Articles
14 Documents
Search results for
, issue
"Vol 26, No 3 (2014)"
:
14 Documents
clear
<![CDATA[METODE ANUITAS DAN PROPORSIONAL MURABAHAH SEBAGAI BENTUK TRANSPARANSI DAN PUBLIKASI LAPORAN BANK ]]>
<![CDATA[Mr Faisal]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 26, No 3 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (339.498 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16032
<![CDATA[Proportional and annuity methods are based on PBI 14/14/PBI/2012 on Transparency and Publication Reports of Islamic Banking and SEBI No. 15/26/DPbs/2013 on Implementation of Accounting Guidelines of Islamic Banking in Indonesia. These methods are forms of commitment to bring transparency in the Islamic banks and recognition on financial statement of profit on murabaha. The Annuity method is referred to PSAK 50, PSAK 55 and PSAK 60 because the substance is classified as a form of financing. Proportional method is referred to PSAK 102 because the substance is classified as trading activities. Metode anuitas dan proporsional didasarkan pada PBI No. 14/14/PBI/2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Syariah dan SEBI No. 15/26/DPbs/2013 tentang Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia. Metode tersebut merupakan bentuk komitmen bank syariah dalam mewujudkan transparansi dan laporan keuangan pada pengakuan keuntungan murabahah. Metode anuitas mengacu pada PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 60 karena secara substansi dikategorikan sebagai bentuk pembiayaan. Metode proporsional mengacu pada PSAK 102 karena secara substansi dikategorikan sebagai bentuk kegiatan jual beli.]]>
<![CDATA[PREVENTING CAPITAL MARKET VIOLATIONS AND CRIMES IN THE CONTEXT OF THE SELFREGULATORY ORGANIZATION FUNCTION ]]>
<![CDATA[Mrs. Sulistyowati]]>;
<![CDATA[Mr. Paripurna]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 26, No 3 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (700.118 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16037
<![CDATA[This study examines the preventive measures that can be taken by the Indonesian Stock Exchange (IDX) in their capacity as an SRO in response to capital market infractions. The main role of IDX is as a provider of facilities and infrastructure in capital market activities. Nonetheless, as a self- regulatory organization (SRO) IDX has additional role as regulator of the capital markets with limited authority. This study found that IDX was quite consistent in upholding the legislation in the field of capital markets. However, compliance level of the exchange members is still quite low. Penelitian ini meneliti langkah-langkah pencegahan pelanggaran dan kejahatan pasar modal yang dapat diambil oleh BEI dalam kapasitasnya sebagai SRO. Peran utama BEI adalah sebagai penyedia sarana dan prasarana dalam kegiatan kepasarmodalan. Meskipun demikian, sebagai self-regulatory organization(SRO) BEI mempunyai peran tambahan sebagai regulator pasar modal dengan kewenangan terbatas dalam menetapkan peraturan. Penelitian ini menemukan bahwa BEI telah cukup konsisten dalam menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Akan tetapi tingkat kepatuhan anggota bursa dapat dikatakan masih cukup rendah.]]>
<![CDATA[THE EXTENSION OF GEOGRAPHICAL INDICATION PROTECTION: NECESSARY FOR DEVELOPING COUNTRY ]]>
<![CDATA[Mas Rahmah]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 26, No 3 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (368.563 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16028
<![CDATA[This paper analyses the need of extension of Geographical Indication (GI) protection since the current protection under Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPS) is insufficient to cover all products as a result of discriminatory provisions in TRIPS regulating a greater protection to wines and spirits only and different level of GI protection under Article 22 and Article 23 TRIPS. This paper then assumes that the extensive GI protection for all products should be supported because it would give greater benefits particularly to developing countries such as prevent the free riding, attract regional investment and obtain market power. Perlindungan Indikasi Geografis (IG) perlu diperluas tidak hanya pada produk tertentu seperti wines danspiritskarena perlindungan IG diatur di dalam TRIPS tidak cukup memberikan perlindungan kepada semua produk sebagai akibat perbedaan pengaturan di TRIPS yang memberikan perlindungan lebih kepada wines danspirits saja dan adanya perbedaan tingkat perlindungan pada Pasal 22 dan 23 TRIPS. Perluasan perlindungan IG harus didukung karena akan memberikan manfaat khususnya kepada negara berkembang. Perluasan perlindungan IG dapat melarang pemboncengan reputasi, menarik investasi dan meningkatkan kekuatan produk negara berkembang di pasaran.]]>
<![CDATA[KAJIAN SOCIO LEGALTANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN HIDUP PERUSAHAAN BERDASARKAN PERSEPSI MASYARAKAT ]]>
<![CDATA[Mr Febrian]]>;
<![CDATA[Adrian Nugraha]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 26, No 3 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (354.005 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16033
<![CDATA[This research is a sosio-legal studies that uses primary and secondary data. This research was conducted to find out the strengths and weaknesses of the implementation of Corporate Environmental & Social Responsibility based on public perception. This is done to determining the direction of the policy of social responsibility in the future. The long-term goals to be achieved in this program in accordance with the needs of the community, in order to create a harmonious relationship between corporate and community. Penelitian ini merupakan kajian socio-legal yang menggunakan data primer dan sekunder. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup yang dilakukan perusahaan berdasarkan persepsi masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk menentukan arah kebijakan tanggung jawab sosial ini di kemudian hari. Tujuan jangka panjang yang ingin dicapai adalah program ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat, agar tercipta hubungan kemasyarakatan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM LAUT TERHADAP WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA ]]>
<![CDATA[Tommy Hendra Purwaka]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 26, No 3 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (285.229 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16024
<![CDATA[Based on UNCLOS 1958 and 1960, national territory of Indonesia since 1945 up to 1994 had not yet entirely united. The application of 3 n.m. territorial sea encircling each island had placed waters among islands as high seas. After UNCLOS 1982 being implemented and internationally binding in 1994, the high seas became archipelagic waters and since that time have integrated the whole national territory of Indonesia. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB (KHL) 1958 dan 1960, wilayah NKRI sejak 1945 sampai 1994 belum menyatu secara utuh. Penerapan laut teritorial 3 mil laut mengelilingi setiap pulau mengakibatkan wilayah laut di antara pulau-pulau merupakan laut lepas. Setelah KHL 1982 diberlakukan dan mengikat secara internasional pada tahun 1994, maka laut lepas berubah status menjadi perairan kepulauan yang menyatukan seluruh wilayah NKRI.]]>
<![CDATA[EXPLODING THE ROLE OF RELIGIOUS INSTITUTIONS IN COMBATING CHILD TRAFFICKING IN NIGERIA ]]>
<![CDATA[Alhaji Umar Alkali]]>;
<![CDATA[Laminu Bukar]]>;
<![CDATA[Goni Usman Ansari]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 26, No 3 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (401.352 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16029
<![CDATA[Human trafficking is a global challenge especially in the 21stCentury. Nigeria like most developing countries is doing its best in addressing the menace of child trafficking. In view of the fact that religious institutions are highly respected in Nigeria, this paper intends to adopt a doctrinal methodology in examining the menace of child trafficking in Nigeria, by using the perspective of Islam and Christianity. Moreover, also seeing the role that can be played by the Supreme Council of Islamic Affairs and the Christian Association of Nigeria in the crusade against child trafficking in Nigeria Perdagangan manusia merupakan sebuah tantangan global pada abad ke-21. Sebagaimana negara berkembang pada umumnya, Nigeria melakukan upaya yang terbaik guna menangani ancaman perdagangan anak. Mengingat bahwa institusi keagamaan sangat dihormati di Nigeria, artikel ini bermaksud untuk mengadopsi metodologi doktrin dalam mengkaji ancaman perdagangan anak di Nigeria, melalui perspektif agama Islam dan agama Kristen perihal perdagangan anak. Selain itu, juga melihat peran yang dipegang oleh Dewan Tinggi Urusan Islam dan Asosiasi Umat Kristen Nigeria dalam perjuangan melawan perdagangan anak di Nigeria.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HAK PEKERJA ASKES PASCA PEMBUBARAN PT ASKES (PERSERO) ]]>
<![CDATA[Ronald H. Sianturi]]>;
<![CDATA[Theresia Simatupang]]>;
<![CDATA[Mrs. Rahmayanti]]>;
<![CDATA[Satria B. Hariandja]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 26, No 3 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (303.092 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16034
<![CDATA[This article discusses about the Askes Workers rights protection after `dissolution without liquidation of PT. Askes (Persero), which The Askes Workers turned to BPJS Kesehatan workers. This research is yuridis normative by using secondary data. The results showed that the workers’ rights protection after dissolution based on Law No.13 of 2003 and The Employment Agreement between Workers with PT. Askes (Persero). The workers’ rights changes in BPJS Kesehatan requires the worker approval. Industrial disputes can be resolved through bipartite mechanism, non-litigation and litigation. Artikel ini membahas tentang perlindungan hak pekerja Askes pasca pembubaran PT Askes (Persero) tanpa likuidasi dimana pekerja Askes beralih menjadi Pekerja BPJS Kesehatan. Penelitian ini bersifat yuridis normatif yang menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak-hak pekerja Askes pasca pembubaran PT Askes (Persero) berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 dan Perjanjian Kerja antara Pekerja dengan PT Askes (Persero) dimana perubahan hak-hak pekerja memerlukan persetujuan dari Pekerja. Perselisihan hubungan industrial dapat timbul akibat pembubaran PT Askes (Persero) dapat diselesaikan melalui mekanisme bipartit, non litigasi maupun litigasi.]]>
<![CDATA[PENGATURAN SUBSIDI PERIKANAN DALAM WTO DAN DAMPAKNYA BAGI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Hilton T. Putra]]>;
<![CDATA[Eka An Aqimuddin]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 26, No 3 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (367.202 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16025
<![CDATA[Fisheries subsidies have been practiced by many states in the world. Such actions are considered as one of the causes of over-fishing. Its also endanger sustainable fisheries management. There is no specific regulation on fisheries subsidies in the WTO. To date, negotiation over fisheries subsidies came out with the draft and it would be attach as Annexes VIII of SCM Agreement. The draft of fisheries subsidies specifically regulates prohibited subsidies, general exception and special and different treatment. The impact of the WTO fisheries subsidies draft will be negative to the Indonesian fisheries market, fishery resources and employment. Subsidi perikanan telah dipraktikkan oleh negara-negara di dunia. Tindakan tersebut dianggap sebagai salah satu penyebab terjadinya eksploitasi sumber daya perikanan sehingga membahayakan pengelolaan perikanan berkelanjutan. Terkait dengan perdagangan dan subsidi perikanan, belum ada regulasi khusus tentang subsidi perikanan di WTO. Negosiasi di WTO hingga saat ini baru pada rancangan yang akan menjadi lampiran VIII SCM Agreement. Rancangan subsidi perikanan di WTO mengatur secara khusus tentang subsidi perikanan yang dilarang dan pengecualian secara umum. Dampak dari rancangan subsidi perikanan WTO tersebut apabila berhasil disahkan akan memberikan dampak negatif kepada Indonesia terkait dengan pasar perikanan, sumber daya perikanan dan lapangan pekerjaan.]]>
<![CDATA[REVIEW ON THE ESTABLISHMENT OF LEGISLATION IN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Akhmad Adi Purawan]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 26, No 3 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (345.407 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16030
<![CDATA[Indonesian quality of legislation is far from perfect which indicated by the high number of judicial review. Using juridical normativemethods, this study examines the causesof poor quality of legislation and the adequacy of theLaw on the Establishment of Legislation to produce high quality legislation. The study found that, first, the poor quality of the legislation occurred due to the lack of elements of transparency and accountability in the formation of legislation. Second, the Lawon the Establishment of Legislationisincompetence for the creation of good quality legislationdue to unstructured of public participationmechanism andinscrutable process of decision-making. Kualitas peraturan perundang-undangan Indonesia masih jauh dari sempurna yang diindikasikan dengan tingginya angka pengujian undang-undang. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, studi ini mencari penyebab rendahnya kualitas peraturan perundang-undangan dan kemampuan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk menghasilkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Studi ini menemukan bahwa, pertama, rendahnya kualitas peraturan perundang-undangan disebabkan belum dipenuhinya unsur transparansi dan akuntabilitas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kedua, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan masih belum mampu menghasilkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas karena tidak terstrukturnya pengaturan mengenai partisipasi publik dan tidak dapat ditelusurinya proses pengambilan keputusan.]]>
<![CDATA[REGULATING PRIVATE SECURITY COMPANIES (PSCs) AND PRIVATE MILITARY COMPANIES (PMCs) UNDER THE LAW OF TIMORLESTE ]]>
<![CDATA[Salvador Soares]]>;
<![CDATA[David Price]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 26, No 3 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (388.304 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16035
<![CDATA[Use of Private Security Companies (PSCs) and Private Military Companies (PMCs) in conflict and post-conflict countries has been the subject of ongoing critical discussion among scholars and media for many years. This paper assesses the legal status and responsibilities of PSCs and PMCs, and their operation in Timor-Leste where they are not properly regulated. It examines key legal issues, such as their definition and roles, scope and limits of operations, approved and prohibited activities, accountability, and monitoring. The paper also examines the impact of PSCs and PMCs on Timor-Leste law and society and offers astatutory framework for their management and regulation. Implementasi Private Security Companies (PSCs) dan Private Military Companies (PMCs) dalam negara yang sedang berkonflik dan pasca berkonflik telah menjadi subjek pembahasan penting diantara akademisi dan media massa selama bertahun-tahun. Penulisan ini akan menilai status hukum dan kewajiban PSCs dan PMCs, dan pelaksanaan kerja kedua lembaga tersebut di Timor-Leste dimana belum ada pengaturan yang mumpuni. Penulisan ini menganalisa isu-isu krusial mengenai beberapa pengaturan, seperti definisi dan peran, batasan dan ruang lingkup kerja, aktivitas yang diperbolehkan dan yang dilarang, akuntabilitas, serta pengawasan. Penulisan ini juga menganalisa implikasi dari PSCs dan PMCs di tatanan hukum dan masyarakat Timor-Leste, serta menawarkan sebuah kerangka undang-undang untuk manajerial dan pengaturan kedua lembaga tersebut.]]>
