cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Herie Saksono
Contact Email
editorialjbp@jurnal.kemendagri.go.id
Phone
+628118899965
Journal Mail Official
editorialjbp@jurnal.kemendagri.go.id
Editorial Address
Jalan Kramat Raya Nomor 132 Jakarta Pusat DKI Jakarta - 10430
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Bina Praja
Published by Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
ISSN : 20854323     EISSN : 25033360     DOI : https://doi.org/10.21787/jbp.16(3).2024
Core Subject : Humanities, Science, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences
Jurnal Bina Praja (JBP) is an open access journal which publishes significant, cutting-edge, and multidisciplinary research drawn from all areas of Governance.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 589 Documents
 20   21   22   23   24 
ANALISIS KEMISKINAN DAN PENGELUARAN NON-PANGAN PENDUDUK JAWA BARAT Trisna Subarna
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 4 No. 4 (2012)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.04.2012.243-250

Abstract

Masyarakat maju akan cenderung memiliki pengeluaran non-makanan yang lebih tinggi daripada pengeluaran untuk makanan, seperti untuk pendidikan, kesehatan, dan hiburan. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan dan strategi penanggulangan masyarakat miskin di Jawa Barat. Hasil analisis menunjukkan: (1) Tingkat kemiskinan di Jawa Barat berada di bawah tingkat kemiskinan nasional yaitu 11,27% sedangkan tingkat kemiskinan Nasional 13,33%. (2) Dibanding dengan Provinsi lain yang penduduknya tertinggi di Indonesia (Jawa Timur dan Jawa Tengah) persentase penduduk miskin di Jawa Barat lebih rendah, (3) Penduduk miskin di Jawa Barat pada tahun 2007 sebesar 13,55%, tahun 2010 sebesar 11,27% atau dalam waktu 3 tahun terjadi penurunan penduduk miskin sebesar 2,27% atau berkurang sebanyak 687.000 orang. (4) Rata-rata pengeluaran per kapita, penduduk Jawa Barat perbulan pada tahun 2011 sebesar Rp 561.837, dengan porsi penggunaan untuk makanan 51,77%, dan nonmakanan 48,23%, kondisi ini menunjukkan masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Implikasi dari hasil analisi ini adalah; (1) Penanggulangan kemiskinan difokuskan pada upaya menumbuhkan budaya ekonomi produktif, (2) Perlu pemahaman berbagai pihak tentang penyebab kemiskinan, sehingga program pembangunan yang ada tidak didasarkan pada isu-isu kemiskinan yang penyebabnya berbeda-beda secara lokal. Advanced community will tend to have higher non-food spending food spending, includes education, health, and entertainment. This analysis aims to determine the level of the welfare and poverty coping strategies in West Java. The analysis showed: (1) The poverty rate of West Java (11.27%) was lower than the national poverty rate of 13.33%. (2) Compared with other provinces having the highest population in Indonesia (East Java and Central Java), percentage of poor population in West Java were lower, (3) Within three years (2007-2010) the poor in West Java was steadily decreased from 13.55% in 2007 to 11, 27% in 2010 (687. 000 people). (4) Average spending of West Java population per capita, per month in 2011 was Rp 561,837, with a portion of the use of 51.77% for food and non-food 48.23%, indicated that the low level of welfare of the people condition in West Java. The implications of the results of this analysis were: (1) Poverty alleviation focused on growing productive economic culture, (2) It should be an understanding of the various parties about the causes of poverty so that the development program was not based on the issues that cause poverty vary locally
MODEL PEMBANGUNAN DESA TERPADU INOVATIF DI JAWA TENGAH Suharyanto Suharyanto; Arif Sofianto
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 4 No. 4 (2012)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.04.2012.251-260

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1). Membangun model pembangunan desa yang berjalan secara terpadu dan inovatif;2). Mengetahui prasyarat yang diperlukan dalam pembangunan desa yang terpadu dan mengedepankan inovasi; dan 3). Mendeskipsikan peran masing-masing pihak dalam mewujudkan pembangunan desa yang terpadu dan mengedepankan inovasi. Penelitian dilakukan di 3 desa yang memiliki keunggulan dalam pembangunan, yaitu: 1). Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak; 2).Samiran, Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali; dan 3). Jatiroyo, Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif . Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1). Model pembangunan desa terpadu inovatif merupakan proses yang mengutamakan sinkronisasi antarsektor dan antarpelaku serta mengedepankan inovasi dalam berbagai bidang sebagai tekniknya; 2). Prasyarat pembangunan desa terpadu inovatif adalah: teridentifikasinya potensi sumberdaya dan arah pembangunan serta menumbuhkan inovasi sebagai teknik pembangunan; dan 3). Peranan yang perlu dilakukan oleh masing-masing pihak terkait dalam pembangunan desa adalah a). Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten harus konsisten dan terarah dalam merumuskan arah kebijakan; b).Pemerintah desa melakukan identifikasi potensi dan menentukan arah kebijakan; c). Masyarakat desa dan lembaga kemasyarakatan desa berpartisipasi dan melakukan pengawasan; d). Akademisi memberikan masukan iptek dan pendampingan; dan e). Pelaku usaha melakukan investasi dan kerjasama. The purpose of this study was to: 1). Build a model of rural development which runs in an integrated manner and promote innovation; 2). Understanding the prerequisites required in the integrated rural development and promote innovation; and 3). Describe the role of each party in creating an integrated rural development and promote innovation. The study was conducted in 3 villages categorized as having excellence in the governance of development, namely: 1). Mlatiharjo, Gajah Sub-District, Demak Regency; 2). Samiran, Selo Sub-District, Boyolali Regency; dan 3.) Jatiroyo, Jatipuro Sub-District,Karanganyar Regency. The research method used is descriptive qualitative. The conclusion of this study were: 1). Model of integrated and innovatiive development is performed with emphasis on synchronization between sectors and stakeholders, encouraging HR utilize local resources to make innovations in rural development;2). Prerequisites innovative integrated rural development is identification of potential resources and direction of development, the implementation of appropriate resource management and innovation as the construction techniques; 3). The role needs to be done by the respective parties involved in rural development are: a). government, provincial governments, district governments should be consistent and focused in formulating policy directions; b). village government to identify potential and determine the direction of policy, build coordination and synchronization as well as facilitating and promoting community empowerment; c). villagers and village community organizations to participate and conduct supervision; d). provide feedback science and technology academics and mentoring; and e).business investment and cooperation
EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2008 TERHADAP KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA BLITAR Irtanto Irtanto
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 4 No. 4 (2012)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.04.2012.261-272

Abstract

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, yang bertujuan (1) mengetahui efektivitas SMM ISO 9001:2008 terhadap kualitas pelayanan kependudukan; (2)mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas SMM ISO 9001:200 dalam mewujudkan pelayanan berkualitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis mengenai efektivitas SMM ISO 9001:2008 di Kota Blitar mengenai layanan administrasi kependudukan meliputi bukti langsung, kehandalan, daya tanggap aparat pelayanan, jaminan,dan empati diperoleh nilai kualifikasi rata-rata 3,18 dengan kriteria baik, tingkat pencapaian rata-rata sebesar 79,99% dengan kriteria pencapaian efektif. Faktor yang mempengaruhi tidak efektivitasnya pelayanan disebabkan oleh karena faktor tangibel dan kenyaman pelayanan masih kurang; kehandalan petugas pelayanan yang masih kurang; akurasi dan daya tanggap petugas pelayanan perlu diperhatikan;dan masih kurangnya empati aparat, tingkat ketrampilan dan kedislipinan aparat dalam memberikan pelayanan yang masih perlu ditingkatkan, adanya biaya tambahan di luar ketentuan untuk mendapatkan pelayanan, petugas dalam memberikan pelayanan masih ada yang kurang ramah. This research used quantitative descriptive approach, which aims to know (1) the effectiveness of QMS ISO 9001:2008 in realizing a population service quality (2) to know factors that influence the effectiveness of QMS ISO9001:2008 in realizing quality service. The results showed that the analysis of the effectiveness of QMS ISO 9001:2008 in Blitar City on population administration service covering direct evidence, reliability, responsiveness of service, assurance, and empathy qualifier values obtained with the 3.18 average good criteria, average achievement of 79.99% with the effective achievement criteria. The factors that affect is not effectiveness of the service caused the tangible and comfort care; reliability of service personnel; accuracy and responsiveness of care apparatus, and f empathy apparatus are lacking, the level of skill and discipline personnel in providing services to be improved, the additional costs beyond the provision for services, personnel in providing services there are less friendly.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAH DAERAH Husin Ilyas
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 4 No. 4 (2012)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.04.2012.273-280

Abstract

Pembinaan, baru diatur secara eksplisit, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pada hakekatnya, merupakan pemberdayaan institusi Pemerintah Daerah dan lembaga-lembaga daerah, yang merupakan interpensi pusat terhadap pemerintah daerah, hal ini menunjukkan tidak ada kemandirian pemerintah daerah, ini kembali pada prinsip sentralisasi. Pengawasan,menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, memuat sistem pengawasan preventif dan represif dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 hanya memuat sistem represif. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memuat sistem pengawasan preventif disebut evaluasi dan represif, terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota. Pengawasan preventif, tidak berjalan dengan efektif dan efisien. Pengawasan ini mengurangi kemandirian daerah dan apabila peraturan daerah dan peraturan kepala daerah bertentangan dengan kepentingan umum, Undang-Undang yang lebih tinggi tingkatnya dapat dibatalkan pengawasan represif. Construction, newly arranged by explicit. In The Law No. 22 of 1999 and The Law No. 32 of 2004,intrinsically, representing enableness of institution of local government and institutes, representing intervention center to local government, this matter show no local government independence, this return principle centralistic. Observation, start from The Law No.22 of 1999 up to The Law No. 5 of 1974,loading system of observation of preventive and repressive and The Law No. 22 of 1999 only load the system represif. The Law No. 32 of 2004 loading system of observation preventif referred evaluation and repressive, to by law and regulation of regional leader province, regency and town.Observation preventive, not walk effectively and efficient. This observation lessen the area independence and if by law and regulation regional leader oppose against the public interest, higher level of the law its storey level annihilable observation repressive.
BARANG PUBLIK DAN EKSTERNALITAS PADA ERA OTONOMI DAERAH Kristian Widya Wicaksono
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 4 No. 4 (2012)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.04.2012.281-286

Abstract

Era desentralisasi membuka peluang bagi Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengelola secara mandiri urusan domestiknya mulai dari proses formulasi, implementasi hingga evaluasi kebijakan serta program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dalam menjalankan kewenangannya tersebut, Pemda diharapkan mampu mengelola secara efektif dan efesien sumber-sumber yang tersedia,mengatasi masalah publik seperti dampak buruk eksternalitas yang ditimbulkan akibat aktivitas pasar,mendiagnosa serta menangani kegagalan pasar (market flliure) dalam hal ini menyediakan barang publik (public goods) guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak mampu disediakan melalui mekanisme pasar. Decentralization opportunities for local governments to manage their domestic affairs independently from the process of formulation, implementation and evaluation of development policies and programs to suit the needs of local communities. In exercising its authority, the government is expected to manage effectively and efficiently resources are available, such as the public address adverse externalities caused by market activity, diagnosing and addressing market failure in this case provides public goods to meet the needs of people who can not afford provided through market mechanisms.
Ekonomi Biru: Solusi Pembangunan Daerah Berciri Kepulauan Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Anambas Saksono, Herie
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 5 No. 1 (2013)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.05.2013.01-12

Abstract

AbstrakStudi ini bertujuan untuk lebih memahami eksistensi ekonomi biru sebagai solusi pembangunan daerah berciri kepulauan.Kondisi geografis dan fenomena alam di wilayah kepulauan mengakibatkan pembangunan di wilayah tersebut seringkali terkendala. Ekonomi biru merupakan aktivitas perekonomian yang mengandalkan pengelolaan sumberdaya lokal oleh masyarakat setempat (inklusif)yang menuntut kreativitas, inovasi, efisiensi, dan efektivitas, tanpa menyisakan limbah. Pendekatan pengembangan yang digunakan adalahkualitatif dengan metode analisis deskriptif. Locus studi di Kabupaten Kepulauan Anambas. Hasil analisis membuktikan bahwa pembangunan daerah berbasis ekonomi biru yang diintegrasikan dengan program/kegiatan pembangunan darat menjadi sinergi baru yang mampu memberi nilai tambah ekonomi, berdaya saing, dan bermanfaat untuk percepatan pembangunan daerah kepulauan. Dalam operasionalisasinya, direkomendasikan kepadaPemerintah maupun pemerintahan daerah agar memiliki komitmen dan keberpihakan dalam penataan regulasi/kebijakan termasuk alokasi anggarannya demi kemajuan sosial dan kesejahteraan masyarakat kepulauan. AbstractThis study aims to make a better understanding about blue economic existence as a solution for regional development of island characteristic. The islands geographical condition and natural. Phenomena has hinder the islands development. Blue Economy is an economic activities relies on local resources managed by local inhabitants, which demands creativity, innovation, efficiency, and effectiveness without leaving any waste. This study use qualitative development approach with descriptive analysis method. The analysis results proved that blue economic-base regional development which integrated with land development program/action, become a new synergies able to add economic value, competitiveness, and useful to accelerate regional development of island characteristic. In its implementation, it’s highly recommended that Central and Local Government must have commitment, and support on regulation/policy structuring including budget allocation, for social well-being and the welfare of the islands population.
Peran Pemerintah Daerah terhadap Sektor Pendidikan di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi Zarmaili, Zarmaili
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 5 No. 1 (2013)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.05.2013.13-26

Abstract

AbstrakKeberhasilan pelaksanaan otonomi pendidikan sangat ditentukan oleh peranan pemerintah daerah, hal ini sebagaimana wewenangnya yang dituangkan di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dikuatkan oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003. Kajian ini menganalisis peranan Pemerintah Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi di dalam proses pelaksanaan otonomi pendidikan dalam rangka menimgkatkan mutu pendidikan. Dengan menggunakan metode kuantitatif diperoleh bahwa peranan Pemerintah Kabupaten Batanghari masih lemah yakni masih berada di bawah 50%. Indikasi yang ditemukan bahwa penyeberan guru dan bantuan dana pendidikan belum merata, tingkat pengawasan masih lemah, partisipasi masyarakat di dalam proses pengurusan pendidikan masih rendah.AbstractThe successful ofimplementation ofeducationalautonomyis determinedby therole oflocal government, this authorityshowed by Law Number32 2004boostedby act Noumber20 2003. This study analyzesthe role of government Batanghari Jambi in the process ofdecentralizationof educationin order increase quality of education. By using thequantitativemethodis obtainedthat the role ofthe governmentis weakBatanghariiestill below50%. Indicationswere foundthatpenyeberanteachers andeducational funding has not beenevenly distributed, the level ofsupervisionis stillweak, local participation inthemanagement ofeducationis still low.
Kajian Penguatan Sistem Inovasi Daerah Jawa Barat Ruswandi, Agus
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 5 No. 1 (2013)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.05.2013.27-34

Abstract

AbstrakDalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029, Wilayah Jawa Barat dibagi atas enam Wilayah Pembangunan (WP), yaitu WP Bodebekpunjur, WP Purwasuka, WP Ciayumajakuning, WP Priangan Timur-Pangandaran, WP Sukabumi dan Sekitarnya, dan WP Cekungan Bandung. Pada masing-masing WP telah memuat sektor-sektor unggulan, namun belum mencakup komoditas atau bidang usaha unggulan. Untuk pengembangan sektor unggulan tersebut, perlu diketahui focus komoditas/usaha unggulannya, kemudian inovasi apa yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing komoditas/bidang usaha unggulan tersebut. Kajian ini bertujuan 1)menentukan sector unggulan prioritas pada masing-masinge WP; 2) menentukan komoditas/bidang usaha unggulan prioritas sektoral pada WP; 3) mengidentifikasi kebutuhan inovasi pada sektor / bidang usaha unggulan prioritas. Pengkajian dilaksanakan Bulan Oktober-Desember 2011. Data yang dikumpulkan meliputi data sekunder dan data primer melalui survey wawancara dan observasi lapang ke beberapa kabupaten/kota meliputi Kabupaten Kuningan, Indramayu, Sukabumi, Purwakarta,Subang, Cianjur, Kota Bogor, Kota Bekasi dan Kota Cirebon. Untuk mengetahui sektor/subsektor unggulan pada masing-masing WP dilakukan analisis Location Quotient (LQ), Localization Indeks (LI) dan Specialization Indeks (SI). Dari dari hasil kajian dapat disusun kluster komoditas/bidang usaha unggulan sebagai berikut : 1) Kluster Padi Sawah terkonsentrasi di Kab. Indramayu, Karawang,Subang, dan Purwakarta; 2) Kluster Padi Ladang (Gogo) terkonsentrasi di Kab. Garut, Tasikmalaya, Ciamis Sukabumi, dan Cianjur; 3) Kluster Sapi Potong terkonsentrasi di Kab. Tasikmalaya, Ciamis, Garut, Cianjur, Sukabumi, dan Sumedang; 4) Kluster Industri Kreatif terkonsentrasi di Kota Bandung,Kota Cimahi, dan Kab. Bandung; 5) Kluster Batik terkonsentrasi di Kab/Kota Cirebon, Kota Tasikmalaya, dan Garut; 6) Kluster Bordir, dan Konveksi teronsentrasi di Kota Tasikmalaya, dan Garut; 7) Kluster Makanan Olahan terkonsentrasi di Kab/Kota: Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung, Cianjur, Bogor, Sukabumi, Ciamis,dan Tasikmalaya; 8) Kluster Makanan Olahan Berbasis Bahan Baku Ikan terkonsentrasi di Indramayu, Cirebon, Karawang, dan Subang; 9) Kluster Industri Alas Kaki terkonsentrasi di Kota Bogor, Kab. Bogor, Kota Tasikmalaya, Kota Bandung, dan Garut; 10)Kluster Industri Kelautan terkonsentrasi di Kab/Kota: Cirebon, Indramayu, Karawang, Subang, Tasikmalaya, Ciamis, dan Sukabumi; 11) Kluster Perikanan Air Tawar tekonsentrasi di Kab/Kota: Tasikmalaya, Ciamis, Cianjur, dan Kabupaten Bandung.AbstractBased on Spatial Plan (Spatial Plan) West Java Province In 2009-2029, West Java is divided into six Regional Development (WP), which Bodebekpunjur WP, WP Purwasuka, Ciayumajakuning WP, WP East Priangan Pangandaran, WP Sukabumi Area, and WP Bandung Basin. In each WP has run leading sectors, but does not include main commodities. To development this sector must be know focus commodity/business superior, then what innovation is needed to improve the competitiveness of commodity / sector leading the efforts. This study aims to 1) determine the priority sectors featured in each WP, 2) determine the commodity/sector seed business priorities for each sector on WP, 3) identify the need for innovation in the sector/priorities of the business featured. Assessment carried out in October-December 2011. Data collected included secondary data and primary data through interviews and observation field survey to several districts / cities include Kuningan District, Indramayu,Sukabumi, Purwakarta, Subang, Cianjur, Bogor, Bekasi and Cirebon. To determine the sector/subsector featured on each WP analyzed Location Quotient (LQ), Localization Index (LI) and Specialization Index (SI). From the results of the study can be arranged clusters of commodity/ sector seed enterprises as follows: 1) Rice Cluster concentrated in the district. Indramayu, Karawang, Subang and Purwakarta, 2) Cluster Rice Field are concentrated in Garut, Tasikmalaya, Ciamis Sukabumi and Cianjur; 3) Beef Cattle clusters concentrated in Tasikmalaya, Ciamis, Garut, Cianjur, Sukabumi, and Sumedang; 4) Creative Industries Cluster concentrated in the city of Bandung, Cimahi, and Bandung, 5) Cluster Batik concentrated in Cirebon, Tasikmalaya, and Garut, 6) Clusters Embroidery, and convection in Tasikmalaya, and Garut; 7) Clusters Processed Foods concentrated in Bandung, Cimahi, Regency Bandung, Cianjur, Bogor, Sukabumi, Ciamis and Tasikmalaya; 8) Cluster-Based Processed Food Raw Fish concentrated in Indramayu, Cirebon, Falkirk, and Subang; 9) Footwear Industry Cluster concentrated in the city of Bogor, Kab. Bogor, City Tasikmalaya, Bandung and Garut; 10) are concentrated in the Marine Industry Cluster Cirebon, Indramayu, Karawang, Subang, Tasikmalaya,Ciamis and Sukabumi; 11) Freshwater Fisheries clusters were concentrated in Tasikmalaya, Ciamis, Cianjur, and Bandung.
Dinamika Pemanfaatan Hutan oleh Suku Anak Dalam Bathin IX di Dusun Senami Kabupaten Batanghari Daulay, Asnelly Ridha
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 5 No. 1 (2013)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.05.2013.35-42

Abstract

AbstrakPenelitian bertujuan mengetahui kondisi terkini Suku Anak Dalam dari kelompok Bathin IX yang menetap di tengah kawasan hutan lindung Taman Hutan Raya (TAHURA) Sultan Thaha Senami. Penelitian bersifat deskriptif eksploratif, pemilihan lokasi secara purposif, penetapan jumlah responden secara proporsional dan tehnik pengambilan sampel dengan metode non random-purposive sampling. Dapat disimpulkan warga SAD telah meninggalkan kegiatan eksploitasi hutan dan beralih menjadi petani kebun karet dan sawit. Mereka menyadari status Tahura sebagai hutan lindung dan mematuhinya, walaupun tak sepenuhnya setuju karena status tersebut membatasi pendapatan dari jual beli hasil hutan. Ancaman terbesar terhadap Tahura saat ini berasal dari warga pendatang yang terlibat pembalakan liar dan mendirikan pemukiman di kawasan Tahura. Ke depannya warga SAD menginginkan diberi pelatihan life skill serta izin mengolah lahan hutan yang gundul untuk ditanami karet dan sawit.AbstractThis study aims at updating the current condition of indigenious people of Suku Anak Dalam (SAD) from the tribe of Bathin IX, that live in the protected forest of Taman Hutan Raya (TAHURA) Sultan Thaha Senami. It is a descriptive explorative research, the location chosen purposively, the number of respondents taken proporsionally using non random-purposive sampling. It can be concluded that the SAD had transformed their ways of earning living from forest exploitation to be a rubber or oil palm farmers. They are aware of TAHURA status as a protected forest and obidient, though not fully agree with that since it prohibits them from getting more income from selling of the forrest products. The real threats toward TAHURA may come from the migrants that get involved in illegal logging and establish residency inside TAHURA. The SAD is looking forward to having life skill training and permit from government to plan rubber or oil palm in the non-productive area of TAHURA.
Peran Kelompok Masyarakat dalam Penguatan Inovasi Sosial di Desa Karangrejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang Sofianto, Arif
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 5 No. 1 (2013)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.05.2013.43-52

Abstract

AbstrakDesa Karangrejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang merupakan wilayah yang akan dikembangkan menjadi Desa Wisata, didukung banyak potensi, baik bidang pertanian kerajinan, kuliner maupun perdagangan, namun belum berkembang dengan baik. Hal tersebut disebabkan oleh belum sinerginya pengelolaan wisata antar sektor dan antar pelaku. Solusi dari persoalan tersebut adalah dibentuknya kelompok yang mampu menjadi sarana bersama. Namun persoalannya adalah kelompok yang ada sekarang, yaitu Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) belum berfungsi sebagaimana mestinya. Penelitian ini memfokuskan pada analisis kebutuhan penguatan dan peningkatan peran Pokdarwis di Desa Karangrejo untuk meningkatkan pengelolaan wisata mereka. Solusi yang dapat dianjurkan adalah: 1). Perlunya kepala desa meyakinkan kebulatan tekad, membicarakan bersama segenap masyarakat dalam rembug desa untuk memantapkan diri, menyamakan persepsi bahwa Pokdarwis harus diaktifkan, dan diakui sebagai aktor utama yang berisi banyak orang (aktor kolektif). 2). Penegasan struktur dengan tugas dan fungsi yang jelas, serta menambahkan beberapa struktur penting lainya dalam kepariwisataan, seperti promosi, kerjasama dan perencanaan program, 3). Menyamakan persepi mengenai prosedur-prosedur utama pariwisata desa, sehingga semua pihak mendapatkan manfaat, dan 4). Perlunya melakukan penataan objek dan produk wisata sesuai dengan standar kualitas yang diharapkan. Perlu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang kompeten untuk meningkatkan kualitas produk wisata, serta sarana pendukung lainnya. AbstractKarangrejo Village, District Borobudur, Magelang Regency is an area that will be developed into a Tourist Village, supported by a lot of potential, good agricultural crafts, culinary and trade, but not yet well developed. But the problem is the current group, the Tourism Awareness Group (Pokdarwis) is not working properly. This study focuses on the analysis of needs strengthening and increasing role of Pokdarwis in the Karangrejo village to improve the management of their tour. Solutions that can be recommended are: 1). The need for determination to convince the village chief, talk with all the people in the village consultation to establish itself, the same perception that Pokdarwis are enabled, and is recognized as a major actor that contains a lot of people (collective actors). 2). Confirmation of the structure with clear tasks and functions, as well as added some other important structures in tourism, such as promotion, cooperation and planning, 3). Equating perception about the main procedures of village tourism, so that all parties benefit, and 4). The need to undertake the arrangement of objects and tourism product in accordance with the quality standards expected

Page 22 of 59 | Total Record : 589

 20   21   22   23   24 

Filter by Year

2009 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17 No 2 (2025): [Sedang Berjalan] Vol 17 No 1 (2025) Vol 16 No 3 (2024) Vol 16 No 2 (2024) Vol 16 No 1 (2024) Vol 15 No 3 (2023) Vol 15 No 2 (2023) Vol 15 No 1 (2023): City Branding Vol 14 No 3 (2022) Vol 14 No 2 (2022) Vol 14 No 1 (2022) Vol 13 No 3 (2021) Vol 13 No 2 (2021) Vol 13 No 1 (2021) Vol 12 No 2 (2020): Pemilihan Kepala Daerah Vol 12 No 1 (2020) Vol 11 No 2 (2019) Vol 11 No 1 (2019) Vol 10 No 2 (2018) Vol 10 No 1 (2018) Vol 9 No 1 (2017): Vol. 9 Iss. 1 May 2017 Vol 9 No 2 (2017) Vol 9 No 2 (2017) Vol 9 No 1 (2017) Vol 8 No 2 (2016): November Vol 8 No 2 (2016) Vol 8 No 1 (2016) Vol 8 No 1 (2016): May Vol 7 No 4 (2015): Desember Vol. 7 No. 4 (2015) Vol. 7 No. 3 (2015) Vol 7 No 3 (2015): September Vol. 7 No. 2 (2015) Vol 7 No 2 (2015): Juni Vol 7 No 1 (2015): Maret Vol. 7 No. 1 (2015) Vol. 6 No. 4 (2014) Vol 6 No 4 (2014): Desember Vol. 6 No. 3 (2014) Vol 6 No 3 (2014): September Vol 6 No 2 (2014): Juni Vol. 6 No. 2 (2014) Vol 6 No 1 (2014): Maret Vol. 6 No. 1 (2014) Vol 5 No 4 (2013): Desember Vol. 5 No. 4 (2013) Vol 5 No 3 (2013): September Vol. 5 No. 3 (2013) Vol 5 No 2 (2013): Juni Vol. 5 No. 2 (2013) Vol. 5 No. 1 (2013) Vol 5 No 1 (2013): Maret Vol. 4 No. 4 (2012) Vol 4 No 4 (2012): Desember Vol 4 No 3 (2012): September Vol. 4 No. 3 (2012) Vol. 4 No. 2 (2012) Vol 4 No 2 (2012): Juni Vol 4 No 1 (2012): Maret Vol. 4 No. 1 (2012) Vol 1 No 3 (2009) More Issue