Garuda - Garba Rujukan Digital

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Dalam Rangka Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Mukhamad Iqom Difaul Khaq
Lex Renaissance Vol 7 No 2 (2022): APRIL 2022
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol7.iss2.art12

The purpose of the research is to examine the mechanism for implementing the use of regional finances in the framework of the working visit of the Regional House of Representatives (DPRD) of Pekalongan City in 2014 and the accountability of the implementation of the use of regional finances in the framework of the working visit of the DPRD of Pekalongan City according to Law Number 23 of 2014 on Regional Government. This research uses normative research methods supported by empirical studies. The results of the study conclude that first, the mechanism for implementing the use of regional finance in the context of a working visit to the DPRD of Pekalongan City is not based on the provisions according to Law Number 23 of 2014. The inaccuracy in the implementation is evidenced by the report on the results of the examination of the Central Java BPK RI LKPD 2016 Number 55C/LHP. /BPK/XVIII.SMG/05/2017 dated May 22, 2017. Second, the accountability for the implementation of the use of regional finances in the framework of the working visit of the DPRD of Pekalongan City is not based on Law Number 23 of 2014 on Regional Government. Members of the DPRD of Pekalongan City as the executor of the activity did not fully make the accountability document in accordance with the actual reality. The DPRD Secretary, PPTK, and the Expenditure Treasurer at the DPRD Secretariat are not careful in controlling and verifying the evidence of accountability for the Work Visit activities of Leaders and DPRD members outside the region.Key Words: Accountability; regional finance; work visit; regional people's representative assembly AbstrakTujuan penelitian yakni untuk mengkaji mekanisme pelaksanaan penggunaan keuangan daerah dalam rangka kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekalongan 2014 dan pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan keuangan daerah dalam rangka kunjungan kerja DPRD Kota Pekalongan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang dengan didukung studi empiris. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama, mekanisme pelaksanaan penggunaan keuangan daerah dalam rangka kunjungan kerja DPRD Kota Pekalongan tidak berdasarkan ketentuan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Ketidakcermatan dalam pelaksanaan tersebut dibuktikan dengan laporan hasil pemeriksaan BPK RI Jawa Tengah LKPD Tahun 2016 Nomor 55C/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2017 Tanggal 22 Mei 2017. Kedua, pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan keuangan daerah dalam rangka kunjungan kerja DPRD Kota Pekalongan tidak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Anggota DPRD Kota Pekalongan selaku pelaksana kegiatan tidak sepenuhnya membuat dokumen pertanggungjawaban sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Sekretaris DPRD, PPTK, dan Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD tidak cermat dalam melakukan pengendalian dan verifikasi atas bukti pertanggungjawaban kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan anggota DPRD luar daerah. Kata-kata Kunci: Pertanggungjawaban; keuangan daerah; kunjungan kerja; dewan perwakilan rakyat daerah

Pendaftaran Merek Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Rouf Fajrin Widiantoro
Lex Renaissance Vol 7 No 2 (2022): APRIL 2022
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol7.iss2.art14

Brand registration is a crucial aspect of running a product for business advantage. It is very important that the parties will fight over the brand even though there are many other brands that can be used because the brand serves as the business image. In Indonesia, trademark registration and legal protection of counterfeit marks are regulated in Law Number 20 of 2016 on Marks and Geographical Indications. This is a normative legal research, which the study concludes that the laws and regulations that have been enacted are deemed sufficient to provide legal protection against trademark disputes that may arise. However, the problem lies in the subject matter, namely the operator who examines the application for registration of the mark and the applicant for the mark.Key Words: Brand registration; legal protection AbstrakPendaftaran merek merupakan aspek penting dalam menjalankan suatu produk untuk keuntungan bisnis. Sangat penting bahwa pihak-pihak akan memperebutkan merek meskipun masih banyak merek lain yang dapat digunakan karena merek berfungsi sebagai citra bisnis. Di Indonesia, pendaftaran merek dan perlindungan hukum atas merek tiruan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dirasa cukup untuk memberikan perlindungan hukum terhadap sengketa merek yang mungkin timbul. Namun persoalannya terletak pada subyeknya, yakni operator yang memeriksa permohonan pendaftaran merek dan pemohon merek.Kata-kata Kunci: Pendaftaran merek; perlindungan hukum

Analisis Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Covid-19 Terhadap Penggunaan Anggaran Di Masa Pandemi Fatma Reza Zubarita
Lex Renaissance Vol 7 No 2 (2022): APRIL 2022
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol7.iss2.art4

The Covid-19 pandemic has impacted the economic sector. To that end, the Government issued Perppu No. 1 of 2020 on the Covid-19 Financial Policy as the implementation of fiscal policy efforts. However, there remain obstacles in the form of a large state deficit. The author formulates two legal issues, namely, first, how is the juridical analysis of Perppu No. 1 of 2020 on the Covid-19 Financial Policy on the use of the budget during the Covid-19 pandemic?; second, what is the government's financing strategy to overcome the deficit during the COVID-19 pandemic through fiscal policy? The research method used is a normative juridical method with a statutory approach with secondary data collection, covering primary, secondary, and tertiary legal materials, and compiled descriptively. The results of this study conclude, first, the juridical analysis of the issuance of Perppu No. 1 of 2020 on the Covid-19 Financial Policy on the use of budgets during the pandemic can lead to potential abuse of authority by the government on the state budget in handling Covid-19; second, fiscal policy by the government as a strategic effort to overcome the state deficit by optimizing revenue and realization of state expenditures to maintain the growth and stability of the Indonesian economy.Key Words: Enactment of perppu; budget policy implementation; fiscal policy AbstrakPandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak pada sektor ekonomi. Untuk itu, Pemerintah menerbitkan Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Covid-19 sebagai penerapan upaya kebijakan fiskal. Namun, masih mengalami kendala berupa defisit negara yang besar. Penulis merumuskan dua permasalahan hukum yaitu, pertama, bagaimana analisis yuridis Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Covid-19 terhadap penggunaan anggaran di masa pandemi covid-19?; kedua, bagaimana strategi pembiayaan pemerintah untuk mengatasi defisit di masa pandemi covid-19 melalui kebijakan fiskal? Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dengan pengumpulan data sekunder, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta disusun secara deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan, pertama, analisis yuridis penerbitan Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Covid-19 terhadap penggunaan anggaran di masa pandemi bisa menimbulkan potensi penyelewenangan kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap anggaran negara dalam penangan covid-19; kedua, kebijakan fiskal oleh pemerintah sebagai upaya strategis mengatasi defisit negara dengan optimalisasi pendapatan dan realisasi pengeluaran negara untuk menjaga pertumbuhan dan kestabilan perekonomian Indonesia.Kata-kata Kunci: Penerbitan perppu; implementasi kebijakan anggaran; kebijakan fiskal

Model Carry Over dalam Pembentukan Undang-Undang (Mengukur Efisiensi dan Pencapaian Program Legislasi Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Fandi Nur Rohman
Lex Renaissance Vol 7 No 2 (2022): APRIL 2022
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol7.iss2.art1

A number of laws passed by the House of Representatives (DPR) are anticipated with amendments to Law No. 12 of 2011 which sparked the carry over system. The formulation of the research problem in this paper is: First, what is the concept of carry over in the formation of laws in Indonesia? Second, how problematic is the carry over system in the formation of laws in Indonesia? The results of the study conclude that first, the carry-over system is a continuation system of the discussion of draft laws that can be re-incorporated into the next National Legislation Program. Second, the problem with the carry-over system is the disconnection of the people's aspirations, the stagnation of national law development, the decline in the performance of the DPR, and the public distrust of their representatives in the DPR.Key Words: Law; carry over; DPR AbstrakSedikitnya undang-undang yang disahkan DPR, diantisipasi dengan perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mencetuskan sistem carry over. Rumusan masalah penelitian yaitu: Pertama, apa konsep carry over dalam pembentukan undang-undang di Indonesia? Kedua, bagaimana problematik sistem carry over dalam pembentukan Undang-Undang di Indonesia?. Hasil penelitian menyimpulkan, pertama, sistem carry over adalah sistem keberlanjutan pembahasan rancangan undang-undang yang dapat dimasukkan kembali ke dalam prolegnas berikutnya. Kedua, problematik sistem carry over yaitu terputusnya aspirasi masyarakat, stagnasi pembangunan hukum nasional, kemerosotan kinerja DPR, dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap wakil rakyat di DPR. Kata-kata Kunci: Undang-undang; carry over; DPR

Implementasi Trade Facilitation Agreement Sebagai Reformasi Perekonomian Di Indonesia Luqman Hakim
Lex Renaissance Vol 7 No 2 (2022): APRIL 2022
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol7.iss2.art13

The most crucial barriers to international trade take the form of administrative barriers. Therefore, the presence of the Trade Facilitation Agreement (TFA) aims to remove these administrative barriers, thereby facilitating international trade. This study analyzez the implementation of TFA as a reform of the Indonesian economy. The research method used is normative legal research, by examining legal data sourced from literature as the secondary legal materials or literature related to the topic of this research. The results of this study concluded that after Indonesia’s ratification of the TFA, it was able to increase exports and reduce trade costs. This is due to the nature of TFA as a multilateral agreement among WTO member countries and affects the increase and optimization of trade procedures. Thus providing access for MSMEs to contribute to international trade and reducing trade costs incurred by business actors. After the ratification of TFA through Law Number 17 of 2017 on Ratification of the Protocol to Amend the Marrakesh Agreement on the Establishment of World Trade. The policies issued by Indonesia include one single submission (OSS), reduced container storage period (dwelling time), simplification of licensing, NLE, Digital Bank.Key Words: Indonesia’s economic reform; TFA; UMKM AbstrakHambatan krusial perdagangan internasional adalah hambatan administratif. Oleh karenanya dengan hadirnya Trade Facilitation Agreement (TFA) bertujuan untuk menghilangkan hambatan administratif, sehingga memperlancar perdagangan internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi TFA sebagai reformasi perekonomian Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum dengan cara menelaah data hukum yang bersumber dari kepustakaan yang berkaitan dengan bahan hukum sekunder atau kepustakaan yang terkait dengan topik penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pasca Indonesia melakukan ratifikasi TFA mampu meningkatkan ekspor dan dapat menurunkan biaya perdagangan. Hal tersebut karena TFA adalah perjanjian multilateral antar negara anggota WTO serta berimplikasi peningkatan optimalisasi prosedur perdagangan. Sehingga memberikan akses UMKM untuk berkontribusi dalam perdagangan internasional serta menurunkan biaya perdagangan yang dikeluarkan oleh pelaku usaha. Pasca ratifikasi TFA melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh mengenai Pembentukan Perdagangan Dunia. Kebijakan yang dikeluarkan Indonesia di antaranya one single submission (OSS), penurunan masa penimbunan peti kemas (dwelling time), penyederhanaan perizinan, NLE, Digital Bank. Kata-kata Kunci : Reformasi perekonomian Indonesia; TFA; UMKM

Keberadaan Klausul Yang Tidak Dapat Diubah (Unamendable Provisions) Sebagai Identitas Konstitusi Ika Kurniawati
Lex Renaissance Vol 7 No 2 (2022): APRIL 2022
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol7.iss2.art2

Unamendable provisions are provisions set in order to limit the constitutional amendments. There are unamendable provisions that are implied or affirmed directly by the Constitution and there are those that may appear in the future should there be a dispute over the constitutional amendments. The concept of constitutional identity is always associated with unamendable provisions. The problems raised in this research are, first, how is the arrangement of unamendable provisions as constitutional identity in the 1945 Constitution? and second, what is the authority of the People's Consultative Assembly (MPR) in constitutional amendments to the Constitution? This is a juridical normative research, which the results of the research conclude that first, the existence of unamendable provisions as a constitutional identity must be expressly stated in the Constitution. Unamendable provisions are implicitly contained in Article 37 paragraph (5) of the 1945 Constitution and in the basic agreement made by the founding fathers of the nation before amending the Constitution. Second, the MPR's authority to amend the constitution is actually limited by provisions called unamendable provisions. This provision is contained in Article 37 paragraph (5) of the 1945 Constitution and is contained in the basic agreement which since the beginning of Indonesia's independence has been established by the nation's founders as a limiting provision in amending the constitution. Although, the MPR has a very large authority given by the 1945 Constitution in amending the constitution, but in carrying it out the MPR must be accompanied by good faith and political goodwill.Key Words: Constitutional identity; unamendable provision; 1945 constitution Abstrak Ketentuan yang tidak dapat diubah (unamendable provisions) merupakan ketentuan dalam membatasi amandemen konstitusi. Unamendable provisions ada yang tersirat ditunjukkan langsung oleh konstitusi dan adapula yang muncul dikemudian hari apabila terdapat perselisihan terhadap amandemen konstitusi. Konsep identitas konstitusi selalu dikaitkan dengan unamendable provisions.Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, pertama, bagaimana pengaturan ketentuan yang tidak dapat diubah (Unamendable Provisions) sebagai identitas konstitusi dalam Undang-Undang Dasar 1945? dan kedua, bagaimana kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam amandemen konstitusi secara konstitusional?. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, hasil dari penilitian menyimpulkan bahwa, pertama, keberadaan ketentuan yang tidak dapat diubah (unamendable provisions) sebagai identitas konstitusi harus secara tegas dinyatakan dalam konstitusi. Unamendable provisons secara tersirat terdapat dalam Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 dan dalam kesepakatan dasar yang dibuat oleh pendiri bangsa sebelum mengubah konstitusi. Kedua, kewenangan MPR untuk mengubah konstitusi sejatinya dibatasi oleh ketentuan yang disebut unamendable provisions. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 serta terdapat dalam kesepakatan dasar yang sejak awal kemerdekaan Indonesia telah ditetapkan oleh pendiri bangsa sebagai ketentuan pembatas dalam mengamandemen konstitusi. Meskipun, kewenangan MPR yang sangat besar diberikan oleh UUD1945 dalam mengamandemen konstitusi, tetapi dalam melaksanakannya MPR harus dibarengi dengan itikad baik dan political goodwill.Kata-kata Kunci: Identitas konstitusi; unamendable provision; Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Pembangunan Hukum Nasional Menghadapi Non-Fungible Tokens Dalam Revolusi Digital Aufar Abdul Aziz
Lex Renaissance Vol 7 No 2 (2022): APRIL 2022
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol7.iss2.art10

The purpose of this study is to analyze: first, the form and legal consequences that occur in Non-Fungible Tokens (NFT) transactions. Second, the role of legal development in dealing with NFT transactions in the era of the digital revolution. This is an empirical legal research as it examines NFT transactions that exist in the community with the approach to laws, legal principles, legal norms and existing legal theories. First, there are still obstacles in NFT transactions from a legal perspective, such as smart contracts executed in the blockchain system that have left several important elements of the agreement. Besides this, NFT itself has the potential to become a ground for cyber money laundering crimes because in blockchain technology it is possible to use anonymous and assets that are in the NFT have a high value as money laundering crimes that have taken place, money laundering often uses valuable assets. And the self-assessment tax reporting system allows individuals not to make tax payments. Second, the development of national law in dealing with NFT must prioritize efficiency as in the economic approach to Posner's law, in addition to the development of laws that create public order, laws that reflect values in society. It also requires the political will of the government in the law making process and law enforcement process in cyberspace, in order to present effective and efficient laws and regulations and law enforcement processes.Key Words: Cyberspace; non-fungible tokens; legal development AbstrakTujuan penelitian ini untuk menganalisis: pertama, bentuk serta akibat hukum yang terjadi dalam transaksi Non-Fungible Tokens (NFT). Kedua, peran pembangunan hukum dalam menghadapi transaksi NFT dalam era revolusi digital. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dikarenakan penelitian ini mengkaji transaksi NFT yang ada di masyarakat dengan pendekatan undang-undang, asas hukum, norma hukum dan teori hukum yang ada. Pertama, masih terdapat kendala dalam transaksi NFT dari segi hukum, seperti smart contract yang dijalankan dalam sistem blockchain telah meninggalkan beberapa unsur penting perjanjian. Di samping hal tersebut NFT sendiri berpotensi menjadi lahan dalam tindak kejahatan cyber money laundering karena dalam teknologi blockchain dimungkinkan penggunaan anonymous dan aset yang berada dalam NFT memiliki nilai tinggi sebagaimana kejahatan money laundering yang telah berlangsung pencucian uang tersebut seringkali menggunaan aset berharga. Serta sistem pelaporan pajak self assesment memungkinkan individu untuk tidak melakukan pembayaran pajak. Kedua, pembangunan hukum nasional dalam menghadapi NFT harus mengutamakan efisiensi sebagaimana dalam pendekatan ekonomi terhadap hukum Posner, disamping pembangunan hukum yang menciptakan ketertiban masyarakat, hukum yang mencerminkan nilai-nilai di masyarakat. Serta diperlukan political will pemerintah dalam law making process maupun law enforcement process di cyberspace, agar menghadirkan peraturan perundang-undangan dan proses penegakan hukum yang efektif dan efisien.Kata-kata Kunci: Cyberspace; non-fungible tokens; pembangunan hukum

Reduksionisme AMDAL Dan Ancaman Deteriorasi Lingkungan: Perspektif Pembangunan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Asrizal
Lex Renaissance Vol 7 No 2 (2022): APRIL 2022
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol7.iss2.art8

This study aims to analyze the meaning of development in terms of environmental management and protection as well as the Environmental Impact Assessment (EIA) provisions in Law 32 of 2009 which are reduced by Law 11 of 2020 on Job Creation. This is a normative legal research that uses a conceptual approach and a statutory approach. The results of the study show that the increasingly massive development that often ignores environmental aspects is the source of disasters and destruction of the environment. In practice, there is a shift or disorientation in the meaning of development which often ignores the principles of environmental protection and management. In addition, Law Number 11 of 2020 on Job Creation has reduced the existence of EIA as an instrument for controlling the potential negative impacts of a development activity or business. The Job Creation Act in the spirit of accelerating the investment climate in pursuit of national economic growth has neglected the fundamental aspects of environmental protection and management. Key Words: EIA; job creation; environment; development; reductionism AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna pembangunan dalam aspek pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup serta ketentuan AMDAL dalam UU 32 Tahun 2009 yang direduksi oleh UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembangunan yang kian massif yang kerap mengabaikan aspek lingkungan hidup adalah sumber dari bencana dan perusakan terhadap lingkungan hidup. Di dalam praksisnya, terjadi pergeseran atau disorientasi makna pembangunan yang kerap mengabaikan prinsip perlindungan dan pengeloaan lingkungan hidup. Selain itu, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mereduksi keberadaan AMDAL sebagai instrumen pengendalian potensi dampak negatif dari kegiatan atau usaha suatu pembangunan. Undang-Undang Cipta Kerja dengan semangat akselerasi iklim investasi dalam mengejar pertumbuhan ekonomi nasional telah mengabaikan aspek fundamental dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kata-kata Kunci: AMDAL; cipta kerja; lingkungan hidup; pembangunan; reduksionisme

Ekonomi, Hukum dan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Abdul Rahman
Lex Renaissance Vol 7 No 2 (2022): APRIL 2022
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol7.iss2.art7

This study aims to identify and analyze the legal conception as a means of development as well as to analyze the nature of the relationship between the economy, law and the environment contained in the Job Creation Law. This study uses normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results of the study conclude, first, that development efforts carried out by the government should focus on the doctrine of sustainable development which is supported by an understanding of development law which will later become the government's insight in realizing sustainable economic growth. Second, the Job Creation Law, which is expected to be able to answer the problems of the times, does not work as desired because the development approach used prioritizes economic interests without paying attention to the environmental impact of economic activities.. Key Words: Economics; law; environment; sustainable development AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisa konsepsi hukum sebagai sarana pembangunan serta menganalisis corak hubungan antara ekonomi, hukum dan lingkungan yang ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari penelitian menyimpulkan, pertama, upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah sudah seharusnya menitik beratkan pada doktrin pembangunan berkelanjutan yang di topang oleh paham hukum pembangunan yang nantinya akan menjadi wawaasan pemerintah dalam mewujutkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kedua, Undang-Undang cipta kerja yang diharapkan mampu menjawab permasalahan zaman tak berjalan sesuai keinginan dikarenakan pendekatan pembangunan yang digunakan lebih mengedepankan kepentingan ekonomi tanpa memperhatikan dampak lingkungan dari kegiatan perekonomian. Kata-kata Kunci: Ekonomi; hukum; lingkungan; pembangunan berkelanjutan

Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Tentang Informasi Transaksi Elektronik Dela Khoirunisa
Lex Renaissance Vol 7 No 2 (2022): APRIL 2022
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol7.iss2.art11

The purpose of this study is to identify: first, the modus operandi of the perpetrator in committing sexual harassment on social media. Second, the formulation of the offense in Article 27 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 on amendments to Law Number 11 of 2008 on Electronic Transaction Information (ITE) that reaches out to forms of sexual harassment on social media. The research uses normative research with a statutory approach. The results of the study concluded that First, there are at least 3 (three) modus operandi in general: a) by sending text, or images with negative content to the victim; b) spamming or writing inappropriate comments in the victim's comment field or social media; c) by approaching the opposite sex who is the target (victim). Approaching the targeted opposite sex accompanied by threats or rewards. Second, in relation to Article 27 paragraph (1) of the ITE Law, it must not reach various forms of sexual harassment through social media and prevent the birth of new forms of similar crimes through social media. This is because the provisions do not meet the elements of lex certa and lex scripta, namely that a law must contain elements of both actions, circumstances and consequences. In addition, a law must be strict, firm, clear and not contain various interpretations.Key Words: Social media; sexual harassment; modus operandi AbstrakTujuan penelitian ini untuk mengetahui: pertama, modus operandi pelaku dalam melakukan pelecehan seksual di media sosial. Kedua, untuk mengetahui rumusan delik dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) menjangkau bentuk-bentuk pelecehan seksual di media sosial. Penelitian menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menyimpulkan, Pertama, setidaknya terdapat 3 (tiga) hal modus operandi secara umum: a) dengan mengirimkan teks, atau gambar berkonten negatif kepada korban; b) mengirim spam atau menulis komentar yang tidak pantas di kolom komentar korban atau media sosial; c) dengan cara melakukan pendekatan dengan lawan jenis yang dijadikan target (korban). Melakukan pendekatan dengan lawan jenis yang dijadikan target ini pada umumnya disertai dengan ancaman ataupun imbalan. Kedua, berkaitan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE tidak dapat menjangkau berbagai macam bentuk-bentuk pelecehan seksual melalui media sosial serta mencegah lahirnya bentuk-bentuk kejahatan baru yang serupa melalui media sosial. Hal ini disebabkan karena ketentuan tersebut tidak memenuhi unsur lex certa dan lex scripta yaitu suatu Undang-Undang harus memuat unsur-unsur baik perbuatan, keadaan maupun akibat. Selain itu suatu Undang-Undang haruslah bersifat ketat, tegas, jelas dan tidak mengandung berbagai tafsir. Kata-kata Kunci: Media sosial; pelecehan seksual; modus operandi

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Putera Mustika

Contact Email
putera.mustika@uii.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
pascahukum@uii.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Putera Mustika

Contact Email putera.mustika@uii.ac.id

Phone -

Journal Mail Official pascahukum@uii.ac.id

Editorial Address -

Location Kab. sleman, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Putera Mustika

Contact Email
putera.mustika@uii.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
pascahukum@uii.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA