertumbuhan ekonomi bangsa.  Problem  utamanya  adalah adanya korelasi yang tidak seimbang dalam pengelolaan fiskal. Begitu juga, pengeluaran dan pemasukan tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mendeskripsikan dan menganalisis  implementasi realokasi fiskal sebagai preferensi bagi pemerintah dalam melakukan reformulasi kebijakan dan realokasi fiskal untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; (2) untukmengetahui dan menganalisis pengaruh peningkatan human capital terhadap pertumbuhan ekonomi; dan (3) mendeskripsikan dan menganalisis hubungan pembangunan infrastruktur dengan pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dibutuhkan  sebah sinergi yang komprehensif  antara human capital  dan  pembangunan infrastruktur yang memadai, tentunya hal ini harus didukung oleh adanya sebuah restrukturisasi fiskal dalam pengambilan kebijakan serta realokasi yang substantif dan akomodatif. sehingga pada penerapan AFTA 2015, Indonesia  siap menjadi trend setting  di dalam  peningkatan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, peningkatan sumber daya manusia dan pembangunan yang integratif.AbstractThe growth of the nation's economy continues to experience a variety of developments. Various economic challenges still facing the nation. At the Asean Free Trade Area (AFTA) in 2015 soon arrives, the challenge is coming from a variety of factors, both internal factors (domestic) and external (foreign). Restructuring as the evaluation and development of various infrastructure and economic infrastructure. Determination of the state budget and the budget allocation to be of key importance in the economic growth of the nation. The main problem is that correlation is not balanced in fiskal management. Likewise, expenses and income is not directly proportional to the economic growth and social welfare. The purpose of this study was (1) to describe and analyze the implementation of fiskal reallocation as a preference for the government in the way of reformulating policy and fiskal reallocation for sustainable economic development; (2) to determine and analyze the effect of an increase in human capital to economic growth; and (3) describe and analyze the relationship between infrastructure development and economic growth of the welfare of society. Therefore, to improve the welfare of the people of obstruction takes a comprehensive synergy between human capital and the development of adequate infrastructure, of course, this must be supported by the existence of a fiskal restructuring and reallocation policy making substantive and accommodating. So that the implementation of AFTA in 2015, Indonesia is ready to be a trend setting in the economic growth, community welfare, human resource development and integrative development.
Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak di Surakarta dan Makassar Moh. Ilham A. Hamudy
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 7 No. 2 (2015)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.07.2015.149-160

Abstract

AbstrakPenelitian ini adalah tentang kota layak anak (KLA). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam melindungi anak dan keluarnya UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengamanatkan kewajiban pemerintah daerah dalam mengurus anak. Penelitian ini berusaha menggambarkan pelbagai upaya yang dilakukan pemerintah Kota Surakarta dan Makassar dalam mewujudkan KLA, berikut faktor pendukung dan penghambat yang melingkupi perwujudan KLA tersebut. Dengan menggunakan metode deskriptif dan memadunya dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menemukan beberapa poin penting tentang upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan KLA. Di Surakarta, misalnya, sudah ada beberapa puskesmas ramah anak. Puskemas itu dilengkapi dengan ruang tunggu khusus anak lengkap dengan alat bermainnya. Selain itu, layanan-layanan untuk anak seperti taman gizi, pojok ASI, dokter spesialis anak, layanan konseling anak dan tempat pelayanan korban kekerasan terhadap anak juga terus dilengkapi, dan masih banyak program lainnya. Tidak heran kalau penilaian Kementerian PPPA memberikan skor 713 dari total nilai yang terdapat dalam 31 indikator KLA yang sudah dipenuhi Kota Surakarta. Sedangkan, Kota Makassar belum banyak program yang dikerjakan pemerintah daerah. Pasalnya, Makassar relatif baru mencanangkan KLA dan kini masih tengah melakukan pembenahan. Di antara program yang baru dan sedang dilaksanakan Pemerintah Kota Makassar adalah pemberian akta kelahiran secara gratis, membangun rumah susun di kawasan kumuh, dan menjadikan dua kelurahan sebagai proyek percontohan KLA. Adapun faktor yang memengaruhi perwujudan KLA itu adalah komitmen. Tidak hanya komitmen kepala daerah, tetapi juga semua pihak terkait. Sebagai sebuah isu yang melibatkan pelbagai pihak, KLA juga membutuhkan kapasitas kelembagaan. Tidak hanya kapasitas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai leading sector KLA, tetapi semua satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya. Selain itu, program KLA tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat, dan memerlukan biaya yang tidak sedikit. AbstractThis study is about child-friendly city (KLA). This research is motivated by the lack of attention of the local government in protecting children and the issuance of Law No. 35 of 2014 on Protection of Children, which mandates local government obligations in the care of the child. This study sought to describe the various efforts made by the government of Surakarta and Makassar in realizing the KLA, the following supporting factors and obstacles surrounding the KLA embodiment. By using descriptive method and combine it with a qualitative approach, this study found some important points about the efforts of local governments in realizing the KLA. In Surakarta, for example, there have been several child-friendly community health centers (puskesmas). The Puskesmas is equipped with a private lounge complete with a children’s playground. In addition, services for children such as nutrition garden, corner of breast milk, pediatrician, child counseling services and a child abuse victim services also continue to be equipped, and many other programs. No wonder the Ministry of Women Empowerment and Child Protection Republic of Indonesia assessment scoring 713 from a total value of 31 indicators contained in the KLA who had filled the city of Surakarta. Meanwhile, Makassar City has not done a lot of local government programs, because the relatively new Makassar proclaimed KLA and is still central to reform. Among the new programs are being implemented and the Government of Makassar is giving birth certificate free of charge, to build flats in slums, and make the two villages as a pilot project KLA. The factors that affect the embodiment of the KLA it is a commitment. Not only the commitment of the head region, but also all relevant parties. As a cross cutting issue, the KLA also requires institutional capacity. Not only is the capacity of Women Empowerment and Child Protection Agency as a leading sector in the KLA, but also all work units other related areas. The success of the KLA in a city / county is also very dependent on the commitment of all parties concerned built. In addition, the program can not be done KLA in a short time, and require no small cost.
Rasionalitas dan Evaluasi Penetapan Bea Keluar dalam Rangka Mendukung Kebijakan Pengelolaan Mineral M. Zainul Abidin
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 6 No. 2 (2014)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.06.2014.129-142

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi penetapan Bea Keluar (BK) Mineral dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.011/2014 (PMK 6/2014) guna mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya mineral dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun  2009 (UU 4/2009),  dan  dampak PMK 6/2014 terhadap masyarakat, investor pertambangan dan pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan BK mineral dalam PMK 6/2014 diperlukan  guna  memperkuat  tujuan kebijakan  pengelolaan  mineral dalam UU 4/2009, khususnya dalam rangka menjamin manfaat pertambangan mineral secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup, serta menjamin ketersediaan mineral untuk mendorong investasi baru dalam industri pengolahan  mineral di dalam negeri.  PMK  6/2014  telah berdampak pada penurunan volume ekspor mineral dan pelemahan aktivitas ekonomi di wilayah sekitar pertambangan sehingga, dalam jangka pendek, merugikan masyarakat sekitar tambang, investor, dan pemerintah. Namun, dalam jangka panjang, pengenaan BK  dalam PMK  6/2014 dapat berdampak positif terhadap perekonomian nasional sepanjang tersedia industri pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri.AbstractThe aims of this research was observing mineral-export tax in The Regulation of the Minister of Finance Number 6 Year 2014 (PMK 6/2014) to promote mineral management policy in the Law Number 4 Year 2009 (4/2009), and the impact of PMK 6/2014 on society, government and mining investors. This study used a qualitative descriptive approach. The results showed that PMK 6/2014 necessary to strengthen the policy objectives of management of minerals in Law 4/2009, in particular in order to ensure the benefits of mineral mining in a sustainable and environmentally, as well as guarantee the availability of minerals as raw materials for domestic needs. In the short-run, the impact of mineral-export tax detrimental to surrounding communities, investors, and government. In the medium and long-run, the mineral-export tax can have a positive impact on the national economy if there are mineral processing and refining plants.

Page 18 of 59 | Total Record : 589

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2009 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17 No 2 (2025): [Sedang Berjalan] Vol 17 No 1 (2025) Vol 16 No 3 (2024) Vol 16 No 2 (2024) Vol 16 No 1 (2024) Vol 15 No 3 (2023) Vol 15 No 2 (2023) Vol 15 No 1 (2023): City Branding Vol 14 No 3 (2022) Vol 14 No 2 (2022) Vol 14 No 1 (2022) Vol 13 No 3 (2021) Vol 13 No 2 (2021) Vol 13 No 1 (2021) Vol 12 No 2 (2020): Pemilihan Kepala Daerah Vol 12 No 1 (2020) Vol 11 No 2 (2019) Vol 11 No 1 (2019) Vol 10 No 2 (2018) Vol 10 No 1 (2018) Vol 9 No 1 (2017): Vol. 9 Iss. 1 May 2017 Vol 9 No 2 (2017) Vol 9 No 2 (2017) Vol 9 No 1 (2017) Vol 8 No 2 (2016) Vol 8 No 2 (2016): November Vol 8 No 1 (2016): May Vol 8 No 1 (2016) Vol 7 No 4 (2015): Desember Vol. 7 No. 4 (2015) Vol 7 No 3 (2015): September Vol. 7 No. 3 (2015) Vol. 7 No. 2 (2015) Vol 7 No 2 (2015): Juni Vol. 7 No. 1 (2015) Vol 7 No 1 (2015): Maret Vol. 6 No. 4 (2014) Vol 6 No 4 (2014): Desember Vol 6 No 3 (2014): September Vol. 6 No. 3 (2014) Vol 6 No 2 (2014): Juni Vol. 6 No. 2 (2014) Vol 6 No 1 (2014): Maret Vol. 6 No. 1 (2014) Vol 5 No 4 (2013): Desember Vol. 5 No. 4 (2013) Vol 5 No 3 (2013): September Vol. 5 No. 3 (2013) Vol 5 No 2 (2013): Juni Vol. 5 No. 2 (2013) Vol. 5 No. 1 (2013) Vol 5 No 1 (2013): Maret Vol. 4 No. 4 (2012) Vol 4 No 4 (2012): Desember Vol 4 No 3 (2012): September Vol. 4 No. 3 (2012) Vol 4 No 2 (2012): Juni Vol. 4 No. 2 (2012) Vol 4 No 1 (2012): Maret Vol. 4 No. 1 (2012) Vol 1 No 3 (2009) More Issue