cover
Contact Name
Salman Al Faris
Contact Email
maqasid@um-surabaya.ac.id
Phone
+6289654453687
Journal Mail Official
maqasid@um-surabaya.ac.id
Editorial Address
http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid/about/contact
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam
ISSN : 2252 528     EISSN : 26155622     DOI : 10.30651
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam, adalah jurnal yang mempublikasikan hasil-hasil kajian dan penelitian orisinal dengan edisi terbaru dalam Studi Hukum Islam. Ruang Lingkup Jurnal Maqasid adalah (1) Hukum Islam (Islamic Law), (2) Hukum Keluarga Islam (Islamic Family Law), (3) Hukum Perkawinan Islam (Munakahat), (4) Hukum Kewarisan Islam (Mawaris), (5) Hukum Ekonomi Islam (Muamalah), (6) Ilmu Astronomi Islam (Falak), (7) Kajian Studi Hukum Islam.
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol 7, No 1 (2018)" : 5 Documents clear
Peran Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (Ylpk) Jatim Di Surabaya Dalam Mendampingi Konsumen Pada Sengketa Travel Haji Dan Umrah Prespektif Fiqih Muamalah Danang Edi Susanto; Saiful Ibnu Hamzah
MAQASID Vol 7, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (568.91 KB) | DOI: 10.30651/mqsd.v7i1.3328

Abstract

ABSTRACKEvery year the problem of consumer protection is always occurred. Hajj and Umrah travel is the most problematic issue reported to the Consumer Protection Foundation (YLPK) of East Java in Surabaya. This study intends to find out how is the role of the Consumer Protection Foundation (YLPK) in assisting disputes between Hajj and Umrah travels, and how is the perspective of muamalah fiqh on the role of YLPK of East Java in assisting consumer protection in the dispute over Hajj and Umrah travel. This is a qualitative research with Normative and Doctrinal types. Data are collected by interviews, and documentation. Data verification is done through data validation at the East Java Consumer Protection Foundation (YLPK) in Surabaya.The results of this study are intended to determine the extent of the role of the Consumer Protection Foundation (YLPK) of East Java in Surabaya in assisting consumer protection in the dispute over Hajj and Umrah travel. The act in protecting consumer is given in order to get the rights of the consumer in mediation to the litigation process if needed. Keywords: Consumer protection, YLPK of East Java, Muamalah Fiqh.
Narkotika Nasional Kota Surabaya Perspektif Hukum Islam Rifkiyatul Jamilah; Isa Anshori
MAQASID Vol 7, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (625.295 KB) | DOI: 10.30651/mqsd.v7i1.3329

Abstract

ABSTRAKPembinaan Keluarga Anti Narkoba di Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya Perspektif Hukum Islam: Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2019. Pembimbing I: Isa Anshori, M.Ag. dan Pembimbing II: Gandhung Fajar Panjalu, M.H.I.Setiap tahunnya permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Surabaya  semakin meningkat. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana  pembinaan keluarga anti narkoba di BNNK Surabaya, dan bagaiamna pandang hukum Islam terhadap pembinaan tersebut. BNNK Surabaya menyelenggarakan pembinaan keluarga anti narkoba, karena keluarga merupakan bagian terdekat untuk menekan angka permasalahan narkoba khususnya di Kota Surabaya.Penelitian ini bersifat kualitatif dengan jenis Normatif dan Doktriner. Untuk pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pemeriksaan keabhasan data dilakukan dengan dengan melalui validasi data di Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya.Hasil penelitian ini diketahui untuk mengatasi dan mengurangi permasalahan narkoba. Maka Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya membentuk suatu kegiatan yaitu Pembinaan Keluarga Anti Narkoba di Kota Surabaya, adapun pembinaan keluarga anti narkoba ialah, Advokasi, Diseminasi Informasi, Pemberdayaan Masyarakat (Peran Serta Masyarakat dan Pemberdayaan Alternatif), yang semua itu dilaksanakan dalam bentuk-bentuk seperti: Sosialisasi, Penyuluhan, Seminar, dan Diskusi. Sarana tersebut menjadi pokok utama bagi peneliti untuk dikaji melalui sudut pandang Hukum Islam. Pembinaan keluarga anti narkoba tersebut yang diberikan oleh BNNK Surabaya sudah sesuai dengan norma-norma dalam Hukum Islam yaitu: Al-Qur’an, Hadist, dan Kaidah Fiqh.Kata kunci:  Pembinaan, Keluarga Anti Narkoba, Hukum Islam.
Peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Jawa Timur Dalam Pencegahan Aksi Teror Berbasis Keluarga Roudhotun Nimah; Isa Anshori; Mohammad Ikhwanuddin
MAQASID Vol 7, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (558.903 KB) | DOI: 10.30651/mqsd.v7i1.3330

Abstract

ABSTRAKDalam mengatasi dan mencegah aksi teror berbasis keluarga, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jawa Timur mengharapkan semua keluarga agar dapat menerapkan keluarga sakinah sesuai dalam Islam untuk mencegah aksi terorisme itu terjadi. Dalam program Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jawa Timur berbasis keluarga melaksanakan tugasnya melalui beberapa pendekatan sesuai pada bidang-bidangnya, seperti dengan memberikan pengetahuan dan pelatihan secara langsung dalam mencegah terjadinya faham radikal dan terorisme untuk tidak semakin meluas. Kata kunci :     Terorisme, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jawa Timur, Keluarga
Peran Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Terhadap Korban Human Trafficking Perspektif Maqāșid Shariah Mulyono Mulyono
MAQASID Vol 7, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (721.498 KB) | DOI: 10.30651/mqsd.v7i1.3331

Abstract

ABSTRACTIn this research there are two formulation of the problem including: How is the Role of the PPA Unit in dealing with victims of Human Trafficking problems? What is the Role of the PPA Unit in dealing with victims of the Maqāșid Shariah Perspective? This research aims to determine the role of the PPA Unit against someone who is a victim of the crime of Human Trafficking and to find out how that role is in the view of Maqāșid Shariah.This type of research is field research that collects primary data through interviews with the Head of the PPA Unit, PPA Assist Investigator. The secondary data is obtained from the literature on Human Trafficking, PPA Unit Profiles, and Maqāșid Shariah. After the data is collected, then it is analyzed qualitatively and described descriptively.The Women's and Children's Services Unit has two roles, namely the handling of perpetrators and victims. In handling the Role perpetrators carried out in accordance with the Law. For victim handlers, the PPA Unit collaborates with PPT (Integrated Service Centers) and NGOs (Non-Governmental Organizations). In the view of Maqāșid Shariah the role carried out by the PPA Unit on victims fulfills five aspects in Maqaṣid Shariah, namely: Ḥifẓ Al-Aql, Ḥifẓ An-Nafș dan Ḥifẓ Ad-Din, Ḥifẓ Al-Māl, Ḥifẓ An-Nașb. Key words: Human Trafficking, PPA unit, Maqaṣid Shariah.
Feminisme Dalam Pandangan Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Surabaya (Studi Tentang Keterlibatan Perempuan Di Ruang Politik) Afrizky Fajar Purnawan; Mohammad Ikhwanuddin
MAQASID Vol 7, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (600.438 KB) | DOI: 10.30651/mqsd.v7i1.3327

Abstract

ABSTRAKPembicaraan kalangan feminis tidak lepas relasi keadilan gender antara laki-laki dan perempuan yang kaitanya dengan kontruksi sosial di masyarakat. Selain itu banyak organisasi maupun individu memahami feminisme dengan sudut pandang yang berbeda sehingga mengakibatkan munculnya banyak pandangan mengenai teori feminisme. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Feminisme menurut Pandangan PDA Kota Surabaya adalah laki-laki ataupun perempuan yang berbuat kebaikan dalam rangka untuk kesejahteraan keluarga dan masyarakat bisa disebut dengan feminis. Sedangkan keterlibatan perempuan di ruang politik menurut PDA Kota Surabaya sangatlah diperlukan, karena dengan terlibatannya perempuan di ruang politik, diharapankan dapat membuat dan mengeluarkan sebuah kebijakan yang ramah terhadap perempun. Selain itu dalam memperjuangkan kesetaraan gender terdapat kesamaan antara PDA Kota Surabaya dengan aliran feminisme Islam yang menggunakan teks-teks agama dalam memperkuat gerakannya.  Kata Kunci : Feminisme, PDA Kota Surabaya, Politik

Page 1 of 1 | Total Record : 5