Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Website

Published by Universitas Gadjah Mada

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 14 Documents

1 2

Search results for , issue "Edisi Khusus, November 2011" : 14 Documents clear

Kedudukan Asas Efisiensi Pemungutan Pajak dalam Hukum Acara Perpajakan di Indonesia Adrianto Dwi Nugroho
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Edisi Khusus, November 2011
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Procedural tax legislations in Indonesia have been formulated as to ensure that the principle possesses supremacy above other principles, such as equality. However, in order to maintain integrity of the tax system, such legislations were also formulated as to provide flexibility for tax administrators in enforcing the most proper measure, administrative or criminal, in each case. Hukum acara perpajakan di Indonesia dirancang untuk memastikan prinsip kedaulatan berada di atas prinsip-prinsip yang lain, seperti kesetaraan. Namun, dalam rangka Menjaga penyatuan sistem perpajakan, produk legislasi juga telah dirumuskan untuk memberikan fleksibilitas kepada pemungut pajak dalam menegakkan hukum berdasarkan standar yang tepat, baik administratif maupun pidana pada setiap perkara perpajakan.

Perspektif Indonesia Mengenai Hak-Hak Asasi Anak: Refleksi Atas Undang-Undang dan Konvensi Internasional Terkait Agustinus Supriyanto
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Edisi Khusus, November 2011
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Children’s rights are well-established through various international conventions. But, international conventions do not wellimplemented in Indonesian law. Besides that, international convention is often interpreted differently in Indonesian law. To guarantee children’s rights, the government and society of Indonesia must be effort to implement international conventions already ratified correctly. Hak-hak anak sudah diatur dengan baik melalui berbagai konvensi internasional. Tetapi, konvensi internasional tidak diimplementasikan dengan baik dalam hukum Indonesia. Selain itu, hukum Indonesia sering menginterpretasikan hukum internasional secara berbeda. Untuk menjamin hak anak, pemerintah dan masyarakat Indonesia harus berusaha untuk mengimplementasikan konvensi internasional dengan tepat.

Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus dalam Perjanjian Internasional Harry Purwanto
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Edisi Khusus, November 2011
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

This article aims to explore the dynamics of rebus sic stantibus principle in international treaty. How are experts perspective and international law regulate about this principle, and how the implementation of principle in international society. Rebus sic stantibus principle may be invoked as a ground for terminating or withdrawing or suspending the enactment of international treaty. Tulisan ini menelaah dinamika asas rebus sic stantibus dalam perjanjian internasional. Bagaimana pandangan para ahli terhadap asas ini, bagaimana hukum internasional mengaturnya, dan bagaimana penerapan asas ini dalam kenyataannya di masyarakat internasional. Asas rebus sic stantibus dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengakhiri atau menarik diri atau menunda atas berlakunya suatu perjanjian internasional.

Hambatan Eksekusi Hak Tanggungan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta Imma Indra Dewi Windajani
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Edisi Khusus, November 2011
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Many obstacles to execute mortgages by auctions on the Office of State Property and Auction Services (KPKNL) Yogyakarta. The problem is how the constraints are solved by KPKNL Yogyakarta. This research finds two classifications of obstacles: legal and sociological. Banyak hambatan yang dialami ketika ingin melaksanakan eksekusi hak tanggungan melalui lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) Yogyakarta. Masalahnya adalah bagaimana hambatan tersebut diselesaikan oleh KPKNL Yogyakarta. Penelitian ini menghasilkan 2 klasifikasi hambatan, yaitu hambatan yuridis dan hambatan sosiologis.

Extension of Parent Company’s Liability against Third Parties of Subsidiary Company Ms. Sulistiowati
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Edisi Khusus, November 2011
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

A parent company’s liability for their subsidiary’s third-party injury, which arises from its own instruction, is a major issue in the law on corporate groups. The ‘separate legal entity’, ‘limited liability’, and ‘limited liability within limited liability’ principles in a pyramidal corporate group construction are the causal factors of this legal complication. Tanggung jawab induk perusahaan terhadap kerugian pihak ketiga dari anak perusahaan yang menjalankan instruksi induk perusahaan menjadi permasalahan hukum utama pada perusahaan kelompok. Tiga penyebab permasalahan tanggung jawab hukum dalam perusahan kelompok disebabkan oleh berlakunya prinsip separate legal entity, limited liability, maupun limited liability dalam limited liability pada konstruksi kelompok piramida.

Globalization and Climate Change Regulations in Indonesia Linda Yanti Sulistiawati
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Edisi Khusus, November 2011
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Globalization is rampant in every aspect of human life. Climate change is a global issue and hence Indonesia must equip itself with sufficient national laws and regulations that are easily implemented. Securing funds from the international community is also a strategy to prepare the nation to face climate change. Globalisasi terjadi di setiap aspek kehidupan manusia. Perubahan iklim adalah isu global sehingga Indonesia harus mempersiapkan diri dengan cara menyusun peraturan perundang-undangan nasional yang dapat diterapkan dengan mudah. Mendapatkan dana bantuan internasional juga merupakan strategi yang dapat diambil untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan iklim.

Pembuktian Perdata dalam Kasus Malpraktik di Yogyakarta Sandra Dini Febri Aristya
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Edisi Khusus, November 2011
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

The research on civil law evidence on malpractice cases in Yogyakarta was conducted through field and literature studies. The conclusion is that civil law evidence in malpractice case which happened in Yogyakarta is subjected to the civil law procedure. However, the special character of the case creates some deviation on the procedures. Penelitian tentang pembuktian perdata dalam kasus malpraktik di Yogyakarta dilakukan melalui studi lapangan dan studi pustaka. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pembuktian perdata dalam kasus malpraktik di Yogyakarta masih menggunakan prosedur hukum acara perdata yang berlaku positif. Namun, karakter khusus dari kasus ini menyebabkan beberapa penyimpangan prosedur.

Director’s Duty to Employees: Co-Relation Between Corporate and Labour Laws Hesty Diyah Lestari
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Edisi Khusus, November 2011
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Labour law does not always provide a satisfactory answer to the issue on the protection of workers’ or employees’ interests. Modern corporate law gives an alternative way in promoting the interests of employees; whereby it obliges directors to take into account not only shareholders’ but also employees’ interests in decisionmaking process. Hukum perburuhan tidak selalu memuaskan dalam melindungi kepentingan buruh atau pegawai perusahaan. Hukum perusahaan yang modern memberikan alternatif untuk memajukan kepentingan para pegawai perusahaan, di mana ia menentukan agar direktur dalam mengemban tugasnya pada perusahaan, tidak hanya memperhatikan kepentingan pemegang saham tetapi juga harus memperhatikan kepentingan pegawai dalam proses pengambilan keputusan.

Prinsip Transparansi dalam Perjanjian TBT dan SPS Dina Widyaputri Kariodimedjo
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Edisi Khusus, November 2011
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Transparency principle in the TBT and SPS Agreement is implemented by notification. Its application is prepared by related agencies through the making of regulations, establishment of enquiry points, building capacity and infrastructure. It guarantees certainty, predictability and credibility of Indonesia in international trade, and its application should not undermine national trade policy. Prinsip transparansi dalam Perjanjian TBT dan SPS diterapkan melalui notifikasi. Penerapan prinsip ini dilakukan oleh instansi-instansi terkait melalui pembuatan peraturan, upaya terkait kelembagaan, SDM dan infrastruktur. Prinsip yang bertujuan menciptakan kepastian, konsistensi bagi perdagangan dan kredibilitas Indonesia dalam perdagangan internasional, harus dilakukan tanpa mengorbankan kepentingan untuk mengamankan kebijakan impor nasional.

Pelaksanaan Peraturan Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana Gunung Api Merapi Heribertus Jaka Triyana; Richo Andi Wibowo
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Edisi Khusus, November 2011
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

This paper describes the implementation of the public participation rule in the disaster management of Merapi volcano. The regulation desires for a shift of paradigm from centralized disaster management to participative disaster management. This study shows the government has not shifted from the old paradigm of centralized disaster management. Tulisan ini menggambarkan pelaksanaan aturan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana gunung api Merapi. Peraturan menginginkan pergeseran paradigma penanggulangan bencana dari sentralistik ke penanggulangan bencana yang partisipatoris. Penelitian ini menunjukkan Pemerintah belum sepenuhnya beralih dari paradigma penanggulangan bencana sentralistis.

Page 1 of 2 | Total Record : 14

1 2

Filter by Year

2011 2011

Filter By Issues

All Issue Vol 32, No 3 (2020) Vol 32, No 2 (2020) Vol 32, No 1 (2020) Vol 31, No. 3 (2019) Vol 31, No. 2 (2019) Vol 31, No 1 (2019) Vol 30, No 3 (2018) Vol 30, No 2 (2018) Vol 30, No 1 (2018) Vol 29, No 3 (2017) Vol 29, No 2 (2017) Vol 29, No 1 (2017) Vol 28, No 3 (2016) Vol 28, No 2 (2016) Vol 28, No 1 (2016) Vol 27, No 3 (2015) Vol 27, No 2 (2015) Vol 27, No 1 (2015) Vol 26, No 3 (2014) Vol 26, No 2 (2014) Vol 26, No 1 (2014) Vol 25, No 3 (2013) Vol 25, No 2 (2013) Vol 25, No 1 (2013) Vol 24, No 3 (2012) Vol 24, No 2 (2012) Vol 24, No 1 (2012) Vol 23, No 3 (2011) Vol 23, No 2 (2011) Vol 23, No 1 (2011) Edisi Khusus, November 2011 Vol 22, No 3 (2010) Vol 22, No 2 (2010) Vol 22, No 1 (2010) Vol 21, No 3 (2009) Vol 21, No 2 (2009) Vol 21, No 1 (2009) Vol 20, No 3 (2008) Vol 20, No 2 (2008) Vol 20, No 1 (2008) Vol 19, No 3 (2007) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. sleman, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA