cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota tangerang,
Banten
INDONESIA
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal)
Published by Universitas Pelita Harapan
ISSN : 20865554     EISSN : 26140470     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) is published by the Faculty of Social and Political Science of the University of Pelita Harapan. The journal aims to facilitate the exchange and deployment of scientific ideas by academics and practitioners in the field of International Relations. The topics in Verity consist of International Political Economy, Security Studies, Poverty and Social Gap, International Development, Regional and International Cooperation, International Organized Crime, Human Rights, Nationalism and Conflict, Global Governance, Gender, Globalization, Diplomatic Relations, and Economic Development. Verity has been published since 2009 and it is a bi-annual publication with an issue in January-June and another in July–December.
Arjuna Subject : -
Articles 114 Documents
 1   2   3   4   5 
Makna Strategis Kajian Wilayah Asia Tenggara dari Sudut Pandang Hubungan International [The Significance of Southeast Asian Regional Studies in International Relations] Amelia Joan Liwe
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Vol 10, No 20 (2018): July - December
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/verity.v10i20.1460

Abstract

Walaupun pengembangan Kajian Wilayah Asia Tenggara menjadi salah satu tujuan didirikannya ASEAN pada tahun 1967, kebanyakan karya utama original yang mendefinisikan dan menjelaskan kawasan Asia Tenggara justru dihasilkan dari luar kawasan ini. Dari sudut pandang hubungan internasional, khususnya konstruktivisme, identitas dan pembentukan pengetahuan mengenai identitas tersebut memiliki makna strategis. Dengan menggunakan metode studi pustaka dan analisis wacana, makalah ini akan (i) menjelaskan apa sebenarnya kajian Asia Tenggara tersebut dengan menggunakan beberapa contoh karya yang terkait isu maritim Asia Tenggara, (ii) membahas kendala pengembangan Kajian Wilayah Asia Tenggara di kawasan ini, (iii) menganalisis arti strategis pengembangan Kajian Wilayah Asia Tenggara dari sudut pandang Hubungan Internasional, dan (iv) menyarankan beberapa langkah praktis pengembangan ilmu ini untuk Indonesia. Although the promotion of Southeast Asian Studies is one of the main objectives in the establishment of ASEAN, most major works of Southeast Asian Studies that define this region emerge outside of Southeast Asia. From an international relations perspective, particularly constructivism, identity and knowledge construction have strategic meaning. By reviewing the literature, this paper will (i) explain what Southeast Asian Studies is as an academic field, and (ii) analyze the strategic meaning of Southeast Asian Studies from an International Relations perspective.
The Stronger Impact of National Culture over Organizational Culture on Supply Chain Operations Roy Vincentius Pratikno
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Vol 10, No 20 (2018): July - December
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/verity.v10i20.1455

Abstract

The proponents of national culture have a strong belief that national culture has an impact on the performance of a firm. They also believe that national culture influences team work and the ability to innovate. They consider the impact of national culture on behavior and relationships to be longer lasting than cultural  influences that tend to diminish as a company changes. On the other hand, the supporters of organizational culture have a strong conviction that well-defined and widely used organizational practices throughout the organization will help an organization become excellent and capable of achieving high levels of performance. Both the partisans of organizational culture and the supporters of national culture have their own reasons as to why each side is more impactful when compared to the other. This paper attempts to answer which side has a stronger impact by reviewing the literature on the effect of national culture or organizational culture on the supply chain operations of MNCs in Japan and the US. It appears that national culture is more impactful than organizational culture when it comes to supply chain operations.BAHASA INDONESIA ABSTRAK: Para pendukung budaya nasional memiliki keyakinan kuat bahwa budaya nasional berdampak pada kinerja perusahaan, mereka juga percaya bahwa budaya nasional mempengaruhi kerja tim, kemampuan untuk berinovasi dan mereka mempertimbangkan dampak budaya nasional terhadap perilaku, hubungan yang berkelanjutan setidaknya itu akan bertahan lebih lama dibandingkan dengan pengaruh budaya organisasi yang cenderung berkurang seiring perubahan perusahaan. Di sisi lain, para pendukung budaya organisasi memiliki keyakinan yang kuat bahwa melalui praktik organisasi yang didefinisikan dengan baik dan banyak digunakan di seluruh organisasi akan membantu organisasi untuk menjadi organisasi yang sangat baik yang mampu mencapai kinerja organisasi yang sangat baik. Baik pendukung budaya organisasi maupun pendukung budaya nasional memiliki alasan sendiri mengapa masing-masing pihak lebih berdampak dibandingkan dengan pihak lain. Makalah ini mencoba untuk menjawab sisi mana yang memang memiliki dampak yang lebih kuat dengan meninjau beberapa literatur tentang pengaruh budaya nasional atau budaya organisasi pada operasi rantai pasokan MNC di Jepang dan AS. Tampaknya budaya nasional lebih berdampak dibandingkan dengan budaya organisasi ketika datang ke operasi rantai pasokan.
Penerapan Prinsip Politik Luar Negeri Indonesia Melalui Diplomasi Maritim [The Implementation of Indonesian Foreign Policy through Maritime Diplomacy] Indrawati Indrawati; Agung Yudhistira Nugroho
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Vol 10, No 20 (2018): July - December
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/verity.v10i20.1462

Abstract

Why Are Indonesians Prone to Support the Islamic State of Iraq And Syria? Karen Savitri
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Vol 10, No 20 (2018): July - December
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/verity.v10i20.1457

Abstract

ISIS declared itself a caliphate, or Islamic state, with Abu Bakar al-Baghdadi as Caliph, claiming himself the successor of Prophet Muhammad and the leader of all Muslims in 2014. They wreak havoc in the Middle East and all the way to Southeast Asia, causing great damages to infrastructure and livelihood of people. ISIS’ violence is all around the media, in the internet, both offline and online news article, and discussed about in social media. Although the information regarding their atrocities is available only one click away, but why are there Indonesians who still do measures to support ISIS? What fuels so much malice towards the non-believer? What motivate them so much to do all these lengths and for what? This study, using constructivism as theory, discuses underlying historical and societal factors to the reason Indonesians are prone to support ISIS. Applying qualitative method, data are collected through interviews and literature study from books and journals. The researcher discussed altogether six push and pull factors, ranging from Indonesia’s historical account, its homegrown radicalism, tendencies of Indonesian Muslims, and millennial generation.BAHASA INDONESIA ABSTRAK:  Negara Islam Irak dan Syam, atau lebih dikenal sebagai ISIS, mendeklarasikan dirinya sebagai sebuah khilafah, atau negara Islam, dengan Abu Bakar Al-Baghdadi sebagai Khalifah atau pemimpin atas segala umat Muslim, pada tahun 2014. Dalam aksinya, mereka membunuh banyak orang, merugikan harta benda, serta membuat kerusakan infrastruktur dari wilayah kekuasaannya di Timur Tengah sampai dengan Asia Tenggara. Kabar kekerasan ISIS terdengar melalui media massa, dari internet, dalam artikel berita, dan didiskusikan di media sosial. Namun, dengan segala informasi mengenai kekejaman ISIS, mengapa masih ada orang Indonesia yang mendukung ISIS? Apa yang membuat mereka membenci orang-orang kafir? Apa yang memotivasi mereka untuk berjuang demi ISIS, bahkan sampai rela untuk kehilangan nyawa? Penelitian ini, dengan mengaplikasikan teori konstruktivisme, mendiskusikan kisah sejarah Indonesia dan faktor sosial yang mendasari alasan orang Indonesia mendukung ISIS. Dengan metode penelitian kualitatif, data dikumpulkan melalui interview dan studi literatur dari buku dan artikel penelitian. Peneliti mendiskusikan total 6 (enam) faktor pendorong dan penarik, mulai dari kisah sejarah, radikalisme di Tanah Air, kecendrungan orang Muslim di Indonesia, dan generasi milenial.
India-Japan Maritime Security Cooperation in Indo-Pacific: Creating a Maritime Power Nexus in Balancing China (2012-2017) Anak Agung Banyu Perwita; Joseph Tertia
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Vol 10, No 19 (2018): January - June
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/verity.v10i19.1306

Abstract

In the 21st century, the Indo-Pacific security situation has undergone rapid changes, mainly due to China's maritime expansion and the weakening of US influence in the region. Responding to this situation, India and Japan, as regional powers, decided to work together. Following a speech by Prime Minister Shinzo Abe in 2007, India and Japan met about maritime security. Following Abe's re-election as Prime Minister in 2012, Japan expanded it's security scope and began seeing India as an important security partner. At the same time, Prime Minister Narendra Modi's 'Act East' policy pushed India to take a more proactive role in the eastern region, including Japan. India and Japan then aligned their strategic policies to strengthen maritime cooperation. This article explains the implementation of Indian-Japanese maritime cooperation in balancing China in the Indo-Pacific.Bahasa Abstrak: Di abad ke-21, keadaan keamanan Indo-Pasifik mengalami perubahan yang pesat, terutama dikarenakan oleh ekspansi maritim China dan melemahnya pengaruh Amerika Serikat di kawasan. Meresponi situasi ini, India dan Jepang sebagai kekuatan kawasan memutuskan untuk bekerja sama. Berdasarkan pidato Perdana Menteri Shinzo Abe pada 2007, India dan Jepang memiliki titik temu di bidang keamanan maritim. Mengikuti kembali berkuasanya Perdana Menteri Shinzo Abe pada 2012, Jepang telah memperluas lingkup keamannya di mana Jepang memandang pentingnya India sebagai mitra keamanan. Sementara itu, kebijakan ‘Act East’ Perdana Menteri Narendra Modi telah mendorong India untuk mengambil peran yang lebih proaktif ke kawasan bagian timur, termasuk Jepang. India dan Jepang kemudian menyelaraskan kebijakan strategis mereka untuk memperkuat kerja sama maritim. Artikel ini menjelaskan implementasi kerja sama maritim India-Jepang dalam menyeimbangkan China di Indo-Pasifik.
Negotiating Between Identities: Indonesia’s Chinese-Language Newspapers in the Post-New Order Era Yuhao Wen
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Vol 10, No 19 (2018): January - June
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/verity.v10i19.1308

Abstract

This study aims to provide a description of Chinese-Indonesian identity in the post-New Order era. Under the previous authoritarian regime, public expression of Chinese identity in all social fields, such as culture, language and politics, was officially suppressed by the government through its assimilation policy. A person could be Chinese or Indonesian, but not both. Since the collapse of the New Order government in 1998, Indonesia has begun the process of democratization, and the old Indonesian identity and cultural heritage of Indonesia has been "liberated". Now there is an urgent need to re-examine the identity of the Chinese. One channel for expressing Chinese ethnic identity is through ethnic media, such as Chinese newspapers which this paper will focus on. Based on this context, this paper aims to see what Chinese-Indonesian identities are presented in Chinese-language Indonesian newspapers in the post-New Order era by analyzing their reporting and discussion regarding main domestic political events.Bahasa Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penggambaran identitas orang Tionghoa-Indonesia di era pasca-Orde Baru. Di bawah rezim otoriter, ekspresi publik dengan identitas Tionghoa di semua bidang sosial, seperti budaya, bahasa dan politik, ditekan secara resmi oleh pemerintah seiring dengan kebijakan asimilasi. Seseorang bisa menjadi orang Tionghoa atau orang Indonesia, tetapi tidak keduanya. Sejak runtuhnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia telah memulai proses demokratisasi, dan identitas lama serta warisan budaya Tionghoa-Indonesia telah "dibebaskan". Sekarang ada kebutuhan mendesak untuk memeriksa kembali identitas orang Tionghoa. Satu saluran untuk mengekspresikan identitas etnis Tionghoa adalah melalui media etnis, seperti surat kabar berbahasa Mandarin - sebagaimana yang akan difokuskan oleh makalah ini. Berdasarkan konteks ini, makalah ini bertujuan untuk melihat apa identitas orang Tionghoa-Indonesia yang disajikan dalam surat kabar Indonesia berbahasa Mandarin di masa pasca-Orde Baru, dengan menganalisa pelaporan dan diskusi mereka mengenai peristiwa politik domestik yang utama.
THE IMPLICATIONS OF US-TAIWAN RELATIONS ON US-CHINA RELATIONS UNDER THE OBAMA ADMINISTRATION Michelle Alysa
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Vol 11, No 21 (2019): January - June
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/verity.v11i21.2452

Abstract

President Obama served two terms as the US president between 2009-2016. He managed to steer the US into Asia using the Pivot to Asia strategy. The strategy is not only used as a method to spread the US influence, but also to balance the peaceful rise of China. The strategy also includes Taiwan, whom until now is a key leverage against China due to China’s unresolved claim over Taiwan. With the US spread of influence on Asia and Taiwan, US-Taiwan relations impacted US-China relations under the Obama administration. The US-Taiwan bilateral relations become a trigger point to the US-China relations ignited several frictions. This research aims to identify implications and the result of the US-Taiwan relations towards the US-China relations under the Obama administration. Using the explanatory and historical comparative method with qualitative approach, this research indicates that the US and Taiwan relations impacted the US-China bilateral relations in several ways. It resulted in continuous and rising security dilemma, tension, and arms race in Asia. These implications are intensifying the existing differences between the US and China explained through the Offensive and Defensive Realism theories. Despite the unofficial status of Taiwan as a state, its relations to one of the major player in the world can affect the others as long as the three states remain connected.
ANALISIS EKSPOR DAN IMPOR LIMBAH PADAT ANTARA CINA DAN AMERIKA SERIKAT: OPERATION GREEN FENCE (2013) DAN OPERATION NATIONAL SWORD (2018) [ANALYSIS OF SOLID WASTE EXPORTS AND IMPORTS BETWEEN CHINA AND THE UNITED STATES: OPERATION GREEN FENCE (2013) AND OPERATION NATIONAL SWORD (2019)] Meilisa Setyani
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Vol 11, No 22 (2019): July - December
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/verity.v11i22.2460

Abstract

China is a country that is famous for its rapid economic growth which was influenced by the purchase of solid waste from neighboring countries. The act of purchasing solid waste from neighboring countries was conducted in order to support industrial and manufacturing activities in the country. However, over the years the purchase of solid waste has caused many losses to Chinese countries. China then enforces the Operation Green Fence (OGF) and Operation National Sword (ONS) policies. In that case, this study was done to answer any factor that caused China to enforce both policies, as well as the economic impact that resulted from the policy. The study uses qualitative approaches, case study methods, and literature study techniques to analyze the data obtained. The results of this research shows that environmental factors are the main factors that bring out other factors such as health, as well as domestic and foreign pressures. The impacts resulted from both policies also affects the economy not only between China and the United States of America, but also internationally. The number of demand and supply of solid waste around the world, particulatly in China and United States is affected, as the policy imposed is a policy to restrict the import of solid waste done by China.BAHASA INDONESIA ABSTRAK: Cina adalah negara yang terkenal dengan pertumbuhan ekonominya yang pesat, yang dipengaruhi oleh pembelian limbah padat dari negara tetangga. Tindakan pembelian limbah padat dari negara tetangga dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan industri dan manufaktur di negeri ini. Namun, selama bertahun-tahun pembelian limbah padat telah menyebabkan banyak kerugian bagi negara-negara Cina. Cina kemudian memberlakukan kebijakan Operation Green Fence (OGF) dan Operation National Sword (ONS). Dalam hal ini, penulisan artikel ini dilakukan untuk menjawab faktor apa yang menyebabkan Cina memberlakukan kedua kebijakan tersebut, serta dampak ekonomi yang dihasilkan dari kebijakan ini. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode studi kasus, dan teknik studi literature untuk menganalisis data yang diperoleh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor lingkungan adalah faktor utama yang membawa keliar faktor lain seperti kesehatan, serta adanya tekanan dari dalam maupun dari luar negeri. Dampak yang dihasilkan dari kedua kebijakan ini mempengaruhi perekonomian yang tidak hanya di antara Cina ataupun Amerika Serikat, tetapi juga internasional. Jumlah permintaan dan penawaran atas limbah padat di seluruh dunia, khususnya di Cina dan Amerika Serikat terpengaruh, mengingat kebijakan yang diberlakukan adalah kebijakan untuk membatasi impor limbah padat yang dilakukan oleh Cina.
PENGARUH EUROPEAN CONVENTION OF HUMAN RIGHTS (ECHR) SEBAGAI REZIM HAM DI EROPA (TELAAH MELALUI PENDEKATAN REGIME-INTERPLAY) [THE INFLUENCE OF THE EUROPEAN CONVENTION OF HUMAN RIGHTS (ECHR) AS A HUMAN RIGHTS REGIME IN EUROPE: AN ANALYSIS OF A REGIME-INTERPLAY APPROACH] Herry Wahyudi
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Vol 12, No 23 (2020): January - June
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/verity.v12i23.2486

Abstract

The issue of human rights is a problem of great concern in the European Union.  Previous alliances faced problems related to human rights in the areas of geopolitics and geo-economics.  The ECHR (European Convention of Human Rights) is present as a regime carrying out human rights values that were previously influenced by COE (The Convention of Europe) in the European Union. The development of the ECHR as a human rights regime in the European Union is very dependent on the conditions of the EU member states themselves, which were previously fragmented into fascist and communism systems and must be transformed into democratic liberals. Data in this research will be explored through literature method (library research). The process of developing the ECHR as a human rights regime should be analyzed through an international regime approach using the theory of regime-interplay which will examine the ECHR process as  one of the influential human rights regimes in the European Union.Bahasa Indonesia Abstract: Isu Hak Asasi Manusia adalah masalah yang sangat diperhatikan di Uni Eropa. Aliansi negara-negara Eropa sebelumnya menghadapi masalah yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia yang dihubungkan dengan aspek geo-politik dan geo-ekonomi di kawasan tersebut. ECHR (Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia) hadir sebagai rezim yang menjalankan nilai-nilai HAM yang sebelumnya dipengaruhi oleh COE (Konvensi Eropa) di Uni Eropa. Perkembangan ECHR sebagai rezim hak asasi manusia di Uni Eropa sangat tergantung pada kondisi negara-negara anggota UE sendiri, yang sebelumnya terfragmentasi menjadi sistem fasisme dan komunisme, dan harus ditransformasikan menjadi sistem liberal. Data dalam penelitian ini akan dianalisa melalui metode literatur (studi pustaka). Proses pengembangan ECHR sebagai rezim Hak Asasi Manusia dianalisis melalui pendekatan rezim internasional menggunakan teori regime-interplay yang akan menelaah proses ECHR sebagai salah satu rezim HAM yang berpengaruh di Uni Eropa.
EKONOMI POLITIK INISIATIF ONE BELT ONE ROAD TIONGKOK [ONE BELT ONE ROAD AS CHINA'S POLITICAL ECONOMIC INITIATIVE] Mercy Widjaja
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Vol 11, No 21 (2019): January - June
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/verity.v11i21.2448

Abstract

This study analyzes the political motives behind China’s economic policy, known as One Belt One Road (OBOR) Initiative. OBOR offers help to developing country, including Indonesia, to develop their infrastructure and domestic industries. This initiative can enlarge China's political power on the global scene, and pose a greater threat to the United States. To collect data and arguments about China's political and economic position, this study uses an explanative-qualitative method. Neorealism, hegemony stability, regionalism, and political economy are theories that are used to shape the thinking frameworks and to solve the existing problems. China also aims for greater power in the region, to secure the country’s interest. According to neorealism theory, a country's behavior is a manifestation of the country's interests and the only way to secure the country is by becoming a strong state. The stronger the state, the less chance that the country can be attacked. That means, China’s OBOR could also create conflict of interests with other countries.

Page 3 of 12 | Total Record : 114

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 17 No. 33 (2025): January - June Vol. 16 No. 32 (2024): July - December Vol 16, No 31 (2024): January - June Vol. 16 No. 31 (2024): January - June Vol. 15 No. 30 (2023): July - December Vol 15, No 30 (2023): July - December Vol 15, No 29 (2023): January - June Vol. 15 No. 29 (2023): January - June Vol 14, No 28 (2022): July - December Vol. 14 No. 28 (2022): July - December Vol 14, No 27 (2022): January - June Vol 13, No 26 (2021): July - December Vol 13, No 25 (2021): January - June Vol 12, No 24 (2020): July - December Vol 12, No 23 (2020): January - June Vol 11, No 22 (2019): July - December Vol 11, No 21 (2019): January - June Vol 10, No 20 (2018): July - December Vol 10, No 19 (2018): January - June Vol 9, No 18 (2017): July - December Vol 9, No 17 (2017): January - June Vol 8, No 16 (2016): July - December More Issue