Articles
<![CDATA[Implementasi Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Perkara Perceraian di PA Jepara ]]>
<![CDATA[Imron Choeri]]>;
<![CDATA[Rani Fitriani]]>
<![CDATA[ Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 8, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34001/istidal.v8i2.2713
<![CDATA[This study aims for the first, analyzing Perma No. 1 year 2016 on the procedure of conducting mediation whether in accordance with the implementation of mediation in the Jepara Religious Court. Second, the effectiveness of mediation in divorce cases in the Jepara Religious Court. This research uses normative approach, using qualitative research type and using field research method, namely applied research or field research. To obtain the data is used documentation method. The results of this study stated that, first, most of the ones contained in Perma No. 1 of 2016 have been applied in the Jepara Religious Court, but there are some articles that are not in accordance with the latest Perma, for example the parties that must be in good faith at the time of mediation. Second, the effectiveness of mediation in the Jepara Religious Court, especially in divorce cases is very low, even many cases are entered but mediation can not be carried out. This is the need for socialization to the community the importance of carrying out mediation, whereas mediation is the most important process because to suppress the divorce rate in Jepara Regency.]]>
<![CDATA[Komparasi Konsep Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab ‘Uqūd Al-Lujjain Fī Bayān Ḥuqūq Al-Zaujain Dan Kitab Manba’ Al-Sa‘Ādah. ]]>
<![CDATA[Imron Choeri]]>;
<![CDATA[Dliyaul Adlha]]>
<![CDATA[ Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 6, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34001/istidal.v6i1.1367
<![CDATA[Penelitian ini dimaksudkan untuk menentukan titik singgung antara kitab ‘Uqūd al-Lujjain fī Bayani Huquqi az-Zaujain dan kitab Manba’ as-Sa’ādah fī Ususi Husni al-Mu’āsyarah wa Ahammiyyati al-Ta'āwuni wa al-Musyārakah al-Hayāti al-Zaujiyyati, terkait adanya ketimpangan dalam konsep pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, sehingga penelitian ini difokuskan untuk menemukan jawaban persoalan tentang konsep pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam kedua kitab tersebut, berikut perbedaan dan persamaan diantara keduanya. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian ini difokuskan pada kajian pustaka. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban suami istri bersifat fleksibel. Persamaan keduanya dalam hal mahar, hakikat pernikahan, mu’āsyarah bi al-Ma’rūf, hasrat biologis, nafkah, dan kekerasan dalam rumah tangga.]]>
<![CDATA[PRAKTIK TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE “MEUBEL” DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Imron Choeri]]>;
<![CDATA[Muhammad Zidni Niam]]>
<![CDATA[ Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 4, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34001/istidal.v4i2.1374
<![CDATA[Seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi, dengan perkembangan internet, yakni mulai bermunculan transaksi jual beli online. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana mekanisme transaksi jual beli online? 2. Bagaimana analisis tinjauan hukum islam terhadap praktek transakasi jual beli meubel online? Hasil dari penelitian ini adalah: 1. Transaksi jual beli online adalah dengan menyertakan semua atau sebagian dari tahapan-tahapan ini dalam alur pembayaran yang digunakan. Dalam transaksi e-commerce melalui internet perintah pembayaran (payment instruction) melibatkan beberapa pihak selain dari pembeli (cardholder) dan penjual (merchant).Para pihak itu adalah payment ghateway, acquirer dan issuer.Dalam transaksi online merupakan sebuah keharusan adanya pihak-pihak lain yang terlibat tersebut. 2. Analisis tinjauan hukum Islam terhadap praktek transakasi jual beli meubel online di Tokopedia dan Bukalapak, adalah sama dengan jual beli Salam dalam konteks muamalah]]>
<![CDATA[PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF; Studi Analisis di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara ]]>
<![CDATA[Imron Choeri]]>
<![CDATA[ Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 3, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34001/istidal.v3i2.524
<![CDATA[This article aims to discuss how the source, the use, and the management of the Zakat funds by the National Zakat Board of Jepara Regency? The results showed that in zakat management by the National Zakat Board of Jepara in outline has been carried out in accordance with the provisions of Islamic law, both in fundraising, management and distribution. First, the county charity fund source Jepara obtained through cooperation with the government, in cooperation with UPZ districts, proactive by officers, as well as independently conducted by muzakki to deliver the funds to the charity BAZNAS Jepara district office or transfers through accounts that have been provided. One of the success factors in the acquisition of the source of funding is through the role of regent of Jepara Jepara Regent circular requiring all employees issued zakat by cutting salaries through the treasurer. Second, management of zakat funds already done optimally performed by BAZNAS Jepara regency good for consumptive activities and productive. Third, the utilization of Zakat funds is not maximized for productive activities that do not have an impact on poverty alleviation efforts in the district of Jepara. Keywords: Islamic Law, Zakat Productive, Poverty Alleviation]]>
<![CDATA[Tinjauan UU Wakaf Terhadap Peran BWI dalam Pelaksanaan Wakaf Uang di Jepara ]]>
<![CDATA[Imron Choeri]]>;
<![CDATA[Syahrul Adhim]]>
<![CDATA[ Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 7, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34001/istidal.v7i2.2606
<![CDATA[This study aims to determine how the role of BWI in the implementation of cash waqf in Jepara, whether it is in accordance with the waqf law in Indonesia, especially cash waqf. This study uses a sociological juridical approach, the type of qualitative research, and descriptive analysis methods. Data collection methods used are primary and secondary legal data. The results of this study state that, First, cash waqf conducted by BWI Jepara is accordance with the legal system and regulations in force in Indonesia, namely in accordance with Law Number 41 of 2004 concerning waqf because it is still not optimal in the implementation of the Act. Second, cash waqf conducted by BWI Jepara is still limited to state civil servants and government officials in Jepara have not touched the wider community aspect due to the low public understanding of cash waqf. Third, BWI Jepara as a cash waqf nair which initially only placed cash waqf funds into Islamic banks with the concept of wadiah (deposit) needs to seek to empower cash waqf assets to a more productive sector.Kajian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran BWI dalam pelaksanaan wakaf uang di Jepara, apakah sudah sesuai dengan Undang-undang perwakafan di Indonesia khususnya wakaf uang. Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, jenis kajian kualitatif dan metode analisis deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu data hukum primer dan sekunder. Hasil kajian ini menyatakan bahwa Pertama, wakaf uang yang dilakukan oleh BWI Jepara sesuai dengan sistem dan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia yakni sesuai dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf sebab masih belum maksimal dalam implementasi atas Undang-undang tersebut. Kedua wakaf uang yang dilakukan oleh BWI Jepara masih terbatas terhadap aparatur sipil negara dan pejabat pemerintahan yang ada di Jepara belum menyentuh aspek masyarakat secara luas disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf uang. Ketiga, BWI Jepara sebagai nażir wakaf uang yang semula hanya menempatkan dana wakaf uang ke bank syariah dengan konsep wadiah (titipan) perlu mengupayakan pemberdayaan harta wakaf uang ke sektor yang lebih produktif.]]>
<![CDATA[Peningkatan Daya Saing UMKM Rempeyek Udang Desa Berahan Wetan melalui Legalitas Usaha dan Sertifikasi Halal ]]>
<![CDATA[Imron Choeri]]>;
<![CDATA[Cahyaning Budi Utami]]>;
<![CDATA[Faiqul Hazmi]]>;
<![CDATA[Amrina Rosyada]]>;
<![CDATA[M. Emil Hakim Aba]]>;
<![CDATA[Muhammad Izzun Nidhom]]>
<![CDATA[ Darmabakti : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol 4 No 1 (2023): Darmabakti : Junal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Peneliian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Madura (UIM) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31102/darmabakti.2023.4.1.97-102
<![CDATA[Diberlakukannya UU Jaminan Produk Halal, setiap produk di Indonesia harus memiliki sertifikat halal. Pemerintah melalui Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal menyelenggarakan setifikasi halal gratis bagi produk UMKM. Tujuan program pengabdian ini adalah untuk memfasilitasi pendaftaran Nomor Izin Berusaha (NIB), sosialisasi syarat, cara pengajuan sertifikasi halal dan pendampingan pengajuan sertifikasi halal secara self declare. Sasaran pelaksanaan yang dipilih adalah ibu-ibu pelaku usaha rempeyek udang yang ada di Desa Berahan Wetan. Setelah program pengabdian dilaksanakan seluruh peserta mendapatkan NIB dan telah diajukan sertifikasi halalnya.]]>
<![CDATA[Mazhab Menjaga Kemurnian Ajaran Islam ]]>
<![CDATA[Syamsul Maarif]]>;
<![CDATA[Imron Choeri]]>
<![CDATA[ Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 10, No 2 (2023): ISLAMIC LAW ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law Universitas Islam Nahdlatul Ulama ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34001/ijshi.v10i2.5951
<![CDATA[The model of practicing Islamic teachings carried out by the majority of Muslim communities in the world is by following the pattern of madhab. Madhab groups tend to have a wasatiyah attitude in their daily lives. However, there are some Muslim communities in the world who implement Islamic teachings without referring to the pattern of madhab (anti-mazhab).. The truth belongs only to one's own group. Therefore, the attitude of this anti-madhab group tends to be rigid in religion. However, the facts say that the majority of Muslims in parts of the world still faithfully adhere to the teachings of the four schools of Fiqh (Hanafi, Maliki, Syafi'i and Hanbali) in implementing Islamic teachings. At this point, it would certainly be interesting to study in more depth what the true benefits of following the four schools of thought (Hanafi, Maliki, Syafi'i and Hanbali) are in Islam. Madhab should be understood as a manhaj for understanding the Koran and Sunnah. Madhab is a continuation of the Islamic teachings that the Prophet conveyed to his friends to reach the next generation. Therefore, practicing madhhab is necessary and valid throughout time to know the purity of the teachings of the Islamic religion.]]>
<![CDATA[Optimalisasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kabupaten Jepara ]]>
<![CDATA[Choeri, Imron]]>
<![CDATA[ El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 5, No 1 (2022): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/ujhk.v5i1.12221
<![CDATA[Wakaf merupakan komponen penting dan berfungsi sebagai sarana pendistribusian rezeki dari Allah SWT dan mampu menjadi penghubung antar masyarakat, peranan serta pengelolaan wakaf juga telah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Wakaf dapat berperan maksimal bagi masyarakat sesuai dengan Undang-Undang yang telah berlaku yang dapat digunakan sebagai solusi untuk permasalahan di masyarakat. Namun seringkali wakaf belum dapat berfungsi maksimal dalam melaksanakan fungsinya seperti di wilayah Kabupaten Jepara, sehingga terdapat permasalahan yang belum terselesaikan. Penelitian ini menfokuskan pada kajian teoritis dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis serta metodologi penelitian hukum empiris. Upaya untuk dapat mengoptimalkan ekosistem wakaf di Kabupaten Jepara diantaranya adalah perlu adanya sinergitas seluruh pihak diantaran untuk mengoptimalkan pengelolaan wakaf di Kabupaten Jepara. Penelitian ini merupakan bentuk dari upaya untuk mengetahui serta memahami permasalahan terkait pengelolaan wakaf dan memberikan rekomendasi sehingga mampu memperkuat lembaga pengelolaan wakaf di Kabupaten Kabupaten Jepara.]]>
<![CDATA[Tinjauan Hukum Islam terhadap Talak yang Dijatuhkan melalui Status Whatsapp ]]>
<![CDATA[Indra Ardian Septiarna]]>;
<![CDATA[Imron Choeri]]>;
<![CDATA[Syamsul Ma’arif]]>
<![CDATA[ Journal of Mandalika Literature Vol. 5 No. 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika (IP2MI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36312/jml.v5i3.3491
<![CDATA[This study aims to examine how Islamic law reviews the phenomenon of divorce through social media in this case through WhatsApp status. This study uses a normative legal approach method, namely a method that reviews and discusses research objects by emphasizing the legal aspects of this study will be analyzed using a qualitative analysis method, namely an analysis based on data collection obtained from the field then supported by library data and conclusions will be drawn with a normative legal approach. In many cases, although WhatsApp status can be considered initial evidence, the court may require additional evidence such as witnesses or other evidence that strengthens the divorce claim. It is important to consult a lawyer or legal expert who is experienced in family law and electronic law to get the right advice regarding the use of WhatsApp status as evidence in the divorce process in court. Therefore, there must be legal harmonization between fiqh and the laws governing the determination of divorce. In theory, steps towards legal harmonization can be taken in two formulation steps, namely harmonization of formulation policies (regulatory systems) and harmonization of materials (substance). The first point refers to the steps for formulating the harmonization of the legal system, and the second point refers to the steps for formulating the harmonization of norms (legal materials). Penelitian ini bertujuan untuk bagaimana hukum Islam meninjau fenomena talak melalui media sosial dalam hal ini melalui status whatsapp. Penelitian ini menggunakan metode pendakatan yuridis normatif, yaitu metode yang meninjau dan membahas objek penelitian dengan menitikberatkan pada segi -segi yuridis penelitian ini akan dianalisis mengunakan metode analisis kualitatif, yaitu analisis yang didasarkan pada pengumpulan data yang diperoleh dari lapangan kemudian dengan ditunjang dari data kepustakaan dan akan ditarik kesimpulan dengan pendekatan yuridis normatif. Dalam banyak kasus, meskipun status WhatsApp dapat dianggap sebagai bukti awal, pengadilan mungkin memerlukan bukti tambahan seperti saksi-saksi atau bukti lain yang memperkuat klaim perceraian. Penting untuk berkonsultasi dengan pengacara atau ahli hukum yang berpengalaman dalam hukum keluarga dan hukum elektronik untuk mendapatkan nasihat yang tepat terkait dengan penggunaan status WhatsApp sebagai bukti dalam proses perceraian di pengadilan. Oleh sebab itu harus ada harmonisasi hukum antara fiqih dan undang-undang yang mengatur tentang penetapan talak. Secara teori langkah untuk menuju harmonisasi hukum dapat dilakukan dalam dua langkah perumusan, yaitu harmonisasi kebijakan formulasi (sistem pengaturan) dan harmonisasi materi (subtansi). Untuk hal pertama menunjuk pada langkah perumusan harmonisasi sistem hukumnya, dan hal kedua menunjuk pada langkah perumusan harmonisasi norma-norma (materi hukum).]]>
<![CDATA[Implementasi Penyelesaian Sengketa Waris Keluarga Beda Agama Dalam Persfektif Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Muhammad Syamsul Huda]]>;
<![CDATA[Imron Choeri]]>;
<![CDATA[Syamsul Ma’arif]]>
<![CDATA[ Journal of Mandalika Literature Vol. 5 No. 4 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika (IP2MI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36312/jml.v5i4.3591
<![CDATA[Abstract: The aim of this research is to analyze the implementation of inheritance rights for children of different religions according to Islamic law and to try to resolve the distribution of inheritance rights for children of different religions according to Islamic law. Nowadays, the problem of inheritance between religions has become a modern problem because there is no explanation in the Al-Qur'an or Hadith regarding the distribution of inheritance to heirs of different religions. Standard jurisprudence is used as an approach to this research. The research results show that the Hadith regulates the inheritance rights of children who are not Muslim. However, the Supreme Court of the Republic of Indonesia has determined that heirs who are Muslim have rights over heirs who are not Muslim. The focus of this research is the regulation of inheritance rights for children of different religions according to Islamic law and efforts to resolve the distribution of inheritance rights for children of different religions. As an analytical method, qualitative methods are used, namely "research methods that produce analytical descriptive data", namely what respondents say in real terms. written or spoken, as well as his actual behavior as a whole is examined and studied. Research also functions to describe, prove, develop and find facts.]]>
