Garuda - Garba Rujukan Digital

Studi Pasal 53 KHI Dalam Perspektif MUI Jepara Asep Rojudin
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 7, No 2 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/istidal.v7i2.2604

An analysis of article 53:pregnant marriages is reviewed by the Indonesian Ulama Council (MUI). Syariah and Law faculty of Nahdlatul Ulama Islamic University (UNISNU) Jepara. This study aims to determine the correlation between the Compilation of Islamic Law (KHI) of the Indonesian Ulama Council and how the views of the Indonesian Ulama Council (MUI) on article 53 KHI (marrying pregnant). This research includes into qualitative research. In analyzing this research, the author uses a juridical-normative method that is research on the principles of law carried out on legal norms which are the standards for behaving or doing appropriate deeds. The Indonesian Ulama Council, which has an important role and authority in arguing or giving legal opinions in the midst of society and its used as an influential consideration for the Islamic community, especially Jepara Regency, has a lot of marriage dispensations in the Jepara District Religion Court for various reasons, but one of them is the occurrence of pregnant marriages (pregnancy outside marriage) in Jepara district. So the writter intends to conduct an analysis of article 53 of the Compilation of Islamic Law which will be reviewed from the views of the Indonesian Ulama Council, especially in Jepara district. The Compilation of Islamic Law has been regulated, as a consideration of marriage dispensation which until now has been made a decision and an alternative to save the family's good and efforts to keep a child from being pregnant as a result. With Article 53 KHI and the opinion of the Jepara Regency MUI which has been written in the contents of a scientific work which consists of the correlation between KHI and MUI in establishing a law, and the MUI's view of article 53 KHI which discusses marriage intermarriage with the scope of Jepara district. Based on this research it can be concluded that pregnancy marriage in this thesis provides the view that the MUI explained: pregnant marriages should be legally married as soon as possible and written legally in KUA with men who doing the sex out of marriage with a duration of time before 6 months pregnancy, so the child gas a nasab from his father. Analisis pasal 53 KHI tentang kawin hamil di tinjau dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fakultas Syariah dan Hukum UniversitasIslam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara. Penelitian ini bertujuanuntuk mengetahui korelasi antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) Majelis Ulama Indonesia dan bagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang KHI pasal 53 (kawin hamil). Penelitian ini termasuk Penelitian kualitatif. Dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis-normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap norma-norma hukum yaitu yang merupakan patokan-patokan untuk bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang pantas. Majelis Ulama Indonesia yang memiliki peran penting dan wewenang dalam berpendapat atau memberikan opini hukum di tengah-tengah masyarakat dan dijadikan suatu pertimbangan yang berpengaruh bagi masyarakat Islam khususnya Kabupaten Jepara, banyak sekali dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara dengan berbagai alasan, namun salah satunya karena terjadinya kawin hamil (hamil di luar nikah) di kabupaten Jepara. Maka penulis bermaksud melakukan analisis terhadap pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang akan di tinjau dari pandangan Majelis Ulama Indonesia khususnya di kabupaten Jepara. Kompilasi Hukum Islam telah mengatur, sebagai pertimbangan dispensasi nikah yang sampai saat ini dijadikan keputusan dan alternatif untuk menyelamatkan nama baik keluarga maupun upaya dalam menjaga nasab seorang anak hasil dari kawin hamil. Dengan pasal 53 KHI dan pendapat MUI kabupaten Jepara yang telah ditulis di dalam isi karya ilmiah yang terdiri dari korelasi KHI dengan MUI dalam menetapkan suatu hukum, dan pandangan MUI mengenai pasal 53 KHI yang membahas tentang kawin hamil dengan ruang lingkup wilayah kabupaten Jepara. Berdasarkan penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya Kawin hamil pada skripsi ini memberikan pandangan bahwa MUI mejelaskan: kawin hamil harus sesegera mungkin dinikahkan secara sah dan tercatat di KUA dengan pria yang menghamilinya dengan durasi waktu sesbelum 6 bulan di dalam kandungan agar anak tersebut memiliki nasab dari ayahnya.

Tinjauan UU Wakaf Terhadap Peran BWI dalam Pelaksanaan Wakaf Uang di Jepara Imron Choeri; Syahrul Adhim
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 7, No 2 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/istidal.v7i2.2606

This study aims to determine how the role of BWI in the implementation of cash waqf in Jepara, whether it is in accordance with the waqf law in Indonesia, especially cash waqf. This study uses a sociological juridical approach, the type of qualitative research, and descriptive analysis methods. Data collection methods used are primary and secondary legal data. The results of this study state that, First, cash waqf conducted by BWI Jepara is accordance with the legal system and regulations in force in Indonesia, namely in accordance with Law Number 41 of 2004 concerning waqf because it is still not optimal in the implementation of the Act. Second, cash waqf conducted by BWI Jepara is still limited to state civil servants and government officials in Jepara have not touched the wider community aspect due to the low public understanding of cash waqf. Third, BWI Jepara as a cash waqf nair which initially only placed cash waqf funds into Islamic banks with the concept of wadiah (deposit) needs to seek to empower cash waqf assets to a more productive sector.Kajian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran BWI dalam pelaksanaan wakaf uang di Jepara, apakah sudah sesuai dengan Undang-undang perwakafan di Indonesia khususnya wakaf uang. Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, jenis kajian kualitatif dan metode analisis deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu data hukum primer dan sekunder. Hasil kajian ini menyatakan bahwa Pertama, wakaf uang yang dilakukan oleh BWI Jepara sesuai dengan sistem dan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia yakni sesuai dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf sebab masih belum maksimal dalam implementasi atas Undang-undang tersebut. Kedua wakaf uang yang dilakukan oleh BWI Jepara masih terbatas terhadap aparatur sipil negara dan pejabat pemerintahan yang ada di Jepara belum menyentuh aspek masyarakat secara luas disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf uang. Ketiga, BWI Jepara sebagai nażir wakaf uang yang semula hanya menempatkan dana wakaf uang ke bank syariah dengan konsep wadiah (titipan) perlu mengupayakan pemberdayaan harta wakaf uang ke sektor yang lebih produktif.

Analisis Yuridis Wakaf Tunai di BMT Mitra Muamalah Jepara Muhammad Chabiburrahman
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 7, No 2 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/istidal.v7i2.2610

The purpose of waqf is to promote the general welfare. The issue of cash waqf which includes its understanding, management and certification has been regulated in the Legislation. However, until now there are still Islamic financial institutions that are less aware of the importance of managing cash waqf. We need to know that cash waqf has benefits that can be obtained by the wider community and for the long term. In contrast to waqf in general, which is only in the form of immovable objects such as buildings and land or other immovable objects whose benefits are only felt by some people who are around the waqf land. Therefore, the authors are interested in examining the Juridical Analysis of the Implementation of Cash Waqf at BMT Mitra Muamalah Ngabul Jepara in 2018. The purpose of this study was to determine the management of cash waqf at BMT Mitra MU and also to find out whether the management of cash waqf at BMT Mitra MU was in accordance with the waqf law in Indonesia. This research belongs to the type of qualitative research, by collecting data from oral and written sources, oral sources obtained through observations and interviews by researchers with the BMT Funder Officer in analyzing this research, the authors use the Juridical-Sociological method which describes, analyzes and assesses data related to the problem. cash waqf management in 2018. The results of the research are that BMT Mitra Muamalah has been using cash waqf for approximately three years and has collected more than 100 million more waqf funds in two years but in 2018, BMT stopped accepting waqf on the grounds legality as an LKS in accordance with the provisions of the waqf law.Tujuan dari wakaf adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Persoalan tentang wakaf tunai yang meliputi pengertian, pengelolaan dan juga sertifikasinya telah diatur dalam Peraturan PerundangUndangan. Namun sampai sekarang masih ditemukan lembaga keuangan syariah yang kurang menyadari bahwa betapa pentingnya pengelolaan wakaf tunai. Perlu kita ketahui bahwa wakaf tunai mempunyai manfaat yang bisa diperoleh masyarakat luas dan untuk jangka panjang. Berbeda dengan wakaf pada umumnya yang hanya berupa benda tidak bergerak seperti bangunan dan tanah ataupun benda tidak bergerak lainnya yang manfaat nya hanya dirasakan oleh sebagian masyarakat yang berada disekitar tanah wakaf tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti Analisis Yuridis Pelaksanaan Wakaf Tunai di BMT Mitra Muamalah Ngabul Jepara Tahun 2018. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan wakaf tunai di BMT Mitra MU dan juga untuk mengetahui apakah pengelolaan wakaf tunai di BMT Mitra MU sudah sesuai dengan Undang-Undang wakaf di Indonesia. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, dengan mengumpulkan data dari sumber lisan dan tulisan, sumber lisan didapat melalui observasi dan wawancara oleh peneliti dengan Funder Officer BMT dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan metode Yuridis-Sosiologis yang menggambarkan, menganalisa dan menilai data terkait dengan masalah pengelolaan wakaf tunai tahun 2018. Hasil penelitian yang diperoleh ialah, bahwa BMT Mitra Muamalah ini sudah kurang lebih tiga tahun mengaplikasikan wakaf tunai dan telah menghimpun kurang lebih 100 juta lebih dana wakaf dalam dua tahun akan tetapi pada tahun 2018, BMT berhenti menerima wakaf dengan alasan legalitas sebagai LKS yang sesuai ketentuan Undang-Undang wakaf.

Infak Masjid At Taufiq Pailus Untuk Pembiayaan Menurut Maqasid Al-Syariah Jasser Auda Muhammad Fakhri Abdillah
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 7, No 2 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/istidal.v7i2.2616

This study aims to determine the effectiveness of the use of mosque infaq funds in qard} financing and to determine the analysis of the use of mosque infaq funds in qard} financing from the perspective of Maq>as{id al-Sya>ri’ah Jasser Auda. The type of research carried out is field research (Field Research), which is carried out by going directly to the At-Taufiq Mosque, which is the object, namely in Hamlet Pailus RT 07/03, Karanggondang Village, Mlonggo District, Jepara. The data collection techniques that researchers use are observation, interviews, and documentation. The researchers conducted an analysis using a descriptive qualitative analysis method with the concept of the features of the Maq>as{id al-Sya>ri’ah Jasser Auda system in the form of 'cognition' of Islamic law, the overall scope of Islamic law, openness in the law-making process, interplaying hierarchies, multidimensionality of legal coverage, and understanding of the philosophical intent of Shari'a. Based on the research method used above, it can be concluded that, first, the use of infaq funds at the At-Taufiq Mosque for qard} is considered very effective and functional in terms of the level of problem solving of the qard} practice towards problems that exist in the community around the At-Masjid At-Taufiq. Because in system features, the effectiveness of something is judged by the achievement of its goals. Second, the law on the use of infaq funds at the At-Taufiq Mosque for qard} in the perspective of Maq>as{id al-Sya>ri’ah Jasser Auda is lawful and permissible. It is even recommended to consider the purpose of its use. Maq>as{id al-Sya>ri’ah allows the principles of nas} to be explored in a kulliyah manner and outperforms the historicity of fiqh decisions.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan dana infak masjid dalam pembiayaan qard} serta untuk mengetahui analisis penggunaan dana infak masjid dalam pembiayaan qard} dalam perspektif Maq>as{id al-Sya>ri’ah Jasser Auda. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (Field Research) yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke Masjid At-Taufiq yang menjadi objek yaitu di Dukuh Pailus RT 07/03, Desa Karanggondang, Kecamatan Mlonggo, Jepara. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, maka peneliti melakukan analisis dengan metode deksriptif analisis kualitatif dengan konsep fitur sistem Maq>as{id al-Sya>ri’ah Jasser Auda berupa ‘kognisi’ hukum Islam, kemenyeluruhan cakupan dari syariat Islam, keterbukaan dalam proses pengambilan hukum, hierarki yang saling mempengaruhi, multidimensionalitas cakupan hukum, dan pemahaman akan maksud filsafat dari syariat. Berdasarkan metode penelitian yang digunakan di atas, dapat disimpulkan bahwa, pertama, pemanfaatan dana infak di Masjid At-Taufiq untuk qard} dinilai sangat efektif dan fungsional dilihat dari tingkat problem solving dari praktik qard} tersebut terhadap permasalahan yang ada dalam masyarakat sekitar Masjid At-Taufiq. Karena dalam fitur sistem, efektivitas sesuatu dinilai dari pencapaian akan tujuannya. Kedua, Hukum pemanfaatan dana infak Masjid At-Taufiq untuk qard} dalam perspektif Maq>as{id al-Sya>ri’ah Jasser Auda adalah halal atau boleh, bahkan dianjurkan menimbang tujuan dari pemanfaatannya. Konsep ‘fitur sistem’ Maq>as{id al-Sya>ri’ah Jasser Auda memungkinkan prinsip-prinsip nas} digali secara kulliyah dan mengungguli historisitas keputusan fikih.

Konsep Ijbar Mazhab Syafi‘i dalam KHI Pasal 71 Huruf F Jariyatur Rohmah
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 7, No 2 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/istidal.v7i2.2615

Marriage is worship, in islam marriage ia a very powerful contract to obey God’s commands. Because the purpose of marriage is to realize the sakinah, mawaddah, warahmah household life. In mazhab Syafi’i , father and grandfather are guardians of mujbir who have the right to marry their child or granddaughter who is still aa girl without the need to ask permission from the girl or graandchild. Indonesia itself is a country with a majority people with islamic prinsiples, so here it discusses the opinion of Imam Syafii about ijbar, that is Imam Syafii requires that a father be a guardian of mujbir, but only for childern who are still girls (small or adult). In article 71 letter F of the Islamic law compilation, it is explained that a person can cancel a marriage carried out by force. KHI disagress with Imam Syafii, but in this case the background of coercion is in a different point of view. With this, it is interesting to do research with the title of the concept of ijbar madzhab Syafi’i on article 71 letter f concerning the cancellation of marriages.To obtain the data, the data collection method is used by looking for library materils related to Syafiiyah fiqh and Islamic law compilation then the collected data is analyzed by comparative analysis methods and with normative juridical approaches. The focus of the problem in the preparation of this thesis is concept of ijbar madzhab Syafi’i on article 71 letter f concerning the cancellation of marriages. With thw aim of compiling this to knowt consesnsus of Syafi’i Islamic jurisprudence towards the compilation of Islamic law.The result of this study that the concept of ijbar rights in fiqh Syafi’i is not the same as the compilation of islmic law, in the concept of ijbar Syafi’i wali mujbir does not apply to widows, even thought they are still young, because ijbar is meant for girls. This ijbar concept is also different from KHI in article 71 which states that mrriage can be canceled if the marriage is carried out by forc, in the KHI of marriage is carried out by force is because this action or threat that causes marriage to be canceled, is different from the concept of ijbar Syafi’i which is intended for benefit for the child or grandchildren.Perkawinan merupakan ibadah, dalam Islam perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah, karena tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dalam madzhab Syafi’i ayah dan kakek merupakan wali mujbir yang berhak mengawinkan anak atau cucu perempuannya yang masih gadis tanpa perlu minta izin dari gadis atau cucu. Indonesia sendiri adalah negara yang masyarakatnya mayoritas bermadzhab Syafi’i, maka disini membahas pendapat Imam Syafi’i tentang Ijbar yaitu Imam Syafi’i mengharuskan seorang ayah menjadi wali mujbir, namun hanya untuk anak yang masih gadis (kecil atau dewasa). Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal71 huruf f menjelaskan bahwa seseorang bisa membatalkan perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan. KHI tidak sependapat dengan Imam Syafi’i, namun dalam hal ini yang melatarbelakangi paksaan dalam sudut hal yang berbeda. Dengan ini maka menarik untuk dilakukan Konsep ijbar Madzhab Syafi’i terhadap Pasal 71 huruf F Kompilasi Hukum Islam tentang Pembatalan Perkawinan.Metode pengumpuland data dengan mencari bahan pustaka yang berkaitan dengan Fiqh Syafi’iyah dan Kompilasi Hukum Islam kemudian data yang terkumpul dianalisis dengan metode analisis komparatif dan dengan pendekatan yuridis normatif. Fokus masalah dalam penyusunan skripsi ini adalah konsep ijbar menurut madzhab Syafi’i terhadap ketentuan Pasal 71 huruf F tentang Pembatalan Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan. Dengan tujuan penyusunan ini untuk mengetahui Konsep ijbar madzhab Syafi’i terhadap Kompilasi Hukum Islam.Hasil penelitian ini bahwa konsep hak ijbar dalam Fiqh Syafi’i tidak sama dengan Kompilasi Hukum Islam, dalam konsep ijbar Syafi’i wali mujbir tidak berlaku untuk janda, sekalipun usianya masih kecil, karena ijbar yang dimaksud untuk gadis saja. Konsep ijbar ini juga berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 71 yang menyatakan perkwinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilaksanakan dengan paksaan, dalam KHI perkawinan yang dilaksanakn dengan paksaan adalah karena tekanan atau ancaman, ini yang mengakibatkan perkawinan dapat dibatalkan, berbeda dengan konsep ijbar Syafi’i yang diperuntukkan kemaslahatan bagi anak atau cucu.

Waris Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam Nur Ana Fitriyani
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 7, No 2 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/istidal.v7i2.2592

This study aims to determine the distribution of inheritance to adopted children in Petekeyan Village and to find out how Islamic law reviews in Indonesia regarding the distribution of inheritance to adopted children in Petekeyan Village. In analyzing the data, the authors used qualitative analysis, namely the analysis of the discussion around the implementation of inheritance for adopted children in Petekeyan village.The point of view used as an approach in the preparation of this thesis is a case study approach. A case study is a research strategy in which the researcher carefully investigates a program, event, activity, process, or group of individuals. The results of this study indicate that based on the results of research, adoption in Petekeyan village does not break the kinship relationship between adopted children and their biological parents and adopted children are also included in the kinship of adoptive parents. Adopted children in Petekeyan village still inherit from their adoptive parents as well as their biological parents. The right to inherit an adopted child against the inheritance of his adoptive parents, namely if the heir does not have biological children, it will be determined by his immediate family or other heirs by looking at the things that have been carried out by the adopted child towards his obligations to his adoptive parents. However, if the heir has biological children, it will be determined by deliberation between the adopted child and the biological child. Adoption of children in Petekeyan village is the same as adopting children in society in general, which can be taken from within the family itself or from outside the family. Inheritance that is carried out in Petekeyan village in general is the giving of inheritance directly from the heir to his heirs while the heir is still alive, in other words, giving inheritance by way of a grant. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembagian harta waris terhadap anak angkat di Desa Petekeyan dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam di Indonesia mengenai pembagian harta waris terhadap anak angkat di desa Petekeyan. Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan analisis kualitatif, yakni analisis pada pembahasan sekitar pelaksanaan waris terhadap anak angkat di desa Petekeyan. Sudut pandang yang digunakan sebagai pendekatan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan strategi penelitian di mana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil penelitian pengangkatan anak di desa Petekeyan tidak memutuskan hubungan kekerabatan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya dan anak angkat juga termasuk dalam kekerabatan orang tua angkatnya. Anak angkat di desa Petekeyan tetap mewarisi dari orang tua angkatnya dan juga orang tua kandungnya. Hak mewarisi anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkatnya yaitu jika pewaris tidak mempunyai anak kandung, maka akan ditentukan oleh keluarga dekat atau ahli waris lain dengan melihat hal-hal yang telah dilaksanakan oleh anak angkat terhadap kewajiban-kewajibannya terhadap orang tua angkatnya. Namun jika pewaris memiliki anak kandung maka akan ditentukan dengan musyawarah antara anak angkat dan anak kandung. Pengangkatan anak di desa Petekeyan sama halnya dengan pengangkatan anak pada masyarakat pada umumnya, yaitu bisa diambil dari kalangan keluarga sendiri maupun dari luar keluarga. Pewarisan yang dilakukan di desa Petekeyan pada umumnya yaitu pemberian harta warisan secara langsung dari pewaris kepada ahli warisnya saat pewaris masih hidup, dengan kata lain pemberian warisan dengan cara hibah.

KONSEP KELUARGA SAKINAH SYAIKH MAHMŪD AL MIṢRI DALAM KITAB AL-ZIWᾹJ AL-ISLᾹMI AL-SA’ῙD Nur Faizin
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 7, No 2 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/istidal.v7i2.2618

This research is motivated by the many conflicts in the household which have an impact on the increasing number of divorces each year, domestic violence, child neglect and various other negative impacts. This is not in line with the ideals of marriage itself. This study aims to determine the thoughts of Shaykh Mahmud al-Misri about the concept of the sakinah family in the book Al-Ziwāj al-Islāmi al-Sa'īd. The formulations of the problem are: (1) What is the thought of Shaykh Mahmūd al-Miṣri in the book Al-Ziwāj al-Islāmi al-Saīd regarding the concept of the sakinah family? (2) How are the efforts to implement the concept of the sakinah family of Shaykh Mahmūd al-Miṣri in forming a happy family in society? This type of research is a library research with a qualitative descriptive approach. In analyzing data sources, researchers used steps, among others; formulate the problem under study, cite parts of the book content and data sources that are the object of research, describe and analyze in depth to draw conclusions. The results of this study are; first, the concept of the sakinah family of Shaykh Mahmūd al-Miṣri is a process of family formation based on the guidance of Islam both from the aspects of fiqh and social ethics as basic human guidelines both individually and socially and by taking into account applicable laws and regulations as a guarantee of family safety and recognition. which is legal in the community. Second, efforts to implement the sakinah family of Shaykh Mahmūd al-Miṣri are a series of preparations before marriage, among others; asking for the blessing of parents, selecting partners selectively by seeking good potential partners (pious / salihah), seeking kafaah, especially aspects of religion and age equality of partners, sermons according to the guidance of the Prophet's sunah supported by istikharah, following marriage procedures both religiously and legally invitation, complement each other in the effort to fulfill rights and obligations accompanied by sincerity, prioritize the principle of mutual willingness, qana'ah, manage conflicts with mu'asyarah bi al-ma'ruf, maintain good social ethics and efforts to nurture and educate children with assistance and uswah hasanah in educating childrenPenelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya konflik dalam rumah tangga yang berdampak semakin meningkatnya jumlah angka perceraian disetiap tahun, kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran anak dan berbagai dampak negatif lainnya. Hal ini tidak sejalan dengan cita-cita pernikahan itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran Syaikh Mahmud al-Misri tentang konsep keluarga sakinah dalam kitab Al-Ziwāj al-Islāmi al-Sa’īd. Adapun rumusan masalahnya adalah: (1) Bagaimana pemikiran Syaikh Mahmūd al-Miṣri dalam kitab Al-Ziwāj al-Islāmi al-Saīd tentang konsep keluarga sakinah? (2) Bagaimana upaya implementasi konsep keluarga sakinah Syaikh Mahmūd al-Miṣri dalam membentuk keluarga bahagia di masyarakat? Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustaakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam menganalisis sumber data, peneliti menggunakan langkah-langkah antara lain; merumuskan masalah yang diteliti, menukil bagian-bagian dari isi kitab dan sumber data yang menjadi objek penelitian, mendeskripsikan serta menganalisis secara mendalam untuk menarik kesimpulan. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu; pertama, konsep keluarga sakinah Syaikh Mahmūd al-Miṣri merupakan sebuah proses pembentukan keluarga berdasarkan tuntunan agama Islam baik dari aspek fikih maupun etika pergaulan sebagai pedoman dasar manusia baik secara individu maupun sosial serta dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai jaminan keselamatan keluarga dan pengakuan yang legal di masyarakat. Kedua, upaya untuk mengimplemenasikan keluarga sakinah Syaikh Mahmūd al-Miṣri adalah dengan serangkaian persiapan sejak sebelum menikah antara lain; memohon restu orang tua, memilih pasangan dengan selektif dengan mengupayakan calon pasangan yang baik (saleh/salihah), mengupayakan kafaah, terutama aspek agama dan kesetaraan usia pasangan, khitbah sesuai tuntunan sunah rasul ditunjang dengan istikharah, mengikuti prosedur pernikahan baik secara agama maupun perundang-undangan, saling melengkapi dalam upaya pemenuhan hak dan kewajiban disertai dengan ketulusan, mengedepankan prinsip saling rela, qana’ah, mengelola konflik dengan mu’asyarah bi al-ma’ruf, menjaga etika pergaulan dengan baik serta upaya mengasuh dan mendidik anak dengan pendampingan dan uswah hasanah dalam mendidik anak.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. jepara,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. jepara, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. jepara,

Jawa tengah

INDONESIA