cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Herie Saksono
Contact Email
editorialjbp@jurnal.kemendagri.go.id
Phone
+628118899965
Journal Mail Official
editorialjbp@jurnal.kemendagri.go.id
Editorial Address
Jalan Kramat Raya Nomor 132 Jakarta Pusat DKI Jakarta - 10430
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Bina Praja
Published by Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
ISSN : 20854323     EISSN : 25033360     DOI : https://doi.org/10.21787/jbp.16(3).2024
Core Subject : Humanities, Science, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences
Jurnal Bina Praja (JBP) is an open access journal which publishes significant, cutting-edge, and multidisciplinary research drawn from all areas of Governance.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 589 Documents
 22   23   24   25   26 
Daya Dukung Lingkungan dalam Pengembangan Pusat Inovasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PI-UMKM) Peternakan Domba-Kambing di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Muhlisin Muhlisin; Suroso Mukti Leksono; Devi Triady Bahrudin
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 7 No. 1 (2015)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.07.2015.37-50

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Daya Dukung Lingkungan (DDL) dan strategi  dalam Pengembangan PI-UMKM Peternakan Domba dan Kambing Kelurahan Juhut, Kabupaten Pandeglang. Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan instrumen kuesioner yang diberikan kepada  stakeholder serta pemerintah yang berkaitan dengan peternakan domba dan kambing di Kelurahan Juhut Pandeglang. Data yang terkumpul diolah denga penskoran dan Analitical Hierarchy Process (AHP) menggunakan software expert choice 11. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat DDL PI-UMKM berada pada katagori cukup, dengan variabel yang berproporsi paling tinggi adalah aspek fasilitasi dan yang terrendah pada aspek akses informasi. Strategi pengembangan PI-UMKM adalah melalui upaya peningkataan variabel-variabel yang mempengaruhi DDL dalam pengembangan PI-UMKM yang masih kurang atau belum memenuhi standar melalui usaha sinergi Kemenristek dan Dikti, Pemrov. Banten, Pemkab/Pemkot, BPTP, dan Perguruan Tinggi. AbstractThe study aims to determine environmental carrying capacity strategies for developing MSMEs Innovation Center. The study research using quantitative descriptive method and  instruments questionnaire given to stakeholders and government related to sheep and goats in the Juhut village, Pandeglang. Data collected was processed premises scoring and Analitical Hierarchy Process (AHP) method used software of expert choice 11. The results showed that the Caryng Capacity levels of MSME was in the quite category, while aspect of facilitation as the highest proportions and  the lowest was access to information. Innovation Center of MSME strategies are through the efforts increased Environment Carrying Capacity’s  variables of Innovation Center of MSME are still lacking or not meet the standards through synergy efforts by Ministry of Research of Technology and Higher Education, Provincial Government. Of Banten, district/municipal government, Institute for Agricultural Technology of Banten, and universities.
Kajian Evaluasi Tenaga Pendidikan dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kutai Kartanegara Provinsi Kaltim Muhammad Soleh Pulungan
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 7 No. 1 (2015)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.07.2015.51-62

Abstract

AbstrakPeningkatan kualitas sumber daya manusia mutlak diperlukan dalam proses pembangunan sektor pendidikan  di era globalisasi. Tujuan pengkajian ini adalah; Untuk mengevaluasi penempatan tenaga pendidikan sesuai dengan kompetensi, Untuk  menganalisis  standar kualifikasi tenaga pendidikan, Untuk mengetahui standar kualitas pendidikan di Kab. Kutai Kartanegara. Metode Penelitian yang dilakukan secara survey, dengan  populasi adalah kepala sekolah  dan  guru SD, SMP dan SMA, dengan tiga zona, yakni: zona I, II, dan III di Kutai Kartanegara. Hasil Penelitian; Standar Pendidikan yang dimiliki para  guru cukup tinggi, dengan spesialisasi tertentu. Kekurangan tenaga pendidik bidang studi tertentu, mengakibatkan sebagian guru  mengajar tidak sesuai keahliannnya. Untuk lebih meningkatkan kualitas guru disarankan untuk aktif mengikuti seminar, workshop, dan pelatihan. Strategi pembangunan pendidikan tidak hanya berdasarkan pada input oriented saja, tetapi juga  harus  lebih memperhatikan faktor proses pendidikan. Peranan pemerintah melalui Dinas Pendidikan diharapkan untuk melakukan analisis kebutuhan guru setiap tahun, perbaikan dan peningkatan sarana prasarana sekolah, sesuai kebutuhan  masing-masing. AbstractImproving the quality of human resources is absolutely necessary in the process of education sector development in the era of globalization. The purpose of this study is; To evaluate the placement of education according to the competence, To analyze the qualification standards of education, To determine the quality standards of education in the district Kutai Kartanegara. Methods Research conducted a survey, the population is the principal and elementary teacher, junior high and high school, with three zones, namely: zone I, II, and III in Kutai. Research Result; Education standards that teachers have high enough, with a particular specialization. Disadvantages educators particular field of study, resulting in the majority of teachers do not teach according keahliannnya. To further improve the quality of teachers are advised to actively participate in seminars, workshops, and training. Education development strategy is not only based on the input oriented, but also must pay more attention to the educational process factors. The role of the government through the Department of Education is expected to conduct a needs analysis of teachers every year, repair and improvement of school infrastructure, according to the needs of each.
Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pesisir dalam Pengembangan Tanaman Mangrove di Kabupaten Pati Sutrisno Sutrisno
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 7 No. 1 (2015)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.07.2015.63-73

Abstract

AbstrakPengembangan tanaman mangrove merupakan usaha yang sangat komplek untuk dilaksanakan, karena kegiatan tersebut sangat membutuhkan sifat akomodatif masyarakat sekitar pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat pesisir dan partisipasi masyarakat pesisir dalam pengembangan tanaman mangrove di Kabupaten Pati. Metode penelitian menggunakan deskriptif dengan sumber data primer berasal dari survei terhadap 282 responden petani yang terlibat langsung dalam kegiatan pengembangan tanaman mangrove, data sekunder diambil dari dokumen yang relevan, adapun analisis data menggunakan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Peranan pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat pesisir dalam pengembangan tanaman mangrove memperoleh skor rata-rata 49,94 termasuk kategori cukup, (2) Partisipasi masyarakat dalam pengembangan tanaman mangrove memperoleh skor rata-rata 41,81 termasuk kategori cukup.  AbstractDevelopment of mangrove plants is a very complex effort to implement, because the activity needs accommodative nature of the community around the coastal. This study aims to determine the government's role in the empowerment of coastal communities and public participation in the development of coastal mangrove plant in Pati regency. The research used descriptive approach with primary data was obtained from survey toward 282 respondents whom directly involved in mangrove development, while secondary data were obtained from relevant documents. The data were analyzed using descriptive method. The results of research are: (1) The score of government’s role on coastal community empowerment and mangrove development is 49.94 (categorized as enough). (2) Community empowerment on mangrove development get score 41.81 (categorized as enough).
Urgensi Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Desentralisasi (Dinamika Pengelolaan Pajak Parkir Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul Provinsi DI Yogyakarta) Celly Cicellia; Bambang Sunaryo
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 7 No. 1 (2015)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.07.2015.75-86

Abstract

AbstrakPeningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah menjadi hal yang sangat penting di era desentralisasi. Pengelolaan pajak parkir yang sekilas terlihat sebagai ranah kebijakan prosedural administratif, tidak pernah bisa lepas dari berbagai patologi yang sangat problematik bagi pengelolaan keuangan daerah. Kecamatan Banguntapan dipilih sebagai unit analisis dalam penelitian ini untuk merepresentasikan permasalahan pengelolaan pajak parkir di wilayah sub urban Kabupaten Bantul. Hal ini dikarenakan kharakteristik kewilayahan Bantul sebagai daerah sub urban dapat dilihat dari kharakteristik peri urban yang ada di Kecamatan Banguntapan. Selain itu, Kecamatan Banguntapan merupakan satu-satunya wilayah di Kabupaten Bantul yang memiliki subyek pajak parkir bertarif self assessment dan flat sehingga dinamika problema manajerial keuangan daerah dapat diobservasi dan dianalisis lebih mendalam di Kecamatan Banguntapan ini untuk melihat komparasi 2 sistem pemungutan pajak parkir tersebut. AbstractCapacity building of local finance management becomes important on decentralizations era. Empirically this research is aim to show that the parking tax management at glance seen as an administrative- procedural policy domain cannot release from phenomena on the existence of problematic pathology for regional financial management. District of Bantul Banguntapan characteristic as its suburbs form themain attractionin the selection of research because of the generallocus in sub-urbanarea, began to metamorphose into a parking tax revenues fromregionsthat contribute to the area thoughnot as big financial contribution income tax parking taxinurbanareas. The Banguntapan sub district was chosen as analysis unit in this research to represent the issue of parking tax management in sub urban area of Bantul. This was due to the characteristic of Bantul area as sub urban area that can be seen from the characteristics of sub urban in Banguntapan sub district. Moreover, the Banguntapan sub district is the only area in Bantul which has a parking tax subject that the cost is self assessment and flat thus the dynamic of local finance managing problems can be observed and in-depth analyzed in Banguntapan sub district to seek the comparison of those 2 parking tax collection systems.
Pemberdayaan Masyarakat pada Program PNPM MP, Desa Peradaban, CSR dan Posdaya (Konteks Lahirnya UU No. 6 Tahun 2014) Rahmawati Ahfan; Asrori Asrori; Hotnier Sipahutar
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 7 No. 1 (2015)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.07.2015.89-99

Abstract

 AbstrakSebelum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dikeluarkan, belum ada peraturan perundangan yang secara eksplisit mengatur tugas, fungsi, wewenang, anggaran pemerintah desa dalam konteks pemberdayaan masyarakat. Tujuan kajian adalah untuk mengidentifikasi program pemberdayaan masyarakat desa sebelum berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 dan mengkaji aspek pemberdayaan masyarakat desa dalam UU No. 6 Tahun 2014. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat eksplanatory, dengan teknik analisis kualitatif. Program pemberdayaan masyarakat dalam kajian ini fokus pada 4 program (PNPM MP, Desa Peradaban, CSR dan Posdaya) tidak sepenuhnya relevan dengan Undang Undang No. 6 Tahun 2014 dimana keterlibatan kelembagaan pemerintah desa dalam pemberdayaan secara struktural masih lemah. Pemerintah desa belum melakukan fungsi pemberdayaan masyarakat disebabkan belum adanya pelimpahan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah kabupaten. Sementara pemberdayaan masyarakat desa yang sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menekankan pada aspek: keterlibatan aktor penyelenggara pemberdayaan masyarakat; Arah pemberdayaan masyarakat; Aspek kolaboratif pembangunan desa dalam pemberdayaan masyarakat; Pelaksana pemberdayaan masyarakat; Pelembagaan percepatan pemberdayaan masyarakat; dan Etika/ norma pemberdayaan masyarakat.AbstractBefore Undang-Undang Number 6 Year 2014 about Village was issued, there is no legislation that explicitly set the task, the function, the authority, budget the village government in the context of community empowerment. Objectives of the study is to identify rural community empowerment program before the enactment of Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 and assess the empowerment community aspect in Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. This study used a qualitative approach and are explanatory, with qualitative analysis techniques. Community empowerment programs in this study focus on 4 program (PNPM MP, Desa Peradaban, CSR and  Posdaya) not entirely relevant to Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 because government institutions in empowering involvement village structurally weak. The village administration has not carried out the empowerment function caused the absence of the community delegation of authority and financing from the district government. While community empowerment models villages that in accordance with Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014  focused on aspects: the involvement of the community empowerment actor; The direction of community empowerment; A collaborative aspects village development in community empowerment; Community empowerment implementing; Institutionalization of  community empowerment acceleration; and ethics/ a norm community empowerment.
Peningkatan Peran Pemerintah Daerah dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif di Provinsi Jawa Barat Rosmawaty Sidauruk
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 5 No. 3 (2013)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.05.2013.141-158

Abstract

AbstrakPenelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah pemerintah daerah provinsi Jawa Barat telah melaksanakan pengembangan ekonomi kreatif, dengan melihat bentuk kebijakan dan dukungan anggaran dalam APBD dan permasalahannya. Metode yang digunakan survey formatif. Informannya aparat Bappeda,Biro Perekonomian, Dinas perindustrian, pelaku usaha ekonomi kreatif. Hasil penelitian menunjukkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah membuat peraturan daerah dan cetak biru ekonomi kreatif Permasalahan antara lain: masih sulit memisahkan antara sub sektor industri kreatif dengan sektor lainnya sehingga penganggarannya belum khusus bernama kegiatan ekonomi kreatif, belum optimalnya kemudahan perijinan, investasi dan perlindungan HAKI, masalah permodalan, dan daya dukung riset terhadap ekonomi kreatif masih kurang. Disarankan perlu lebih berkomitmen siap memfasilitasi pemasaran hasil, mempermudah akses pelaku usaha terhadap perbankan, perlindungan HAKI, peningkatan kerjasama antara provinsi dan kabupaten/kota untuk keberlanjutan bahan baku yang diperlukan. AbstractThis study was conducted to determine whether the West Java provincial government has undertaken the development of the creative economy, with a look at the form of policy and budget support in the budget and problems. Formative survey methods used. Bappeda informant apparatus, Bureau of Economic, Department of Industry, creative economy businesses. The results showed, West Java Provincial Government already made a blueprint of local regulations and creative economy issues, among others: still difficult to separate the creative industry sub-sector with other sectors so that budgeting is not specifically named creative economic activity, not optimal ease of licensing, investment and protection of intellectual property , the problem of capital, and the carrying capacity study of the creative economy is still lacking. Suggested need to be committed is ready to facilitate marketing, businesses easier access to banking, intellectual property protection, increase cooperation between the provincial and district / city for the sustainability of the raw materials required.
PNPM Mandiri Vs Kemiskinan di Indonesia Moh. Ilham A. Hamudy
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 5 No. 3 (2013)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.05.2013.159-162

Abstract

AbstrakArtikel ini adalah tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Mandiri). Artikel ini berusaha mendedahkan PNPM secara makro, seraya menjabarkan beberapa kekurangannya yang kerap menjadi sasaran kritik para pemerhati pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri, oleh pemerintah dianggap sebagai program jitu guna mengentaskan masyarakat dari kubangan kemiskinan. Tetapi, sayangnya, meski sudah banyak sekali uang digelontorkan untuk mensukseskan program itu, angka kemiskinan di Indonesia tidak mengalami penurunan secara signifikan. Oleh karenanya, PNPM Mandiri perlu ditinjau ulang keberadaannya, baik secara konsep maupun secara implementatif. Artikel ini menawarkan konsep dan pendekatan pemberdayaan dan pengentasan rakyat miskin dengan mengedepankan konsep penghidupan berkelanjutan yang lebih komprehensif. AbstractThis article is about the National Program for Community Empowerment (PNPM Mandiri). This article try to exert PNPM macro, as outlines some drawbacks that are often the target of criticism of the observer community empowerment. PNPM Mandiri, the government considered the surefire program to alleviate poverty from the pool. But, unfortunately, though it was a lot of money disbursed to the success of the program, the poverty rate in Indonesia has not experienced significant declines. Therefore, PNPM Mandiri existence should be reviewed, both in concept and in implementation. This article offers the concept and approach to empowerment and poverty of the poor by promoting the concept of sustainable livelihoods is more comprehensive.
Penerapan Prinsip-prinsip Administrasi dalam Birokrasi Indonesia (Sebuah Telaah Kritis terhadap Reformasi Birokrasi di Indonesia Berdasarkan Perspektif Prinsip-prinsip Administrasi) Kristian Widya Wicaksono; Hubertus Hasan Ismail
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 5 No. 3 (2013)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.05.2013.163-168

Abstract

AbstrakReformasi birokrasi yang tengah berjalan di Indonesia masih menemui hambatan berupa praktek korupsi yang masih marak di kalangan aparatur pemerintah. Padahal tujuan utama reformasi birokrasi adalah menekan angka praktek korupsi di kalangan para birokrat pemerintah tersebut. Peletakan dasar keorganisasian yang masih absurd di Indonesia menyebabkan agenda reformasi menjadi kehilangan tajinya sebab keinginan utama untuk menekan angka korupsi masih belum efektif dilaksanakan. Oleh karenanya, perlu sebuah upaya nyata untuk merevitalisasi prinsipprinsip administrasi dalam tubuh birokrasi pemerintah. Kuncinya adalah konsistensi untuk menjalankan prinsip-prinsip administrasi tersebut dalam birokrasi Indonesia sehingga kedepannya langkah-langkah perubahan organisasi pemerintah dapat didesain secara kongkret.AbstractThe implementation of bureaucratic reform program in Indonesia still have several problems especially corruption which is conduct by the government apparatus. Instead, the main purpose of bureaucratic reform is to repress the statistic of corruption. The absurd fundament of organization becomes the main cause of the obstacle of bureaucratic reform. Therefore we need a real effort to revitalize the administration principles in Indonesian Bureaucracy so in the future we can design the concrete government organizational change.
Pemetaan Daerah Rawan Konflik di Provinsi Lampung Leydi Silvana
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 5 No. 3 (2013)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.05.2013.169-176

Abstract

AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik konflik, penyebab dan akar persoalan konflik yang terjadi, mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menjadi pemicu konflik, mengetahui langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi konflik (kelemahan dan kekuatan) serta merumuskan strategi yang perlu dilakukan untuk mengatasi konflik. Provinsi Lampung merupakan salah satu lokasi penelitian. Dari hasil penelitian kajian ini bersifat deskriptif, dengan metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Akar masalah yang menyebabkan Provinsi Lampung sebagai salah satu daerah rawan konflik secara umum disebabkan karena persoalan politik, ekonomi,sosial budaya antar umat beragama, suku etnis, masyarakat dengan pelaku usaha dan distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang. Oleh karena itu, hal-hal yang perlu dilakukan pemerintah didalam menangani konflik yang terjadi adalah menciptakan kehidupan yang aman, tentram dan sejahtera,memelihara kondisi damai dan harmonis, meningkatkan tenggang rasa dan toleransi, memelihara keberlangsungan pemerintah, melindungi jiwa, harta benda, sarana umum serta memulihkan fisik sarana & masyarakat merupakan hal yang penting dilakukan dalam menangani konflik.AbstractThe purpose of this study was to determine the characteristics of the conflict, the root and the causes of the conflict issues, identify the factors that trigger conflict, knowing the steps taken by the government to resolve the conflict (weaknesses and strengths) and formulate a strategy that needs to be done to resolve the conflict Lampung province is determined as one of the research area. This study is designed to illustrate, elaborate, answer and describe the portrait mapping conflict prone areas in Indonesia.From the research this study is descriptive and the method used is a qualitative method. The root of the problem which led Lampung Province as one of the conflict-prone areas generally caused by political issues, economic, social and cultural inter-religious, ethnic tribes, businesses and communities with the distribution of natural resources that is not balanced. Therefore, the things that need to be done by the government in dealing with the conflict are to create a safe life, peaceful and prosperous, Maintenance of peace and harmony, increase tolerance, maintain continuity of government, to protect life, property,public facilities and restore the physical facilities and the community is an important thing to do in dealing with conflict.
Peningkatan Kapasitas Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri Imam Radianto Anwar Setia Putra; Dida Suhada Iskandar
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 5 No. 3 (2013)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.05.2013.177-188

Abstract

AbstrakBadan Penelitian dan Pengembangan (BPP) yang core buisness kelitbangan membutuhkan sumber daya peneliti dan fungsional lainnya yang diarakhan memenuhi tuntutan BPP. Minimnya hasil kelitbanganya yang dimanfaatkan oleh komponen lain yang terdapat di Kementerian Dalam Negeri mengindikasikan lemahnya kapasitas organisasi dalam memenuhi tuntutan perannya.Pengembangan kapasitas organisasi BPP menjadi arah untuk meningkatkan kemampuan dalam memberikan masukan perbaikan pengelolaan terhadap peran BPP Kemendagri, dalam mencari jawaban terhadap permasalahan peningkatan kapasitas BPP digunakan metode deskriptif. Kebutuhan akan pengetahuan, pelatihan, dan pemberdayaan dalam memenuhi tuntutan tugas dari organisasi.Abstract Research and Development Agance (BPP) whose core business is kelitbangan need resources and other functional researchers aimed to meet the demands of research and development agancy. The lack of results research and development utilized by other components contained in the Ministry of home affaeir indicate poor organizational capacity to meet the demands of his role. In search of answers to the problems of increasing the capacity of research and development agancy used descriptive method. the need for knowledge, training, and empowerment in meeting the demands of the task of the organization.

Page 24 of 59 | Total Record : 589

 22   23   24   25   26 

Filter by Year

2009 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17 No 2 (2025): [Sedang Berjalan] Vol 17 No 1 (2025) Vol 16 No 3 (2024) Vol 16 No 2 (2024) Vol 16 No 1 (2024) Vol 15 No 3 (2023) Vol 15 No 2 (2023) Vol 15 No 1 (2023): City Branding Vol 14 No 3 (2022) Vol 14 No 2 (2022) Vol 14 No 1 (2022) Vol 13 No 3 (2021) Vol 13 No 2 (2021) Vol 13 No 1 (2021) Vol 12 No 2 (2020): Pemilihan Kepala Daerah Vol 12 No 1 (2020) Vol 11 No 2 (2019) Vol 11 No 1 (2019) Vol 10 No 2 (2018) Vol 10 No 1 (2018) Vol 9 No 1 (2017): Vol. 9 Iss. 1 May 2017 Vol 9 No 2 (2017) Vol 9 No 2 (2017) Vol 9 No 1 (2017) Vol 8 No 2 (2016) Vol 8 No 2 (2016): November Vol 8 No 1 (2016): May Vol 8 No 1 (2016) Vol 7 No 4 (2015): Desember Vol. 7 No. 4 (2015) Vol. 7 No. 3 (2015) Vol 7 No 3 (2015): September Vol 7 No 2 (2015): Juni Vol. 7 No. 2 (2015) Vol 7 No 1 (2015): Maret Vol. 7 No. 1 (2015) Vol. 6 No. 4 (2014) Vol 6 No 4 (2014): Desember Vol 6 No 3 (2014): September Vol. 6 No. 3 (2014) Vol 6 No 2 (2014): Juni Vol. 6 No. 2 (2014) Vol 6 No 1 (2014): Maret Vol. 6 No. 1 (2014) Vol. 5 No. 4 (2013) Vol 5 No 4 (2013): Desember Vol 5 No 3 (2013): September Vol. 5 No. 3 (2013) Vol. 5 No. 2 (2013) Vol 5 No 2 (2013): Juni Vol. 5 No. 1 (2013) Vol 5 No 1 (2013): Maret Vol. 4 No. 4 (2012) Vol 4 No 4 (2012): Desember Vol 4 No 3 (2012): September Vol. 4 No. 3 (2012) Vol 4 No 2 (2012): Juni Vol. 4 No. 2 (2012) Vol. 4 No. 1 (2012) Vol 4 No 1 (2012): Maret Vol 1 No 3 (2009) More Issue