Mimbar Yustitia : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia
MIMBAR YUSTITIA publishes research on various topics, national laws and international law, including analysis on policies, verdict, and human rights issues. The journal has published some of the most popular and popular articles in this field. This is an invaluable resource for academics and also interested in current analysis of current legal issues. The journal is published by Faculty of Law Universitas Islam Darul Ulum Lamongan Indonesia.
Articles
154 Documents
<![CDATA[TINJAUAN TEORITIS KEADILAN DAN KEPASTIAN DALAM HUKUM DI INDONESIA (The Theoretical Review of Justice and Legal Certainty in Indonesia) ]]>
<![CDATA[Kania Dewi Andhika Putri]]>;
<![CDATA[Ridwan Arifin]]>
<![CDATA[ MIMBAR YUSTITIA Vol 2 No 2 (2018): Desember 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[universitas islam darul ulum lamongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (379.948 KB)
|
DOI: 10.52166/mimbar.v2i2.1344
<![CDATA[Law is a tool used to regulate human behavior and living order so that it is in accordance with applicable values and norms, in the law there is a sanction. These sanctions have a strict and real nature so that sanctions cannot be contested by anyone. Someone if you break the law, you will get a sanction. Completion of a law is carried out by law enforcement agencies in Indonesia. In the law there are actions that are used to resolve a case. We often understand these actions as a legal process. The running of a legal process must be in accordance with the applicable provisions, cannot be arbitrary because the legal process is the most important thing in the world of law. The legal process is a reflection of the success or failure of a legal settlement. In a law, it must apply the aspects used to settle the case before the law. These aspects are things that must be applied for the continuity of a judiciary and law in the world and in Indonesia. Namely justice and legal certainty in the continuity of the law. Justice and legal certainty are at the same time the foundation in the law that must be applied and must be reflected in the law. Because without justice and legal certainty a legal process cannot work properly. If justice and legal certainty are not applied in the world of law, then the continuity of a law cannot be fair. As a result of not implementing justice and legal certainty, there arises an imbalance between rights and obligations in the law. The settlement of a matter must be fair between the rights and obligations of one party must be the same between the rights and obligations of the other party. So if you have applied justice in the law, you can achieve legal certainty. Legal certainty must be mutually beneficial for the parties concerned. Legal certainty cannot harm various parties. So that legal certainty must be balanced. So the case can be justified by the law. Hukum merupakan alat yang digunakan untuk mengatur tingkah laku manusia dan tata kehidupan agar sesuai dengan nilai maupun norma yang berlaku, didalam hukum terdapat suatu sanksi. Sanksi tersebut mempunyai sifat tegas dan nyata sehingga sanksi tidak dapat diganggu gugat oleh pihak siapapun. Seseorang jika telah melanggar hukum, maka akan mendapatkan suatu sanksi. Penyelesaian suatu hukum dilakukan oleh aparat-aparat hukum di Indonesia. Didalam hukum terdapat suatu tindakan-tindakan yang digunakan untuk menyelesaikan suatu perkara. Tindakan-tindakan tersebut sering kita pahami adalah suatu proses hukum. Berjalannya suatu proses hukum haruslah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat sewenang-wenang karena proses hukum hal yang paling penting dalam dunia hukum. Proses hukum merupakan pencerminan dari berhasil atau tidaknya suatu penyelesaian perkara di dalam hukum. Di dalam suatu hukum harus menerapkan aspek-aspek yang di gunakan untuk penyelesaian perkara di depan hukum. Aspek tersebut merupakan hal yang harus di terapkan untuk kelangsungan suatu peradilan dan hukum di dunia maupun di Indonesia. Yaitu keadilan dan kepastian hukum di dalam kelangsungan hukum. Keadilan dan kepastian hukum merupakan pokok sekaligus landasan dalam hukum yang harus diterapkan dan harus di cerminkan dalam hukum. Karena tanpa keadilan dan kepastian hukum suatu proses hukum tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Jika keadilan dan kepastian hukum tidak diterapkan dalam dunia hukum, maka kelangsungan suatu hukum tidak dapat berjalan degan adil. Akibat dari tidak diterapkannya keadilan dan kepastian hukum timbul suatu ketidak seimbangan antara hak dan kewajiban di dalam hukum. Penyelesaian suatu perkara harus adil antara hak dan kewajiban satu pihak harus sama antara hak dan kewajiban pihak yang lainnya. Sehingga jika sudah menerapkan keadilan di dalam hukum, maka dapat tercapainya suatu kepastian hukum. Kepastian hukum harus saling menguntungkan bagi pihak-pihak yang terkait. Kepastian hukum tidak dapat merugikan berbagai pihak-pihak. Sehingga kepastian hukum harus seimbang. Sehingga perkara tersebut dapat dipertanggungjawabkan hukumnya]]>
<![CDATA[KONSEPSI KEKUASAAN LEGISLASI PRESIDEN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR 1945 ]]>
<![CDATA[Daniel Susilo]]>;
<![CDATA[Mohammad Roesli]]>
<![CDATA[ MIMBAR YUSTITIA Vol 2 No 2 (2018): Desember 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[universitas islam darul ulum lamongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (484.827 KB)
|
DOI: 10.52166/mimbar.v2i2.1383
<![CDATA[Penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami kesesuaian kekuasaan legislatif presiden setelah amandemen UUD 1945 terhadap prinsip-prinsip sistem presidensial. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan statuta, konseptual, komparatif, dan historis. Bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui literatur yang menyelidiki dan menginventarisir bahan hukum dengan dokumen, buku literatur, jurnal hukum, dan undang-undang yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum yang telah diperoleh dijelaskan dan disajikan secara deskriptif dan analitik dengan menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuasaan legislatif presiden setelah amandemen UUD 1945 tidak sesuai dengan prinsip sistem presidensial pemerintahan secara eksplisit memisahkan kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam sistem kekuasaan sebagai implementasi dari gagasan pembatasan negara kekuatan dan prinsip kedaulatan rakyat. Kekuasaan legislatif presiden setelah amandemen UUD 1945 cenderung melemahkan fungsi legislatif, menciptakan ketidakseimbangan antara eksekutif dan legislatif, dan menghambat realisasi legislasi sesuai dengan kehendak rakyat.]]>
<![CDATA[KONSEP PEMERINTAHAN INDONESIA MENURUT UUD 1945 ]]>
<![CDATA[Daniel Susilo]]>;
<![CDATA[Mohammad Roesli]]>
<![CDATA[ MIMBAR YUSTITIA Vol 2 No 1 (2018): Juni 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[universitas islam darul ulum lamongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (517.987 KB)
|
DOI: 10.52166/mimbar.v2i1.1385
<![CDATA[Setiap negara modern menganut sistem pemerintahan yang berbeda-beda tergantung bagaimana kondisi sosial budaya dari masyarakat yang berada dalam negara tersebut. Sistem pemerintahan tersebut lazimnya termuat dalam konstitusi negara., demikian halnya Indonesia sebagai salah satu negara modern juga memiliki Konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI tahun 1945) sebagai norma dasar negara Indonesia yang memuat salah satunya adalah pencerminan sistem pemerintahan. Dalam pandangan para ahli hukum tata negara Indonesia, dinyatakan konstitusi Indonesia saat ini lebih demokratis dan bercirikan sistem pemerintahan presidensil yang berlandaskan prinsip chek and balances.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN DAN TANGGUNGJAWAB PRESIDEN DALAM SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Moh Hudi]]>
<![CDATA[ MIMBAR YUSTITIA Vol 2 No 2 (2018): Desember 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[universitas islam darul ulum lamongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (393.184 KB)
|
DOI: 10.52166/mimbar.v2i2.1401
<![CDATA[The Government system greatly determines the position and responsibility of the president. Even in the same system of government, the president’s position and responsibility may change, depending on The Rule of Law in a particular country. The position and responsibility of the president in the presidential system in Indonesia has change several times. This can be seen before and after the amandement. President in presidential System as Head of Government and Head of State. So that the president has broad authority. The president is not responsible to the parliament, because institutionally the parliament is not higher than the president as the chief executive, but is responsible to the people as voters.]]>
<![CDATA[PRINSIP-PRINSIP KONTRAK KONSTRUKSI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Sugiarto Raharjo Japar]]>
<![CDATA[ MIMBAR YUSTITIA Vol 2 No 2 (2018): Desember 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[universitas islam darul ulum lamongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (532.972 KB)
|
DOI: 10.52166/mimbar.v2i2.1410
<![CDATA[The implementation of construction services must meet the principles of honesty and fairness, benefits, compatibility, balance, independency, openness, partnership and safety foremost in the interest of the community, nation and the state ( article 2 act no 18 years 1999 on construction services ).Then both users and providers services need to understand some of the stuff that fundamental i.e. the runway philosophical contractual relationship between providers of the construction services to the construction services and inspector construction services, the principle and legal norm the formation of legal construction contract, the principle and legal norm the implementation of legal construction contract . The legal research method in this journal uses a normative juridical research method with a statute approach that examines relevant laws and regulations and the conceptual approach that examines the theories and doctrines of experts in the field construction.]]>
<![CDATA[KEADILAN DALAM RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN ]]>
<![CDATA[Ahmad Munir]]>;
<![CDATA[Moh. Hudi]]>
<![CDATA[ MIMBAR YUSTITIA Vol 2 No 2 (2018): Desember 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[universitas islam darul ulum lamongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (450.765 KB)
|
DOI: 10.52166/mimbar.v2i2.1505
<![CDATA[The regional government has the authority to regulate and manage government affairs on the basis of regional autonomy. The presence of parking fees is one of the results of the regional autonomy regulation. Subscription parking levies are applied by various regions, but there is a contradiction with Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies and can harm the public. For this reason, it is necessary to study justice in the application of subscription parking fees. The methodology used is the legislative approach and the conceptual approach by examining legislation and doctrines relating to subscription parking fees. The purpose of this study is to examine and find appropriate regulations in the application of parking fees. The application of parking fees for subscription parking fees cannot be forced or required for all people because it is not in accordance with the concept of retribution and and the basis of justice. For this reason, the application of subscription parking cannot be forced on all parking retribution subjects to bring about of justice.]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA BATAS WILAYAH DESA SENDI DI KABUPATEN MOJOKERTO ]]>
<![CDATA[Indra Naufal Riza]]>;
<![CDATA[Isnin Harianti]]>;
<![CDATA[Suyatno Suyatno]]>;
<![CDATA[M Zamroni]]>
<![CDATA[ MIMBAR YUSTITIA Vol 2 No 2 (2018): Desember 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[universitas islam darul ulum lamongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (622.094 KB)
|
DOI: 10.52166/mimbar.v2i2.1550
<![CDATA[Studi ini bertujuan meneliti penyelesaian perselisihan yang disediakan dalam sistem hukum Indonesia dan peran pemerintah dalam menyelesaikan sengketa perbatasan. studi ini mengunakan yuridis-empiris. Studi ini menyimpulkan bahwa; Pertama, sengketa tanah batas wilayah desa Sendi telah dipicu oleh krn agresi militer belanda, yg menyebabkan warga sendi meninggalkan wilayah sendi untuk mengungsi. Karena terjadi kekosongan tersebut, perhutan mengklaim itu miliknya. Dgn pembuktian jual beli uang golden dgn kepala desa yg dulu. Sekitar th 1998, warga keturunan sendi, menghendaki kembalinya desa Sendi. Kedua, paradigma penyelesaian sengketa batas umumnya melalui dua cara; resolusi sengketa perbatasan non-hukum, dan penyelesaian hukum. Dalam resolusi non-hukum, ini dimediasi oleh Kemendagri dan Pemerintah; sementara, dalam penyelesaian sengketa hukum itu dicapai melalui peninjauan kembali ke Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Ketiga, dalam sengketa batas wilayah, peran kasus sengketa adalah pemerintah. Hasil studi menunjukkan bahwa desa adat menjadi salah satu solusi untuk dapat mengakhiri sengketa desa Sendi antara penduduk Desa dengan Perhutani]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS KASUS "BAU IKAN ASIN" GALIH GINANJAR DAN FAIRUZ A. RAFIQ ]]>
<![CDATA[Habib Musta'an]]>
<![CDATA[ MIMBAR YUSTITIA Vol 3 No 1 (2019): Juni 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[universitas islam darul ulum lamongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52166/mimbar.v3i1.1598
<![CDATA[The outbreak of the case of "salted fish" which involved Fairuz A. Rafiq with his ex-husband was a negative impact of technological advances. It began when Fairuz A. Rafiq's ex-husband, Galih Ginanjar, was interviewed by Rey Utami and Pablo Benua who alluded to Galih Ginanjar's household problems with his ex-wife, whose subsequent talk or interview was uploaded by Rey Utami and Pablo Benua on their youtube account . This case itself has so far dragged 3 (three) names as suspects, namely Galih Ginanjar, Rey Utami, and Pablo Benua. The purpose of this study is to know the legal rules that have been violated in the "salted fish" case (defamation) between Fairuz A Rafiq and Galih Ginanjar, and which articles can be applied for the case. This research uses legal research methods, based on a case approach (case approach), approach to legal doctrines (conseptual approach), historical approaches (historical approach), and approaches to existing legal rules (statute approach).]]>
<![CDATA[PERBUATAN PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PENGEDAR NARKOTIKA DENGAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI INTERNET DAN APLIKASI VPN ]]>
<![CDATA[Hendro Utaryo]]>
<![CDATA[ MIMBAR YUSTITIA Vol 3 No 1 (2019): Juni 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[universitas islam darul ulum lamongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (582.627 KB)
|
DOI: 10.52166/mimbar.v3i1.1736
<![CDATA[The growing population and the development of communication technology led to the increasing use of Internet technology. Narcotics circulation through the development of Internet technology and VPN applications is the impact of misuse of the positive functions of a technology that has evolved into negative functions and against the law. The use of technology that has evolved from a communication device by the narcotics distributor to market their narcotics trading quickly, briefly, and veiled with the intent of activities that will be disseminating and trading narcotics not May be known by the authorities. This research uses normative research method by analyzing about criminal action conducted by narcotics distributor using Internet based technology and VPN application as well as determining locus delicti from The cause of the cyberlaw and its accountability for narcotics dealers.]]>
<![CDATA[PENERAPAN SANKSI PENENGGELAMAN KAPAL ASING PELAKU ILLEGAL FISHING OLEH PEMERINTAH INDONESIA (PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL) ]]>
<![CDATA[Siti Munawaroh]]>
<![CDATA[ MIMBAR YUSTITIA Vol 3 No 1 (2019): Juni 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[universitas islam darul ulum lamongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (567.42 KB)
|
DOI: 10.52166/mimbar.v3i1.1739
<![CDATA[Indonesia is an archipelagic country which most of its territory consists of vast territorial waters (sea) and is geographically the largest archipelagic country in the world. The Indonesian Sea has an area of 5.8 million km2 consisting of; territorial sea with an area of 0.8 million km2, archipelago sea 2.3 million km2, and EEZ 2.7 million km2, and has 17,480 islands with a coastline of 95,181 km2, and has a very large and diverse fisheries potential. This research uses the normative study method of finding the rule of law, principles of law, and legal doctrine to answer legal issues in applying the sanctions of foreign vessels that do illegal fishing. The potential of fisheries is an economic potential that can be utilized for the future of the nation as a basis for national development. However, there are still irresponsible parties who take Indonesia's marine products illegally or commonly referred to as illegal fishing. Illegal fishing is a criminal act that can be subject to sanctions.]]>
