Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Website

Published by Universitas Gadjah Mada

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 14 Documents

1 2

Search results for , issue "Vol 29, No 3 (2017)" : 14 Documents clear

REKONSTRUKSI HUKUM ATAS POLA PENANGANAN PELANGGARAN ASAS NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL Tedi Sudrajat; Sri Hartini
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 29, No 3 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

AbstractThe rise of legal issues on the involvement of civil servants in practical political activities shows that the regulation on civil servants was still not strong enough to prevent violations of neutrality principle in local elections. Based on that condition, this paper analyzes the legal reconstruction regarding the violation of civil servant neutrality and create appropriate mechanism dealing with the violation of neutrality principle. The study concluded that it is an urgently need to strengthen the role of government to handling violation of neutrality principle among relevant institutions’ which integrated.IntisariMaraknya persoalan hukum atas keterlibatan PNS dalam kegiatan politik praktis menunjukkan dengan jelas bahwa peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian masih belum cukup kuat untuk mencegah pelanggaran asas netralitas dalam pelaksanaan Pemilihan Umum di daerah. Atas hal tersebut, tulisan ini mengkaji tentang rekonstruksi hukum terhadap pelanggaran netralitas PNS dan membuat mekanisme yang sesuai dalam penanganan pelanggaran asas netralitas PNS. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa diperlukannya penguatan peran pemerintah untuk mengantisipasi pelanggaran dengan pembentukan pola penanganan pelanggaran netralitas antar lembaga yang terintegrasi.

NATIONAL AND INTERNATIONAL DIMENSION IN INDONESIA’S EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE Ida Kurnia; Imelda Martinelli
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 29, No 3 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

With both national and international dimensions influencing the utilization of marine fisheries resources in Indonesia’s Exclusive Economic Zone, a comprehensive regulation is needed. Hence the importance of making sure that National Regulations are in accordance with International Regulations, while still maintaining the best of interests for the people and accommodating for the people’s welfare. In reality, international community depends heavily on natural marine fisheries resources for their people’s nutrients need.

ETHNIC PROFILING AND COUNTERTERRORISM IN EUROPEAN HUMAN RIGHTS REGIME: A PHILOSOPHICAL LEGAL REVIEW Mahaarum Kusuma Pertiwi
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 29, No 3 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

AbstractThis essay will analyze the European Union framework of ethnic profiling in the aim of combating terrorism that will be contrasted to the principle of non-discrimination that is fundamental in the European regime of Human Rights. Research question in this essay is whether the European human rights regime consistently holds the principle of non-discriminatory in justifying the use of ethnic profiling in combating terrorism. IntisariMakalah ini akan membahas mengenai kebijakan profil etnis (ethnic profiling) dalam rangka memerangi terorisme di Uni Eropa yang akan dikontraskan dengan prinsip non-diskriminasi yang juga merupakan hal penting dan mendasar dalam perlindungan Hak Asasi Manusia di Eropa. Permasalahan mendasar yang dikaji dalam studi ini adalah apakah Uni Eropa konsisten dalam memegang prinsip non-diskriminasi ketika membenarkan penggunaan kebijakan profil etnis dalam memberantas terorisme.

PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK (Studi Tentang Orangtua Sebagai Buruh Migran Di Kabupaten Banyumas) Noer Yuwanto Indriati; Krishnoe Kartika Wahyuningsih; Sanyoto S; Suyadi S
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 29, No 3 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

AbstractChildren are often the victims, good divorce, death, even the bustle of the parents to meet the necessities of life to be laborers abroad. Lack of parental attention badly the development, protection and fulfilment of children's rights. The aim of the research analyzed the protection and fulfilment of the rights of the child raised by a single parent or another. Juridical sociological approach method, the source of primary data and secondary, analyzed using interactive analysis models. Fulfillment of education, Kedondong Village the most excellent (90%), Cihonje (78.96%), Paningkaban (82.80%). The health of the six villages of good, average fulfillment such as playing, work at home, pocket money is quite good, while needs security device and community participation. IntisariAnak sering menjadi korban, baik perceraian, meninggalnya, bahkan kesibukan orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidup hingga menjadi buruh di Luar Negeri. Kurangnya perhatian orang tua sangat berdampak pada perkembangan, perlindungan dan pemenuhan hak anak. Tujuan penelitian untuk menganalisis perlindungan dan pemenuhan hak anak yang diasuh oleh orang tua tunggal atau orang lain. Metode pendekatan yuridis sosiologis, sumber data primer dan data sekunder, dianalisa menggunakan model analisis interaktif. Hasil Penelitian adalah Pemenuhan pendidikan, Desa Kedondong yang paling baik (90%), Cihonje (78,96%), Paningkaban (82,80%). Kesehatan dari enam Desa rata-rata baik, pemenuhan hak seperti bermain, pekerjaan di rumah, uang saku cukup baik, sedangkan keamanan diperlukan keikutsertaan perangkat dan masyarakat.

THE PRINCIPLE OF NEUTRALITY AT SEA AFTER UN CHARTER AND UNCLOS 1982 Enny Narwati
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 29, No 3 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

The purpose of this paper is to analyze an implementation of neutrality principles at sea in time of armed conflict. It because the law of neutrality at sea has not progressed and seem stagnant since 1907 on the Hague Convention. Indeed, the UN Charter and UNCLOS 1982 set up significant developments on international law. On the other hand, there still found a lack of rules available in particular area, therefore international community provide San Remo Manual 1994. The San Remo Manual created based on the Hague Convention of 1907, the UN Charter, UNCLOS 1982, other international treaties and customary international law. To conclude, that the law of neutrality at sea should respected the sovereignty of neutral countries

IMPROVING OUTSOURCING SYSTEM IN INDONESIA: FIXING THE GAP OF LABOUR REGULATION Nabiyla Risfa Izzati
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 29, No 3 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

AbstractOutsourcing is always been one crucial issues in Indonesian labour law. Since this system legalized by Law Number 13 Year 2003 on Manpower, there has been a lot of resistance from workers and unions, because outsourcing system is considered detrimental to the position of workers. However, does abolishing outsourcing system the best solution? This research will trace the history of Indonesia's outsourcing system, the advantages and disadvantages of this system, and some possible ways to improve the system. By improving outsourcing system within the legal framework and its implementation, it is not impossible that this system will bring benefits to both workers and employers. Intisari Outsourcing atau alih daya merupakan salah satu permasalahan yang krusial dalam ranah hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Sejak awal model hubungan kerja ini dilegalkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, muncul banyak perlawanan dan resistensi dari kalangan pekerja dan serikat pekerja karena dianggap merugikan posisi pekerja. Namun, apakah menghapuskan sistem outsourcing merupakan solusi? Penelitian ini akan menelusuri sejarah sistem outsourcing Indonesia, kelamahan dan kelebihan sistem ini, serta cara yang mungkin dilakukan untuk memperbaiki sistem ini. Dengan memperbaiki sistem outsourcing dalam kerangka hukum dan pelaksanaan, bukan tidak mungkin sistem ini justru membawa kemanfaatan bagi pekerja maupun pengusaha.

THE IMPACTS OF UNCLEAR LAW AND BORDER ON ENVIRONMENTAL PROTECTION: THE CASE OF THE MANGGARAI TIMUR AND NGADA REGENCIES OF FLORES, INDONESIA Any Andjarwati; Ananda Prima Yurista; Fajri Matahati Muhammadin
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 29, No 3 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

AbstractThe land of Manggarai Timur and Ngada in Flores, Indonesia, is facing complexities in the agrarian sector. There is an overlap of laws on land tenure in the border area between the regencies based on the Regional Spatial Plans of both Manggarai Timur and Ngadha regencies. Not only that this creates horizontal conflicts between the peoples, but the overlap of mining policies also affects the environment. This research investigates the problems and discovers that the complexity can only be untangled by creating a ‘Strategic Area’ which can be implemented with a reconstruction of the current system of spatial planning law. IntisariTanah Manggarai Timur dan Ngada di Flores, Indonesia, menghadapi kompleksitas serius di sektor agraris. Ada tumpang tindih hukum tentang kepemilikan lahan di daerah perbatasan antar kabupaten berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Timur dan Ngadha. Hal ini menyebabkan konflik horizontal antara masyarakat. Selain itu, tumpang tindih kebijakan terkait pertambangan juga mempengaruhi lingkungan. Penelitian ini menyelidiki masalah dan menemukan bahwa kompleksitasnya hanya dapat dilepaskan dengan menciptakan 'Kawasan Strategis' yang hanya dapat diimplementasikan dengan adanya rekonstruksi terhadap sistem hukum penataan ruang saat ini.

STATEOWNED ENTERPRISE AND PUBLIC SERVICE OBLIGATION IN THE SECTOR OF OIL AND GAS Muhammad Insa Ansari
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 29, No 3 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

AbstractThe 1945 Constitution of the Republic of Indonesia regulates natural recources in its particular article. Then, the Energy Law and the Oil and Gas Law regulate the state’s control of oil and natural gas. In the sectoral regulations of oil and gas, there is a public service obligation (PSO) which must be assumed by the Government and State Owned Enterprises (SOE). Meanwhile, in the SOE Law introduced entity Perum and Persero. Where in Perum entities carrying out public service, while the Persero entity to assume the role for profit. But in practice found a PSO on the oil and gas sector carried by state-run entities Persero. IntisariDalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diatur penguasaan negara terhadap sumber daya alam. Kemudian UU Enegi dan UU Minyak dan Gas Bumi mengatur penguasaan negara terhadap minyak dan gas bumi. Dalam pengaturan sektoral di bidang tersebut juga mengatur kewajiban pelayanan umum yang harus diemban oleh pemerintah dan BUMN. Sementara itu dalam UU BUMN diperkenalkan entitas Perusahaan Umum (Perum) dan Perseroan Terbatas (Persero). Dimana entitas Perum mengemban peran pelayanan umum (public service), sementara entitas Persero mengemban peran mencari keuntungan (profit oriented). Namun dalam praktek ditemukan kewajiban pelayanan umum pada sektor minyak dan gas bumi diemban oleh BUMN dengan entitas Persero.

ANALISIS PEMBEBANAN GADAI ATAS SERTIFIKAT MEREK PADA BANK SYARIAH Trisadini Prasastinah Usanti
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 29, No 3 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

AbstractTrademark Rights in the practices of sharia banks is accepted as an object collateral for financing and burdened with pledge. Therefore, Trademark Rights is very risky because its value is not guaranteed then it is only accepted as an additional guarantee to the sharia bank. In minimizing risk, the Sharia bank shall assess that the Mark must have been registered as evidenced by the issuance of the certificate of Trademark, taking into account the period of protection of trademark and the inclusion of negative covenants and positive covenants in the pledge agreement as legal protection for sharia banks IntisariHak Atas Merek pada praktik bank syariah diterima sebagai objek jaminan pembiayaan dan dibebani dengan lembaga jaminan gadai. Oleh karena, Hak Atas Merek sangat berisiko karena nilainya tidak terjamin maka hanya diterima sebagai jaminan tambahan pada bank syariah. Dalam meminimalkan risiko, bank syariah melakukan penilaian bahwa Merek tersebut harus sudah terdaftar yang dibuktikan dengan diterbitkannya Sertifikat Merek, memperhatikan jangka waktu perlindungan merek tersebut dan pencantuman negative covenants dan positive covenants dalam perjanjian gadai sebagai perlindungan hukum bagi bank syariah.

PENGATURAN PRAPERADILAN DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA M Muntaha
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 29, No 3 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

ABSTRACTLaw in reality nowadays has become a commodity of law enforcers. Law is not only used as a means to strengthen its power, but also has been used to benefit from with an argument for the sake of upholding the law. This has been obvious in some cases, particularly with regard to the use of pretrial, where the proposed pretrial substance has far refracted from legislation in force. This situation needs to be placed proportionally in accordance with the applicable statutory provisions, in this case Law No. 8 of 19811 in the book of law on Criminal Procedure (Criminal Procedure Code). This law should be used a formal basis. ABSTRAKHukum dalam realitasnya dewasa ini sudah menjadi komoditas dari penegak hukum, tidak hanya dipergunakan sebagai sarana untuk mengokohkan kekuasaannya, melainkan juga telah dipergunakan untuk mencari keuntungan dari hukum dengan dalil demi penegakan hukum. Hal ini terlihat dari beberapa kasus, terutama yang berkaitan dengan penggunaan praperadilan, di mana yang menjadi substansi pengajuan praperadilan telah jauh membias dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keadaan ini perlu didudukkan secara proporsional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai dasar formal berperkara di depan pengadilan.

Page 1 of 2 | Total Record : 14

1 2

Filter by Year

2017 2017

Filter By Issues

All Issue Vol 32, No 3 (2020) Vol 32, No 2 (2020) Vol 32, No 1 (2020) Vol 31, No. 3 (2019) Vol 31, No. 2 (2019) Vol 31, No 1 (2019) Vol 30, No 3 (2018) Vol 30, No 2 (2018) Vol 30, No 1 (2018) Vol 29, No 3 (2017) Vol 29, No 2 (2017) Vol 29, No 1 (2017) Vol 28, No 3 (2016) Vol 28, No 2 (2016) Vol 28, No 1 (2016) Vol 27, No 3 (2015) Vol 27, No 2 (2015) Vol 27, No 1 (2015) Vol 26, No 3 (2014) Vol 26, No 2 (2014) Vol 26, No 1 (2014) Vol 25, No 3 (2013) Vol 25, No 2 (2013) Vol 25, No 1 (2013) Vol 24, No 3 (2012) Vol 24, No 2 (2012) Vol 24, No 1 (2012) Vol 23, No 3 (2011) Vol 23, No 2 (2011) Vol 23, No 1 (2011) Edisi Khusus, November 2011 Vol 22, No 3 (2010) Vol 22, No 2 (2010) Vol 22, No 1 (2010) Vol 21, No 3 (2009) Vol 21, No 2 (2009) Vol 21, No 1 (2009) Vol 20, No 3 (2008) Vol 20, No 2 (2008) Vol 20, No 1 (2008) Vol 19, No 3 (2007) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. sleman, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA