Articles
<![CDATA[TANGGUNGJAWAB HAKIM PENGAWAS DALAM PENGURUSAN HARTA DEBITUR PASCA PAILIT ]]>
<![CDATA[Utama, Cholida]]>;
<![CDATA[Holijah, Holijah]]>
<![CDATA[ Muamalah Vol 3 No 1 (2017): Muamalah ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (105.35 KB)
<![CDATA[Bankruptcy can happen for more rapid development of economic and trade issues which arise various debts that arise in the community. So also with the monetary crisis in Indonesia has given the unfavorable impact on the national economy, causing great hardship to the business community in resolving debts to continue its operations. So the need for an alternative solution for all parties to ensure the settlement of accounts payable business through bankruptcy institutions, and of the seizure is the expectation that all creditors receive payment of the balance of the proceeds from the seized assets.]]>
<![CDATA[Konsep Khiyar ‘Ayb Fikih Muamalah dan Relevansinya dalam Upaya Perlindungan Konsumen (Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Akibat Produk Barang Cacat Tersembunyi) ]]>
<![CDATA[Holijah, Holijah]]>
<![CDATA[ Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 9 No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah IAIN Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (3340.889 KB)
|
DOI: 10.24090/mnh.v9i2.507
<![CDATA[Masyarakat konsumen Indonesia di era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini,mengahadapi berbagai tantangan akibat dari dampak positif dan negatif dari pertumbuhan ekonomi nasional dan dunia secara global. Kemungkinan akan adanya produk barang cacat tersembunyi dari pelaku usaha akan selalu, upaya preventif dan represif mutlak dilakukan negara untuk melindungi konsumen yang secara umum lemah dibandingkan pelaku usaha. Islam, sesungguhnya sudah memberikan solusi bagi pihak yang melakukan transaksi ekonomi, jika kemudian ada resiko yang membahayakan dan merugikan yang mana dalam fikih muamalah dikenal istilah hak khiyar, dan untuk porduk cacat dikenal dengan istilah khiyar‘ayb.Hak khiyar‘ayb ini dengan prinsip tanggung jawab mutlak produk barang cacat tersembunyi mempunyai keselarasan, di mana intinya adalah bahwa pelaku usaha bertanggung jawab terhadap konsumen akan resiko akibat dari produk barang yang diedarkan di pasaran.Relevansi hak khiyar‘ayb dengan prinsip tanggung jawab mutlak pelaku usaha ini, menunjukakan bahwa alternatif perlindungan konsumen melalui penerapan prinsip tanggung jawab mutlak pelaku usaha akan dapat melindungi konsumen terhadap produk barang cacat tersembunyi dari pelaku usaha.]]>
<![CDATA[PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI’AH TERHADAP NEGOSIASI NASABAH KLAIM PRODUK TAKAFULLINK SALAM (STUDI KASUS PT TAKAFUL KELUARGA PALEMBANG) ]]>
<![CDATA[putri, ilma mala]]>;
<![CDATA[holijah, holijah]]>;
<![CDATA[Hidayat, Fatah]]>
<![CDATA[ Muamalah Vol 5 No 2 (2019): Muamalah ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (153.643 KB)
<![CDATA[Penelitian yang berjudul Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap negosiasi nasabah klaim produk takafullink salam Studi PT Takaful keluarga Palembang. Dilatarbelakangi oleh keinginan peneliti untuk memahami secara mendalam mengenai asuransi yang bersifat syariah, mengingat berkembangnya lembaga keuangan yang mengunakan prinsip syariah, seperti asuransi takaful keluarga. Perlunya mengantisipasi timbulnya perselisihan yang mungkin dapat terjadi di hari mendatang. Karenanya negosiasi adalah alternatife yang tepat dalam penyelesaian suatu perselisiahan. Permasalahan pada penelitian ini ialah. 1). Bagaimanakah negosiasi nasabah klaim produk takafullink salam di PT takaful Keluarga Palembang. 2). Bagaimanakah perspektif hukum ekonomi syari‟ah terhadap negosiasi nasabah klaim produk takafullink salam di PT Takaful Keluarga Palembang. Metodelogi penelitian ini adalah jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan (filed Research) yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti dengan alat pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi melalui tanya jawab kebeberapa objek, kemudian data tersebut dikelola dengan menguraikan permasalahan yang sejelas-selasnya lalu menarik suatu kesimpulan dari umum ke khusus. Hasil penelitian bahwa: Negosiasi nasabah klaim produk takafullink salam dilakukan dengan merundingkan ulang kepada nasabah, bahwa apa yang diperselisihkan telah di jelaskan secara rinci pada polis asuransi. Hal tersebut kemudian dibuktikan dengan data awal akad antara nasabah dan perusahaan. Diikuti dengan proses perdamaian dengan cara kekeluargaan. Dalam kajian hukum ekonomi syariah negosiasi nasabah klaim produk takafullink salam di PT takaful keluarga Palembang dengan nasabahnya telah mengkuti nilai nilai syari’ah. Indikator yang terlihat dari hasil lapangan ialah langkah perdamaian dengan syarat yang sama sama ikhlas (anta radhin). Kata Kunci: Negosiasi, Nasabah, klaim.]]>
<![CDATA[KONFLIK PERAN GANDA WANITA BEKERJA DI LUAR RUMAH TERHADAP KETAHANAN EKONOMI KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Holijah Holijah]]>
<![CDATA[ Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 12 No. 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/ahwal.2019.12105
<![CDATA[Contemporary social development has been marked by the phenomenon of the emergence of professional women who work in public space. Although they have to work in public sphere, they have to responsible for domestic affairs. This article aims to elaborate the double burdens of these women from the perspective of Islamic law. This article argued that it is possible for women to have jobs in public sphere as far as they can guarantee that they can fulfill some conditions such as permission from their husbands, avoiding seclusion (khalwat), chosing jobs which is in line with women nature. Saat ini telah terjadi pergeseran nilai yang merubah pola hidup para wanita yang dulu hanya mengurusi pekerjaan domestik. Sekarang para wanita sudah banyak yang berkarir dan bekerja. Dengan demikian, wanita yang bekerja memiliki beban yang lebih berat, di satu sisi ia harus bertanggung jawab atas urusan-urusan rumah tangga, di sisi lain ia juga harus bertanggung jawab atas pekerjaan di luar rumah. Tulisan ini mengkaji peran ganda wanita yang bekerja di luar runah dari perspektif hukum Islam. Hasil penelitian ini menyimpukan bahwa Wanita diperbolehkan untuk bekerja di luar rumah selama dapat menjaga dan menjamin bahwa pekerjaannya tidak bertentangan dengan syariah. Dalam konteks ini izin dari suami, adanya keseimbangan antara peran domestik dan publik, tidak menimbulkan khalwat dengan lawan jenis, dan sebaiknya menjauhi pekerjaan yang tidak sesuai dengan fitrahnya atau karakter kewanitaannya.]]>
<![CDATA[Strict Liability Principle: Consumer Protection from Hidden Defective Products in Indonesia ]]>
<![CDATA[Holijah Holijah]]>
<![CDATA[ Sriwijaya Law Review VOLUME 4 ISSUE 1, JANUARY 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Sriwijaya University, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/slrev.Vol4.Iss2.295.pp109-123
<![CDATA[Weak supervision on the standardization of the quality of goods products, the negative impact of the use of technology, and fraudulent products cause an increase in hidden defective goods products in the current era of globalization. The phenomenon of the existence of hidden defective products increasingly demanding the importance of the role of government to regulate, supervise and control to create a legal construction of product responsibility for consumers, which normatively does not exist yet. The concept of consumer protection due to hidden defective goods is a new thing that has never been explained in Indonesian literature. The purpose of this paper is to analyze the hidden defective products phenomenon, and the legal basis on the principle of responsibility is applied. Strict liability of produces due to loss of hidden defective goods products as an effort to protect consumers in Indonesia. This research uses the normative analysis method by using secondary data as primary data through the statute approach, philosophical approach, and historical approach. The results of this study show the importance of legal products that can provide consumer rights without reducing the rights of produces. The need for a legal basis for the product liability principle with the principle of strict liability to claim the responsibility of a produces through developing the doctrine of tort as a basis for demanding compensation due to hidden defective goods from the outstanding produces on the market. For this reason, it is recommended as a consideration, namely normative amendment to the law of the Republic of Indonesia number 8 of 1999 concerning consumer protection as a short-term step, while the long-term step is to issue a special law that regulates the absolute responsibility of produces due to loss of defective products hidden in the future.]]>
<![CDATA[Asas Kebiasaan Pemberian Uang Panjar dalam Transaksi Jual Beli Era Pasar Bebas ]]>
<![CDATA[holijah holijah]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 31, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (382.879 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.33410
<![CDATA[AbstractRecently, the activities of economic and as well as various model of transaction has always been developed. However the transaction with this system (voorschot) always happened in the society. This research is aiming to give a concept and practice by consequences of law from a custom giving a voorschot in transaction. This research is using a documentary and library research. The result of this study showed that with a concept and practice of giving voorschot who is recognized by positive law as well as customary law, civil law and islamic law. Then in the development of the practice this transaction of buying a product with this system is approved as a sign of agreement and can be allowed to held it. IntisariPemberian uang panjar dalam transaksi jual beli suatu produk barang adalah merupakan kebiasaan yang terjadi di masyarakat Indonesia. Transaksi jual beli produk barang sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan dan cara mendistribusikan kebutuhan, yang mana konsep dan praktiknya melandaskan pada filosofi yang berbeda-beda. Pemberian uang panjar sebagai konsep perjanjian, adalah selaras dengan asas kebiasaan dalam perjanjian, sehingga uang panjar sebagai uang tanda jadi dan uang muka dalam transaksi jual beli produk barang juga dalam praktik tergantung kesepakatan akan di kembalikan atau tidak, termasuk bagian harga jual ataupun tidak. Sementara itu, mengenai pemberian uang panjar sebagai uang muka jika terjadi pembatalan, maka uang panjar sebagai uang muka dikembalikan.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pengadaan Ternak Sapi ]]>
<![CDATA[Meria, Fatma]]>;
<![CDATA[Holijah, Holijah]]>;
<![CDATA[Tanzil, Mulyadi]]>;
<![CDATA[Mahfuz, Abdul Latif]]>
<![CDATA[ AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 5 No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah INSURI Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37680/almanhaj.v5i2.3831
<![CDATA[The purpose of the paper is to understand the legal responsibility faced by individuals or entities in the event of unlawful acts in the procurement of cattle. In the cattle procurement industry, there are often practices that are not in accordance with the law, such as falsification of documents, improper feeding, and fraud in transactions. This research method used is a normative juridical approach, this study examines various regulations, regulations, and legal cases relevant to illegal acts in the procurement of cattle. The results of this study show that there is a strict legal framework governing the responsibility of individuals or entities that commit unlawful acts in the procurement of cattle. Business actors are expected to understand and comply with applicable regulations to avoid sanctions and ensure the sustainability of their business in the cattle procurement industry.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAMBI NOMOR 38/PDT/2023/PT JMB TERHADAP PENANGANAN KREDIT MACET DAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PADA PT PEGADAIAN ]]>
<![CDATA[Zulkifli, Zulkifli]]>;
<![CDATA[Holijah, Holijah]]>;
<![CDATA[Mahfuz, Abdul Latif]]>
<![CDATA[ JURNAL DARMA AGUNG Vol 32 No 2 (2024): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/ojsuda.v32i2.4232
<![CDATA[Kredit macet menjadi salah satu permasalahan sangat berpengaruh serta menjadi skala prioritas dalam penanganannya oleh PT Pegadaian. Penelitian ini dibuat untuk mengetahui 1. Bagaimanakah tinjauan hukum putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 38/PDT/2023 PT JMB terhadap penanganan kredit macet serta proses eksekusi jaminan fidusia pada PT Pegadaian? 2. Bagaimanakah penanganan kredit macet serta proses eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan oleh PT Pegadaian setelah dikeluarkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 38/PDT/2023/PT JMB?. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen, wawancara, pengamatan langsung terhadap situasi dan kondisi dilapangan. Berdasarkan hasil penelitian 1. Tinjauan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 38/Pdt/2023/PT JMB Terhadap Penanganan Kredit Macet Dan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada PT Pegadaian yaitu terdapat perbedaan pertimbangan hakim dalam memutus perkara meskipun terdapat yurisperudensi yang terkait pemeriksaan gugatan konvensi dan rekonvensi antara Putusan Tingkat pertama dan Putusan Tingkat banding. 2. Penanganan Kredit Macet Serta Proses Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Dilakukan Oleh PT Pegadaian Setelah Dikeluarkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 38/PDT/2023/PT JMB adalah tetap melakukan proses penanganan kredit macet dan eksekusi objek jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PT Pegadaian, sehingga tidak terdapat perbedaan proses penanganan kredit macet dan eksekusi objek jaminan fidusia antara sebelum dan setelah dikeluarkannya Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 38/PDT/2023/PT JMB.]]>
<![CDATA[Analisis Yurisdis Kebijakan Pemidanaan Bagi Korban pada Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia ]]>
<![CDATA[Holijah, Holijah]]>;
<![CDATA[Rizal, M.]]>
<![CDATA[ Khazanah Multidisiplin Vol 4, No 2 (2023): Khazanah Multidisiplin ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/kl.v4i2.26054
<![CDATA[Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT) sebagai payung hukum yang mampu menghentikan budaya kekerasan yang ada di masyarakat. Akan tetapi, belum mampu menyingkirkan pola-pola tindakan agresif terhadap kekerasan menjadi tindak pidana yang terjadi dalam rumah tangga. Tulisan ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder sebagai data utama, berupa bahan hukum sekunder bersumber pada peraturan-peraturan, buku, artikel dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian bahwa tindak pidana tangga adalah harus memenuhi unsur subyektif dan obyektif sebagai perbuatan pidana dengan konsep perlindungan bagi korban serta penindakan terhadap pelaku dengan upaya tetap menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Demikian diharapkan mampu mengembangkan nilai-nilai kasih sayang, kesetaraan dan kesederajatan, keperdulian satu sama lain.]]>
<![CDATA[DINAMIKA PENGUATAN FUNGSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG SEBAGAI LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Holijah, Holijah]]>
<![CDATA[ Nurani Vol 14 No 2 (2014): Nurani ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19109/nurani.v14i2.111
<![CDATA[Abstract: The constitution guarantees the independence of judicial power is for power. The Supreme Court is one of the legal institutions that hold judicial functions and other functions of which are functions of supervision in the form of repressive surveillance authority. Need an optimal effort in the various components of the legal system as well as increasing awareness of the law in each of the affected communities to strengthen the Supreme Court. Dynamics strengthening the Supreme Court as a law enforcement and justice agencies in Indonesia in an attempt to guarantee the implementation of an independent judiciary, free from the influence of other powers to organize courts to uphold law and justice.ملخص: يضمن الدستور استقلال السلطة القضائية عن السلطة. المحكمة العليا هي واحدة من المؤسسات القانونية التي تحمل الوظائف القضائية وغيرها من المهام منها مهام الإشراف في شكل من أشكال السلطة القمعية المراقبة. تحتاج إلى جهد الأمثل في مختلف مكونات النظام القانوني وكذلك زيادة الوعي للقانون في كل من المجتمعات المتضررة لتعزيز المحكمة العليا. ديناميات تعزيز المحكمة العليا باعتبارها إنفاذ القانون وأجهزة العدالة في إندونيسيا في محاولة لضمان تنفيذ نظام قضائي مستقل، وخالية من تأثير القوى الأخرى لتنظيم المحاكم لدعم القانون والعدالة.Kata kunci: konstitusi, mahakamah agung, kekuasaan hakim]]>
