cover
Contact Name
Faradila Hasan
Contact Email
Faradila Hasan
Phone
-
Journal Mail Official
jurnal.alsyirah@iain-manado.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah
ISSN : 16934202     EISSN : 25280368     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, with registered number ISSN 1693-4202 (Print), ISSN 2528-0368 (Online) is a peer-reviewed journal published twice a year in June and December by Faculty of Sharia, State Islamic Institute of Religious Affairs (IAIN) Manado. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah is a Communication Media between Sharia and Law Scholars (Law, Islamic Law, Sharia Economic Law and Social Society). Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah invites enthusiasts and experts in Islamic Law and Legal Sciences to write or disseminate research results relating to Sharia and Law issues.
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
Search results for , issue "Vol 7, No 1 (2009)" : 8 Documents clear
Dasar Filosofi Marketing Syari’ah Moh. Muzwir Luntadjo
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 7, No 1 (2009)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (180.863 KB) | DOI: 10.30984/as.v7i1.54

Abstract

Syariah marketing is an business process which the was entirety of process of applying Islam values. Any way how to make business process placing forward justice values and sincerity. Syari’ah marketing is a strategic business discipline which instruct creation process, offer, and change of value from an inisiator to stakeholder, which in all the process of as according to elementary principles and akad [of] muamalah (bisnis) in Islam. Especial Elementary in application of Syariah marketing is all fundamental theorems concerning business of Islam, what included in Al Holy, Hadis Prophet, and also various moslem scholar religious advices.
Perlindungan Saksi Dan Korban Nenden Herawaty Suleman
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 7, No 1 (2009)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (137.82 KB) | DOI: 10.30984/as.v7i1.64

Abstract

Perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses Peradilan Pidana Barangsiapa dalam keadaan dimana UU menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan Pidana penjara paling lama tujuh tahun.
ZAKAT DALAM KAITANNYA DENGAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (PPh 21) (Analisis Penerapan Zakat dalam Perhitungan Pemotongan PPh) Ridwan Ridwan
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 7, No 1 (2009)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (183.049 KB) | DOI: 10.30984/as.v7i1.56

Abstract

Zakat menurut istilah adalah kelompok penghasilan atau harta dengan syarat tertentu, yang diwajibkan Allah SWT terhadap setiap muslim yang mampu, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula, sedangkan pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbul yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari defenisi tentang pajak, maka dapat ditarik suatu kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pajak adalah: (a) Pajak dipungut oleh negara (pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) berdasarkan ketentuan undang-undang dan aturan pelaksanaannya; (b) Tanpa dasar timbal balik atau kontra posisi dari negara yang secara langsung dapat ditunjukkan. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya individual oleh pemerintah; (c) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat; (d) Penyelenggaraan pemerintah secara umum ialah yang menjadi kontra prestasi dari negara; (e) Pajak ini bersifat wajib atau dapat dipaksakan kepada wajib pajak. Dalam kaitannya dengan zakat dan pajak maka keduanya merupakan kewajiban dengan syarat-syarat tertentu, dimana kewajiban sebagai umat Islam dan kewajiban kepada Negara, namun dalam penerapan pemotongan pajak tidak memperhitungkan zakat sehingga pemotongan pajak lebih tinggi
Pembaharuan Hukum dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Mufti AM
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 7, No 1 (2009)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (220.539 KB) | DOI: 10.30984/as.v7i1.57

Abstract

Hampir pada kebanyakan negara muslim, pembaharuan hukum yang pertama dan utama terjadi pada hukum keluarganya. Tindakan ini dilakukan dalam rangka menata sistem hukum yang bersifat nasional yang menyeluruh dan terpadu. Sebab, syari’ah belum berupa peraturan-peraturan yang tersusun secara sistematis, dan siap untuk diterapkan dalam masyarakat yang memiliki sistem sosial yang berbeda-beda dan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Kompilasi Hukum Islam yang telah mendapatkan justifikasi juridis dengan Inpres No.1 Tahun 1991, merupakan salah satu bentuk politik hukum Islam Indonesia. Apa yang terdapat dalam tulisan ini menggambarkan bagaimana hukum Islam (fiqh) yang ada dalam masyarakat diramu guna dijadikan hukum nasional yang tertuang dalam KHI
Kontekstualisasi Teologi Keadilan dalam Hukum Qishash Yasin Yasin
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 7, No 1 (2009)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (191.034 KB) | DOI: 10.30984/as.v7i1.51

Abstract

Keadilan adalah mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran. Sedang Qishash bermakna hukum balas dengan hukuman yang setimpal bagi pembunuhan yang dilakukannya. Keadilan dalam  qishash dimaknai  empat keadilan yaitu: adil berarti sama dalam hak, adil berarti seimbang, adil berarti memberikan hak kepada yang berhak (pemiliknya), dan adil yang hanya dihubungkan dengan Allah yang berarti memelihara kewajaran atas berlangsungnya eksistensi.
Organisasi Islam dan Pengarunya Pada Hukum Islam di Indonesia Muhammad Kasim
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 7, No 1 (2009)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (174.868 KB) | DOI: 10.30984/as.v7i1.59

Abstract

Islam merupakan agama yang universal yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, sehingga lahirlah beberapa organisasi Islam di Indonesia seperti SI (syarikat Islam) yang berorientasi politik dengan cikal bakal dari syarikat Dagang Islam yang berorientasi bisnis yang tidak lepas dari motivasi kuat untuk mengimplementasikan ajaran-ajaran Islam dalam berbagai aspeknya, kemudian Muhammadiyah yang bergerak pada sosial keagamaan dan dakwah, dan Nahdatul Ulama (NU) yang sering dikatakan sebagai organisasi masa Islam tradisional yang mengembangkan ajaran empat mazhab. Dari beberapa ormas Islam yang ada di Indonesia, penulis mengambil ormas Islam yang sangat kuat pengaruhnya yaitu : N.U (Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah), dalam pengembangan Hukum Islam di Indonesia.
Tanggung Jawab Developer Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Perumahan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Hasyim Sofyan Lahilote
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 7, No 1 (2009)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (147.776 KB) | DOI: 10.30984/as.v7i1.53

Abstract

Dalam perjanjian pengikatan jual beli perumahan, konsumen sering ditempatkan dalam posisi marginal sehingga kesepakatan yang berlaku sering merugikan pihak konsumen. Tanggung jawab developer dalam perjanjian tersebut habis setelah dirampungkannya pembuatan rumah yang dimaksud. Akan tetapi masalah mulai timbul bila spesifikasi rumah yang diperjanjikan tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Hukum perlindungan konsumen memberikan celah yang luas bagi konsumen untuk melindungi hak-hak hukumnya dalam perjanjian tersebut.
PERINTISAN USHUL FIQH DAN KATEGORISASINYA Ismail K Usman
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 7, No 1 (2009)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (200.847 KB) | DOI: 10.30984/as.v7i1.61

Abstract

Kebolehan berijtihad yang dilakukan para sahabat atas petunjuk Rasulullah melalui beberapa riwayat, menunjukkan bahwa metodologi penetapan hukum Islam tersebut telah tumbuh sejak masa Rasulullah, dan hal ini dilakukan juga oleh para sahabat yang sangat memahami benar bagaimana Rasulullah menetapkan suatu keputusan hukum yang diajukan pada beliau. Akan tetapi metodologi ini tidak tersusun selayaknya susunan suatu ilmu. Kedekatan para sahabat dengan Rasulullah sangat memungkinkan mudahnya para sahabat dalam berijtihad, sehingga metodologi bukanlah suatu keharusan pada masa tersebut. Walaupun sebenarnya dalam tataran praktisnya metodologi ini telah dipraktekkan pada masa sahabat.Dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam ke belahan dunia Barat dan Timur, dari daratan Spanyol sampai perbatasan Cina, dan berkembangnya berbagai bidang ilmu pada masa Tabi’in, tidak hanya berdampak pada beragamnya persoalan hukum yang terjadi di masing-masing wilayah tersebut, tapi juga sering terjadi perbedaan antara ulama disetiap wilayah dalam memutuskan persoalan hukum yang dihadapinya, walaupun persoalan hukum yang dihadapi ulama saat itu memiliki kesamaan kasus. Atas dasar ini lahirlah beberapa aliran dalam menetapkan metodologi hukum Islam, yang dijadikan acuan masing-masing kelompoknya. Terdapat aliran Jumhur ulama ushul fiqh yang membangun metodenya secara teoritis, tanpa terpengaruh pada masalah furu’. Aliran Fuqaha yang justru banyak dipengaruhi oleh masalah furu’ dalam mazhab mereka, dan terdapat pula aliran yang mengkompromikan keduanya.

Page 1 of 1 | Total Record : 8