cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Salman Al Faris
Contact Email
maqasid@um-surabaya.ac.id
Phone
+6289654453687
Journal Mail Official
maqasid@um-surabaya.ac.id
Editorial Address
http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid/about/contact
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam
Published by Universitas Muhammadiyah Surabaya
ISSN : 2252 528     EISSN : 26155622     DOI : 10.30651
Core Subject : Religion, Humanities, Science, Social,
Religion Humanities Astronomy Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam, adalah jurnal yang mempublikasikan hasil-hasil kajian dan penelitian orisinal dengan edisi terbaru dalam Studi Hukum Islam. Ruang Lingkup Jurnal Maqasid adalah (1) Hukum Islam (Islamic Law), (2) Hukum Keluarga Islam (Islamic Family Law), (3) Hukum Perkawinan Islam (Munakahat), (4) Hukum Kewarisan Islam (Mawaris), (5) Hukum Ekonomi Islam (Muamalah), (6) Ilmu Astronomi Islam (Falak), (7) Kajian Studi Hukum Islam.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Studi Agama
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 6, No 2 (2017)" : 5 Documents clear
Perjodohan Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian Prayogo Kuncoro Insumar; Mulyono .
MAQASID Vol 6, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (425.67 KB) | DOI: 10.30651/mqsd.v6i2.1363

Abstract

Perjodohan adalah upaya untuk melakukan atau menyatukan kedua anak manusia dengan salah satu pihak dengan adanya unsur suatu pemaksaan. Dan menurut beberapa ahli ulama’ mengatakan bahwa, perjodohan ialah suatu pernikahan atau perkawinan yang dilaksanakan bukan atas kemauan sendiri dan juga terdapat unsur desakan atau tekanaan dari pihak orang tua ataupun pihak yang hendak menjodohkan. Dalam hal ini penelitian ini fokus pada perjodohan sebagai penyebab terjadinya perceraian dengan menggunakan pendekatan studi kasus putusan hakim dengan pendekatan kualitatif. Dan menggunakan putusan atas perkara No. 1523/Pdt.G/2015/PA.Sby juga menggunakan perspektif maqasid syariah. Kata Kunci : Perjodohan, Maqasid Syariah.
Pembatasan Keturunan (Studi Komparasi Fatwa MUI Dan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah Perspektif Maqasid Syariah) Rista Laily Prestyana; Gandhung Fajar Panjalu
MAQASID Vol 6, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (543.066 KB) | DOI: 10.30651/mqsd.v6i2.1364

Abstract

Penelitian ini berjudulPembatasan Keturunan (Tahdid Al-Nasl) Studi Komparasi Fatwa MUI dan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah Perspektif Maqasid Syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan mengenai Pembatasan Keturunan (tahdid al-nasl) melalui sterilisasi (vasektomi/tubektomi) menurut Fatwa MUI yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali dimana pada awalnya menyatakan bahwa hukum haram dapat berubah menjadi mubah (diperbolehkan) dengan pengecualian.Hal ini dikarenakan adanya fakta keberhasilan mengenai rekanalisasi (penyambungan kembali) yang dibuktikan melalui surat Kementrian Kesehatan nomor TU.05.02/V/1016/2012 dan didukung bukti pernyataan Perhimpunan Dokter Spesialis Ikatan Ahli Urologi Indonesia (IAUI), sehingga muncul illat(alasan yang menyebabkan adanya hukum) yang menjadi dasar munculnya hukum baru. Sedangkan Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam putusannya menjelaskan bahwa sterilisasi haram secara mutlak namun dapat diperbolehkan dalam keadaan mendesak (darurat) dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan sesuai dengan tujuan hukum Islam (maqasid syariah). Bahwa keduanya sepakat mengharamkan. Namun dalam keadaan mendesak (darurat) dengan adanya rukhsah (dispensasi) maka dapat diperbolehkan pembatasan keturunan (tahdid al-nasl), tetapi dalam menetapkan dasar hukum tersebut terdapat perbedaan antara MUI dengan Muhammadiyah. Dalam fatwa MUI berdasarkan kepada perubahan illat hukum baru dengan keberhasilan rekanalisasi, sedangkan Muhammadiyah berdasarkan pada kreteria darurat yang telah dijelaskan dalam putusannya. Sehingga dalam hal ini kemaslahatan yang menjadi dasar pertimbangan sesuai dengan maqasid syariah. Kata Kunci : Pembatasan Keturunan, Fatwa MUI, Putusan Majelis Tarjih, Maqasid Syariah.
Sundrang Dalam Proses Pernikahan Di Pulau Sakala Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep Titin Juliana; Isa Anshori
MAQASID Vol 6, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (484.505 KB) | DOI: 10.30651/mqsd.v6i2.1365

Abstract

Penelitian ini berjudulSundrang dalam Proses Pernikahan di Pulau Sakala Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep dalam Perespektif Fiqh Munakahat merupakan penelitian yang di lakukan di Pulau Sakala Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sundrang dalam pernikahan di Pulau Sakala Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep adalah pemberian yang wajib diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada orang tua calon mempelai perempuan yang nominalnya ditentukan oleh orang tua perempuan yang nilainya sampai puluhan juta bahkan ratusan juta, sundrang tidak bisa diabaikan, karena tidak ada sundrang berarti tidak akan terjadi pernikahan dan sundrang ini bukanlah mahar. Proses pelaksanaan sundrangyaitu : Mattiro, Mammanu’ manu’, Massuro, Musyawarah Sundrang, mampasiarengkeng dan penyerahan sundrang yang telah disepakati sebelumnya. Bila dilihat dari serangkaian acara pernikahan di pulau sakala kecamatan sapeken kabupaten sumenep mulai dari mattirok dan massuro sampai mak orekes dll, sebenarnya tidak ada hal yang menyalahi dengan aturan agama Islam khususnya fiqh munakahat, namun dalam serangkaian acara ini yang menjadi obyek penelitian adalah sundrangyang di jadikan syarat dan pemberian wajib dalam proses pernikahan untuk bisa melanjutkan sebuah pernikahan, yang pemberlakuanya dapat menimbulkan beberapa dampak mudarat dan mafsadat dan dapat pula mempengaruhi jumlah mahar serta dapat mempersulit pernikahan, Jika di lihat dari perspektif fiqh munakahat maka sundrangyang dijadikan salah satu syarat sahnya pernikahan tidak sesuai dengan ketentuan ketentuan yang ada dalam fiqh munakahat, karena dalam fiqh munakahat syarat yang merupakan pemberian wajib yang harus di berikan hanyalah mahar dan bukan sundrang, dan tidak sejalan dengan prinsip Islam karena dalam prinsip islam khususnya fiqh munakahat mempermudah pernikahan. Kata kunci: Sundrang, pernikahan, fiqh munakahat
Pembagian Harta Waris Di Desa Pantenan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Dalam Perspektif Fikih Waris Muhammad Fahmi Azis; Dian Berkah
MAQASID Vol 6, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (535.313 KB) | DOI: 10.30651/mqsd.v6i2.1359

Abstract

Fikih mawaris merupakan ilmu fikih yang mempelajari hal pemindahan kepemilikan harta peninggalan dan orang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkan, ketentuan orang-orang yang berhak menerima bagian, ketentuan besaran bagian masing-masing, serta tata cara pembagian sesuai aturan syar’i. Dalam hal ini penelitian ini fokus pada pembagian harta waris di desa pantenan kecamatan penceng kabupaten gresik dalam prespektif fikih waris. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan hasil penelitian bahwa pembagian waris di Desa Pantenan Kec. Panceng Kab. Gresik menggunakan sistem musyawarah yang menemui rasa keadilan. Kata Kunci : Harta Waris , Fikih Waris, dan Hukum Waris Adat
Sengketa Ekonomi Syariah: Studi Atas Putusan Hakim No.0459/Pdt.G/2016/PA.Sby Dalam Perspektif KHES Nuraini Miftakhul Jannah
MAQASID Vol 6, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (446.733 KB) | DOI: 10.30651/mqsd.v6i2.1362

Abstract

Journal ini merupakan penelitian lapangan mengenai bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surabaya. Penetitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surabaya?, Bagaimana Pertimbangan Hukum bagi Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam memutuskan perkara No. 0459/Pdt.G/2016/PA.Sby dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini penulis melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan reduksi data yang merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data.Penelitian ini mengkaji kesesuaian antara putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 0459/Pdt.G/2016/PA.Sby, dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, mengingat urgensi/keutamaan Pengadilan Agama sebagai penyelesai Sengketa Ekonomi Syariah Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perluasan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa ekonomi syariah. Dengan berkembangnya Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, sehingga meningkatkan sengketa yang terjadi. Maka dari itu dibutuhkan landasan/acuan yang mana secara khusus mengatur tentang Ekonomi Syariah. Prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surabayadalam perkara Nomor: 0459/Pdt.G/2016/PA.Sby sesuai dengan prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku meliputi;pertama, mengajukan gugatan secara tertulis maupun lisan; kedua,membayar biaya perkara; ketiga,pemeriksaan perkara. Pertimbangan hukum Pengadilan Agama Surabaya dalam putusan hakim Nomor : 0459/Pdt.G/2016/PA.Sby bahwa Penggugat tidak dapat menujukkan secara spesifik perbuatan Tergugat yang melawan hukum, dan Penggugat juga tidak dapat membuktikan gugatannya dengan alat bukti yang diajukan. Sedangkan Tergugat dapat membuktikan bantahannya, serta pertimbangan-pertimbangan hukum dalam Perkara Nomor: 0459/Pdt.G/2016/PA.Sby sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Kata kunci : sengeketa ekonomi syariah, Pengadilan Agama, KHES

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 3 (2025): Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 14 No. 2 (2025): Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 14 No. 1 (2025): Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam Vol 13 No 2 (2024): Hukum Keluarga Islam Vol. 13 No. 2 (2024): Hukum Keluarga Islam Vol 13 No 1 (2024): Dinamika Hukum Keluarga Vol. 13 No. 1 (2024): Dinamika Hukum Keluarga Vol. 12 No. 2 (2023) Vol 12 No 2 (2023) Vol. 12 No. 1 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11, No 2 (2022) Vol. 11 No. 2 (2022) Vol 11 No 2 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 11, No 1 (2022) Vol. 11 No. 1 (2022) Vol. 10 No. 2 (2021) Vol 10 No 2 (2021) Vol. 10 No. 1 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9, No 2 (2020) Vol. 9 No. 1 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8, No 2 (2019) Vol 8, No 1 (2019) Vol 7, No 2 (2018) Vol 7, No 1 (2018) Vol 6, No 2 (2017) Vol 6, No 1 (2017) Vol 5, No 2 (2016) Vol 5, No 1 (2016) Vol 4, No 2 (2015) Vol 4, No 1 (2015) Vol 3, No 2 (2014) Vol 3, No 1 (2014) Vol 2, No 2 (2013) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 2 (2012) More Issue