Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 31, No 1 (2019)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[Influence of PSC Changes in The Upstream Sector From Cost Recovery System into Gross Split Towards The Obligation to Pay Land and Building Tax ]]>
<![CDATA[Irine Handika Ikasari]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 31, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1043.968 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.29240
<![CDATA[AbstractThe scheme of profit sharing contracts has been significantly changed due to the enactment of Ministerial Regulation of Energy and Mineral Resources No. 8/2017 concerning the Gross Split Revenue Sharing Contract on January 16, 2017.This research focused on: First, the relationship between the change of PSC Cost Recovery form to PSC Gross Split with the mechanism of Administration of Land and Building Tax and its addressat; and Second relationship between change of PSC Cost Recovery form PSC Gross Split with procedure of Land and Building Tax calculation at exploration and exploitation stage.IntisariSkema kontrak bagi hasil mengalami perubahan yang sangat signifikan akibat diundangkannya Peraturan Menteri ESDM No. 8/2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split pada tanggal 16 Januari 2017. Penelitian ini difokuskan pada: Pertama, hubungan antara perubahan bentuk PSC Cost Recovery menjadi PSC Gross Split dengan mekanisme penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan dan addressat-nya; dan Kedua hubungan antara perubahan bentuk PSC Cost Recovery menjadi PSC Gross Split dengan tata cara perhitungan PBB pada tahap eksplorasi dan eksploitasi.]]>
<![CDATA[The Functions of the 1945 Constitutional Preamble ]]>
<![CDATA[Andy Omara]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 31, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (407.246 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.30076
<![CDATA[Abstract Using the Preamble of the Indonesian Constitution namely the 1945 Constitution as a case study, this paper aims to answer an important question i.e. what are the functions of the Preamble? It argues that the functions of the 1945 Constitutional Preamble vary from time to time. In the Old Order and the New Order governments, the Preamble enjoyed its highest status but it somehow lacked of legal binding. In recent years, particularly after the recent constitutional amendments, the status of the Preamble arguably shifted from lacked of legal binding to have legal binding status. This shift is primarily because of the recent constitutional amendments. Intisari Dengan menggunakan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai studi kasus, artikel ini bermaksud menjawab sebuah pertanyaan penting yaitu apa fungsi sebuah pembukaan? Artikel ini berpendapat bahwa fungsi dari Pembukaan UUD 1945 berbeda dari waktu ke waktu. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, Pembukaan mendapatkan tempat tertinggi. Namun pada saat yang sama ia tidak sepenuhnya mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Sejak perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 1999-2002, status Pembukaan berubah dari yang sebelumnya tidak sepenuhnya mempunyai daya ikat menjadi mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Hal ini sebagai konsekuensi dari perubahan Undang-Undang Dasar. ]]>
<![CDATA[PENDEKATAN HOPendekatan Holistik – Ekologis sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di IndonesiaLISTIK – EKOLOGIS SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN KASUS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Rio Christiawan]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 31, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (14.343 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.31383
<![CDATA[AbstractIneffective performance of conventional law enforcement as a means of settlement for forest and land fire cases has been caused by the lack of proper knowledge of the law enforcers on legal aspects on forest and land fire cases and deviation in the conventional process at police and court level. As a consequence, not only the citizens become the sufferer, but this will also result in deviation in the law enforcement process. This article compares the conventional law enforcement and the potential to adopt environmental law enforcement in forest and land fire cases using holistic approach - an ecological perspective which considers the law not only as a strict rule but also an integral part together with all of the elements which will enable law enforcement to put forward the aspects of ecological sustainability than others interests. IntisariTidak Optimalnya penegakan hukum secara konvensional sebagai bentuk penyelesaian terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan disebabkan karena kurangnya pengetahuan para penegak hukum terkait tata cara penanganan aspek hukum kebakaran hutan dan lahan maupun terjadinya penyimpangan pada proses penegakan hukum konvensional baik di tingkat kepolisian hingga tingkat pengadilan. Akibatnya tidak saja warga negara yang dirugikan (suferer) tetapi juga tidak jelasnya proses penegakan hukum konvensional akan menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam proses penegakan hukum. Artikel ini membahas mengenai perbandingan penegakan hukum secara konvensional dan kemungkinan penegakan hukum lingkungan dalam hal terjadinya kebakaran hutan dan lahan dengan menggunakan pendekatan holistik – ekologis yang memandang hukum bukan sebuah prosedur yang kaku tetapi hukum dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dengan segenap unsurnya sehingga penegakan hukum lebih mengedepankan aspek keberlanjutan ekologis daripada kepentingan lainnya.]]>
<![CDATA[Catatan Hukum Kritis Pembiayaan Sekunder Perumahan ]]>
<![CDATA[Rahmi Jened]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 31, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (412.778 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.33212
<![CDATA[Abstracthe existence of Secondary Mortgage Facility (SMF) in Indonesia is adopted from common law s tradition. It is not easy to adopt legal institutions derived from the common law tradition into our country that base on the civil law tradition. Furthermore, even though SMF has managed to solve mismatch and improve credit liquidity, hence there are some critical legal notes to SMF institution. This paper will discuss about the differences law and regulation of real property ownership, true sale for repurchase of loan and its secured transaction (mortgage) and the existence of Special Purpose Vehicle between Common Law and civil Law tradition. IntisariEksistensi lembaga Fasilitas PembiayaanSekunder Perumahan (SMF) di Indonesia diadopsi dari common law system. Tentu bukan hal mudah untuk mengadopsi lembaga hukum dari tradisi common law ke dalam tradisi civil law. Meskipun telah terbukti lembaga ini dapat mengatasi mismatch dan meningkatkan likuiditas KPR, namun ada beberapa catatan hokum kritis tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan.Makalah ini akan membahas perbedaan hokum dan aturan tentang kepemilikan tanah, jual putus untuk penjualan kredit dan hak tanggungannya serta eksistensi perusahaan kendaraan untuk tujuan khusus antara tradisi Common Law dan Civil Law.]]>
<![CDATA[Asas Kebiasaan Pemberian Uang Panjar dalam Transaksi Jual Beli Era Pasar Bebas ]]>
<![CDATA[holijah holijah]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 31, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (382.879 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.33410
<![CDATA[AbstractRecently, the activities of economic and as well as various model of transaction has always been developed. However the transaction with this system (voorschot) always happened in the society. This research is aiming to give a concept and practice by consequences of law from a custom giving a voorschot in transaction. This research is using a documentary and library research. The result of this study showed that with a concept and practice of giving voorschot who is recognized by positive law as well as customary law, civil law and islamic law. Then in the development of the practice this transaction of buying a product with this system is approved as a sign of agreement and can be allowed to held it. IntisariPemberian uang panjar dalam transaksi jual beli suatu produk barang adalah merupakan kebiasaan yang terjadi di masyarakat Indonesia. Transaksi jual beli produk barang sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan dan cara mendistribusikan kebutuhan, yang mana konsep dan praktiknya melandaskan pada filosofi yang berbeda-beda. Pemberian uang panjar sebagai konsep perjanjian, adalah selaras dengan asas kebiasaan dalam perjanjian, sehingga uang panjar sebagai uang tanda jadi dan uang muka dalam transaksi jual beli produk barang juga dalam praktik tergantung kesepakatan akan di kembalikan atau tidak, termasuk bagian harga jual ataupun tidak. Sementara itu, mengenai pemberian uang panjar sebagai uang muka jika terjadi pembatalan, maka uang panjar sebagai uang muka dikembalikan.]]>
<![CDATA[Modus Operandi dan Problematika Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Daring ]]>
<![CDATA[Anton Hendrik Samudra]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 31, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (634.548 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.34786
<![CDATA[AbstractOnline fraud experienced by the society in general perspective, and the East Java community in particular. The victimVictims hope is hoping that the perpetrator can be arrested, and the victim's loss got returned. Beside the technical constraints faced by law enforcement regarding privacy and data security regimes that also protect perpetrators, there is also problem in the rule of law. The norm specifically regulated in Article 28 paragraph (1) Law 11 of 2008 on Electronic Transaction Information (UU ITE) has a special restriction because of its consumer protection dimension. This article is a result of a research conducted regarding the profile of the modus operandi of online fraud in East Java and outlining the emerging legal problems. The research method used is juridical empiric and juridical normative, empiric juridical used to gather data, whereas juridical normative by literature study. The research findings are: it is necessity to reformulate the norms related to online fraud in the ITE Law because in its modus, there are cases of online fraud which not covered by Article 28 paragraph (1) of the ITE Law. IntisariTindak pidana penipuan daring cukup banyak dialami masyarakat pada umumnya, dan masyarakat Jawa Timur pada khususnya. Korban sangat berharap pelakunya dapat ditangkap kemudian uang atau kerugian korban dikembalikan. Selain kendala teknis yang dialami penegak hukum dalam rezim privasi dan keamanan data yang juga melindungi pelaku, juga terdapat problematika dalam pengaturan norma hukum. Norma yang diatur secara khusus dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) memiliki batasan khusus karena dimensi perlindungan konsumennya. Tulisan berikut ini merupakan hasil penelitian tentang profil modus operandi tindak pidana penipuan daring di Jawa Timur, penormaannya terkait tindak pidana tersebut dan menguraikan problematika hukum yang muncul. Metode penelitan yang digunakan adalah yuridis empiris dan yuridis normatif, yuridis empiris dilakukan dengan pengambilan dan pengolahan data sedangkan yuridis normatif dengan cara studi kepustakaan. Temuan penelitian adalah perlunya reformulasi norma terkait penipuan daring dalam UU ITE karena dalam profil modusnya terdapat kasus penipuan daring yang tidak tercakup dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum atas Perkara Kartel di Luar Persekongkolan Tender di Indonesia ]]>
<![CDATA[Veri Antoni]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 31, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (404.309 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.37966
<![CDATA[IntisariKartel dikategorikan sebagai pelanggaran berat dalam hukum persaingan usaha, karena dampaknya terhadap penurunan social welfare dianggap nyata. Hampir dua dekade penegakan kartel, khususnya kartel di luar persekongkolan tender, belum berjalan maksimal. Terdapat beberapa hambatan dalam penegakkannya, antara lain, UU Persaingan Usaha tidak mengenal keberadaan indirect evidence, sehingga praktik peradilan pun memiliki perbedaan pandangan terkait kedudukannya dalam sistem hukum acara. UU Persaingan Usaha tidak memberikan kewenangan pengeledahan dan penyitaan bagi KPPU untuk memperoleh dokumen-dokumen sebagai bagian proses pembuktian. Pemaknaan kartel sebagai perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata mengakibatkan terjadi penyempitan makna kartel yang hanya terbatas pada perbuatan dalam artian perjanjian saja.AbstractCartels are classified as serious violations of business competition law due to its impact on reductions in social welfare is considered very real. Almost two decades enforcement of cartels outside tender conspiracy, has not run optimally. There are several obstacles in its enforcement, as follows, business competition law does not recognize the existence of indirect evidence hence the practice of judicial practices has different point of views related to their position in the procedural law system. The Business Competition Law does not authorize search and seizure for Commission for the Supervision of Business (KPPU) to obtain documents as part of the verification process. The meaning of cartel as an agreement which stipulated in the Civil Code resulted in narrowed meaning of cartel, which is only limited to acts in the sense of agreement]]>
<![CDATA[United Nations Convention Against Corruption dalam Sistem Hukum Indonesia ]]>
<![CDATA[Eddy Omar Sharif Hiariej]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 31, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (370.016 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.43968
<![CDATA[The Indonesian government had ratified the United Nations Convention Against Corruption [’UNCAC’] through Act No. 7 of 2006. However, the Indonesian Act on Anti-Corruption has yet to be synchronized with UNCAC. On one hand, corruption has become a massive issue in Indonesia, but on the other hand, the existing Anti-Corruption Act has yet to be in compliance with the relevant international instrument. Therefore, the implementation of UNCAC has become more urgent. Aside from the need to counter corruption efficiently and effectively, UNCAC calls upon the need for international cooperation against corruption.]]>
<![CDATA[Pendekatan Holistik Transportasi Berbasis Aplikasi dalam Kerangka Hukum Perlindungan Konsumen ]]>
<![CDATA[Agus Suwandono]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 31, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (364.305 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.33848
<![CDATA[AbstractRegulations of transportation based applications still get a rejection, while the government as the regulator may concern to provide protection for public transport providers and consumers. This research method is the juridical normative with descriptive analytical specifications. The results showed that the regulations of the transportation-based application should pay attention to the interests of consumers, businessperson and the government. In addition, there are no regulation abaut ojek online causes the absence of legal certainty to the existence of ojek online. Legal protection of the consumer transportation based applications in some aspects have fulfilled this aspect of consumer protection, by remaining attentive to the rights of other consumers. IntisariPengaturan transportasi berbasis aplikasi masih saja mendapatkan penolakan, sementara pemerintah selaku regulator berkepentingan untuk memberikan perlindungan bagi angkutan konvensional dan konsumen. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan spesifikasi deskriftif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan transportasi berbasis aplikasi harus memperhatikan kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah. Selain itu, tidak diaturnya ojek online menyebabkan tidak adanya kepastian hukum terhadap keberadaan ojek online. Perlindungan hukum terhadap konsumen transportasi berbasis aplikasi dalam beberapa aspek telah memenuhi aspek perlindungan konsumen, dengan tetap memperhatikan hak-hak konsumen yang lainnya.]]>
<![CDATA[Praktik Illegal Transhipment di Laut Lepas Berdasarkan Hukum Laut Internasional ]]>
<![CDATA[cindy vira yunita]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 31, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/jmh.35718
<![CDATA[AbstractIllegal transhipment practice is a serious problem because it is included in the theft mode of fish, which is by transferring the cargo of fish that occurs in the middle of the high seas from one ship to foreign ships without reporting the catch. It categorized as one form of the criteria for Transnational Organized Crime/TOC, includes crimes committed in one country, but involves organized criminal groups from more than one country. This paper will construct how the dispute resolution process must be carried out if it consists of UN procedures, UNCLOS 1982 by "International Tribunals for the Law of the Sea (ITLOS)" and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Regional. The type of research used is normative juridical. IntisariPraktik illegal transhipment merupakan suatu permasalahan yang serius karena termasuk dalam modus pencurian ikan, yaitu melalui pemindahan muatan ikan yang terjadi di tengah laut lepas dari satu kapal ke kapal asing tanpa melaporkan hasil tangkapannya tersebut. Dikategorikan sebagai salah satu bentuk kriteria Transnational Organized Crime/TOC, meliputi kejahatan yang dilakukan di satu negara, akan tetapi melibatkan kelompok kriminal terorganisasi yang berasal lebih dari satu negara. Tulisan ini akan mengonstruksikan bagaimana proses penyelesaian sengketa yang harus dilakukan bilamana terdiri atas prosedur PBB, UNCLOS 1982 oleh “International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS)”, dan Regional Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Jenis penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif. ]]>
