cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota tangerang,
Banten
INDONESIA
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal)
Published by Universitas Pelita Harapan
ISSN : 20865554     EISSN : 26140470     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) is published by the Faculty of Social and Political Science of the University of Pelita Harapan. The journal aims to facilitate the exchange and deployment of scientific ideas by academics and practitioners in the field of International Relations. The topics in Verity consist of International Political Economy, Security Studies, Poverty and Social Gap, International Development, Regional and International Cooperation, International Organized Crime, Human Rights, Nationalism and Conflict, Global Governance, Gender, Globalization, Diplomatic Relations, and Economic Development. Verity has been published since 2009 and it is a bi-annual publication with an issue in January-June and another in July–December.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 15 No. 29 (2023): January - June" : 5 Documents clear
Peran Presidensi G20 Indonesia dalam Meningkatkan Literasi Digital [The Role of G20 Presidency in Improving Digital Literacy] Arlan, Adri; Kangmajaya, Avirell Felicia
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Vol. 15 No. 29 (2023): January - June
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/verity.v15i29.7403

Abstract

One of the focuses of the Indonesian Presidency G20 in 2022 is the digital economy. One of the priorities is digital literacy. Indonesia is known for being one of the lowest countries with a digital literacy rating in the world. Based on the Digital Literacy report, Indonesia's digital literacy index in 2021 was at the level of 3.49 with a maximum value of 5.00. This figure increased from 2020 to 3.46. An important aspect of improving digital skills and digital literacy is collaboration between stakeholders in digital transformation. Cooperation between G20 member countries can increase capability and capacity in digital skills. The Boston Consulting Group (BCG) predicted that potential gains in the digital economy will reach US$11 billion and will triple to US$33 billion by 2025. There must be significant lessons learned from Indonesia’s presidency to other G20 members to improve the quality of public policy on digital platforms.Bahasa Indonesia Abstract: Salah satu fokus Presidensi Indonesia dalam G20 tahun 2022 adalah ekonomi digital. Salah satu topik prioritas yang di dalamnya adalah literasi digital. Indonesia tercatat memiliki peringkat literasi digital yang rendah di dunia. Ada pun, berdasarkan laporan Status Literasi Digital 2021, indeks literasi digital Indonesia pada 2021 berada di level 3,49 dari nilai maksimum 5,00. Angka ini meningkat dari 2020 yang sebesar 3,46. Aspek penting dalam meningkatkan keterampilan digital dan literasi digital di Indonesia adalah melalui kerja sama antarpemangku kepentingan dalam mewujudkan transformasi digital. Kerja sama di antara negara-negara anggota G20 diharapkan mampu meningkatkan kapabilitas dan kapasitas dalam peningkatan keterampilan digital. Boston Consulting Group (BCG) bahkan meramalkan bahwa potensi keuntungan dalam ekonomi digital mencapai 11 miliar dolar AS dan akan mencapai hampir tiga kali lipatnya menjadi 33 miliar dolar AS pada 2025. Untuk itu perlu ada pembelajaran signifikan dari presidensi G20 Indonesia guna menciptakan kebijakan publik yang lebih berkualitas di platform digital dari negara-negara maju yang tergabung di dalamnya. 
Human Development and Mental Health: A Comparative Case Study of Indonesia and Singapore [Pembangunan Manusia dan Kesehatan Mental: Studi Komparatif Indonesia dan Singapura] Lung, Firman Daud Lenjau
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Vol. 15 No. 29 (2023): January - June
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/verity.v15i29.7404

Abstract

Mental health has been a subject of growing discussion for the past years. However, there is still an ongoing debate as to how it has been incorporated into the human development discussion, especially in the Southeast Asia region that mostly consisted of economically growing countries. This paper chooses Indonesia and Singapore to see the disparities and commonalities between the two countries in integrating mental health into their strategy and to what extent it has affected their human development. To answer the question, this paper utilises a combination of qualitative and quantitative data derived from the Human Development Index (HDI) from UNDP and other reports that constitutes the accessibility of mental health infrastructure to the general public. Despite the ongoing assumption that countries with higher HDI have better mental health coverage, the finding of this study illustrates how both in Indonesia and Singapore, access to mental health is heavily circumscribed. The growing awareness of people towards mental health problems is not being acquainted with proper response from stakeholders, namely the government; and sociocultural shift that eliminates stigmatisation surrounding the sufferers.Bahasa Indonesia Abstract: Kesehatan mental telah menjadi topik perbincangan yang hangat dalam beberapa tahun terakhir. Namun, masih terdapat beragam perdebatan mengenai bagaimana kesehatan mental dapat diintegrasikan dalam diskusi pembangunan manusia, khususnya di kawasan Asia Tenggara yang sebagian besar terdiri dari negara berkembang. Artikel ini memilih Indonesia dan Singapura untuk melihat perbedaan dan persamaan antara kedua negara dalam mengintegrasikan kesehatan mental terhadap strategi mereka dan sampai sejauh mana dapat memengaruhi pembangunan manusia mereka. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, artikel ini menggunakan kombinasi data kualitatif dan kuantitatif yang berasal dari Human Development Index (HDI) dari UNDP dan laporan lainnya yang menjelaskan daya akses infrastruktur kesehatan mental bagi khalayak umum. Meskipun terdapat asumsi yang mengatakan bahwa negara dengan HDI yang lebih tinggi memiliki cakupan kesehatan mental yang lebih baik, temuan dari artikel ini menggambarkan bagaimana di Indonesia dan Singapura akses terhadap kesehatan mental sangat dibatasi. Kesadaran orang yang semakin tinggi terhadap masalah kesehatan mental tidak dibarengi dengan tanggapan yang tepat dari pemangku kepentingan, khususnya pemerintah, dan pergeseran sosial-budaya yang menghapus beragam stigma di sekitar para penderita.
Menuju Ruang yang Lebih Aman (Virtual): Tantangan ASEAN dalam Memerangi Kekerasan Online Berbasis Gender di Era Pasca Pandemi COVID-19 [Towards a Safer Room (Virtual): The Challenges of ASEAN in Fighting Online Gender-Based Violence in the Era of Post COVID-19 Pandemic] Anggraheni, Palupi; Fatharini, Anjani Tri
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Vol. 15 No. 29 (2023): January - June
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/verity.v15i29.7405

Abstract

The COVID-19 pandemic has changed human communication patterns by encouraging more intense digital interactions. The push for access to the internet is also getting higher to complement the limitations of the offline space of various social and economic activities, which are transformed into digital space. Even though we have entered the post-pandemic era, internet users continue to increase. Moreover, as one of the most dynamic regions and high internet penetration Southeast Asian nations are prone to online gender-based violence. This research focuses on how far ASEAN as a regional organization addressing online gender-based violence. The gender approach and cyber security are used as a conceptual framework to describe the role and challenges of ASEAN in eradicating OGBV during and after the COVID-19 pandemic. The research results highlighted how far COVID-19 shapes people's interactions and eventually creates insecurities in the cyber arena. Gender approach contextualized gender bias and imbalance of power relations in a patriarchal society as cyber security is highly labeled as masculine. Thus, a collaboration between state, intergovernmental organizations, and domestic stakeholders is necessary in order to eradicate OGBV, promoting gender equality in ASEAN legal framework in order to establish a safer virtual space for Southeast Asian society.Bahasa Indonesia Abstract: Pandemi COVID-19 telah mengubah pola komunikasi manusia dengan terus mendukung interaksi digital yang semakin intens. Tekanan untuk akses terhadap internet juga terus meningkat untuk mendukung keterbatasan interaksi luar jaringan dalam bentuk beragam aktivitas sosial dan ekonomi, yang kemudian dialihkan ke dunia maya. Meskipun kita sudah memasuki era pasca pandemi, pengguna internet terus mengalami peningkatan. Selain itu, sebagai salah satu kawasan yang paling dinamis dan memiliki tingkat penetrasi internet yang tinggi, Asia Tenggara cenderung rawan terhadap kekerasan digital berbasis gender. Penelitian ini berfokus pada sejauh mana ASEAN sebagai organisasi regional menangani kekerasan digital berbasis gender. Pendekatan gender dan keamanan siber digunakan sebagai kerangka konseptual untuk menjelaskan peran dan tantangan ASEAN dlam melawan OGBV selama dan setelah pandemi COVID-19. Hasil penelitian ini menekankan pada sejauh mana COVID-19 membentuk interaksi manusia dan akhirnya membentuk kecemasan di arena siber. Pendekatan gender membentuk kontekstualisasi prasangka gender dan ketimpangan relasi kuasa dalam lingkungan yang patriarki di tengah keamanan siber yang lebih banyak dicap berdasarkan maskulinitas. Sehingga, kolaborasi antara negara, organisasi internasional antarpemerintah, dan pemangku kepentingan domestik dibutuhkan untuk menghapuskan OGBV, hingga mempromosikan kesetaraan gender dalam kerangka hukum ASEAN untuk menetapkan ruang virtual yang lebih aman bagi masyarakat Asia Tenggara.
Analisis Kebijakan Luar Negeri Australia: Studi Kasus Penguatan Ketahanan Pangan Indonesia (2013-2021) [Australia Foreign Policy Analysis: The Study Case of Indonesia Food Security Strengthening (2013-2021)] Theda, Patricia Onasis; Nasution, Elyzabeth Bonethe; Pandjaitan XIV, Qanszelir GB
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Vol. 15 No. 29 (2023): January - June
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/verity.v15i29.7406

Abstract

Australia and Indonesia have a turbulent relationship. One of Australia's foreign policies towards Indonesia is assistance in efforts to strengthen Indonesia's food security through the Australia-Indonesia Partnership for Promoting Rural Incomes through Support for Markets in Agriculture (AIP-PRISMA) program. This is indeed unique, considering that Australia usually supports food security globally or specifically to countries on the continent of Oceania and underdeveloped countries. This research is conducted to examine the factors that influenced Australia in implementing the program and the impact the program gives as an effort to strengthen Indonesia's food security. This research uses a qualitative approach; explanatory, case study, and descriptive methods; and narrative and illustrative analytical techniques. The data used is collected through literature studies and online searches. The research employs Constructivism theory, with the concept of identity and action, the logic of appropriateness, national interest, and foreign policy. This research focuses on the elaboration of Australia's identity and its foreign policy orientation towards a country it considers important, such as Indonesia. The results of the research show that the implementation of the AIP-PRISMA program is driven by Australian identity and national interests. The AIP-PRISMA program itself has succeeded in strengthening Indonesia's food security, especially in Eastern Indonesia. Subsequently, the implementation of the program in turn helped Australia achieve its national interests.Bahasa Indonesia Abstract: Australia dan Indonesia memiliki hubungan yang dipenuhi dengan gejolak. Salah satu kebijakan luar negeri Australia terhadap Indonesia adalah bantuan dalam upaya penguatan ketahanan pangan Indonesia melalui program Australia-Indonesia Partnership for Promoting Rural Incomes through Support for Markets in Agriculture (AIP-PRISMA). Hal ini tergolong unik, mengingat Australia biasanya mendukung ketahanan pangan secara global atau secara khusus ke negara di Benua Oceania dan negara-negara terbelakang. Penelitian ini dilakukan untuk menelaah faktor-faktor yang memengaruhi Australia dalam menjalankan program tersebut dan dampak penerapan program terhadap upaya penguatan ketahanan pangan Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif; metode eksplanasi, studi kasus, dan deskriptif; serta teknik analisis naratif dan ilustratif. Data yang digunakan dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan penelusuran daring. Kemudian, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Konstruktivisme dengan konsep identitas dan aksi, logic of appropriateness, kepentingan nasional, dan kebijakan luar negeri. Penelitian ini berfokus pada penjabaran terhadap identitas Australia serta orientasi kebijakan luar negerinya terhadap negara yang dianggapnya penting seperti Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan program AIP-PRISMA didorong oleh faktor identitas dan kepentingan nasional Australia. Program AIP-PRISMA sendiri berhasil memperkuat ketahanan pangan Indonesia, khususnya di Indonesia Timur. Penerapan program tersebut pada akhirnya membantu Australia dalam mencapai kepentingan nasionalnya.
Reasons Behind Germany Decision to Change Stance from Initially Against IP Waiver Policy to Agree to Waive the IP [Alasan Di Balik Keputusan Jerman untuk Mengubah Sikap dari Menentang Kebijakan IP Waiver Menjadi Menyetujui Kebijakan IP Waiver] Pratikno, Roy Vincentius; Utomo, Maria Magdalena
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Vol. 15 No. 29 (2023): January - June
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/verity.v15i29.7407

Abstract

To equalize the distribution of the COVID-19 vaccine, South Africa, and India as representatives of the Global South submitted the proposal to the World Trade Organization. This paper through the lens of neoclassical realism aims to discuss the factors that influenced the change in German stance, which initially did not agree with IP waivers, face about to support the existence of the IP waiver policy. Neoclassical realism along with concepts such as national interests, international behavior, non-traditional security, and balance of power is used in the analysis. This research used a qualitative approach, and a descriptive method is applied, the data collection technique that the authors use is secondary data sources, and the data analysis technique that the authors use is narrative analysis. Pressure from the green parties, and NGOs and the spreading of this infectious disease have forced Germany to finally support the Intellectual Property (IP) waiver and to be implemented immediately. In addition, other external factors namely international organizations, non-governmental organizations, encouragement from other countries, and cooperation between countries play a role in the reversal of the decision. From the results of the discussion that the author has described, national interests contribute to the formation of Germany's foreign policy.Bahasa Indonesia Abstract: Untuk menyeimbangkan distribusi vaksin COVID-19, Afrika Selatan dan India sebagai perwakilan Selatan-Selatan mengumpulkan proposal kepada World Trade Organization. Artikel ini bertujuan untuk membahas faktor yang memengaruhi perubahan sikap dari Jerman, yang awalnya tidak setuju dengan kebijakan IP Waiver menjadi mendukung keberadaan kebijakan IP Waiver, dengan menggunakan kacamata Realisme Neo-Klasikal. Perspektif Realisme Neo-Klasikal ditambah serangkaian konsep seperti kepentingan nasional, perilaku internasional, keamanan non-tradisional, dan kesetaraan kekuasaan digunakan dalam analisis ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Selain itu, penelitian ini menggunakan sumber data sekunder sebagai teknik pengumpulan data dan analisis naratif sebagai teknik analisis data. Tekanan dari partai hijau dan NGOs serta penyebaran penyakit menular yang berbahaya ini memaksa Jerman untuk akhirnya mendukung kebijakan IP Waiver dan dapat diimplementasikan segera. Hal ini juga ditambah dengan faktor eksternal lainnya seperti organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, dukungan dari negara lainnya, dan kerja sama antarnegara yang turut memengaruhi perubahan keputusan tersebut. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa kepentingan nasional berkontribusi terhadap kebijakan luar negeri Jerman.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 17 No. 34 (2025): July-December Vol. 17 No. 33 (2025): January - June Vol. 16 No. 32 (2024): July - December Vol 16, No 31 (2024): January - June Vol. 16 No. 31 (2024): January - June Vol 15, No 30 (2023): July - December Vol. 15 No. 30 (2023): July - December Vol. 15 No. 29 (2023): January - June Vol 15, No 29 (2023): January - June Vol 14, No 28 (2022): July - December Vol. 14 No. 28 (2022): July - December Vol 14, No 27 (2022): January - June Vol 13, No 26 (2021): July - December Vol 13, No 25 (2021): January - June Vol 12, No 24 (2020): July - December Vol 12, No 23 (2020): January - June Vol 11, No 22 (2019): July - December Vol 11, No 21 (2019): January - June Vol 10, No 20 (2018): July - December Vol 10, No 19 (2018): January - June Vol 9, No 18 (2017): July - December Vol 9, No 17 (2017): January - June Vol 8, No 16 (2016): July - December More Issue