cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Repertorium
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 16 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 5, No 1 (2018)" : 16 Documents clear
PERAN KANTOR PERTANAHAN TERHADAP PELAKSANAAN LARANGAN KEPEMILIKAN TANAH SECARA ABSENTEE/ GUNTAI DI KABUPATEN SUKOHARJO Anastasia Apsari Astutiningsih; Isharyanto ,
Jurnal Repertorium Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractLand is an important resource for the community, either as a medium for growing plants, or as a space or container where to perform various activities. Indonesia is a country where most of the population is livelihood in agriculture, either as the owner of agricultural land, farmers and farm laborers. As the implementation of Law No. 5 of 1960 on the Basic Agrarian Principles (UUPA) the government issued Law no. 56 Prp Year 1960 on Stipulation of Land Area of Agriculture is further regulated by Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial / Head of National Land Agency Number 18 Year 2016 About Control of Agricultural Land Tenure, there are still many people who have farm land in absentee / guntai, so in practice the existence of regulations regarding absentee / guntai ground ban can not be applied effectively, so this article aims to know the role of Land Office of Sukoharjo Regency in overcoming or solving the problem of absentee / guntai land. This research uses Juridical Sociological method, using primary data and secondary data which then analyzed by using qualitative analysis technique. The results show that the Land Office of Sukoharjo Regency has made efforts to overcome the absentee / guntai land ownership by doing the administrative and law controlling. Furthermore, to prevent the occurrence of new absentee / guntai land ownership needs to be coordinated between the Land Office of Sukoharjo regency with the related agencies namely Head of Village, Village Head and PPAT / Notary. In addition, the current ban on absentee / guntai land ownership still needs to be revised to be adapted to the current developments and needs of the community.Keyword: ownership of land,Absentee/Guntai Land, the Role of the Agrarian Office AbstrakTanah merupakan sumber daya yang penting bagi masyarakat, baik sebagai media tumbuh tanaman, maupun sebagai ruang atau wadah tempat melakukan berbagai kegiatan.Indonesia merupakan negara yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di bidang pertanian, baik sebagai pemilik tanah pertanian, petani penggarap maupun buruh tani.Sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) pemerintah mengeluarkan UU No. 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian, masih banyak terdapat orang yang memiliki tanah pertanian secara absentee/guntai, sehingga dalam prakteknya adanya peraturan mengenai larangan tanah absentee/guntai belum bisa diterapkan secara efektif, sehingga artikel ini bertujuan untuk mengetahui peran Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo dalam mengatasi atau menyelesaikan masalah tanah absentee/guntai. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Sosiologis, dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo telah melakukan upaya untuk mengatasi terjadinya pemilikan tanah absentee/guntai yaitu dengan melakukan penertiban administrasi dan penertiban hukum.Selanjutnya untuk mencegah terjadinya pemilikan tanah absentee/guntai baru perlu diadakan kordinasi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo dengan instansi yang terkait yaitu Camat, Kepala Desa dan PPAT/Notaris.Selain itu ketentuan-ketentuan larangan pemilikan tanah absentee/guntai yang ada pada saat ini masih perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat saat ini.Kata Kunci: Peran Kantor Pertanahan, Kepemilikan Tanah, Tanah Absentee/Guntai
EFEKTIVITAS PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG BATAS KEWAJARAN JUMLAH PEMBUATAN AKTA PERHARI DI SURAKARTA Maharani Kumalasari; Moch. Najib Imanullah
Jurnal Repertorium Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrackThe purpose of this article is to find out and analyze The Effectiveness Of Regulation Of The Council Honor Central Ties Of Indonesian Notary No. 1 Year 2017 About The Limits Of Notarial Deeds Of The Day In Surakarta. The research methods used to achieve the objectives of this legal research are sociological or empirical legal research. This research is explanatory legal study with data analysis technique used is qualitative analysis technique with interactive model. The result of the research stated that Regulation Of The Council Honor Central Ties Of Indonesian Notary No. 1 Year 2017 About The Limits Of Notarial Deeds Of The Day has been effective in Surakarta, although there are still some Notraies who violate, with the data as follows: the number of Notary in the Surakarta City there are 86 (eighty six)person, from that result there were 5 (five) Notary making of the fiduciary over certificate and 2 (two) Notary making teh bank housing loans certificate of BTN. Based on this data, who has fulfilled could be done at the Regulation Of The Council Honor Central Ties Of Indonesian Notary No. 1 Year 2017 as many as 90% (ninety percent) and those who had not complied with the requirements the  regulation is as many as 10% (ten percent).Keywords: effectiveness; Notary; deed restrictions; fiduciary AbstrakTujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Perhari di Surakarta. Metode penelitian yang diguakan untuk mencapai tujuan penelitian hukum ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian ini bersifat penelitian hukum eksplanatori (explanatory legal study) dengan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif dengan interaktif model. Hasil penelitian menyatakan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Nomor 1 Tahun 2017 telah berlaku secara efektif di Kota Surakarta, walaupun masih ada beberapa Notaris yang melanggar, dengan data sebagai berikut: jumlah Notaris di Kota Surakarta ada 86 (delapan puluh enam) orang, dari jumlah tersebut ada 5 (lima) orang Notaris yang membuat akta Fidusia dan 2 (dua) orang Notaris yang membuat akta KPR BTN. Berdasarkan data tersebut, yang telah memenuhi ketentuan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Nomor 1 Tahun 2017 sebanyak 90% (sembilan puluh persen) dan yang belum memenuhi ketentuan peraturan tersebut sebanyak 10% (sepuluh persen).Kata Kunci: Efektivitas; Notaris; pembatasan Akta; fidusia
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR ATAS JAMINAN KEBENDAAN YANG TERINDIKASI BUKAN MILIK DEBITUR Citra Amira Zolecha; Arief Suryono
Jurnal Repertorium Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe purpose of writing this article is to know and analyze the legal protection of the creditor on the collateral of the debtor against objects that are not hers. Research methods used to achieve the objectives of this legal research using the normative method. Data analysis technique used in this research is using deductive reasoning. The result of the research states that in the case of collateral that is not owned by the debtor, since the guarantee is an assesoir agreement, it is returned to the principal agreement that is credit agreement / debts. The preperent right granted by the guarantee (Right of Tanggung) is lost and makes the creditor as the concurrent creditor.Keywords: agreement, guarantee, preference, concurrency AbstrakTujuan  penulisan artikel  ini  adalah  untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi kreditur atas jaminan kebendaan yang bukan miliknya. Metode  penelitian  yang  digunakan  untuk  mencapai  tujuan  penelitian  hukum  ini menggunakan metode normatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penalarandeduktif.Hasil Penelitian menyatakandalam hal jaminan yang bukan milik debitur, karena jaminan merupakan perjanjian yang bersifatassesoir maka kembali kepada perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit/hutang-piutang.Hak preperen yang diberikan oleh jaminan (Hak Tanggung) menjadi hilang dan menjadikan kreditur sebagai kreditur konkuren.Kata kunci : perjanjian, jaminan, preperen, konkuren
PENYALAHGUNAAN WEWENANG PENERIMA KUASA DALAM PERJANJIAN PERIKATAN JUAL BELI TANAH DAN KUASA MENJUAL (Putusan Nomor : 173/K/Pdt/2012) Mita Ardianti; I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani
Jurnal Repertorium Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe objective of this article are to investigate based of the judge's consideration in deciding the case of abuse of authority of the power of attorney in the agreement of sale and purchase of land and the power of selling (verdict number: 173/K/Pdt/2012). This article is a normative juridical article, which is in the form of diagnostic and perspective that is to examine the principles of law, and legal systematics. Based on the result of the article and discussion it can be concluded that the abuse of authority done by the authorized party in the agreement of sale and purchase of land and the power of sale is not disputed by the judge and keeps running as it should. The heirs of the power of attorney in this matter shall not enjoy legal protection from the decision of the Supreme Court and shall not be compensated for any damages resulting from the abuse of power they have undergone. Based on the decision of the Supreme Court it is expected that the judge in deciding cases using applicable laws and regulations must follow and understand the values of law and sense of justice that lives in the community.Keywords: Power of Sale, Sale and Purchase Agreement, Misuse of Authority.AbstrakTujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui latar belakang pertimbangan hakim dalam memutus perkara penyalahgunaan wewenang penerima kuasa dalam perjanjian perikatan jual beli tanah dan kuasa menjual (putusan nomor : 173/K/Pdt/2012). Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yang berbentuk diagnostik dan perspektif yaitu meneliti asas-asas hukum, dan sistematika hukum. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh penerima kuasa dalam perjanjian perikatan jual beli tanah dan kuasa menjual tidak dipermasalahkan oleh hakim dan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Ahli waris pemberi kuasa dalam hal ini tidak mendapatkan perlindungan hukum dari putusan Mahkamah Agung tersebut dan tidak mendapatkan ganti rugi atas kerugian akibat penyalahgunaan pemberian kuasa. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut diharapkan agar hakim dalam memutus perkara menggunakan peraturan undang-undang yang berlaku serta harus mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.Kata Kunci: Kuasa Menjual, Perjanjian Perikatan Jual Beli, Penyalahgunaan Wewenang. 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA PASCA BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS Ratna Nova Andana; Hari Purwadi
Jurnal Repertorium Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis study aims to determine the criteria used by the Honorary Council of Notaries in giving approval or rejection of the Notary's examination by the Investigator. This research is sociological research. Data analysis was done qualitatively with interactive model analysis technique. The results of the research indicate that the main criteria of approval of the notary examination is the fulfillment of the provisions of Article 26 and Article 27 of the Regulation of the Minister of Justice and Human Rights Number 7 of 2016 concerning the Notary Publicity Council, the Notary has performed his duty and position correctly in order to assist the ongoing judicial process or when the Notary does not meet the inspection call by the Examining Assembly. Approval of the examination of a Notary will be rejected if the offense is not the domain of the Notary Publicity Council, the non-fulfillment of the provisions of Article 26 and Article 27 of the Regulation of the Minister of Justice and Human Rights Number 7 of 2016 concerning the Notary Publicity Board or because the Notary has performed his duties and positions correctly.Keywords: legal protection; Notaries; alleged offenses; Honorary Council of NotariesAsbtrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria yang digunakan oleh Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan maupun penolakan pemeriksaan Notaris oleh Penyidik. Penelitian ini adalah penelitian sosiologis. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik analisis model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria utama pemberian persetujuan pemeriksaan Notaris adalah terpenuhinya ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, Notaris telah melaksanakan tugas dan jabatannya dengan benar dalam rangka membantu proses peradilan yang sedang berlangsung atau pada saat Notaris tidak memenuhi panggilan pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa. Persetujuan pemeriksaan Notaris akan ditolak apabila tindak pidana yang dimaksud bukan merupakan ranah Majelis Kehormatan Notaris, tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris atau karena Notaris telah melaksanakan tugas dan jabatannya dengan benar.Kata Kunci: perlindungan hukum; Notaris; dugaan tindak pidana; Majelis Kehormatan Notaris
KEBIJAKAN PENYELESAIAN TANAH “ABSENTEE/GUNTAI” DI KABUPATEN BOYOLALI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 56 PRP TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN Ardiansyah Al Ghani; Djoko Wahyu Winarno
Jurnal Repertorium Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe purpose of this article is to find out and analyze the causes and policies of the Land Agency of Boyolali District for absentee farm ownership. This research is empirical. Methods of data collection using observation, interview, literature study and field study by finding out overlapping symptoms. Methods of data analysis using several stages ranging from data collection, data analysis and recent retrieval of conclusions. Prohibition of absentee ownership aims to improve the welfare of society, especially farmers. The prohibition of absentee ownership is stipulated in Law No. 56 Prp 1960, Government Regulation No. 224/1961, Government Regulation No. 41 of 1964. Implementation of this rule is less effective in Boyolali District, it is caused by several factors, namely: community factor, cultural factor , legal factors, facilities and infrastructure and economic factors. The provisions of existing absentee land rules are also deemed to be no longer appropriate to the present condition of society. Land Agency of Boyolali Regency as an institution authorized to make arrangements in this matter, said that juridically indeed the prohibition on absentee land ownership is present and still apply. But in the implementation of BPN Boyolali District classified as less active and no concrete actions are shown, because the Land Agency Boyolali still focus work on work plans / other activities that are considered more important, such as certified mass certified land certified. The policy has been done BPN Boyolali District is counseling and socialization about the prohibition of absentee land ownership. Orderly administration by BPN Boyolali District, namely by supervision of the transfer of rights of agricultural land through cooperation between related institutions namely Village Head, District and PPAT. In this regard BPN Boyolali will undertake a revamping of absentee land ownership in its territory, the adjustment of the absentee land ban arrangements that is adapted to the present conditions of society.Keywords: Agricultural Land; State Owned Right; Landreform; Absentee (Guntai)AbstrakTujuan ditulisnya artikel ini untuk mengetahui dan menganalisis penyebab terjadinya dan kebijakan Badan Pertanahan Kabupaten Boyolali atas kepemilikan tanah pertanian secara absentee. Penelitian ini bersifat empiris. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, studi pustaka dan studi lapangan dengan mencari tahu gejala tumpang tindih. Metode analisis data menggunakan beberapa tahapan mulai dari pengumpulan data, analisis data dan terakhir pengambilan simpulan. Larangan kepemilikan absentee bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama kaum petani. Larangan kepemilikan tamah absentee diatur dalam UU No 56 Prp Tahun 1960, Peraturan Pemerintah No 224 Tahun 1961, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964. Pelaksanaannya aturan ini kurang berjalan efektif di Kabupaten Boyolali, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu : faktor masyarakat, faktor budaya, faktor hukum, sarana dan prasarana dan faktor ekonomi. Ketentuan peraturan tanah absentee yang ada juga dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat sekarang. Badan Pertanahan Kabupaten Boyolali sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengaturan dalam hal ini, mengatakan bahwa secara yuridis memang larangan mengenai kepemilikan tanah absentee ini ada dan masih berlaku. Namun dalam pelaksanaanya BPN Kabupaten Boyolali tergolong kurang aktif dan belum ada tindakan konkret yang ditunjukan, karena Badan Pertanahan Boyolali masih fokus mengerjakan rencana kerja/kegiatan lain yang dipandang lebih penting, misalnya penyertifikatan masal tanah yang berlum bersertifikat. Kebijakan yang dilakukan sudah BPN Kabupaten Boyolali adalah penyuluhan dan sosialisasi mengenai larangan kepemilikan tanah absentee. Tertib administrasi oleh BPN Kabupaten Boyolali, yaitu dengan pengawasan terhadap peralihan hak tanah pertanian melalui kerja sama antar instansi yang terkait yaitu Kepala Desa, Kecamatan dan PPAT. Berkaitan dengan hal ini BPN Boyolali akan melakukan pembenahan mengenai kepemilikan tanah absentee di wilayahnya, penyesuaian mengenai pengaturan larangan tanah absentee ini yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat masa sekarang.Kata Kunci : Tanah  Pertanian; Hak Menguasai Negara; Landreform; Absentee (Guntai)

Page 2 of 2 | Total Record : 16

 1   2 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 2 (2019) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 2 (2018) Vol 5, No 1 (2018) Vol 4, No 2 (2017)