cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota tangerang,
Banten
INDONESIA
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal)
Published by Universitas Pelita Harapan
ISSN : 20865554     EISSN : 26140470     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) is published by the Faculty of Social and Political Science of the University of Pelita Harapan. The journal aims to facilitate the exchange and deployment of scientific ideas by academics and practitioners in the field of International Relations. The topics in Verity consist of International Political Economy, Security Studies, Poverty and Social Gap, International Development, Regional and International Cooperation, International Organized Crime, Human Rights, Nationalism and Conflict, Global Governance, Gender, Globalization, Diplomatic Relations, and Economic Development. Verity has been published since 2009 and it is a bi-annual publication with an issue in January-June and another in July–December.
Arjuna Subject : -
Articles 4 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 14 No. 28 (2022): July - December" : 4 Documents clear
Papua under Joko Widodo's Administration: Implications for Australia-Indonesia Bilateral Relations [Papua di Bawah Pemerintahan Joko Widodo: Implikasi terhadap Hubungan Bilateral Australia-Indonesia Lantang, Floranesia
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Vol. 14 No. 28 (2022): July - December
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/verity.v14i28.6569

Abstract

The issue of Papua is a “pebble in the shoe” for Indonesia. Unresolved past human rights violations, discrimination, and poverty remains the spotlight of countries especially the South Pacific Island, not to mention Australia. Given the complexity of this region, Joko Widodo (Jokowi) has done some progress in this Eastern most Provinces. Development and security become the center of Jokowi’s approach, while at the same time slowly progressing on human rights issue. This research will have a particular focus on the policies of Jokowi from his first to second period regarding Papua. Furthermore, this research will discuss the implication of Jokowi’s policies to Papua for Australia-Indonesia bilateral relationship. This research uses descriptive research method with two concepts from international relations: national security and human security.  There are two main arguments derived from this topic: First, Jokowi’s approaches in Papua have shown Jakarta’s seriousness in developing Papua both from infrastructure and human resources sectors which aligned with national security and human security concept. Second, Australia must take an opportunity of Jokowi’s openness and approaches in Papua to at least addressing the reality and progress of this region for its public.Bahasa Indonesia Abstract: Isu Papua adalah "kerikil di dalam sepatu" bagi Indonesia. Kemiskinan, diskriminasi, dan bahkan pelanggaran HAM masa lalu selalu menjadi perhatian utama negara-negara baik di Pasifik Selatan, dan juga Australia. Melihat begitu kompleksnya isu Papua ini, Joko Widodo (Jokowi) telah melakukan berbagai progres dengan penekanan pada aspek pembangunan dan keamanan sebagai pusat pendekatan ke Papua, sekaligus secara perlahan menyelesaikan isu HAM di Papua.  Penelitian ini berfokus pada kebijakan Jokowi dari periode pertama hingga kedua terkait Papua. Selanjutnya, penelitian ini membahas mengenai implikasi kebijakan Jokowi di Papua terhadap hubungan bilateral Australia-Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan dua konsep dari hubungan internasional yaitu keamanan nasional dan keamanan manusia. Dua argumentasi utama yang diangkat dari topik ini adalah: Pertama, pendekatan Jokowi di Papua telah menunjukkan keseriusan Jakarta dalam membangun Papua baik dari sektor infrastruktur maupun sumber daya manusia yang sejalan dengan konsep keamanan nasional dan keamanan manusia. Kedua, Australia perlu mengambil kesempatan dari keterbukaan dan pendekatan Jokowi di Papua untuk memaparkan realita dan progress kawasan ini kepada publik di Australia.
Dampak Perang Rusia Ukraina terhadap Peningkatan Inflasi Negara-negara Baltik [The Impact of Russia Ukraine War towards the Increase of Inflation in Baltic Countries] Pattinussa, Jhon Maxwell Yosua; Pratikno, Roy Vincentius; Nugroho, Rexford David
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Vol. 14 No. 28 (2022): July - December
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/verity.v14i28.6570

Abstract

After the COVID-19 economic crisis, the world economy is currently rocked by the Russia-Ukraine war crisis. Inflation and recession occurred in almost all countries. Scarcity of consumer goods occurred throughout Europe and resulted in a prolonged economic crisis over the past year. Some of the most affected countries are Estonia, Lithuania, and Latvia. As a result of these countries' dependence on resources and trade relations with Russia, as well as the European Union's economic policies in recent months, the Baltic countries have fallen into the countries with the highest inflation rates in Europe. Therefore, this journal article aims to understand how and what happened to these Baltic countries. By using a qualitative approach and focusing on providing descriptive-explanative explanations in this journal article, the writing team tries to provide in-depth identification and explanation of the contestation of interests that occurs, and how it impacts the economies of the Baltic countries. Bahasa Indonesia Abstract: Setelah krisis ekonomi COVID-19, saat ini perekonomian dunia diguncangkan dengan krisis perang Rusia-Ukraina. Inflasi dan resesi hampir terjadi di seluruh negara. Kelangkaan barang pakai barang konsumsi terjadi di seluruh wilayah Eropa dan mengakibatkan krisis ekonomi berkepanjangan selama setahun terakhir. Beberapa negara yang paling terkena dampaknya adalah negara Estonia, Lituania, dan Latvia. Akibat dari bergantungnya negara-negara tersebut pada sumber daya dan hubungan dagang dengan Rusia, serta kebijakan ekonomi Uni Eropa dalam beberapa bulan terakhir, negara-negara Baltik terjerumus menjadi negara dengan tingkat inflasi tertinggi di Eropa. Maka dari itu tujuan dari artikel jurnal ini adalah untuk memahami bagaimana dan apa yang terjadi pada negara-negara Baltik ini. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dan berfokus untuk memberikan penjelasan secara deskriptif-eksplanatif pada jurnal arikel ini, tim tim penulis mencoba untuk memberikan identifikasi dan pemaparan secara mendalam mengenai kontestasi kepentingan yang terjadi, dan bagaimana dampaknya terhadap perekonomian negara-negara Baltik.
Wacana Relasi Kuasa Foucault dalam Bingkai Profesi Public Relations Perempuan di Indonesia [Foucault's Power Relations Narrative in the Framing of Women Public Relations Professions in Indonesia] Luhukay, Marsefio Sevyone
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Vol. 14 No. 28 (2022): July - December
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/verity.v14i28.6571

Abstract

There is a premise in public space that Public Relations (PR) profession exclusively ”˜belongs’ to women, yet at the same time, this premise acts as a constraint for women. The Glass Ceiling theory suggests that there is a power relations idea constructed in people’s minds in Indonesia and even around the world that supports the premise. Strategic positions such as Corporate Communications are dominated by men whereas women only have a bigger chance as subordinates. This indicates a patriarchal system and that men are the hegemon in Corporate Communications and women can only hold the PR professions. Moreover, women have a challenging time getting to top-level management. This leads to a question, asking what kind of knowledge the PR corporations live by that preserves the previous premise. From the literature study, the research finds that women are perceived to be more suitable for certain professions, such as pers, journalism, and media relations, and even serve as the ”˜face’ for their institutions, without bringing big concepts. Foucault’s idea on the obligation for women to be presentable seems to be relevant here. Women’s looks are the main consideration for companies’ hiring decisions. Men, on the other hand, are comfortably put in Corporate Communications positions. This must be deconstructed. Women must have strategies for bigger opportunities in their institutions, broaden their horizons, and improve their capabilities. This is aligned with the theory from Cutlip et. Al that it is imperative to continuously develop Skills, Knowledge, Abilities, and Qualities.Bahasa indonesia Abstract: Dalam ruang ruang publik, pertarungan wacana yang menyebutkan bahwa profesi Public Relations (PR) adalah profesi “milik” perempuan sekaligus profesi PR adalah profesi yang menjadi justru merupakan hambatan bagi praktisi PR perempuan menurut Glass Ceiling Theory, menunjukkan bahwa ada relasi kuasa yang terbangun dalam pemikiran dan pengetahuan yang sudah berlangsung bertahun-tahun dalam profesi PR di Indonesia, bahkan di dunia. Relasi kuasa yang terjadi di ruang publik bahwa posisi penting PR atau Corporate Communications adalah milik laki-laki masih menjadi pernyataan yang terus ada sampai saat ini, sedangkan perempuan dianggap sebagai subordinat semata. Artinya, dominasi, patriarki dan hegemoni laki-laki masih kental dalam profesi PR, maupun Corporate Commmunications, jika berbicara mengenai wacana kuasa sebagai pemimpin dalam organisasi. Sedangkan perempuan dipandang subordinat yang masih memiliki keterbatasan untuk menjadi PR setingkat manajemen papan atas. Namun, jika kembali melihat pernyataan bahwa pengetahuan apa yang dilestarikan oleh perusahaan di Indonesia sehingga praktisi PR dipersepsikan sebagai profesi khusus bagi perempuan? Dari studi literatur yang dilakukan, ditemukan bahwa PR masih dipandang sebagai profesi teknisi komunikasi (communication technician) yang lebih banyak dititikberatkan pada aktivitas media relations semata, di mana menjalin relasi atau hubungan baik dengan pers, wartawan, hingga menjalin relasi, menjadi “wajah” bagi organisasi dan bukan konsep “besar” seperti pemikiran strategis dan eksekusi program. Sehingga, wacana relasi kuasa Foucault terlihat di sini bahwa praktisi PR haruslah tampil cantik dan elegan masih mengemuka di masyarakat dan menjadi poin pertimbangan ketika akan mencari pekerjaan yang “terlihat” lebih menjanjikan bagi perempuan. Sementara posisi yang lebih strategis adalah wilayah laki-laki. Ketika menempati posisi manajemen papan atas, posisi PR dan Corporate Communications kebanyakan dipercayakan pada laki-laki. Oleh karena itu, praktisi PR perempuan perlu untuk lebih mengedepankan aktivitas yang strategis, memiliki pandangan yang cemerlang dan kemampuan yang setara dengan laki-laki dalam menjalankan profesinya sehari-hari. Termasuk yang dikatakan oleh Cutlip, et al, bahwa praktisi PR perlu terus mengasah Skill, Knowledge, Abilities, and Qualities.
Perbandingan Pembuatan dan Implementasi Kebijakan Indonesia dalam Menghadapi Status Darurat Narkotika dengan Filipina dan Portugal [The Making and Implementation of Indonesia's Policy in Facing the Narcotics Emergency Status in Comparison with the Philippines and Portugal] Pandjaitan XIV, Qanszelir GB; Novelina, Selly Stefany
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Vol. 14 No. 28 (2022): July - December
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/verity.v14i28.6572

Abstract

Indonesia is one of the countries that have to deal with narcotics problems. Even since the first period of President Joko Widodo's administration in 2014, Indonesia is often in the narcotics emergency status, where President Joko Widodo and other government officials have consistantly mentioning that status on numerous occassions. However, the making and the implementation of the narcotics-related policies in Indonesia have not reflecting any kind of seriousness in facing that aforementioned status. This is resulting in the number of any forms of narcotics-related crime that have not showed any signs of significant decline yet. In addition, people are often shocked with the kinds of people who became the actors of the narcotics-related crimes in Indonesia. Not only the civil society, but the government officials, celebrities, even the law enforcement officials are also the actors of the narcotics-related crime. This research is using the case study and comparative method by looking at the Philippines and Portugal who are also facing the similar status with Indonesia. The result of this research shows that Indonesia, either the government or the civil society, still have a lot of homeworks in dealing with the narcotics emergency status in comparison with the Philippines and Portugal who are facing the similar narcotics emergency status with Indonesia.Bahasa Indonesia Abstract: Indonesia adalah salah satu negara yang selalu harus berurusan dengan permasalahan narkotika. Bahkan, sejak memasuki periode pertama Presiden Joko Widodo pada 2014, Indonesia sering disebut berada dalam status darurat narkotika, di mana Presiden Joko Widodo dan para pemangku jabatan pemerintahan lainnya juga sering menyampaikan status tersebut di berbagai kesempatan. Namun, pembuatan dan implementasi kebijakan di Indonesia yang berkaitan dengan narkotika belum bisa mencerminkan adanya keseriusan dalam menghadapi status darurat narkotika tersebut. Hal ini berujung kepada angka kejahatan narkotika dalam berbagai bentuk belum menunjukkan adanya tanda-tanda mengalami penurunan yang berarti. Bahkan, variasi pelaku kejahatan narkotika di Indonesia cukup membuat banyak orang terheran-heran. Tidak hanya rakyat biasa, tetapi juga para pemangku jabatan, selebritas, bahkan aparat penegak hukum juga tidak luput sebagai pelaku kejahatan narkotika. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dan komparatif dengan melihat Filipina dan Portugal yang kurang lebih berada dalam status darurat narkotika yang mirip dengan Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia, baik pemerintah dan masyarakat, masih memiliki pekerjaan rumah yang besar dalam menghadapi status darurat narkotika jika dilihat dari perbandingan dengan Filipina dan Portugal yang menghadapi status darurat narkotika yang serupa.

Page 1 of 1 | Total Record : 4

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 17 No. 34 (2025): July-December Vol. 17 No. 33 (2025): January - June Vol. 16 No. 32 (2024): July - December Vol. 16 No. 31 (2024): January - June Vol 16, No 31 (2024): January - June Vol. 15 No. 30 (2023): July - December Vol 15, No 30 (2023): July - December Vol 15, No 29 (2023): January - June Vol. 15 No. 29 (2023): January - June Vol. 14 No. 28 (2022): July - December Vol 14, No 28 (2022): July - December Vol 14, No 27 (2022): January - June Vol 13, No 26 (2021): July - December Vol 13, No 25 (2021): January - June Vol 12, No 24 (2020): July - December Vol 12, No 23 (2020): January - June Vol 11, No 22 (2019): July - December Vol 11, No 21 (2019): January - June Vol 10, No 20 (2018): July - December Vol 10, No 19 (2018): January - June Vol 9, No 18 (2017): July - December Vol 9, No 17 (2017): January - June Vol 8, No 16 (2016): July - December More Issue