cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
MUHAMMAD SIDDIQ ARMIA
Contact Email
msiddiq@ar-raniry.ac.id
Phone
+6281317172202
Journal Mail Official
jurnal.petita@ar-raniry.ac.id
Editorial Address
http://petita.ar-raniry.ac.id/index.php/petita/about/editorialTeam
Location
Kota banda aceh,
Aceh
INDONESIA
PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah (PJKIHdS)
Published by Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
ISSN : 25028006     EISSN : 25498274     DOI : https://doi.org/10.22373/petita.v6i1
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
PETITA journal has aimed to deliver a multi-disciplinary forum for the discussion of thoughts and information among professionals concerned with the boundary of law and sharia, and will not accept articles that are outside of PETITA’s aims and scope. There is a growing awareness of the need for exploring the fundamental goals of both the law and sharia systems and the social consequences of their contact. The journal has tried to find understanding and collaboration in the field through the wide-ranging methods represented, not only by law and sharia, but also by the social sciences and related disciplines. The Editors and Publisher wish to inspire a discourse among the specialists from different countries whose various legal cultures afford fascinating and challenging alternatives to existing theories and practices. Priority will therefore be given to articles which are oriented to a comparative or international perspective. The journal will publish significant conceptual contributions on contemporary issues as well as serve in the rapid dissemination of important and relevant research findings. The opinions expressed in this journal do not automatically reflect those of the editors. PETITA journal have received papers from academicians on law and sharia, law theory, constitutional law, research finding in law, law and philosophy, law and religion, human rights law, international law, and constitutionality of parliamentary products. In specific, papers which consider the following scopes are cordially invited, namely; • Sharia Law • Constitutional Law • International Law • Human Rights Law • Land Property Law • Halal Law • Islamic Law • Sharia Court • Constitutional Court • Refugee Law • Transitional Justice • Trade Law • Regional Law • Institutional Dispute Law • Legal Thought • Law and Education • Humanitarian Law • Criminal Law • Islamic Law and Economics • Capital Punishment • Child Rights Law • Family Law • Anti-Corruption Law • International Trade Law • Medical Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue " Vol 3, No 1 (2018)" : 8 Documents clear
Kedudukan Memorandum Of Understanding (MoU) Helsinki Dalam Pembentukan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Salpina, Qonita Royani
Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : State Islamic University (UIN) Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (208.487 KB) | DOI: 10.22373/petita.v3i1.4015

Abstract

MoU Helsinki antara Pemerintah RI dan GAM bertujuan untuk menyelesaian konflik Aceh secara damai. Pada poin perjanjian MoU Helsinki diamanatakan untuk membentuk Undang-Undang Pemerintahan Aceh, dan diharapkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh dapat mengakomodir isi perjanjian tersebut. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan MoU Helsinki dalam pembentukan Undang-Undang Pemerintahan Aceh serta apakah pembentukan Undang-Undang Pemerintahan Aceh sudah sesuai dengan teknis pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan MoU Helsinki dalam pembentukan Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan untuk mengetahui apakah pembentukan Undang-Undang Pemerintahan Aceh sudah sesuai dengan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statuate aprroach) dengan memahami hierarki peraturan perundang-undangan, serta asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan adalah melalui kepustakaan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan menghasilkan data yang bersifat perspektif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan MoU Helsinki pada pembentukan Undang-Undang Pemerintahan Aceh merupakan cikal bakal dibentuknya Undang-Undang Pemerintahan Aceh sebagaimana telah diamanatkan pada poin perjanjian MoU Helsinki. Sebahagian ketentuan perjanjian telah diakomodir dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh, namun ada beberapa ketentuan MoU Helsinki yang tidak diakomodir atau tidak tegas diatur dalam UUPA. Secara teori seharusnya dalam konsideran memuat latar belakang dibentuknya sebuah peraturan perundang-undangan, dan konsideran haruslah memuat landasan sosiologis sebagai salah satu landasan yang mutlak dan seharusnya ada dalam setiap undang-undang. Mengenai teknis pembentukan undang-undang, maka pembentukan Undang-Undang Pemerintahan Aceh sudah sesuai dengan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimuat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI KAWASAN HUTAN LINDUNG DITINJAU DARI DARI UU N0. 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN ( Studi Kasus Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah ) Abu Bakar, Ali
Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : State Islamic University (UIN) Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (178.179 KB) | DOI: 10.22373/petita.v3i1.4017

Abstract

Hutan lindung Paya Rebol merupakan kawasan hutan yang menjadi sistem penyangga sumber mata air bagi masyarakat di beberapa kecamatan yang berada di sekitar kawasan hutan, seperti kecamatan Bener Kelipah, Bandar dan Syah utama, kegiatan perambahan dan pengrusakan hutan (illegal logging) dengan merubah dan mengalihfungsikan hutan lindung menjadi lahan pertanian hortikultura (budidaya tanaman) secara tidak sah, sampai saat ini masih marak terjadi di kawasan hutan lindung Paya Rebol walaupun sebelumnya Dinas lingkungan Hidup dan kehutanan Aceh bekerja sama dengan pihak kepolisian telah menindak lanjuti kasus perambahan di hutan lindung tersebut, yang terbukti melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.Yang menjadi fokus permasalahan adalah apa faktor penyebab, masih maraknya kegiatan illegal logging yang mengalih fungsikan hutan lindung, bagaimana modus operandi dan vevendi terjadinya kegiatan  illegal logging, bagaimana sistem penerapan sanksi tindak pidana illegal logging yang terjadi di kawasan hutan lindung Paya Rebol, bagaimanakah upaya pencegahan dan penanggulangan terjadinya tindak pidana illegal logging di kawasan hutan lindung Paya Rebol. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Diskriptif analitis dengan pendekatan Yuridis empiris, yang bertujuan untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dalam lingkungan masyarakat serta mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap kasus illegal logging tersebut. Hasil penelitian menujukan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas lingkungan Hidup dan kehutanan Aceh belum efektif sehingga tindak pidana illegal logging masih terjadi yang disebabkan oleh kebutuhan ekonomi, kurangnya Personel aparat pengawas hutan, kebiasaan masyarakat adat, ketidak jelasan tapal batas kawasan hutan. Saran yang direkomendasikan hendakanya pihak pejabat terkait dapat mengkombinasikan dan memaksimalkan upaya-upaya preventif,upaya represif dan deteksi dini, yang diharapkan dapat terus menekan terjadinya kasus perambahan dan perusakan pada kawasan hutan lindung Paya Rebol.
PERTANGGUNGAN RISIKO TERHADAP SEJUMLAH MINYAK YANG SUSUT DALAM MASA PENGANGKUTAN (Studi Kasus pada PT.Citra Bintang Familindo) Mayliza, Mayliza
Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : State Islamic University (UIN) Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (228.88 KB) | DOI: 10.22373/petita.v3i1.4014

Abstract

Pertanggungan merupakan menanggung segala sesuatu sebagai akibat dari keputusan yang diambil atau tindakan yang dilakukan apabila terjadi suatu wanprestasi. Kontrak perjanjian pengangkutan dalam hal sewa menyewa truk tangki minyak sering dibuat dalam bentuk kontrak standar, di mana suatu kontrak telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak dan pihak yang lainnya hanya dihadapkan pada pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut. Maka yang menjadi fokus permasalahan sebagai objek kajian dalam penilitian ini, pertanggungan sewa-menyewa yang disepakati oleh PT. Pertamina dan PT. Citra Bintang Familindo dalam masa pengangkutan dari depot pengisian ke spbu menjadi tanggungjawab pihak supir. Dimana menurut konsep yad-amānah dan yad-ḍamānah dalam Ijarah bi al-‘amal pertanggungan pengangkutan termasuk kedalam maslahat adanya unsur kesengajaan dan efek mudarat yang pasti, serta mafsadat tanpa adanya unsur kesengajaan dan mudarat tidak pasti. Dalam penilitian skripsi ini penulis menggunakan penilitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research), dengan mempergunakan metode penilitian deskriptif analisis, dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pertanggungan risiko penyusutan pengangkutan BBM dari tempat pengisian sampai dengan lokasi tujuan memang dapat terjadi penyusutan volume BBM yang ada di dalam tangki karena perubahan suhu dingin pada malam hari dan panas pada siang hari di lokasi pembongkaran. Untuk hal ini memang telah disepakati antara para pihak yang melakukan perjanjian, bahwa dalam hal terjadinya penyusutan BBM sesuai dengan batasan toleransi yang ditentukan maka pihak pengangkut tidak dikenakan ganti rugi. Akan tetapi jika penyusutan volume BBM melebihi batasan toleransi penyusutan maka pihak pengangkut bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SANKSI TALAK DI LUAR MAHKAMAH RENDAH SYARIAH (Studi Kasus Di Mahkamah Rendah Syariah Selangor, Malaysia) Binti Mohd Rijal, Siti Maimunah
Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : State Islamic University (UIN) Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (307.605 KB) | DOI: 10.22373/petita.v3i1.4018

Abstract

Artikel berjudul “ Efektivitas Pelaksanaan Sanksi Talak di Luar Mahkamah Rendah Syariah (Studi Kasus Mahkamah Rendah Syariah Selangor, Malaysia ) ini ditulis untuk mengkaji masalah untuk mengurangi talak di luar Mahkamah, pemerintah Malaysia telah menetapkan sanksi bagi pelaku. Jadi, permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimana efektivitas pelaksanaan sanksi talak di luar Mahkamah Rendah Syariah Selangor? (2) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan sanksi talak di luar Mahkamah Rendah Syariah Selangor? (3) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan sanksi talak di luar mahkamah? Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus dengan metode deskriptif-analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pelaksanaan sanksi talak di luar Mahkamah Rendah Syariah Selangor masih kurang efektif dalam mengurangi perceraian. Kasus perceraian ditemukan cukup banyak di negeri Selangor sebanyak 71.8% kasus meningkat dari tegang waktu tahun 2012 hingga 2017 namun kisaran kasus di Mahkamah Rendah Syariah Gombak Barat agak sudah sedikit menurun dari tahun 2015 hingga 2017 hanya ditemukan beberapa kasus yang terdaftar. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sanksi talak di luar Mahkamah Rendah Syariah Selangor ada dua. Pertama, Enakmen Hukum Keluarga Islam Negeri Selangor telah diatur hukum perceraian di luar mahkamah secara rinci dan jelas, namun masyarakat masih kurang sosialisasi dan mengambil berat terhadap aturan ini sehingga penerapan sanksi atas kasus talak di luar mahkamah muncul sebagai solusi hukumnya. Kedua, banyaknya temuan kasus talak di luar mahkamah mengharuskan adanya kebijakan hukum berupa penjatuhan sanksi hukum bagi pelakunya. Pelaksanaan sanksi talak di luar mahkamah tidak menyalahi hukum Islam. pelaksanaan sanksi hukum atas kasus talak di luar mahkamah dilandasai atas kemaslahatan masyarakat, mengatur tertib dan praktis talak secara baik sehingga suami tidak sewenang-wenang menjatuhkan talak.
SISTEM JAMINAN KESELAMATAN KERJA KARYAWAN BENGKEL LAS MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus Kecamatan Tanah Jambo Aye) Diatana, Lilis
Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : State Islamic University (UIN) Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (232.44 KB) | DOI: 10.22373/petita.v3i1.4013

Abstract

Keselamatan pekerja Merupakan Tanggung jawab perusahaan yang sering diabaikan oleh perusahaan, salah satu penyebabnya adalah kurang optimalnya perusahaan dalam menyelenggarakan upaya keselamatan bagi karyawannya. Bengkel Las Kecamatan Tanah Jambo Aye merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pengelasan yang memiliki tingkat potensi bahaya tinggi. Selain itu Keselamatan Kerja juga merupakan hak yang harus diperoleh pekerja yang sudah tercantum dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Adapun Permasalahan  yang di bahas dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana Sistem  Jaminan Keselamatan kerja  Karyawan  Bengkel Las Kecamatan Tanah Jambo Aye? (2) Bagaimana tinjauan  Hukum  Islam dan Undang-undang No.13 Tahun 2003 terhadap Sistem Jaminan Keselamatan kerja Karyawan Bengkel Las Kecamatan Tanah Aye? Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana Sistem Jaminan keselamatan kerja Karyawan Bengkel Las Kecamatan Tanah Jambo Aye. Dan untuk mengetahui  bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang No.13 Tahun 2003 terhadap Sistem Jaminan keselamatan Karyawan Bengkel Las Kecamatan Tanah Aye?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif yang berbentuk deskriptif analisis. Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa Bengkel Las Kecamatan Tanah Jambo Aye dalam Melaksanakan Jaminan Keselamatan Kerja kurang Maksimal dan belum berjalan dengan baik karena Bengkel Las Kecamatan Tanah Jambo Aye belum sempurna dalam menyediakan alat-alat pelindung diri untuk keselamatan kerja Seperti:  alat  pelindung  tangan, masker, sepatu, topi pelindung, alat pelindung wajah. Dan Bentuk Risiko yang terjadi dalam melakukan pekerjaan atau kecelakaan kerja  yang dapat mengakibatkan para pekerja cacat ataau luka-luka, semua itu tidak di tanggung penuh oleh Bengkel Las Kecamatan Tanah Jambo Aye.  Hal ini kurang sesuai dengan konsep Islam, sebagaimana yang dimaksud dalam Maqashid Syari’ah dengan memelihara Al-umur al-dharuriyah yaitu memelihara jiwa, agama, akal, keturunan dan harta sehingga dapat terjamin keselamatan dunia dan akhirat.
Sistem Perlindungan Pemkab Aceh Besar Terhadap Pertambangan Batuan Dalam Perspektif Milk Al-Daulah (Penelitian pada Tambang Batuan di Kecamatan Indrapuri) Rohaya, Siti
Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : State Islamic University (UIN) Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (169.468 KB) | DOI: 10.22373/petita.v3i1.4019

Abstract

Perlindungan terhadap semua sektor dalam wilayah kedaulatan menjadi tanggung jawab negara. Karena peran negara dalam pemanfaatan harta milik negara (milk al-daulah) adalah untuk mencapai kemashlahatan dan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Dalam konsep milk al-daulah, negara punya tugas untuk menentukan arah dan menyerahkan pengelolaan harta tersebut kepada golongan tertentu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan berlaku. Pertambangan batuan di Kecamatan Indrapuri masih terdapat banyak permasalahan terutama masalah perizinan sebagaimana yang diamanahkan dalam UU Minerba No. 4 Tahun 2009. Dalam pelaksanaanya banyak pertambangan batuan yang melakukan kegiatan tanpa perizinan (ilegal) dari pihak yang berwenang. Sehingga dibutuhkan perlindungan yang ketat dari pemerintah daerah untuk mengatasi pertambangan ilegal. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan dan dampaknya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Besar terhadap pertambangan batuan , dan bagaimana ketentuan konsep milk al-daulah terhadap pertambangan batuan di Kecamatan Indrapuri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan (field research) dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research). Sedangkan teknik pengumpulan data penulis menggunakan teknik pengamatan, penyebaran angket dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah telah mereduksi tingkat pertambangan ilegal, perlindungan yang dilakukan masih terdapat kelemahan, terutama karena pertambangan batuan ilegal masih beroperasi walaupun jumlahnya sudah berkurang. Berdasarkan konsep milk al-daulah, harta milik umum menjadi tanggungan negara untuk mengelolanya, karena negara sebagai institusi kekhalifahan Allah di muka bumi yang bertugas untuk mengemban amanah masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sudah melakukan fungsinya untuk melindungi tambang batuan sesuai dengan amanah Undang-Undang negara dan hukum Islam, akan tetapi perlindungan yang dilakukan belum maksimal sehingga belum mampu mengatasi seluruh pertambangan batuan ilegal yang ada di Kecamatan Indrapuri.
Tes DNA Sebagai Alat Bukti Pengganti Empat Orang Saksi (Analisis Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah) Fadli, Era
Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : State Islamic University (UIN) Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (199.625 KB) | DOI: 10.22373/petita.v3i1.4012

Abstract

Terdapat dua alat bukti zina yang telah disepakati oleh ulama, yaitu pengakuan dan empat orang saksi. Dewasa ini, terdapat alat bukti lain yang dipandang akurat menetapkan seseorang berbuat zina, yaitu bukti test DNA. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat telah memasukkan test DNA sebagai alat bukti pengganti empat orang saksi. Pertanyaan yang timbul adalah: (1) Bagaimana latar belakang pembentukan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah? (2) Bagaimana penggunaan test DNA sebagai alat bukti dalam Qanun Jinayah? (3) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Tes DNA sebagai alat bukti pengganti empat orang saksi? Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi pustaka dengan metode analisis-yuridis. Hasil penelitian ini ada tiga: (1) Pembentukan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yaitu masyarakat Aceh menginginkan adanya aturan yang jelas dan konstitusional tentang penegakan hukum, sebagai tindak lanjut dari keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam menegakkan syari’at Islam khususnya di bidang penegakan hukum, terakhir sebagai representasi dari amanah Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahah Aceh. (2) Penggunakan test DNA sebagai alat bukti dalam Qanun Jinayah ditetapkan dalam Pasal 44. Pasal ini menyebutkan seorang wanita hamil sebab zina yang menyebutkan nama pasangan zinanya tidak dapat menghadirkan empat orang saksi dapat membuktikan tuduhannya dengan test DNA. Hasil test DNA tersebut bisa menjadi alat bukti untuk menggantikan empat orang saksi. (3) Menurut Hukum Islam pembuktian zina dapat dilakukan dengan dua alat bukti yaitu iqrār dan syahadah. Kedua alat bukti ini bersifat alternatif. Sementara test DNA tidak disebutkan secara pasti dalam Alquran dan hadis serta pendapat ulama. Test DNA dalam hukum Islam bisa masuk dalam jenis alat bukti pendukung dan tambahan seperti halnya kehamilan dan kelahiran anak di luar batas minimal kehamilan. Alat bukti pendukung dan tambahan seperti hasil test DNA tidak bisa menggantikan empat orang saksi.
PELELANGAN OBJEK JAMINAN MURABAHAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG BANDA ACEH MELALUI KANTOR PELELANGAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DALAM PERSPEKTIF BAI’ AL-MUZAYYADAH Fahmi, Reza
Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : State Islamic University (UIN) Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/petita.v3i1.4016

Abstract

Penyaluran pembiayaan murabahah pada Bank Bsm harus memenuhi prinsip kehati-hatian dan pertanggungan risiko termasuk wanprestasi. Salah satu bentuk sistem proteksi adalah dengan mengeksekusi dan melelang jaminan milik nasabah debitur. Setelah jaminan di eksekusi, pihak Bank Bsm menyerahkannya kepada KPKNL untuk dilelang sesuai dengan harga limit yang ditetapkan oleh bank, namun sering sekali proses pelelangan tersebut menimbulkan masalah bagi debitur, dalam penelitian ini yang menjadi fokus riset adalah bagaimana penguasaan objek jaminan oleh Bank Bsm dalam pembiayaan murabahah, bagaimana sistem penawaran dan penetapan harga limit pada pelelangan objek jaminan, bagaimana tinjauan bai’ al-muzayyadah terhadap pelelangan objek jaminan yang dilakukan oleh KPKNL. Metode penilitian digunakan dengan jenis deskriptif analisis dan pengumpulan data dilakukan dengan library research dan field research, dengan teknik interview dan dokumentasi. Berdasarkan hasil analisis data bahwa pihak manajemen Bank Bsm menguasai seluruh jaminan yang diagunkan oleh nasabah debitur yang telah melakukan wanprestasi demi memproteksi kepentingan dari tindakan wanprestasi, penguasaan tersebut dilakukan untuk memudahkan proses pelelangan untuk mengembalikan semua hak bank yang menjadi kewajiban nasabah debitur. Estimasi harga lelang agunan didasarkan pada harga real nilai objek jaminan namun harga yang ditetapkan pada proses pelelangan di bawah harga rata-rata mekanisme pasar, dengan tujuan untuk mendapatkan penawaran dalam jumlah banyak sehingga diperoleh harga yang fariatif. menurut tinjaun bai’ al-muzayyadah sistem pelelangan yang dilakukan oleh KPKNL terhadap objek jaminan nasabah debitur Bank Bsm telah terpenuhi syaratnya, namun pada rukun akadnya, pihak Bank Bsm tidak boleh menetapkan harga limit secara sepihak karena objek jaminan tersebut tetap milik nasabah sehingga harus seizin pemiliknya untuk menghindari tindakan ilegal yang dapat menyebabkan transaksi jual beli lelang tersebut menjadi fasid.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 2 (2023) Vol 8 No 1 (2023): MAINTAINING THE CONSTITUTIONAL RIGHTS TO CREATE A BETTER SOCIETY Vol 7 No 2 (2022) Vol 7 No 1 (2022) Vol 6 No 2 (2021) Vol 6 No 1 (2021) Vol 5 No 2 (2020) Vol 5 No 1 (2020) Vol 4 No 2 (2019) Vol 4 No 1 (2019) Vol 3 No 2 (2018) Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol 3 No 1 (2018) Vol 2, No 2 (2017) Vol 2 No 2 (2017) Vol 2 No 1 (2017) Vol 2, No 1 (2017) Vol 1 No 2 (2016) Vol 1, No 2 (2016) Vol 1, No 1 (2016) Vol 1 No 1 (2016) More Issue