cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota tangerang,
Banten
INDONESIA
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal)
Published by Universitas Pelita Harapan
ISSN : 20865554     EISSN : 26140470     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) is published by the Faculty of Social and Political Science of the University of Pelita Harapan. The journal aims to facilitate the exchange and deployment of scientific ideas by academics and practitioners in the field of International Relations. The topics in Verity consist of International Political Economy, Security Studies, Poverty and Social Gap, International Development, Regional and International Cooperation, International Organized Crime, Human Rights, Nationalism and Conflict, Global Governance, Gender, Globalization, Diplomatic Relations, and Economic Development. Verity has been published since 2009 and it is a bi-annual publication with an issue in January-June and another in July–December.
Arjuna Subject : -
Articles 114 Documents
 3   4   5   6   7 
A REVIEW OF THE NON-DEMARCATION BORDER COOPERATION BETWEEN INDONESIA AND MALAYSIA Michelle Viandy Huang
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Vol 11, No 22 (2019): July - December
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/verity.v11i22.2459

Abstract

Indonesia and Malaysia have established cooperation on various aspects of the border regions for decades. The two countries have ratified the 1984 Security Arrangement Treaty, where the General Border Committee (“GBC”) is established to contend the security aspect of the border areas. The GBC also formed a Social Economic Committee of Indonesia and Malaysia, which is called the SOSEKMALINDO, focusing on the social and economic aspects of the border. Meanwhile, there has been the 1970 Agreement on Border Trade (“BTA”) that governs the movement of goods in and out of the border and maintain the border’s economy. As time goes by, the border cooperation between the two countries has developed, resulting the need to meet the new challenges in terms of border security. While the governments have been emphasizing its focus on economic cooperation, the security challenges are neglected. Hence, this paper provides an analysis on the urgency to reform the 1984 Security Arrangement Treaty due to the overlapping function between the GBC and the BTA.BAHASA INDONESIA ABSTRAK: Indonesia dan Malaysia telah menjalin kerja sama dalam berbagai aspek wilayah perbatasan selama beberapa dekade. Misalnya, kedua negara telah meratifikasi Security Arrangement Treaty 1984, di mana General Border Committee ("GBC") dibentuk untuk memperjuangkan aspek keamanan wilayah perbatasan. GBC juga membentuk Komite Sosial Ekonomi Indonesia dan Malaysia, yang disebut SOSEKMALINDO. Komite ini berfokus pada aspek sosial dan ekonomi perbatasan. Sementara itu, telah ada Perjanjian 1970 tentang Perdagangan Perbatasan (“BTA”) yang mengatur pergerakan barang masuk dan keluar dari perbatasan dan menjaga ekonomi perbatasan. Seiring berjalannya waktu, kerja sama perbatasan antara kedua negara telah berkembang, menghasilkan kebutuhan untuk memenuhi tantangan baru dalam hal keamanan perbatasan. Sementara pemerintah kedua negara menaruh fokusnya dalam kerja sama ekonomi, masalah keamanan masih diabaikan. Oleh karena itu, jurnal ini memberikan analisis tentang urgensi untuk mereformasi Security Arrangement Treaty 1984 atas dasar fungsi GBC dan BTA yang saling tumpang tindih.
KEARIFAN LOKAL SUKU SASAK DAN SUKU BALI DI LOMBOK SEBAGAI UPAYA REKONSILIASI KONFLIK [USING SASAK TRIBE AND BALINESE TRIBE LOCAL WISDOM IN LOMBOK AS AN EFFORT TO RECONCILE CONFLICT] Jerry Indrawan
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Vol 12, No 23 (2020): January - June
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/verity.v12i23.2485

Abstract

Communities that have differences in ethnicity, religion, customs, and regionalism always have the opportunity to deal with conflict. Inter-community conflict has implications for the pattern of everyday interactions, as seen in Lombok communities that consist of Muslims (Sasak) and Balinese (Hindu). Domicile patterns that group rather than blend create social segregation. Nevertheless, in the Sasak and Balinese tribes, there is local wisdom about ways of reconciliation in the event of a conflict. Every community has the potential to resolve conflicts within their own culture. Instead of involving outsiders, conflict resolution methods like this have proven to be more effective. This paper will examine how the local wisdom of each community, namely Sasak and Balinese, is used as an effort to reconcile the conflict between the two on Lombok.Bahasa Indonesia Abstract: Masyarakat yang memiliki perbedaan etnis, agama, adat istiadat, dan kedaerahan senantiasa berpeluang untuk berhadapan dengan konflik. Konflik antar-masyarakat berimplikasi pada pola interaksi keseharian masyarakat, sebagaimana terlihat di masyarakat Lombok yang terdiri dari Muslim (Sasak) dan Bali (Hindu). Pola domisili yang tidak membaur, melainkan mengelompok, menjadikan adanya segregasi sosial. Walaupun demikian, dalam suku Sasak dan suku Bali terdapat kearifan lokal tentang cara-cara rekonsiliasi jika terjadi konflik. Setiap masyarakat mempunyai potensi untuk menyelesaikan konflik di dalam budaya mereka sendiri. Daripada melibatkan pihak luar, metode resolusi konflik seperti ini terbukti lebih efektif. Tulisan ini akan menelaah bagaimana kearifan lokal masing-masing masyarakat, yaitu Sasak dan Bali, digunakan sebagai upaya rekonsiliasi konflik antar-keduanya di Lombok.
INDONESIA’S 2020 NEW PARADIGM OF COLLABORATIVE STRATEGIC OUTLOOK IN THE SOUTH-SOUTH COOPERATION (SSC) AS THE BRIDGE-BUILDER FOR THE POST-PANDEMIC DEVELOPMENT [PARADIGMA BARU PANDANGAN KOLABORASI STRATEGIS DI TAHUN 2020 MILIK INDONESIA DALAM KERJA SAMA SELATAN-SELATAN SEBAGAI UPAYA PENGHUBUNG PERKEMBANGAN PASCA PANDEMI] Abraham Hino Samuel Jose
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Vol 12, No 24 (2020): July - December
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/verity.v12i24.3278

Abstract

The role of middle-income countries and the LDCs have been empowered through the South-South Cooperation (SSC) since 1955 when the Asia-African Conference was held in Bandung, Indonesia. The SSC itself uses the frame of triangular cooperation to achieve sustainable development goals and technical collaboration with its member states. At the beginning of 2020, the annual press statement of Indonesia’s Foreign Minister speech emphasized Indonesia’s principle on diplomacy that mutual benefit within international cooperation needs to be done by reinforcing the new paradigm of multilateralism – a collaborative strategic outlook. This article linked the new paradigm with the current context of the world’s economic polarisation and its unprecedented impacts that has made shifts towards middle-income and least-developing countries to be more resilient and cooperative amid the pandemic. With the new landscape of the global economy, Indonesia is now challenged to move forward and reinforce its partnerships in multilateralism amidst the fading global altruism and protectionism, hence this was contested during the G-20 Sherpas meeting. The document-based and internet-based research with qualitative analysis in this article also considers the recent development of conferences and meetings with the stakeholders in SSC within the period of Mrs. Retno Marsudi’s term as Indonesia’s foreign minister from 2014 until 2020. The article concludes the trajectories of Indonesia’s post-pandemic public diplomacy in SSC, the new role of Indonesia as the bridgebuilder in the post-pandemic cooperation norms to achieve the SDGs through cooperation in the G-20, and public diplomacy for the political influence and economic interdependence. Bahasa Indonesia Abstract: Peran negara menengah dan terbelakang semakin diperkuat dengan adanya Kerjasama Selatan-Selatan (KSS) sejak 1955 ketika Konferensi Asia Afrika (KAA) diadakan di Bandung, Indonesia. KSS sendiri menggunakan kerangka kerjasama segitiga untuk mencapai agenda pembangunan berkelanjutan dan kolaborasi teknis bersama dengan negara anggotanya. Pada tahun 2020, Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri RI mempertegas prinsip diplomasi Indonesia bahwa keuntungan bersama perlu dicapai dengan memperkuat paradigma baru dalam multilateralisme yaitu pandangan strategis untuk berkolaborasi. Artikel ini menghubungkan paradigma baru tersebut dengan konteks polarisasi ekonomi dunia saat ini serta dampak yang sangat berpengaruh pada perubahan kepada negara menengah dan terbelakang untuk lebih tahan dan kooperatif ditengah pandemi. Dengan lanskap perekonomian dunia yang baru, Indonesia saat ini ditantang untuk maju dan memperkuat kemitraan dalam multilateralisme di tengah memudarnya altruisme global dan proteksionisme seperti yang telah diutarakan Indonesia pada pertemuan Sherpa G20. Penelitian di artikel ini menggunakan metode riset berbasis dokumen dan internet dengan analisa kualitatif yang mempertimbangkan rekam jejak mengenai perkembangan terbaru dari konferensi dan pertemuan dengan para pemangku kepentingan dalam kerangka kerja KSS selama masa jabatan Menteri Luar Negeri RI Ibu Retno Marsudi dari 2014 hingga 2020. Artikel ini menyimpulkan trayektori dari diplomasi publik post-pandemi Indonesia dalam KSS, peran baru dari Indonesia sebagai pembangun jembatan dalam norma kerjasama post-pandemi untuk mencapai agenda pembangunan berkelanjutan melalui kerjasama di G-20 dan diplomasi publik untuk pengaruh politik dan interdependensi ekonomi.
EVOLUSI PERAN PEREMPUAN DALAM POLITIK DI ERA GLOBALISASI [EVOLUTION OF WOMEN'S ROLE ON POLITICS IN THE ERA OF GLOBALIZATION] Elyzabeth Bonethe Nasution; Junika Gozal; Monica Kirana
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Vol 12, No 24 (2020): July - December
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/verity.v12i24.3279

Abstract

Feminism Theory was born because of the inequality between men’s and women’s rights. Women rejects the popular ideas and opinions saying that their tasks are just handling works around the house, kitchen, husband, and their children. It seems like women’s rights in other fields are just avoided and unacknowledged. In a patriarchy world, women are just objects that could not have any opinions and ideas. So, sometimes women are treated unfairly, especially in the world of politics. As a reaction to that, the waves of Feminism exist. This wave exists in four different types of waves, with one of them is to fight for women’s rights in the world of politics. Globalization, the thing that responsible for the connectivity of the world and easing the flow of information, helps developing the Feminist movement and drives women to have a better awareness of their rights. This research uses historical comparative method, executed by collecting references related to the theme of the research and then comparing it. Based on the results of the research, it shows that the more integrated world, thanks to globalization, plays the role as the drive behind the development of women’s role in the world of politics as well. Bahasa Indonesia Abstract: Teori Feminisme lahir karena adanya kondisi tidak berimbang antara hak laki-laki dan perempuan. Kaum perempuan menolak untuk menerima pendapat yang telah melekat, bahwa tugasnya hanyalah mengurus rumah, dapur, suami dan anak saja. Hak para perempuan di bidang lain seakan-akan diabaikan dan tidak diakui. Dalam dunia yang patrialis, perempuan hanyalah objek yang tidak boleh memiliki pendapat dan tidak boleh berpendapat, sehingga sering kali masih mendapat ketidakadilan, salah satunya dalam bidang politik. Sebagai reaksi terhadap hal tersebut, timbul gelombang Feminisme. Gelombang Feminisme timbul dalam empat gelombang, yang antara lain memperjuangkan hak perempuan di bidang politik. Globalisasi, yang telah membuat dunia terhubung satu sama lain dan memperlancar informasi yang ada, telah membantu memperbesar gerakan feminis dan menggerakkan banyak kaum perempuan untuk sadar akan haknya. Penelitian ini menggunakan metode historis komparatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan referensi-referensi yang berkaitan erat dengan tema makalah dan membandingkannya. Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa semakin terintegrasinya dunia melalui globalisasi turut menjadi dorongan atas perkembangan bagi peran perempuan dalam bidang politik.
PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT LIMBAH PLASTIK ANTARNEGARA DALAM PERSPEKTIF POLITIK HIJAU: KASUS PENCEMARAN DI DESA TROPODO, JAWA TIMUR [ENVIRONMENT CONTAMINATION CAUSED BY TRANSNATIONAL PLASTIC WASTE IN THE PERSPECTIVE OF GREEN POLITICS: CONTAMINATION CASE IN TROPODO VILLAGE, EAST JAVA] Gusti Patading
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Vol 12, No 24 (2020): July - December
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/verity.v12i24.3280

Abstract

AANZFTA: UPAYA MEMBANGUN PERDAMAIAN NEGATIF MELALUI KERJA SAMA INTERNASIONAL [AANZFTA: EFFORTS ON BUILDING NEGATIVE PEACE THROUGH INTERNATIONAL COOPERATION] Jane Sherly Stephanie; Jasmine Sika Dewita
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Vol 12, No 24 (2020): July - December
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/verity.v12i24.3281

Abstract

COOPERATION BETWEEN INDONESIA-PHILIPPINES ON COMBATING DRUGS IN ASEAN [KERJA SAMA INDONESIA-FILIPINA TERHADAP PEREDARAN NARKOTIKA DI ASEAN] Yovan Gary Otniel; Avirell Felicia Kangmajaya
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Vol 12, No 24 (2020): July - December
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/verity.v12i24.3282

Abstract

The cooperation between the Republic of Indonesia and the Republic of the Philippines in regards to combating the illicit drug trade signed in 2015 was an extension to the 2010 bilateral agreement to combat transnational organized crime. So far, this cooperation with the Republic of the Philippines hasn’t been successful in reducing the number of drugs being trafficked to Indonesia. Instead, Indonesia has shifted from being a transit hub to a lucrative market for the international illicit drug industry. Thus, this research is aimed to identify and analyze the reasons behind Indonesia’s decision to extend the latter in 2015 and the implementation of this new agreement with the Philippines in regards to Indonesia’s effort on combating the illicit drug trade in Southeast Asia. This research applies the qualitative descriptive approach in this research, especially on the concepts foreign policy and bilateral security cooperation, achieved through both literature studies and interviews. Results of the research showed that the continuous rise of Indonesia’s drug trafficking numbers and the profits being used as funding for other transnational criminal activities such as but not limited to terrorist groups, serves as the foundation behind Indonesia’s decision in its bilateral agreement of intelligent and best practice exchanges with the Republic of the Philippines in regards to combat drug trafficking, which has positively impact Indonesia’s capability on combating the illicit drug trade in the Association of Southeast Asian Nation (ASEAN). Bahasa Indonesia Abstract: Kerja sama antara Republik Indonesia dengan Republik Filipina berkaitan dengan upaya melawan perdagangan narkotika ilegal yang ditandatangani pada 2015 merupakan kelanjutan dari kesepakatan bilateral untuk melawan kejahatan transnasional yang terorganisir pada 2010. Sejauh ini, kerja sama dengan Republik Filipina tersebut masih belum berhasil mengurangi jumlah narkotika yang diperdagangkan secara ilegal di Indonesia. Bahkan, Indonesia justru beralih dari peran sebagai “terminal penghubung” menjadi pasar yang sangat menjanjikan bagi industry perdagangan narkotika ilegal. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis alasan-alasan dibalik keputusan Indonesia untuk melanjutkan proses kerja sama pada 2015 serta implementasi dari kesepakatan baru dengan Filipina tersebut dikaitkan dengan upaya-upaya Indonesia dalam melawan perdagangan narkotika ilegal di Asia Tenggara. Penelitian ini mengaplikasikan pendekatan kualitatif deskriptif, terutama yang berkaitan dengan konsep kebijakan luar negeri dan kerja sama keamanan bilateral, yang dicapai melalui studi pustaka dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan angka perdagangan narkotika ilegal di Indonesia yang berkelanjutan serta keuntungan yang digunakan sebagai pendanaan terhadap aktivitas kejahatan transnasional lainnya (terutama dan tidak terbatas kepada kelompok terorisme) adalah fondasi dibalik keputusan Indonesia terhadap kesepakatan bilateral dengan Republik Filipina di bidang pertukaran intelijen dan praktik terbaik sebagai upaya melawan perdagangan narkotika ilegal. Hal ini memberikan dampak yang positif terhadap kapabilitas Indonesia dalam melawan perdagangan narkotika ilegal di kawasan Asia Tenggara melalui ASEAN.
SOUTH KOREA IN THE DYNAMICS OF INDO-PACIFIC STRATEGY: HERMIT KINGDOM 4.0 [KOREA SELATAN PADA DINAMIKA STRATEGI INDO-PASIFIK: KERAJAAN HERMIT 4.0] Darynaufal Mulyaman; William Sulistyo Wibowo
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Vol 13, No 25 (2021): January - June
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/verity.v13i25.4465

Abstract

South Korea is a country that historically has always been flanked by major powers around it such as Japan, China, Russia, and even the United States. Nevertheless, South Korea in this era of globalization actually has a large capacity as a middle power country engaged by influential multilateral organizations such as the OECD, MIKTA, and G20. Later, South Korea also had huge popular culture implications around the world through its Korean Wave. So why is South Korea less politically active on Indo-Pacific issues than other East Asian countries, such as Japan with the Quad or China in the Indo-Pacific issue? Whereas by weight of issue and substance, South Korea has a big point to play strategically on Indo-Pacific dynamics issues, such as the North Korea issue or the Alliance of South Korea and the United States. The study will use Economic Diplomacy and Middle-power-ship to explain the reasons why South Korea tends to be politically inactive. Bahasa Indonesia Abstract: Korea Selatan merupakan negara yang secara historis selalu diapit oleh kekuatan besar di sekitarnya seperti Jepang, China, Rusia, bahkan Amerika Serikat. Namun demikian, Korea Selatan di era globalisasi ini sebenarnya memiliki kapasitas yang besar sebagai middle power country yang digaet oleh organisasi multilateral berpengaruh seperti OECD, MIKTA, dan G20. Belakangan, Korea Selatan juga memiliki implikasi budaya populer yang sangat besar di seluruh dunia melalui Korean Wave-nya. Jadi mengapa Korea Selatan kurang aktif secara politik dalam isu-isu Indo-Pasifik dibandingkan negara-negara Asia Timur lainnya, seperti Jepang dengan Quad atau China dalam masalah Indo-Pasifik? Padahal secara bobot isu dan substansi, Korea Selatan memiliki poin besar untuk bermain secara strategis pada isu-isu dinamika Indo-Pasifik, seperti isu Korea Utara atau Aliansi Korea Selatan dan Amerika Serikat. Studi ini akan menggunakan Diplomasi Ekonomi dan Middle-power untuk menjelaskan alasan mengapa Korea Selatan cenderung tidak aktif secara politik.
ATTITUDES AND ACTIONS OF INDO-PACIFIC TOWARDS SEA PIRACY [SIKAP DAN AKSI DARI INDO-PASIFIK TERHADAP PEMBAJAKAN DI LAUT] Selly Stefany Novelina; Qanszelir Gabriel Bataranotti
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Vol 13, No 25 (2021): January - June
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/verity.v13i25.4470

Abstract

Nowadays, Indo-Pacific becomes one prominent area that has been talked about in the international world. Indo-Pacific has the potential to be a huge regional power. Furthermore, Indo-Pacific has an advantage in terms of strategic maritime zones spreading along the projected area because these zones are the main transit ways of international trade. Being as an international trade route makes Indo-Pacific vulnerable to irresponsible crimes such as sea piracy. Sea piracy cases are rising continuously up to 2.600 cases in the world. Therefore, this issues are very important to discuss and this research comes up with two main questions. First, how will Indo-Pacific behave to face the growing problems of sea piracy? Second, what are the actions that have been and will be implemented by the Indo-Pacific as the result of their attitudes towards sea piracy? To answer those questions, the writers use Neo-Realism theory and two key concepts namely anarchy and balance of power. This research is using qualitative method as the main methodology and focus in study case. The results of this research are there are three points regarding the attitudes and four points regarding the actions of the Indo-Pacific towards sea piracy. There is an unlimited range of options that Indo-Pacific can conduct in terms of sea piracy. Also, there should be an agreement in the international world that sea piracy is a global threat, including the Indo-Pacific.Bahasa Indonesia Abstract: Saat ini, Indo-Pasifik menjadi salah satu kawasan terkemuka yang dibicarakan di dunia internasional. Indo-Pasifik memiliki potensi untuk menjadi kekuatan regional yang besar. Lebih lanjut, Indo-Pasifik memiliki keunggulan dalam hal zona maritim strategis yang tersebar di sepanjang wilayah proyeksi karena zona tersebut merupakan jalur transit utama perdagangan internasional. Jalur strategis dalam perdagangan internasional membuat Indo-Pasifik rentan terhadap kejahatan yang tidak bertanggung jawab seperti pembajakan laut. Kasus pembajakan laut terus meningkat hingga 2.600 kasus di dunia. Oleh karena itu, masalah ini sangat penting untuk dibahas dan penelitian ini muncul dengan dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana sikap Indo-Pasifik menghadapi masalah pembajakan laut yang terus meningkat? Kedua, tindakan apa yang telah dan akan dilakukan Indo-Pasifik sebagai akibat dari sikap mereka terhadap pembajakan laut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan teori Neo-Realisme dan dua konsep kunci yaitu anarki dan keseimbangan kekuasaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai metodologi utama dan fokus dalam studi kasus. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat tiga poin mengenai sikap dan empat poin mengenai tindakan Indo-Pasifik terhadap pembajakan laut. Ada pilihan tak terbatas yang dapat dilakukan Indo-Pasifik dalam hal pembajakan laut. Selain itu, harus ada kesepakatan di dunia internasional bahwa pembajakan laut merupakan ancaman global, termasuk Indo-Pasifik.
OPPORTUNITIES FOR THE MIDDLE-INCOME TRAP IN INDO-PACIFIC: A CASE STUDY OF INDONESIA [PELUANG JEBAKAN KELAS MENENGAH DI INDO-PASIFIK: KASUS DI INDONESIA] Jane Sherly Stephanie
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Vol 13, No 25 (2021): January - June
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/verity.v13i25.4466

Abstract

The term Middle-Income Trap (MIT) began to develop due to the growth rate of middle-income countries which had stagnated since 1980 (Pruchnik & Zowczak, 2017). This is due to the inability of a country to compete with high-income countries that are superior in technology, as well as low-income countries which are superior because they have cheap labour costs (Pruchnik & Zowczak, 2017). Indonesia as one of the MIT countries need to find a solution so that it does not continue to be trapped in it, the case experienced by Indonesia does not only threaten Indonesia to be caught in MIT's trap, but it can fall back into a low-income country (Basri & Putra, 2016). Therefore, Indonesia's role in the economic sector in the Indo-Pacific region is essential. The Indonesian government is expected to be able to use this opportunity to get out of the MIT trap as well as take advantage of the opportunities that exist to minimize the potential for Indonesia to fall back into a low-income country. In order to improve its economy, Indonesia can maximize the marine and fisheries sector or better known as the Blue Economy, including developing the marine tourism industry, such as increasing diving tourism destinations. Apart from that, the national leadership role is also significant and crucial, especially in strengthening the industrial sector (Basri & Putra, 2016). Using secondary data and case study methods, this paper will examine the opportunities that can be taken by Indonesia as an MIT country in the economic sector (especially the Blue Economy) in the Indo-Pacific region.Bahasa Indonesia Abstract: Istilah Middle-Income Trap (MIT) mulai berkembang karena laju pertumbuhan negara-negara berpenghasilan menengah yang mengalami stagnasi sejak tahun 1980 (Pruchnik & Zowczak, 2017). Hal ini disebabkan ketidakmampuan suatu negara untuk bersaing dengan negara-negara berpenghasilan tinggi yang unggul dalam teknologi, serta negara-negara berpenghasilan rendah yang unggul karena memiliki biaya tenaga kerja yang murah (Pruchnik & Zowczak, 2017). Indonesia sebagai salah satu negara MIT perlu mencari solusi agar tidak terus terjebak di dalamnya, kasus yang dialami Indonesia tidak hanya mengancam Indonesia untuk terjebak dalam jebakan MIT, namun bisa jatuh kembali ke posisi terendah pendapatan negara (Basri & Putra, 2016). Oleh karena itu, peran Indonesia dalam sektor ekonomi di kawasan Indo-Pasifik sangat penting. Pemerintah Indonesia diharapkan dapat memanfaatkan peluang ini untuk keluar dari jebakan MIT serta memanfaatkan peluang yang ada untuk meminimalisir potensi Indonesia terjerumus kembali menjadi negara berpenghasilan rendah. Dalam rangka meningkatkan perekonomiannya, Indonesia dapat memaksimalkan sektor kelautan dan perikanan atau yang lebih dikenal dengan Blue Economy, termasuk mengembangkan industri wisata bahari, seperti memperbanyak destinasi wisata selam. Selain itu, peran kepemimpinan nasional juga signifikan dan krusial, terutama dalam penguatan sektor industri (Basri & Putra, 2016). Dengan menggunakan data sekunder dan metode studi kasus, tulisan ini akan mengkaji peluang yang dapat diambil oleh Indonesia sebagai negara MIT di sektor ekonomi (khususnya Blue Economy) di kawasan Indo-Pasifik.

Page 5 of 12 | Total Record : 114

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 17 No. 33 (2025): January - June Vol. 16 No. 32 (2024): July - December Vol. 16 No. 31 (2024): January - June Vol 16, No 31 (2024): January - June Vol 15, No 30 (2023): July - December Vol. 15 No. 30 (2023): July - December Vol 15, No 29 (2023): January - June Vol. 15 No. 29 (2023): January - June Vol. 14 No. 28 (2022): July - December Vol 14, No 28 (2022): July - December Vol 14, No 27 (2022): January - June Vol 13, No 26 (2021): July - December Vol 13, No 25 (2021): January - June Vol 12, No 24 (2020): July - December Vol 12, No 23 (2020): January - June Vol 11, No 22 (2019): July - December Vol 11, No 21 (2019): January - June Vol 10, No 20 (2018): July - December Vol 10, No 19 (2018): January - June Vol 9, No 18 (2017): July - December Vol 9, No 17 (2017): January - June Vol 8, No 16 (2016): July - December More Issue