cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota jayapura,
P a p u a
INDONESIA
Papua Law Journal
Published by Universitas Cenderawasih
ISSN : 25407716     EISSN : 25409166     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue " Volume 1 Issue 2, May 2017" : 8 Documents clear
International and National Laws Relations: Interrelated and Interacting Law Source Katjong, Kadir
Papua Law Journal Volume 1 Issue 2, May 2017
Publisher : Faculty of Law Cenderawasih University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The existences of international and national laws are interrelated and interacting. The linkage of International and National laws is depicted in monism and dualism theories. The existence of international and national laws is examined by looking at each others interdependence and interaction between the two. The object of this paper is related to the disengagement and interaction between international law and national law, using normative juridical methods. The results show that in actual practice between international and national laws need and influence each other, includes: international law is more effective if transformed into the national law; international law will bridge when the national law cannot be applied in the territory of other countries; international law will harmonize the differences in the national law; and international law more grow from the practices of countries. Extradition as one example, in principle contains two dimensions of interrelated international and national.
International Community and Indonesia’s Policy Towards Climate Change Post-2012 Afriansyah, Arie; Purwandaya, Andrea C.
Papua Law Journal Volume 1 Issue 2, May 2017
Publisher : Faculty of Law Cenderawasih University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Throughout the international climate change regime’s development up until 2012, the emergence of new and helpful mechanisms and negotiation processes were often accompanied by setbacks such as withdrawals and unmet State obligation. The object of this study focused on international community and indonesia’s policy towards climate change. The Method of this study is normative legal research. The result  of this thesis is to situate the internal/domestic climate of several States (the U.S., Canada, Brazil, Norway, and Indonesia) and one regional organization (the EU); and connect it to the outward international policies each have chosen to put forward on the negotiation table and/or submit themselves to. Given the global nature of and concern about climate change, it feels as if there is no shortage of lessons to pick – from outright refusal to be legally bound to the regime at all (the U.S.), an unprecedented and recent move of formal and official withdrawal from the regime’s key instrument (Canada), the struggles with implementation that a regional organization might face (the European Union), to the recent moves and measures in environmental protection pioneered and led by States characterized by their increasingly strong economies (Brazil, Norway, and Indonesia).
The Element of Unlawful in Corruption (A Study of the Court’s Decision of Corruption in the District Court Class IA Jayapura) Rohrohmana, Basir
Papua Law Journal Volume 1 Issue 2, May 2017
Publisher : Faculty of Law Cenderawasih University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The element of unlawful (UMH – Unsur Melawan Hukum) in the Criminal Act of Corruption in the criminal justice practice shows a varied view between the prosecutor and the judge in making the decision to the defendant. The object of this study is related to the element of unlawful in corruption by using normative juridical method. The result shows that there are variations of the view is caused by (1) UMH, both formal and material, especially formal UMH in the criminal act of corruption is always seen as a bestanddeel element that gives character to other elements, with no prove UMH then other elements are considered unnecessary to be proved again, (2) UMH is considered as a stilzwijgend element which views each delict contained in UMH regardless of written or not in the formulation of a criminal article, but this leads to further debate which is necessary or not to be proved by the public prosecutor if UMH is not expressly written (as in article 2 paragraph (1) UUTPK) in the formulation of a criminal article. However, this is channeled by the view that if it is not clearly stated in the criminal article as in article 3 of UUTPK, it can be understood by applying genus-species approach to UMH as meant in article 2 paragraph (1) UUTPK as genus of UMH in TPK, then UMH its species in article 3 of UUTPK is understood from the element of misusing authority, opportunity, and position that existed on the corruptor.
Praperadilan Sebagai Upaya Hukum Bagi Tersangka Purba, Tumian Lian Daya
Papua Law Journal Volume 1 Issue 2, May 2017
Publisher : Faculty of Law Cenderawasih University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Prapradilan di Indonesia terinspirasi oleh hakim komisaris di negara Eropa. Pada dasarnya permohonan Praperadilan diajukan kepada pengadilan, bilamana ada hak-hak yang dilanggar. Hak untuk mengajukan Praperadilan dimiliki oleh tersangka atau korban, keluarganya, atau pihak lain yang diberi kuasa, penyidik dan penuntut umum, serta pihak ketiga. Objek tulisan ini terkait dengan Peranan praperadilan untuk melindungi hak-hak dari tersangka atau terdakwa dan peranan praperadilan muncul dalam rangka penegakan aturan yang ada untuk melindungi hak dari tersangka, dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan upaya hukum melalui Praperadilan yang diajukan oleh tersangka/keluarga tersangka ditolak oleh hakim Praperadilan. Praperadilan yang terjadi di Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura yang menerima dan memutus inkracht praperadilan hanya 65% dari total kasus dari Tahun 2014 sampai dengan 2016 dan yang ditolak dan tidak diterima Praperadilannya 35% dari total kasus dari tahun 2014 sampai dengan 2016. Namun ada satu kasus praperadilan yang sama diajukan dalam tahun yang berbeda memiliki putusan hakim praperadilan yang berbeda, di tahun 2014 satu kasus praperadilan ditolak oleh hakim praperadilan namun dalam tahun 2015 kasus praperadilan diajukan kembali dan dapat diterima oleh hakim praperadilan dan diputus inkracht di tahun 2015. Hal ini dapat diperhatikan bahwa putusan hakim yang berbeda dalam kasus yang sama dalam kasus praperadilan dapat terjadi karena adanya perbedaan penafsiran yang terdapat dalam hakim praperadilan. Praperadilan yang tersedia dalam KUHAP dirasakan sudah tidak dapat lagi memenuhi rasa keadilan tersangka/keluarga tersangka. Dalam hal ini, Praperadilan harus tetap dipertahankan dengan hakim yang tidak bersifat tunggal, kedepannya Praperadilan harus bersifat hakim ad hoc yang terdiri dari hakim karier, akademisi, dan praktisi sehingga diharapkan oleh para pencari keadilan untuk tersangka/keluarga tersangka secara benar-benar terwujud melalui putusan-putusan hakim ad hoc dapt secara objektif dengan mempetimbangkan berbagai macam aspek.
Analisis Kewajiban Deposito sebagai Jaminan Reklamasi dan Pascatambang Raya, Muhammad Yaasiin; Irwansyah, Irwansyah
Papua Law Journal Volume 1 Issue 2, May 2017
Publisher : Faculty of Law Cenderawasih University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, maka setiap orang wajib untuk melindungi lingkungan. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, mengatur mengenai izin usaha pertambangan. Perusahaan diwajibkan menyetor deposito untuk menjamin reklamasi dan pascatambang. Objek tulisan ini terkait dengan kewajiban deposito sebagai jaminan reklamasi dan pascatambang, dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap perusahaan diwajibkan melakukan kegiatan pertambangan agar dapat melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan. 
Kedudukan Laboratorium Klinik Dan Bantuan Hukum Dalam Mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi (Studi Kasus Pada Fakultas Hukum Uncen) Susilo, Ispurwandoko
Papua Law Journal Volume 1 Issue 2, May 2017
Publisher : Faculty of Law Cenderawasih University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Laboratorium Klinik dan Bantuan Hukum (LKBH)  mempunyai peran yang penting dalam mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi, karena ketiga dharma tersebut, yaitu dharma pendidikan, dharma penelitian dan dharma pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh LKBH yang ada pada Fakultas Hukum. Objek tulisan ini terkait dengan kedudukan laboratorium klinik dan bantuan hukum dalam mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan menggunakan metode yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat diundangkan, kedudukan LKBH perguruan tinggi nyaris hilang, karena dalam Pasal 31 ada larangan dan sanksi pemidanaan bagi orang yang menjalankan bantuan hukum atau jasa hukum dan bertindak seolah-olah advokat dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan denda lima puluh juta rupiah, namun sejak dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi atas UU Nomor 18 Tahun 2003 pada Pasal 31, kedudukan LKBH perguruan tinggi semakin jelas yaitu diperkenankan memberikan bantuan hukum. Kedudukan LKBH perguruan tinggi semakin rinci diatur di dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam undang-undang tersebut, LKBH perguruan tinggi dikelompokkan sebagai organisasi atau lembaga pemberi bantuan hukum.
Recognition of Customary Court: Perspective of Judicial Power and Special Autonomy of Papua Reumi, Frans
Papua Law Journal Volume 1 Issue 2, May 2017
Publisher : Faculty of Law Cenderawasih University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The excellence of customary court for indigenous peoples of Papua as a peace justice institution which is one of the specific rights of Special Autonomy of Papua and it regulated in Article 50 paragraph (2) juncto Article 51 paragraph (1), and Article 43 paragraph (1) of Act No. 21 of 2001 in the field of executive. The recognition of customary court of Papua referred to as “traditional rights” in accordance with Article 18B paragraph (2) juncto Article 24 paragraph (3) and Article 28I paragraph (3) of the 1945 Constitution, its relevance to Article 35 paragraph (3) letter d and Article 58 No. 48 of 2009 and in Article 1 No. (5) of Act No. 49 of 2009 is not synchronized for indigenous peoples of Papuan that perform the function of customary court in the Judicial Power system in the field of judicative informally. The object of this study is related to the primacy of the recognition of customary justice: perspective of judicial power and special autonomy of Papua by using normative juridical method. The results indicate the weakness of the recognition of customary court of Papua against: 1) the institutional of customary court, 2) authority and 3) the decision of customary court over the case or the customary dispute and the principle of ne bis in idem in the function of Judicial Power. Its implementation raises the conflict of norms on the Acts of Judicial Power and the Special Autonomy of Papua. For future, the customary court of Papua needs to be a synchronization of the legal basis of the relationship of authority recognition in the Act of Judicial Power and the Special Autonomy of Papua, in order to fulfill a sense of legal certainty and justice for indigenous people of Papua as multicultural and customary law as the living law.
The Resistance Movement of Aboriginal People To Fight Against The Plans For A Nuclear Waste Dump In South Australia Korwa, Johni R.V.
Papua Law Journal Volume 1 Issue 2, May 2017
Publisher : Faculty of Law Cenderawasih University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aborigine is the indigenous people of Australia who have attempted to oppose the proposal for South Australia to host an international nuclear dump. Even though the rights of indigenous people have been recognized by the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, the treatment they receive are not in accordance with the standard of living. The object of this this paper is to examine the struggle of Aboriginal Australia as indigenous people who seek to ensure their basic rights to clean environment from nuclear waste by using normative juridical method. The results of the paper show that Aboriginal people have commenced their struggle by the formation of global movement in the form of local campaign (Kupa Piti Kungka Juta), Australian Nuclear Free Alliance (ANFA), in collaboration with Amnesty International and the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN). All efforts are made to pressure the Australian government not to consider South Australia as a nuclear waste disposal site. This is because nuclear waste can have an impact on public health and environmental damage, trigger nuclear war, and become a threat to the land of Aboriginal people.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 2 Issue 1, November 2017 Volume 1 Issue 2, May 2017 Volume 1 Issue 1, November 2016