Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Website

Published by Universitas Gadjah Mada

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 14 Documents

1 2

Search results for , issue "Vol 27, No 1 (2015)" : 14 Documents clear

FOREIGNERS LAND RIGHTS REGULATIONS: INDONESIA’S PRACTICE Arie Afriansyah
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 27, No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

The issue of the sales of Indonesian Islands to non-Indonesian Citizen has seized the attention of Indonesian people nationally. It is thought that such sales will affects the sovereignty of Indonesia’s territory. This article will focus on two main issues, namely how the rule of law regulates acquisition and management of areas that go to the sovereignty of a country and how or what the main problems faced by Indonesia in maintaining the territorial integrity of the Republic of Indonesia, especially the business of selling some islands to non-Indonesian citizens. Isu penjualan beberapa pulau di Indonesia kepada warga Negara asing telah menyita perhatian masyarakat Indonesia secara nasional. Diperkirakan bahwa penjualan tersebut akan mempengaruhi kedaulatan wilayah Indonesia. Artikel ini akan fokus pada dua isu utama, yaitu bagaimana aturan hukum mengatur dalam hal perolehan dan pengelolaan kawasan yang masuk dalam kedaulatan suatu negara dan bagaimana atau apa masalah utama yang dihadapi oleh Indonesia dalam menjaga keutuhan wilayah Republik Indonesia, khususnya bisnis penjualan beberapa pulau kepada pihak asing.

MONOPOLY PROHIBITION ACCORDING TO ISLAMIC LAW: A LAW AND ECONOMICS APPROACH Arvie Johan
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 27, No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Islamic law prohibits monopoly. The issue had arose since the advent of Islam, whereby it’s used as a strategy to maximize profit, has experienced rapid developments. This article assess the extent of Islamic law in prohibiting monopoly using law and economics approach. The result is that the exercise of caution shall apply in prohibiting monopoly. There are three steps needed in exercising the rule of caution: (1) defining monopoly as the absence of competition and lack of pricing options; (2) providing criteria of what causes monopoly in form of agreements between business competitors who can go against allocative efficiency effectively; and (3) direct the prohibition on monopoly towards agreement on explicit horizontal mergers and very large horizontal mergers which disregards quick mergers. Hukum Islam melarang monopoli. Isunya adalah sejak kedatangan Islam strategi pelaku usaha untuk memaksimalkan keuntungan telah berkembang pesat. Tulisan ini menentukan jangkauan hukum Islam untuk melarang monopoli dengan pendekatan hukum dan ekonomi. Hasilnya kehati-hatian dalam melarang monopoli. Tulisan menguraikan tiga langkah yang dibutuhkan: (1) memaknai monopoli sebagai ketidakhadiran persaingan dan ketiadaan pilihan harga; (2) memberikan kriteria monopoli berupa kesepakatan antar pelaku usaha pesaing yang mampu melawan efisiensi alokasi secara efektif; dan (3) mengarahkan larangan monopoli pada perjanjian horisontal eksplisit dan penggabungan berukuran besar.

SINKRONISASI KEBIJAKAN KERJASAMA ANTAR DAERAH DALAM DIVESTASI SAHAM PT NEWMONT NUSA TENGGARA Lalu Pria Wira S.
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 27, No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Divestment of PT NNT is located in the province of NTB, involving three Local Government ie Province, KSB, and Sumbawa regency, and have collaborated to form PT DMB is partnering with PT MC to acquire PT NNT. As a result of that happening is disagreement between the three regions in issuing policies on regional cooperation. To that end, the synchronization policy research cooperation between the three parties, including the central government needs to be done to avoid disharmony between regions that are not infrequently involve the community. Divestasi saham PT NNT yang berlokasi di NTB, melibatkan tiga Pemerintah Daerah yaitu Provinsi NTB, KSB, dan Kabupaten Sumbawa, dan telah bekerjasama membentuk PT DMB yang bermitra dengan PT MC untuk mengakuisisi saham PT NNT. Akibat yang terjadi adalah pertentangan antar ketiga daerah tersebut dalam mengeluarkan kebijakan menyangkut kerjasama daerah. Untuk itu, penelitian sinkronisasi kebijakan kerjasama antara ketiga pihak tersebut termasuk dengan Pemerintah Pusat perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya disharmonisasi antara daerah yang tidak jarang melibatkan masyarakat.

AN APPLICATION OF DOCTRINE OF NECESSITY: PREVIOUS CONSTITUENT ASSEMBLY OF NEPAL AND ITS TIME EXTENSION TO AVOID CONSTITUTIONAL UNCERTAINTY Vijay Pd. Jayshwal
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 27, No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

This paper aims to investigate issues in relation of constitutional doctrine which had potential debate among the jurists of Nepal for the issues of time extension. The paper will also argue some weaknesses in the constituent assembly and their role expected by the people of Nepal. This paper will discuss about the evolution of constitution in Nepal, its features, the principle of Constitutionalism embodied in Nepalese constitution. This paper will further argue about the legitimacy of Doctrine of Necessity and its application in Nepal. In last, this paper will show the possibility of constitutional uncertainty by newly elected constituent assembly. Penulisan ini dalam rangka mengkaji doktrin konstitusional yang tengah ramai diperdebatkan oleh para ahli hukum di Nepal, khususnya berkaitan dengan isu mengenai perpanjangan waktu. Melalui tulisan ini, terdapat temuan yang menunjukkan beberapa kelemahan yang ada dalam majelis konstituate Nepal di samping peran-perannya sebagaimana yang diharapkan oleh rakyat Nepal. Tulisan ini membahas pula mengenai evolusi konstitusi Nepal sebagaimana diwujudkan dalam prinsip-prinsip konstitusionalism yang dianut oleh Konstitusi Nepal. Lebih lanjut, berkaitan dengan legitimasi dari Doctrin of Necessity dan penerapannya di Nepal. Pada akhirnya, tulisan ini akan memberikan gambaran mengenai kemungkinan ketidakpastian secara konstitusional berkaitan dengan kondisi majelis konstituante yang baru saja terpilih.

THE RELEVANCE OF SOCIO-LEGAL STUDIES IN LEGAL SCIENCE Victor Imanuel W. Nalle
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 27, No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Some law schools in Indonesia reject socio-legal studies with epistemological arguments that puts jurisprudence as sui generis. Rejection is based argument that jurisprudence is a normative science. In fact socio-legal studies in the development of jurisprudence outside Indonesia has long existed and contributed to the legal reform. Socio-legal studies also significant for legal reform. It is caused by the existence of non doctrinal aspect in law making and implementation of the law. Therefore the position and relevance of socio-legal research is not related to the benefits that provided for the development of national law or jurisprudence. Beberapa fakultas hukum di Indonesia menolak penelitian sosio-legal dengan argumentasi epistemologis yang menempatkan ilmu hukum sebagai sui generis. Penolakan tersebut didasarkan argumentasi bahwa ilmu hukum adalah ilmu yang bersifat normatif. Kenyataannya studi sosio-legal dalam perkembangan ilmu hukum di luar Indonesia telah lama eksis dan berperan dalam pembaharuan hukum. Selain itu, studi sosiolegal juga berperan dalam pembaharuan hukum. Hal ini disebabkan adanya aspek-aspek nondoktrinal yang berperan dalam pembentukan hukum dan implementasi hukum di masyarakat. Oleh karena itu kedudukan dan relevansi penelitian sosio-legal pada ada tidaknya manfaat yang diberikan bagi perkembangan hukum nasional ataupun ilmu hukum.

KAJIAN TENTANG RELEVANSI PERADILAN ADAT TERHADAP SISTEM PERADILAN PERDATA INDONESIA Tody Sasmitha Jiwa Utama; Sandra Dini Febri Aristya
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 27, No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

The position of adat court in Indonesia civil legal system has a long history. Distinction of public or private sphere would appear when adat court decisions in contact with national judicial system. Interaction between both systems isn’t ideal, either at the level of norms and practices. Unification policy of judiciary institution is one cause which make adat court was forgotten. Although the Judicial Authority Law opens possibility of resolving civil cases by agreement based mechanism, it requires the various perspectives both of legal-normative regarding the existence of adat court and the law implementation prespective regarding Indonesian civil justice system. Kedudukan peradilan adat dalam sistem peradilan perdata nasional memiliki sejarah panjang. Pembedaan ranah publik or privat muncul ketika putusan pengadilan adat bersentuhan dengan ranah sistem peradilan nasional. Hingga saat ini, interaksi antara keduanya belum ideal, baik pada tataran norma maupun praktek. Kebijakan unifikasi badan peradilan menjadi salah satu penyebab peradilan adat lambat laun mulai ditinggalkan. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman membuka kemungkinan upaya penyelesaian perkara perdata secara perdamaian sebagaisemangat yang termanifestasi dalam sistem peradilan perdata. Oleh sebab itu, perlu dikaji dari sisi legal-normatif mengenai keberadaan pengadilan adat dan secara empiris melalui implementasi aturan tersebut dalam sistem peradilan perdata Indonesia.

TERRORISM AND THE CRIME OF AGGRESSION UNDER THE ROME STATUTE Fajri Matahati Muhammadin
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 27, No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Terrorism seems to be accepted as a grave act of international concern, but has not yet been accommodated explicitly in the International Criminal Court (ICC). This article explores the prospect of including terrorism under the crime of aggression in cases transcending boundaries, by examining whether terrorism can fit into its’ elements. While terrorism can be conducted by state and non-state actors, it will be shown that it is possible for states committing terrorism to have their officials prosecuted for the crime of aggression. For the more infamous terrorism by non-state actors, however, do not seem to satisfy the required elements. Terorisme sudah diterima sebagai kejahatan yang menjadi perhatian internasional, tetapi belum diakomodasi secara eksplisit dalam hukum pidana internasional melalui Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Artikel ini akan mengamati kemungkinan memasukkan terorisme dalam tindak pidana agresi, terutama dalam kasus terorisme yang melampaui batas-batas Negara. Artikel ini akan mengamati konsep tindak pidana agresi dalam Statuta Roma, dan melihat apakah terorisme dapat memenuhi unsur-unsurnya. Ternyata walaupun terorisme oleh actor non-negara lebih terkenal, tapi konsep terorisme dapat memuat terorisme oleh Negara juga. Akan dijelaskan bagaimana kejahatan agresi bisa jadi dikenakan pada terorisme oleh Negara, tetapi justru tidak pada terorisme oleh aktor non-negara.

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU-X/2012 DAN ALTERNATIF MODEL HUBUNGAN KELEMBAGAAN TERKAIT PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG Enny Nurbaningsih
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 27, No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Presidential System Government as the result of 1945 Constitution Amandments has not been accomplised yet since its implementation reminds anomaly. President (executive) in presidential system has decision authority to produce acts with House of Representatives (DPR), without involving People Council (DPD) as one of parlement chambers. To restore DPD legislation role, Constitutional Court Decision No. 91/PUU-X/2012 states that DPD has equal position with DPR and President in acts establishment. It implicates that DPD should be involved since the legislation planning, but still does not have authority to make decision even for bills concerned with its authority. This Constitutional Court brings about the trilateral relationship model in legislation process without any institutional construction towards interchambers relation between DPD and DPR. It will result in Judicial Review despite the involvement of DPD in phase 1 and 2 Process, since this involvement does not bind DPR and President. Sistem pemerintahan presidensial hasil revisi UUD 1945 belum tuntas karena implementasinya masih memunculkan keganjilan, Presiden (eksekutif) dalam sistem presidensial ikut mengambil keputusan untuk menghasilkan undang-undang bersama DPR, tanpa pelibatan peran DPD sebagai salah satu kamar di parlemen. Untuk memulihkan peran legislasi DPD bidang tertentu, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 92/PUU-X/2012 menyatakan bahwa DPD berkedudukan setara dengan DPR dan Presiden dalam proses pembentukan undang-undang. Implikasi dari putusan ini DPD dilibatkan mulai dari proses perencanaan legislasi, tetapi tetap tidak dapat mengambil keputusan sekalipun untuk RUU terkait dengan kewenangannya. Putusan MK melahirkan model hubungan trilateral proses legislasi tanpa ada konstruksi secara kelembagaan terhadap hubungan interkameral antara DPR dan DPD. Hal ini akan akan berdampak pada pengujian undang-undang, walaupun DPD telah dilibatkan dalam proses tahap 1 dan tahap 2, karena pelibatan ini tidak mengikat DPR dan Presiden.

PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BADAN DAN LEMBAGA AMIL ZAKAT DI SURABAYA DAN GRESIK Indah Purbasari
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 27, No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

This research aims to explore potency of corporate zakat in Surabaya and Gresik. This research is a socio legal research. Those two regions were chosen due to industrial basis. The research found that the empowerment is only of zakat focused on the individual zakat. Government corporation and islamic banking distribute corporate social responsibility fund but they don’t distribute zakat from their corporations. The potency of corporate zakat is certainly bigger. Therefore, this research suggested regulation model to optimalize the empowerment of individual and corporate zakat due to Law Nnumber 23 of 2011 on The Management of Zakat regulated only the management body of zakat, but not as an obligation. Penelitian ini bertujuan untuk menggali potensi zakat perusahaan di Surabaya dan Gresik, dengan metode penelitian sosio legal. Kedua wilayah ini dipilih sebagai basis industri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan zakat masih berorientasi pada zakat individu. Perusahaan BUMN maupun bank syariah menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan tetapi tidak menyalurkan zakat perusahaannya, padahal potensi zakat perusahaan tentunya lebih besar. Oleh karena itu, model regulasi pengelolaan zakat diperlukan untuk mengoptimalkan pemberdayaan zakat baik individu maupun perusahaan sebab UndangUndang Pengelolaan Zakat hanya mengatur manajemen zakat, bukan pada kewajiban menunaikannya.

BENTUK PELANGGARAN HUKUM NOTARIS DI WILAYAH PROVINSI BANTEN DAN PENEGAKAN HUKUMNYA Endang Purwaningsih
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 27, No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Notaries might make mistakes in doing duties which result in legal problems. The types of legal breaches by notaries in Banten: (1) not reading authentic certificates, (2) not witnessing the documents signed before them, (3) not practicing in destined area, (4) opening more than one office, (5) having a ‘notary’ signpost but with an inactive, (6) moving to a new address without reporting, and (7) producing a copy which’s different from the minutes. Law enforcement to prevent: (1) illumination, (2) coordination and relationship, (3) continuous observation, (4) better selection, (5) preventive observation, and (6) independent institution. Notaris dimungkinkan melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugas jabatannya. Bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan Notaris di Banten: (1) tidak membacakan akta, (2) tidak tanda tangan di hadapan Notaris, (3) tidak berada di wilayah kerja yang ditentukan, (4) membuka kantor lebih dari satu, (5) plang nama Notaris terpampang tetapi kosong, (6) pindah alamat kantor tetapi tidak melapor, (7) membuat salinan akta tidak sesuai dengan minuta. Pencegahan dalam rangka penegakan hukum: (1) pembinaan (2) koordinasi dan kerjasama, (3) pengawasan yang kontinu, (4) seleksi yang lebih baik; (5) pengawasan dengan tujuan preventif, dan (6) lembaga independen.

Page 1 of 2 | Total Record : 14

1 2

Filter by Year

2015 2015

Filter By Issues

All Issue Vol 32, No 3 (2020) Vol 32, No 2 (2020) Vol 32, No 1 (2020) Vol 31, No. 3 (2019) Vol 31, No. 2 (2019) Vol 31, No 1 (2019) Vol 30, No 3 (2018) Vol 30, No 2 (2018) Vol 30, No 1 (2018) Vol 29, No 3 (2017) Vol 29, No 2 (2017) Vol 29, No 1 (2017) Vol 28, No 3 (2016) Vol 28, No 2 (2016) Vol 28, No 1 (2016) Vol 27, No 3 (2015) Vol 27, No 2 (2015) Vol 27, No 1 (2015) Vol 26, No 3 (2014) Vol 26, No 2 (2014) Vol 26, No 1 (2014) Vol 25, No 3 (2013) Vol 25, No 2 (2013) Vol 25, No 1 (2013) Vol 24, No 3 (2012) Vol 24, No 2 (2012) Vol 24, No 1 (2012) Vol 23, No 3 (2011) Vol 23, No 2 (2011) Vol 23, No 1 (2011) Edisi Khusus, November 2011 Vol 22, No 3 (2010) Vol 22, No 2 (2010) Vol 22, No 1 (2010) Vol 21, No 3 (2009) Vol 21, No 2 (2009) Vol 21, No 1 (2009) Vol 20, No 3 (2008) Vol 20, No 2 (2008) Vol 20, No 1 (2008) Vol 19, No 3 (2007) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. sleman, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA